Seringkali insiden Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang jasa yang ditemukan tidak memiliki sertifikat ahli pengadaan, menjadi persoalan serius hingga keranah pidana khusus. Celakanya ternyata dilapangan masih banyak pertanyaan persoalan syarat sertifikasi PPK ini.

Perpres 54/2010 pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Setidaknya terdapat 2 dimensi yang melingkupi pembahasan PPK. Pertama, PPK sebagai kewenangan, kerap disebut kewenangan ke-PPK-an. Kedua, PPK sebagai personil untuk kemudian disebut PPK.

Pasal 12 ayat 1 menegaskan bahwa yang dimaksud PPK adalah personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA untuk menjalankan kewenangan ke-PPK-an. Dalam rangkaian penetapan tersebut PA/KPA wajib memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tertuang pada ayat 2. Salah satunya ayat 2 huruf g bahwa untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Perlu dipahami, sekali lagi, bahwa jabatan sebagai PPK melalui proses penetapan, bukan berdasar pendaftaran atau pengajuan diri. Untuk itu kewajiban memperhatikan syarat memiliki sertifikat ahli pengadaan dan lainnya adalah kewajiban PA/KPA dalam menunjuk dan menetapkan seseorang untuk menjadi PPK.

Syarat memiliki sertifikasi ahli pengadaan dikecualikan jika tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. Sebagaimana pasal 12 ayat 2b, jika tidak ada staf yang memenuhi syarat memiliki sertifikat ahli pengadaan, maka PPK dapat dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Jika kewenangan ke-PPK-an dilaksanakan oleh pejabat eselon I dan II, ini otomatis adalah unsur pimpinan tinggi pada unit kerja, maka tidak diperlukan lagi sertifikat ahli pengadaan.

Demikian juga jika kewenangan ke-PPK-an tidak dapat dilimpahkan oleh PA/KPA kepada staf dibawahnya, maka secara otomatis PA/KPA bertindak sebagai PPK. Ketiadaan pelimpahan kewenangan inilah yang menyebabkan PA/KPA tidak lagi perlu dipersyaratkan sertifikat ahli pengadaan.

            Bagaimana kalau ternyata masih ditemukan adanya personil, yang terlanjur ditunjuk dan ditetapkan sebagai PPK, tidak memenuhi syarat pasal 12 ayat 2 terutama tidak bersertifikat? Merunut pemahaman sebelumnya maka yang harus mempertanggungjawabkannya adalah yang menetapkan, yaitu PA/KPA.

Apalagi jika ternyata dalam proses penunjukan didapati personil yang ditunjuk telah menyampaikan telaahan bahwa dirinya tidak memenuhi persyaratan, namun tetap ditetapkan juga, maka tentu tanggungjawab sepenuhnya ada pada yang menetapkan. Tentang hal ini bisa dieksplore lebih lanjut pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Misal UU 30/2014 pasal 55 bahwa setiap keputusan harus berdasarkan pertimbangan yuridis, sosialogis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan putusan atau penjelasan terperinci. Termasuk jika keputusan penetapan adalah bagian dari diskresi.

Ada juga Pasal 7 ayat 2 huruf k, pejabat pemerintahan, misal yang ditetapkan sebagai PPK, wajib melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh atasan.

 

Dampak Hukum Terhadap Kurangnya Persyaratan

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana status perikatan yang terjadi antara seorang PPK, yang tidak memenuhi syarat Perpres 54/2010 Pasal 12 ayat 2, dengan penyedia barang/jasa. Karena ini adalah soal perikatan maka pendekatannya tidak lagi pendekatan hukum administratif negara (HAN) melainkan pendekatan Hukum Perdata.

Dalam wilayah keperdataan dikenal syarat sahnya perikatan/kontrak. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif, yaitu :

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.)
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.)
  3. Suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.)
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang; (KUHPerd. 1335 dst.)

 

Syarat 1 dan 2 dikenal dengan syarat subyektif sebuah perikatan. Sedangkan syarat 3 dan 4 dikenal dengan syarat obyektif sebuah perikatan.

 

Mengutip hukumonline.com dalam artikel Batalnya Suatu Perjanjian disebutkan bahwa jika sebuah perikatan tidak memenuhi pasal 1320 KUHPerdata bisa berakibat kepada BATAL-NYA PERJANJIAN.

