Kalsel Terdepan dalam Penerapan Green Public Procurement

* Artikel diterbitkan pada Harian Banjarmasin Post, tanggal 4 Desember 2018 dengan Judul Green Public Procurement dan Penerapannya

    Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti seluruh aturan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010) membawa nuansa baru.

Konsep Pengadaan Berkelanjutan atau Suistainability Procurement mendorong pelaku pengadaan barang/jasa berpindah ke arena pemikiran strategis, tidak lagi taktis semata. Pengadaan tidak lagi hanya bercerita tentang bagaimana membeli barang/jasa saja. Tidak lagi tentang bagaimana memilih penyedia saja. Ukuran yang digunakan tidak lagi hanya atas dasar harga atau volume.

Perpres 16/2018 mengendorse pengadaan barang/jasa yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi (value for money) dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan. Pengadaan menjadi upaya yang sangat strategis, memperhatikan hal-hal kecil untuk pencapaian hal-hal besar. Pengadaan diarahkan pada capaian-capaian besar dengan mengkonsolidasikan kebutuhan. Pemerintah membangun katalog besar barang/jasa dalam rangka menyediakan supply. Disisi lain juga di-create demand skala besar dalam rangka meningkatkan value.

    Terwujudlah Purchase and Supply Chain Management (PSCM) sebagai satu sistem yang integratif. Pembelian bisa dilakukan secara efektif dan efisien ketika rantai pasokan telah dikelola secara strategis. Ke depan pembelian pemerintah cukup hanya dengan surat pesanan (purchase order). Karena kontrak besar antara pemerintah dan produsen berupa framework agreement, framework contract ataupun umbrella contract.

Implementasinya nyata saat ini adalah dengan e-katalog pemerintah berdasarkan kontrak payung antara LKPP-RI dan produsen/prinsipal/ distributor. Maka pengadaan semestinya sesimpel pembelian saja. Pemerintah mengurus hal-hal besar yang berdampak besar dan strategis. Pelaksana pengadaan menjadi sederhana sehingga tidak perlu menghantarkan pelaksana kepenjara.

Gagasan Tentang Green Public Procurement

    Hal besar yang dikelola pemerintah disisi kebijakan adalah Green Public Procurement
(GPP) atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis lingkungan. GPP adalah strategi konsolidasi dari organisasi publik untuk melakukan kerja ekstra, bermitra antar organisasi, demi mengurangi dampak lingkungan melalui praktik pengadaan barang/jasa berbasis lingkungan.

    Diberbagai negara GPP telah berkembang sejak era tahun 2000-an dan telah menjadi platform utama yang melandasi seluruh kebijakan pengadaan.

  1. Korea

Tahun 2002 Korea meluncurkan sistem pengadaan secara elektronik yang dinamakan KONEPS (www.pps.go.kr/english/). Dalam KONEPS terdapat kanal khusus terkait GPP yaitu situs khusus pembelian produk-produk ramah lingkungan (http://green.pps.go.kr). Produk ramah lingkungan dalam satu sistem katalog lengkap dengan penanda spesifikasi label ramah lingkungan, daur ulang, sertifikasi efisiensi peralatan dan sertifikat hemat energi. Dampak dari penerapan sistem ini pada tahun 2010, tercata belanja produk ramah lingkungan meningkat sekitar 10% dari total anggaran pengadaan.

  1. Kanada

Tahun 2006 Pemerintah Kanada meluncurkan program GPP dengan menetapkan target dan standar minimum lingkungan, peralatan, panduan dan pelatihan kepada pelaku pengadaan.

Salah satu fokus pemerintah Kanada adalah pengadaan kendaraan bermotor pemerintah yang ramah lingkungan berdasarkan 3 pilar yaitu menekan dampak emisi karbon, pemeliharaan kendaraan yang ekonomis dan keselamatan dan perilaku berkendara. Langkah ini meningkatkan nilai manfaat uang dari belanja kendaraan bermotor pemerintah diseluruh aspek. Baik aspek penghematan belanja juga mendorong pengembangan low carbon technology.

