Aanwizjing bukan Musyawarah Mufakat

    Sejak dibuat Forum Diskusi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa memperluas perspektif memahami pengadaan barang/jasa. Banyak diskusi menarik dari berbagai forum diskusi. Saalh satunya adalah tentang Acara Penjelasan Pekerjaan atau era K80/2003 dikenal dengan Aanwizjing yang diambil dari bahasa Belanda. Pada P70/2012 kata ini kemudian dihapuskan.

    Salah seorang penyedia curhat terkait jawaban sanggah dari pokja yang menyalahkan penyedia kenapa baru sekarang keberatan dengan persyaratan dokumen pemilihan, kenapa tidak disampaikan pada saat Acara Penjelasan.

    Kemudian di Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan seorang anggota pokja bimbang karena mendapatkan sanggahan dari penyedia yang keberatan atas keputusan Pokja tidak merubah masa pelaksanaan pekerjaan. Padahal pada saat acara penjelasan semua penyedia keberatan dengan masa pelaksanaan pekerjaan.

    Dua pertanyaan ini memancing saya untuk menelusuri lebih dalam pada Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 dan seluruh petunjuk teknisnya. Acara Penjelasan dikupas pada Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 pasal 77. Tujuan dari Acara Penjelasan adalah Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. Kalimat ini sangat tegas tertuang pada ayat 1.

    Tidak ada satupun pasal dalam Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 yang menyebutkan bahwa Acara Penjelasan adalah ajang musayawarah mufakat antara Pokja dengan Penyedia yang hadir atau yang tidak hadir. Atas dasar ini maka pendapat umum yang mengatakan bahwa segala hal yang disampaikan pada Acara Penjelasan berakibat terbentuknya Addendum Dokumen Pemilihan, adalah keliru.

    Kita memang sering terjebak dengan “UU Kebiasaan” termasuk soal acara penjelasan ini.

• Disisi penyedia ada anggapan bahwa Acara Penjelasan adalah ajang tanya jawab, debat kusir atau bahkan ajang mendikte keputusan pokja maupun PPK. Dimana kemudian keberatan yang disampaikan pada acara penjelasan kudu atau wajib disikapi oleh pokja.
• Disi pokja juga sering menganggap bahwa acara penjelasan adalah ajang tanya jawab, sehingga kebanyakan beranggapan apabila tidak ada pertanyaan maka dokumen sudah pasti 100% jelas dan dalam record sistem yang dianggap sebagai Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) tidak terisi apapun. Parahnya lagi dalam jawaban sanggah/sanggah banding hal ini menjadi satu poin putusan yaitu muncul kalimat, “karena hal ini tidak dipertanyakan dalam Acara Penjelasan maka dianggap tidak masalah, seharusnya materi keberatan pada sanggahan disampaikan pada Acara Penjelasan”.

    “UU Kebiasaan” seperti ini mengaburkan essensi dari Acara Penjelasan seperti yang diterangkan pada pasal 77 ayat 1. Coba kita cermati lagi ayat ini, yaitu bahwa Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.

    Artinya pada saat Acara Penjelasan Pokja, ditanya atau tidak ditanya atau ada atau tidak ada pertanyaan, tetap harus memberikan penjelasan. Hal ini tegas tertuang dalam Perka 14/2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70/2012. Dalam pemberian penjelasan, “harus” dijelaskan kepada peserta mengenai:

1. lingkup pekerjan;
   
2. metoda pemilihan;
   
3. cara penyampaian Dokumen Penawaran;
   
4. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
   
5. jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran;
   
6. tata cara pembukaan Dokumen Penawaran;
   
7. metoda evaluasi;
   
8. hal-hal yang menggugurkan penawaran;
   
9. jenis kontrak yang akan digunakan;
   
10. ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila diperlukan);
    
11. ketentuan tentang penyesuaian harga (hanya berlaku untuk kontrak harga satuan yang waktu pelaksanaannya lebih dari 12 (Dua Belas) bulan);
    
12. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
    
13. besaran, dan masa berlaku jaminan; dan
    
14. ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
    

    Kemudian apabila dalam Acara Penjelasan ada hal-hal yang kurang jelas Penyedia diberikan kesempatan untuk bertanya atau mempertanyakan. Pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Kelompok Kerja ULP harus dituangkan dalam BAPP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

    Output dari Acara Penjelasan adalah BAPP. Berita Acara sama dengan notulensi yang mencatat kronologi lengkap apa adanya terhadap apa yang terjadi pada satu even atau kejadian. Karena sifatnya hanya sebuah Berita Acara maka bukan merupakan putusan/ketetapan yang berpengaruh pada pelaksanaan.

    Untuk itu segala apapun yang terjadi pada Acara Penjelasan dan tertuang dalam BAPP tidak sama dengan musyawarah untuk mufakat yang menghasilkan kesepakatan. Termasuk juga ketika tidak ditanyakannya poin-poin dalam dokumen pengadaan, yang tidak dijelaskan atau dijelaskan dalam acara penjelasan, tidak dapat dijadikan justifikasi untuk pokja bahwa tidak ada penyedia yang keberatan. Adalah keliru kalau ada anggapan slenge’an yang menyatakan, “salahnya penyedia kenapa juga tidak ditanyakan pada saat penjelasan”.

    Bahwa setelah ada BAPP kemudian muncul Addendum Dokumen Pemilihan bukan berarti Addendum tersebut adalah bagian dari Acara Penjelasan atau BAPP. Addendum terbentuk apabila ada hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu dirubah atau ditambahkan pada dokumen pemilihan. Sumber ditemukannya ketentuan baru/perubahan penting bisa dari mana saja pun juga termasuk dalam acara penjelasan.

    Addendum Dokumen adalah hak preogatif Pokja yang terdiri dari minimal 3 orang, sehingga ketika ada keberatan penyedia yang tidak tertampung dalam addendum dokumen baik karena keputusan Pokja atau “kealfaan” pokja menetapkan addendum dokumen maka yang berlaku adalah dokumen pemilihan. Meskipun keberatan tersebut disepakati oleh 100% penyedia yang hadir dalam acara penjelasan.

    Jadi untuk menjawab galau-nya penyedia jawabannya adalah “kekeliruan” dalam dokumen pemilihan adalah tetap “kekeliruan” baik ditanyakan atau tidak dalam acara penjelasan. Wajib hukumnya bagi pokja untuk melakukan koreksi apabila bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi atau menghalangi terpenuhinya prinsip, kebijakan dan/atau etika pengadaan.

    Kemudian untuk pokja yang bimbang, meskipun seluruh penyedia yang hadir keberatan atas masa pelaksanaan, selama justifikasi perencanaan dapat dipertanggungjawabkan jangan bimbang untuk tetap bertahan. Kalau yang hadir acara penjelasan merasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan silakan tidak menawar.

    Intinya sekali lagi Acara Penjelasan bukan musyawarah untuk mufakat.