Pembatalan Perjanjian dibedakan ke-dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi Yuridis tersendiri, yaitu:

  1. Perjanjian Batal; ini bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi. Dampak yuridisnya adalah Perjanjian Batal. Sifat dari pembatalan subyektif artinya berdasarkan permintaan pembatalan salah satu pihak kepada hakim peradilan perdata. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan, oleh hakim.
  2. Perjanjian Batal Demi Hukum; ini bila salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi. Dampak yuridisnya adalah perjanjian batal demi hukum. Artinya jika telah dibuktikan tidak terpenuhinya syarat obyektif maka sejak awal perjanjian itu telah dianggap batal atau dianggap tidak pernah ada.

 

Dikaitkan dengan kasus PPK tidak bersertifikat atau tidak memenuhi persyaratan  Perpres 54/2010 Pasal 12 ayat 2, dampak hukum perikatan apakah Perjanjian Batal atau Perjanjian Batal Demi Hukum? Untuk melihat ini kita harus melihat substansi perintah pemenuhan persyaratan ditunjuk sebagai PPK.

Persyaratan memiliki sertifikat ahli pengadaan adalah salah satu syarat kompetensi bagi seseorang yang ditunjuk sebagai PPK. Jika tidak memenuhi maka dapat dikatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formil Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ini berarti pula perikatan yang terjadi tidak memenuhi syarat subyektif berkontrak.

Dampak yuridisnya kontrak dapat dinyatakan batal  oleh salah satu pihak yang berikat kontrak, setelah sebelumnya dimintakan pembatalan kepada hakim peradilan perdata. Jika para pihak tidak ada yang keberatan atau belum ada putusan tetap hakim maka perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak.

Masalahnya dilapangan seringkali dampak yuridis, tidak bersertifikatnya seorang PPK, disimpulkan kontrak batal demi hukum. Perjanjian dianggap melanggar syarat obyektif, yaitu perjanjian harus terjadi atas suatu sebab yang tidak terlarang (kehalalan berkontrak). Sebab ketidakhalalan tersebut adalah terlanggarnya Perpres 54/2010 pasal 12 ayat 2, khususnya huruf g.

Tidak dapat disangkal bahwa PPK tidak bersertifikat tidak sesuai dengan perintah pasal 12 ayat 2. Hanya saja insiden ini tidak serta merta menjadi tanggungjawab personil yang ditunjuk sebagai PPK. Seperti diterangkan dibagian awal, perintah memperhatikan pasal 12 ayat 2 ditujukan pada PA/KPA dalam menetapkan PPK. Bukan perintah kepada personil yang menjadi PPK.

Oleh karena yang bertandatangan dalam kontrak/perjanjian adalah bukan PA/KPA, yang diduga melanggar pasal 12 ayat 2, maka tidak bisa dinyatakan serta merta bahwa kontrak/perjanjian telah melanggar syarat obyektif.

Personil yang ditunjuk sebagai PPK tidak bisa divonis sebagai pelaku pelanggaran peraturan. Apalagi jika yang bersangkutan telah memberikan telaahan, informasi atau pertimbangan kepada PA/KPA tentang tidak terpenuhinya syarat ke-PPK-an pada dirinya. Dalam kondisi ini justru tunduknya seorang PPK terhadap putusan administrasi dari PA/KPA adalah upaya menjalankan sumpah jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara sekaligus menjalankan amanat UU 30/2014.

Dampak yuridis pelanggaran syarat obyektif berdampak pada simpulan status perjanjian batal demi hukum. Seringkali pula penetapan terlanggarnya syarat obyektif, yang berakibat pada status perjanjian batal demi hukum, tidak melalui proses yang komprehensif terperinci secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Pembatalan perjanjian berujung pada simpulan prematur bahwa telah terjadinya potensi kerugian negara, karena keuntungan yang tidak halal atas pembayaran yang diterima penyedia.

Salah satu referensi yuridis, saat terjadi pembatalan perjanjian, ada pada KUHPerdata pasal 1265 bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

Padahal seperti yang diuraikan oleh Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam jurnal berjudul, “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”, konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

Artinya posisi dikembalikan ketitik awal sebelum ada perikatan. Untuk itu seluruh barang/jasa dikembalikan kepada penyedia. Namun apabila barang/jasa sudah terlanjur dimanfaatkan oleh pengguna maka pembayaran wajib dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia dan sesuai ketentuan didalam kontrak. Equal dengan pengguna, penyedia pun tidak mendapatkan keuntungan dari progres pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Untuk itu sebelum diambil langkah-langkah penyelesaian, terlebih dahulu dilakukan audit terhadap progres pelaksanaan pekerjaan. Hasil audit menjadi pedoman bagi para pihak dalam melakukan proses selanjutnya. Terutama menentukan besaran pembayaran yang harus dilakukan. Apabila pihak penyedia merasa keberatan atas hasil audit maka dapat mengajukan gugatan secara perdata.

Langkah gugatan para pihak menunjukkan bahwa akibat hukum atas pembatalan kontrak adalah berlangsungnya peristiwa keperdataan yang harus diselesaikan melalui mekanisme perdata. Bukan serta merta melalui mekanisme pidana.

 

Dari artikel panjang ini setidaknya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

  1. PA/KPA dalam menetapkan PPK wajib mematuhi ketentuan persyaratan sebagai PPK. Jika PA/KPA mengabaikan persyaratan ini dengan sengaja maka wajib mempertanggungjawabkan secara administratif maupun pidana.
  2. Subyek dari Perpres 54/2010 pasal 12 ayat 2 tentang syarat-syarat PPK adalah PA/KPA. Untuk itu yang wajib dan bertanggungjawab memperhatikan keterpenuhan persyaratan tersebut adalah PA/KPA yang menetapkan PPK
  3. Pejabat pemerintah yang ditunjuk sebagai PPK sebaiknya memberikan pertimbangan terkait persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai pemenuhan kewajiban staf kepada atasan.
  4. Tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai PPK berdampak pada tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian.
  5. Tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian dapat mengakibatkan kontrak batal setelah ditetapkan oleh Hakim, atas permintaan salah satu pihak yang berhak. Jika tidak ada gugatan maka status perikatan tetap seperti sediakala.
  6. Kontrak batal demi hukum hanya terjadi atas tidak terpenuhinya syarat obyektif berkontrak.
  7. Penanganan dampak lanjutan dari kontrak batal ataupun kontrak batal demi hukum diputuskan melalui audit internal dan jika penyedia keberatan dapat mengajukan gugatan keperdataan.

Tentu artikel ini masih diperlukan penyempurnaan, untuk itu silakan berdiskusi.

46 Replies to “Dampak Hukum PPK Tidak Bersertifikat”

  1. Apakah syarat managerial itu mengikat..(Pepres 54 tahun 2010 pasal 12, ayat 2 c)? kalo mengikat…, apa sanksinya bila dilanggar?
    (dalam hal salah satu syarat menunjuk PPK…..)

  2. Bisa tidak pejabat ess. 3b menjadi KPA selaku PPK pdhal tidak mempunyai sertifikat barang jasa… Dengan alasan menjadi PPK melekat di jabatan. Kepala bidang (KPA).

  3. Bisa tidak pejabat ess. 3b menjadi KPA selaku PPK pdhal tidak mempunyai sertifikat barang jasa.. Dengan alasan diperbolehkan di permendagri tahun 2011.

  4. Salam..
    Mau minta pendapat dan jawabannya pak..mengenai kasus dibawah ini..
    seorang PNS bersertifikat Pengadaan BarJas…ditetapkan sebagai PPK oleh PA pada tanggal 4 januari…pada bulan januari itu pula PPK tersebut mengurus SK tugas belajarnya….singkat cerita…dia mulai bekerja kemudian telah menandatangani SPK dan bahkan pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan hak kepada penyedia oleh PPK di sekitar bulan April…. namun setelah itu PPK tersebut menerima SK tugas belajar di bulan Juli, SK tugas belajar tersebut tertanggal 21 januari.
    Kira2 bagaimana dengan hal tersebut, apakah perjanjian menjadi batal, kemudian apa akibat hukum yang dpt ditimbulkan dari hal tersebut..
    Terima kasih atas jawabannya…

  5. apa boleh di satu satker trdapat 2 org PPK.
    PPK 1 menangani belanja rutin dan belanja pegawai dan PPK 2 mnangani belanja modal/pngadaan barjas

  6. Pak ingin bertanya sesuai perpres 16/2018 “PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa paling lambat Desember 2023” apakah berarti boleh seseorang yang tidak bersertifikat pengadaan menjadi PPK? apa makna sesudah Desember 2023??
    Terima kasih

    1. Artinya pada tahun 2023 paling lambat semua PPK harus memiliki sertifikat kompetensi. Saat ini PPK hanya dipersyaratkan sertifikat dasar dan KPA yang merangkap PPK masih boleh tidak memiliki sertifikat, 2023 maka semua wajib

  7. Asmlkm pak,monanya, bolehkah seorang kepala balai menjabat sebagai ppk padahal tidak memiliki sertfikasinya, sementara ada staf instruktur yg memiliki sertifikatnya. Terimakasih

    1. Kepala balai yang merupakan PA/KPA tidak diperlukan sertifikat sampai dengan 2023 untuk menjadi PPK. Tentang tidak dimanfaatkannya staf yang memenuhi syarat adalah hak preogatif PA/KPA dalam rangka pelimpahan kewenangan termasuk juga segala risiko hukumnya.

  8. Selamt siang Pa, mau nanya terkait jabatan PPKm, ada salah satu dinas yang PPKmnya dijabat oleh PA ( Plt. Kepala Dinas) karena tidak ada staf yang memiliki sertifikat keahlian, yang telah mandatangani kontrak dengan rekanan, tetapi beberapa bulan kemudian Plt Kepala Dinas tersebut diganti tetapi masih berdinas pada Dinas tersebut, apakah jabatan PPKm serta merta berganti ke Plt Kepala Dinas yang baru ?

    1. Sebenarnya kalau Plt. itu tingkatannya sama dengan KPA, jadi ketika diganti oleh pimpinan maka otomatis berpindah pada KPA yang baru.. jika tetap ditugaskan kepada eks KPA sebelumnya maka harus dibuatkan surat tugas/SK.

  9. assalamualaikum
    mau nanya pak..salah satu persyaratan menjadi PPK pada perka lkpp nomor 15 tahun 2018 pasal 5 huruf e yang berbunyi ‘memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’
    1. bagaimanakah yang dimaksud kemampuan manajerial level 3 tersebut?
    2. pada peraturan perundangan mana terdapat klasifikasi tersebut?
    terima kasih

  10. Assalamualaikum pak. Saya mau menanyakan, OPD tempat sy bertugas sebagai eselon IV (kasi) ada kegiatan APBN TP Satker Propinsi. KPA nya di propinsi,pd awal januari ada permintaan usulan PPK ke Dinas kami. Biasanya PPK di jabat oleh eselon III (kabid),dan kebetulan kabid sy punya sertifikat PBJ.Ttp karena alasan takut/malas jd PPK,kabid tsb tdk bersedia dan merekomendasikan sy (punya sertifikat PBJ) utk jd PPK melalui kadis,secara personil sy menolak karena sy tkut krna posisi sy distruktur organisasi sy d bawahnya dan nnti trjadi tumpang tindih kewenangan dlm pelaksanaan kegiatan yg harus mengambil kebijakan2.kegiatan APBN tsb snilai 3,9 M tdpt pengadaan,honor,uang saku,makan minum dll.sy minta petunjuk bapak.sblumnya sy ucapkan terima kasih

    1. Secara persyaratan kompetensi Bapak telah memenuhi syarat sebagai PPK karena memiliki sertifikat tingkat dasar, namun untuk persyaratan Level 3 seperti Perlem tidak. Untuk itu silakan dipastikan terkait pemenuhan kompetensi okupasi level 3 ini kepada yang mengangkat sebagai PPK secara tertulis, jika tetap diperintah maka seluruh tanggungjawab menjadi beban yang menetapkan

  11. Assalamualaikum..Bolehkah KPA pada APBD bertindak sebagai PPK sedangkan KPA tidak memiliki Sertifikat PBJ..ada staf yang memiliki Sertifikasi tp di tunjuk sebagai PPTK..

    1. Sekarang tidak ada lagi klausul KPA bertindak sebagai PPK tapi KPA merangkap menjadi PPK, secara aturan tidak ada larangan KPA merangkap PPK namun demikian PA harus mempertanggungjawabkan keputusannya jika menunjuk KPA merangkap sebagai PPK diantaranya pertimbangan kompetensi.

  12. Assalamualaikum pak …
    Sya ditunjuk Kepala Jadi PPK dan saya tidak mau karena saya belum ada sertifikat, sedangkan sekarang dikantor kami ada 1 orang staf yang sudah memiliki sertifikat tapi kepala tidak menunjuk dia jadi PPK.