  1. Australia

Dengan label ECO-Buy pada tahun 2001 setidaknya 24 Pemerintah Daerah di Australia berkomitmen bersama untuk membeli produk-produk daur ulang. Upaya ini dalam rangka menciptakan demand yang diharapkan mendorong investasi terhadap produk daur ulang. Gerakan ECO-Buy bertujuan memperluas dampak positif dari pembelian pemerintah. Tidak kurang 180 anggota termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, swasta dan lain-lainya.

ECO-Buy menginiasiasi sistem database produk ramah lingkungan yang disebut ECO-Find. Eco-Find mempermudah user mendefinisikan dan mencari produk hijau yang dibutuhkan untuk kemudian dimasukkan dalam perencanaan kebutuhan.

Secara umum database Eco-Find mendefinisikan produk ramah lingkungan (produk hijau) dalam kategori berbahan baku utama daur ulang, hemat air, hemat energi, rendah zat-zat beracun dan berasal dari material ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dampaknya periode 2000-2001 tercatat nilai pembelian pemerintah terhadap produk hijau mencapai setara 52,6 miliar rupiah kemudian tahun 2009-2010 meningkat menjadi 708 miliar rupiah. Jumlah produk hijau meningkat pesat, tahun 2001 hanya terdapat 80 item menjadi 430 item di tahun 2010. Lebih dari 37,500 ton emisi carbon dapat dihindarkan, 9.9 giga liter air dan 84 hektar lahan dapat diselamatkan.

    Masih ada Hongkong dengan Green Council-nya, Pemerintah Massachusetts dengan Program Environmentally Preferable Products (EPP) dan
banyak contoh lainnya. Bahkan secara khusus negara-negara APEC menerbitkan kajian penerapan GPP dalam judul Green Public Procurement in the Asia Pacific Region yang
menggambarkan bagaimana isu GPP di Asia Pasifik menjadi arus utama.

    Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Green Public Procurement (G-Pro) untuk mendukung Revolusi Hijau di Provinsi Kalimantan Selatan adalah gerakan visioner dan strategis. Gagasan dari ASN unggulan Kalsel, Peserta Diklat Reform Leader Academy (RLA) XVI – LAN RI – 2018, ini patut diberikan apresiasi besar.

    G-Pro mengusung ide pengurangan konsumsi kertas atau paper less, penggunaan BBM energi non fosil dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti air, angin, mikro hidro, biomassa, biofuel, dan listrik. Menggugah kesadaran bersama bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah potensi besar yang harus dibangunkan dari tidur panjangnya agar value tentang lingkungan dan masa depan generasi dapat dioptimalkan.

    Berkaca dari gerakan GPP di beberapa belahan dunia beberapa karakteristik gerakan yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan adalah:

  1. Berorientasi pada manajemen belanja pemerintah bukan memaksa masyarakat untuk bergerak dengan peraturan taktis.
  2. Membangun komitmen lembaga pemerintah menciptakan manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan.
  3. Fokus mengkonsolidasikan
    demand dalam rangka mendorong supply produk hijau.
  4. Menerapkan Manajemen Rantai Value
    (Value Chain Management) tataran kebijakan, implementasi hingga dampak.
  5. Membangun monitoring system progres, output dan dampak secara intensif.

Kalsel tidak hanya menjadi provinsi yang pertama menerbitkan regulasi GPP di Indonesia, namun harus menjadi yang terbaik dalam menerapkan dan menghasilkan manfaat. Kalsel harus menjaga sektor hulu (hutan dan sumber daya alam) dan hilir (pengadaan barang/jasa). Semangatnya adalah menciptakan sebesar-besarnya manfaat (barokah) melalui kebijakan strategis yang mendorong tindakan-tindakan sederhana, mudah dan terukur. ***


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *