Tata Cara Permintaan Narasumber Silakan cek ketersediaan Jadwal di http://samsulramli.net/ atau chat WA ke no: 081351090308. Jika kesepakatan jadwal telah didapatkan silakan berkirim surat ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kabupaten Banjar dengan format tujuan sebagai berikut : ====================================================== Sekretaris Daerah Selengkapnya …
Kajian PB Samsul Ramli Bagian 2 : Standar Dokumen Pemilihan
Kajian PBJ Samsul Ramli:
Dasar-Dasar Pemahaman Standar Dokumen Pemilihan
Bicara SK PA dan PPK
Artikel Pendukung ada di :https://samsulramli.net/2018/12/23/distribusi-kewenangan-pa-kpa-dan-ppk-bagian-1/https://samsulramli.net/2018/12/27/distribusi-kewenangan-pa-kpa-dan-ppk-bagian-2/https://samsulramli.net/2019/01/02/distribusi-kewenangan-pa-kpa-dan-ppk-bagian3/
Telaah Tender Pasca Putusan MA Nomor 64 P/HUM/2019
File Paparan dapat diunduh pada link berikut : https://drive.google.com/file/d/14Ys8LlKdzCIZpWEeD8dXJqNL9EJSTKF-/view?usp=sharing File Putusan MA dapat dilihat pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/276d461cb5ed0c70b57fdb822b650382.html
Diskusi Persiapan Kontrak dengan UKPBJ Belitung Timur
Diskusi Perubahan Permenpu PR 7/2019 bersama Khalid Mustafa
Memahami Syarat Pemilihan dan Syarat Berkontrak
Proses memahami perubahan regulasi menjadi penting dalam rangka menangkap dan membaca arah kebijakan yang disusun. Memberi bekal konsetual tentang pengadaan barang/jasa maka kita perlu bersama2 mencoba menggali filosofi-filosofi dasar. Materi kali ini mengajak kita semua untuk mendiskusikan keberadaan syarat2 pemilihan Selengkapnya …
Tender Ulang Gagal dan Penunjukan Langsung
Satu lagi Oleh-oleh dari Kabupaten Sanggau.. Salah Satu Kabupaten di Ujung Barat Borneo ini ternyata menyimpan situs sejarah dan kebudayaan yang amat sangat kaya.. Salah satunya adalah Istana Surya Negara yang berada di Tepian Sungai Terbesar di Pulau Kalimantan yaitu Selengkapnya …
Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD di Persimpangan Regulasi
Pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejauh ini dianggap layaknya pengadaan barang/jasa pemerintah. Karakter pengadaan barang/jasa pemerintah yang notabene katagori pengadaan publik, sering membuat pengelola BUMD kerepotan untuk mengantisipasi dinamika usaha yang melekat pada sebuah badan usaha. Badan Selengkapnya …