Bukti Kontrak dan Bukti Perjanjian

(Serial #4 Perpres 16/2018)

    Seperti dijelaskan pada artikel #3 salah satu perubahan yang dilakukan pada Perpres 16/2018 menggantikan Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya adalah klausula perjanjian dan kontrak. Penyusun Perpres 16/2018 berupaya memperjelas norma tentang kontrak.

    Jika diartikel #3 membahas aspek perjanjian dan kontrak dari sisi pelaku, maka artikel kali ini membahas dari aspek bukti perikatan. Perpres 54/2010 Bab VI Bagian Ketiga Paragraf Ketujuh jelas menyuratkan bahwa “Tanda Bukti Perjanjian” adalah bagian dari dokumen kontrak. Namun demikian masih banyak pemahaman yang kemudian memisahkan atau menegasikan antara bukti perjanjian dengan kontrak itu sendiri.

“Bukti Pembelian” atau “kuitansi” misalnya sering ditolak sebagai kontrak meskipun diakui sebagai bukti perjanjian, sehingga terkadang menghambat proses pembayaran. Apalagi untuk e-Purchasing yang tegas disebutkan bukti perjanjian-nya adalah “Surat Pesanan”! Dalam praktiknya masih juga dituntut ada Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian. Ini karena ada pemahaman bahwa SPK dan Surat Perjanjian saja yang layak disebut Kontrak.


    Bahasan lain adalah tentang lingkup masing-masing bukti perjanjian. Perpres 54/2010 memberikan batasan pada masing-masing bukti perjanjian yaitu :

Bukti Perjanjian

Barang

Konstruksi

Jasa lainnya

Konsultansi

Bukti pembelian/

pembayaran

≤ 10 juta

≤ 10 juta

≤ 10 juta

Kuitansi

≤ 50 juta

≤ 50 juta

≤  50 juta

Surat Perintah
Kerja (SPK)

> 50 juta s.d 200 juta

≤ 200 juta

> 50 juta s.d 200 juta

≤ 50 juta

Surat perjanjian

> 200 juta

> 200 juta

> 200 juta

> 50 juta

Surat pesanan

e-purchasing/pembelian melalui toko daring

    Perpres 54/2010 menunjukan keberpihakan pada semangat substantif manajerial. Penggunaan tanda bukti perjanjian tidak dibatasi pada pemahaman statis. Bukti pembelian “dapat” digunakan untuk pengadaan barang/jasa non konsultansi 10 Juta. Dengan pemahaman ini maka ≤ 10 juta boleh juga menggunakan Kuitansi atau SPK selain menggunakan “bukti pembelian”.

Diskusi yang muncul kemudian adalah kapan menggunakan “bukti pembelian”, “kuitansi” atau “SPK”? Dihubungkan dengan tipe transaksi maka bukti “bukti pembelian” atau “kuitansi” lekat dengan tipe transaksi jangka pendek atau tanggungjawab jangka pendek. Sedangkan SPK dan Surat Perjanjian lekat dengan tipe transaksi yang didalamnya terkandung syarat dan ketentuan tanggungjawab jangka panjang misal adanya ketentuan after sales service atau jaminan purna jual.

    Lingkungan pengadaan barang/jasa saat ini masih dilingkupi oleh pendekatan hukum yang bersifat hitam dan putih. Pilihan manajemen yang bersifat substantif dapat menjadi jebakan menakutkan. Nuansa ini rupanya dipahami betul oleh penyusun Perpres 16/2018. Untuk itu dilakukan perubahan yang bersifat artikulatif dengan menyebutkan secara langsung bahwa Tanda Bukti Perjanjian adalah Kontrak. Hal ini terlihat pada pasal 28 ayat 1 yang langsung menyebutkan secara lugas bentuk kontrak terdiri atas “bukti pembelian”, “kuitansi”, “SPK”, “Surat Perjanjian” dan “Surat Pesanan”.


    Penegasan ini menghentikan perdebatan tentang apakah “bukti pembelian”, “kuitansi” dan “Surat Pesanan” adalah kontrak? Karena sudah jelas semua adalah kontrak menurut Perpres 16/2018. Mestinya dengan ini tidak ada lagi kendala pembayaran ketika Kuitansi Pembayaran hanya dilampiri oleh “bukti pembelian”, “kuitansi” atau “Surat Pesanan” saja. Khususnya e-purchasing/pembelian melalui toko daring semoga tidak lagi dipertanyakan keberadaan kontrak jika hanya dilengkapi dengan surat pesanan. Karena surat pesanan sekarang tegas adalah bentuk kontrak!

    Dari sisi ruang lingkup masing-masing bentuk kontrak pun, semangat Perpres 16/2018 mempersempit penafsiran sangat terasa.

Bentuk kontrak

Barang

Konstruksi

Jasa lainnya

Konsultansi

Bukti pembelian/

pembayaran

≤ 10 juta

≤ 10 juta

Kuitansi

≤ 50 juta

≤  50 juta

Surat Perintah
Kerja (SPK)

> 50 juta s.d 200 juta

≤ 200 juta

> 50 juta s.d 200 juta

≤ 100 juta

Surat perjanjian

> 200 juta

> 200 juta

> 200 juta

> 100 juta

Surat pesanan

e-purchasing/pembelian melalui toko daring

Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya ≤ 10 juta. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya ≤ 50 juta. Artinya untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya ≤ 10 juta dapat menggunakan bukti pembelian atau kuitansi tapi tidak lagi SPK. Untuk > 10 juta s/d 50 juta hanya dapat menggunakan kuitansi.

SPK digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai ≤ 100 juta, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai > 50 juta s.d 200 juta, dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai ≤ 200 juta. Perubahan drastis terjadi pada pekerjaan konstruksi yang tidak lagi dapat memenuhi penggunaan bukti pembelian atau kuitansi, hanya SPK. Tentu ini akan menjadi kendala tersendiri untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat sangat sederhana dengan nilai 0 s/d 50 juta wajib menggunakan SPK. Harapannya kemudahan administratif pembayaran untuk kontrak berbentuk SPK dapat disederhanakan.

    Pilihan penyusun Perpres 16/2018 untuk mempersempit ruang tafsir terhadap norma adalah kebijakan yang telah ditetapkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu diharapkan petunjuk teknis yang nantinya akan terbit dapat menutupi kekurangan tersebut.

23 thoughts on “Bukti Kontrak dan Bukti Perjanjian

  1. apakah bentuk dokumen kontrak (SPK dan surat perjanjian) dalam perpres 16/2018 mengalami perubahan jika dibandingkan perpres lama??adakah contoh dokumen kontrka yang versi baru??

  2. Terima kasih atas penjelasannya. Namun saya masih sedikit ragu untuk mempraktekannya. Maklum saya masih nubi dalam hal PBJ. Contoh kasus di satker kami. Kami hendak melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pengadaan Paket Meeting Fullboard Dalam Kota di sebuah hotel yang nilainya di bawah 50 juta. Setelah saya mencoba membaca PP1618 saya menyimpulkan PBJ tersebut bisa menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung. Dasar yang saya gunakan pertama adalah nilainya. Pada Pasal 38 ayat (2) berbunyi Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada ayat berikutnya yakni ayat (3) berbunyi Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
    Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu (saya menafsirkan tanpa ada batasan nilainya). Dari situ saya menyimpulkan Pengadaan yang akan kami lakukan bisa menggunakan metode pemilihan Pengadaan Langsung bisa juga Penunjukan Langsung. Jika membandingkan dengan PP7012 ada yang hilang mengenai pemilihan penunjukan langsung yakni pada pasal 38 PP7012 ayat (1) yang berbunyi Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyadapat dilakukan dalam hal:
    a. keadaan tertentu; dan/atau
    b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.:
    dan pada ayat (5) pasal yang sama point f disebutkan kriteria Pengadaan Barang Khusus salah satunya sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
    Pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang bisa dilakukan Penunjukan Langsung ini tidak terdapat di PP1618 namun hanya dikatakan keadaan tertentu saja. Dikarenakan minimnya literatur yang saya baca saya menafsirkan sendiri Pengadaan Barang Khusus mungkin masih berlaku di PP1618 hanya saja tidak tersirat (Hehehe…). Dasar inilah yang menjadi menjadi referensi kami untuk memilih metode pemilihan Penunjukan Langsung untuk pengadaan kami. Pertanyaannya Keputusan tersebut sudah benar atau salah.
    Pertanyaan kedua (jika pemilihan metode pengadaan diatas diperbolehkan Penunjukan langsung) terkait PP1618 pasal 50 ayat (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :
    a. Pelaksanaan Kualifikasi;
    b. Pengumuman dan/atau Undangan;
    c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
    d. Pemberian Penjelasan;
    e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
    f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
    g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
    h. Sanggah.
    dan pada ayat (6) berbunyi Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Akah pada saat mengundang Pelaku Usaha, satker/PPBJ perlu membuat Dokumen Pemilihan (Dokumen Kualifikasi(Umum, Instruksi Kepada Peserta, Lembar Data Kualifikasi, Pakta Integritas, Formulir Isian Kualifikasi, Tata cara Kualifikasi) dan Dokumen Penunjukan Langsung (isinya sama seperti Dokumen Kualifkasi atau tidak kami masih belum paham betul) sesuai Pasal 46, seperti tahapan pemilihan melalui Tender/Seleksi atau cukup membuat surat undangan disertai spesifikasi pekerjaan dan meminta Pelaku Usaha membuat Dokumen Penawaran (atau cukup surat penawaran berisi spesifikasi pekerjaan).
    Pertanyaan ketiga Jika negosiasi teknis dan harga sudah disepakati maka dilaksanakan kontrak. Pada pasal 52 ayat (1) berbunyi Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
    a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
    (SPPBJ);
    b. Penandatanganan Kontrak;
    c. Pemberian uang muka;
    d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
    e. Perubahan Kontrak;
    f. Penyesuaian harga;
    g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
    h. Pemutusan Kontrak;
    i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
    j. Penanganan Keadaan Kahar.
    Pelaksanaan Kontrak untuk Penunjukan langsung apakah harus terdiri dari apa yg dijelaskan pada pasal 52 ayat (1) diatas atau cukup point a(SPPBJ) dan i(Serah Terima Hasil Pekerjaan) dan sebagai Bukti Kontrak adalah Kuitansi Pembayaran (karena nilai kurang dari 50 juta).
    Atas penjelasannya kami ucapakn terima kasih.

    1. Untuk Fullboard atau jasa sewa hotel masuk dalam pengadaan yang dikecualikan sesuai praktik bisnis yang berlaku umum dan diketahui secara luas.. pasal 61 Perpres 16/2018 jadi lakukan tata cara sesuai praktik bisnis yang berlaku. Aturan teknis pelengkap ada di Perlem LKPP 12/2018

  3. Karena tidak ada batasan minimal penggunaan SPK untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, seolah menjadi ketimpangan antara beban administrasi dengan besaran nilai pekerjaan (value for money ???). Apakah model SPK bisa direduksi atau dilakukan penyederhanaan, sehingga tidak terjebak pro-forma untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan yang nilainya di bawah 50 juta.

    1. Sesuai dengan tujuan P162018 adalah meningkatkan value for money melalui tools konsolidasi mestinya strategi yang digunakan bukan menyederhanakan SPK tapi mengkonsolidasikan kebutuhan dan pengadaan.

        1. Bisa selama dari sisi keuangan memahami dan tidak membatasi, untuk itu perlu dikoordinasikan lebih intensif pada saat sebelum penyusunan anggaran

  4. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
    apakah dapat dilakukan negosiasi lagi? krn disebut kan bahwa harga sudah pasti menggunakan bukti penjanjiannya adalah Kuitansi.

  5. Selamat siang, saya ada beberapa pertanyaan masalah bukti kontrak pengadaan, yg pertama untuk perbaikan alat lab yg nilainya mencapai 45jt apakah bukti kontraknya cukup kuitansi bermaterai saja atau perlu spk, kemudian yg kedua untuk sewa tenda dan kelengkapan lainnya dengan nilai 25jt apakah cukup kuitansi saja atau perlu SPK, mohon penjelasannnya. terima kasih

        1. jangan dilarang nanti tidak bisa dibayar.. cukup diingatkan bahwa bendahara harus menerapkan aturan dan prinsip pengelolaan yang efisien, efektif dan akuntabel.. jika karena mekanisme itu terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan maka bendahara yang menanggung segala akibatnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *