Pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejauh ini dianggap layaknya pengadaan barang/jasa pemerintah. Karakter pengadaan barang/jasa pemerintah yang notabene katagori pengadaan publik, sering membuat pengelola BUMD kerepotan untuk mengantisipasi dinamika usaha yang melekat pada sebuah badan usaha. Badan …
Dilema dan Solusi Teknis Reverse Auction
(Materi Bundling Pembelajaran PBJP #SRPBJTRAVELER) Dari sisi bahasa auction artinya lelang. Kata ‘lelang’ berasal dari istilah Latin yang berarti ‘saya meningkatkan’ atau ‘Saya menambah’. Jadi secara harfiah auction adalah tinggi-tinggian penawaran. Reverse bermakna kebalikan/mundur. Maka reverse auction dari sisi istilah …
Dana Kelurahan untuk Kelurahan Berkah Energi
Mubarakah salah satu tafsirnya adalah banyak membawa kemanfaatan, dimana kata dasarnya adalah manfaat. Jika di hubungkan dengan pengadaan barang/jasa maka kata manfaat selaras dengan nilai (value). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan value for money (VFM) atau nilai manfaat …
Agar Pengadaan di Kelurahan Tidak Meresahkan
Dari sekian banyak kelas pengadaan barang/jasa untuk kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018, ada beberapa catatan yang kiranya penting untuk disampaikan. Dana kelurahan adalah sebutan bagi pelimpahan kewenangan tambahan terkait penggunaan keuangan yang bersumber …
Green Public Procurement tidak Bisa Setengah Hati
Opini Radar Banjarmasin Kesadaran pentingnya prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan tampaknya masih harus menempuh jalan yang panjang menuju kesuksesan di pemerintah daerah. Padahal negara telah secara eksplisit melalui amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4)menyebutkan …
Menjaga Neraca Kepecayaan Lembaga di Era Digital
(SR Note = Self Reminder Note) Impact dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah sejak era 2003 sampai saat ini masih dinilai dari neraca keuangan. Maka dari itu kemudian penyelesaian tantangan pengadaan selalu dengan nominalisasi uang baik itu berupa anggaran, harga perkiraan, …
Mengajukan Paket Pemilihan tidak Harus Menunggu Kepastian Anggaran
DANA ALOKASI KHUSUS YANG BIKIN DAK DIK DUK Besarnya animo kawan-kawan menanggapi status kegemesan terkait keterlambatan pelaksanaan DAK atas ketidakmampuan pemegang kebijakan dalam merencanakan yang diarahkan pada UKPBJ kiranya perlu diuraikan secara khusus melalui format FAQ. Artikel pertama ini berupaya …
Polemik Batasan 2,5 Milyar dan 10 Milyar untuk Usaha Kecil
Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 (Permenpupr 7/2019) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permenpupr 7/2019 menyusun kebijakan yang sangat kental rasa “kementerian/lembaga (K/L)”. Dalam satu acara sosialisasi terungkap bahwa tim Kementerian …
Daerah Tidak Perlu Perkada Pengadaan Barang/Jasa! Benarkah?
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) pasal 86 ayat 2 menyebutkan bahwa, “Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah“. Mestinya pertanyaan pada judul di atas tidak perlu …