    Perntanyaan nya :
    Apa dampak hukumnya jika saya jadi PPK tapi belum ada sertifikat dan dampak hukum jika ada staf yang mempunyai sertifikat tapi tidak ditunjuk jadi PPK ?
    Terimakasih

    1. Staf yang memiliki kompetensi sebagai PPK tapi menolak ditunjuk menjadi PPK berarti berpotensi melanggar UU ASN terkait melaksanakan perintah lain dari pimpinan. PA yang menunjuk KPA yang tidak memiliki kompetensi sebagai PPK harus bertanggungjawab secara materiil terhadap putusannya jika kemudian ada kesalahan dalam KPA melaksanakan kewenangan PK. KPA yang tidak punya kompetensi sebagai PPK jika tidak memberikan informasi telaahan tentang ketentuan syarat PPK yang tidak dipenuhinya maka juga turut bertanggungjawab secara formil kepada PA.

  13. Assalamulaikum, dengan belum ada SDP jasa konstruksi dan Jasa Konstruksi yg dikeluarkan deputi LKPP, apakah untuk daerah/APBD dapat mengikuti, SDP yg dikeluarkan oleh Kementrian PU (SEMEN14_2018) atau Daerah masih mengaju SDP yang lama.

    1. Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi dan Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian/Lembaga non PUPR dan di Pemerintah Daerah pakai aturan apa?

      1. Pasal 17 Perpres 16/2018 menyatakan bahwa penyedia harus memenuhi kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan;
      2. Pasal 91 Perpres 16/2018 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang proses pemilihan, persyaratan kualifikasi, dll diatur melalui perlem LKPP;
      3. Pasal 70 Perpres 16/2018 menyatakan bahwa yg memiliki kewenangan mengembangkan e-marketplace yang didalamnya ada pemilihan penyedia adalah LKPP;
      4. Perlem LKPP 9/2018 menyatakan bahwa Persyaratan kualifikasi dan pemilihan penyedia jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi diatur oleh Menteri PUPR;
      5. SE PUPR 10/2018 hanya mengatur SDP Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi dalam lingkup Kementerian PUPR saja;
      6. Pasal 93 Perpres 16/2018 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Perpres 54/2010 dan perubahannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan DAN/ATAU belum diganti berdasarkan perpres 16/2018;
      7. Permen PUPR 31/2015 tentang standar dan pedoman pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi hingga saat ini belum dicabut dan masih berlaku.

      Nah, apa saja pilihannya?

      1. Tunggu Permen PUPR pengganti permen PUPR 31/2015 dikeluarkan. Tunda semua Seleksi dan Tender. Risikonya adalah Jasa Konstruksi Tahun 2019 akan terhambat;
      2. Pakai Permen PUPR 31/2015 secara utuh, dengan risiko tidak bisa tender. Karena klausul-klausul di dalam Permen PUPR tersebut sudah banyak berbeda dengan perpres 16/2018 dan tidak digunakan lagi pada SPSE 4.3 yang wajib digunakan mulai 1 Januari 2019;
      3. Buat SDP sendiri berdasarkan SDP Permen PUPR 31/2015 dengan tahapan dan prosedur mengikuti Perpres 16/2018, Perlem LKPP 9/2018, UU 2/2017 tentang Jakon, SE PUPR, dan aturan2 LPJK setelah tahun 2015.

      Silakan dipilih 😄

      by Khalid Mustafa

  14. assalamualaikum, mau nanya pak. apakah pejabat eselon iv yang diangkat menjadi kasubag program dan keuangan boleh diangkat menjadi PPK..karena pada pp no 54 tahun 2010 tidak boleh PPK diangkat apabila menjabat sebagai pengelola keuangan..trima kasih

  15. Bismillah,
    Assalamualaikum pak…
    Bolehkah KPA atau PPK menjadi penyedia barang dan jasa?? Kadang juga menjadi penyedia barang dan jasa dgn menggunakan perusahaannya tapi nama direkturnya diganti??

  16. saya seorang staf subag keuangan, Golongan III/d , memiliki serifikat Ahli Pengadaan Nasional Level 2 atau Tingkat L2, pertanyaan saya apakah PA/KPA dapat menetapkan saya sebagai PPK, sedangkan saya belum menduduki jabatan eselon dan belum memiliki kompetensi managerial, Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.