Pemecahan Paket Untuk e-Purchasing Bukan Pidana

Pasal 24 ayat 3 huruf c. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan, sering dipahami secara serampangan. Akibat pemahaman seperti ini, tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah terhalangi.

Diskusi ini juga pernah saya tulis pada artikel http://samsulramli.com/epurchasing-obat-pemecahan-paket/

Ada baiknya kita pahami bersama konstruksi pasal di atas, terutama substansi apa sebenarnya yang dilarang. Yang dilarang bukanlah memecah paket! Yang dilarang sebenarnya adalah upaya menghindari pelelangan.

Terkait dengan memecah paket dengan tujuan menghindari pelelangan ini diperjelas pada beberapa pasal yaitu :

  1. Pasal 39 ayat (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

  2. Pasal 45 ayat (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

Dengan demikian jelas arah dan tujuan larangan memecah paket pekerjaan adalah menekan penggunaan metode pengadaan langsung. Penggunaan metode selain pengadaan langsung yang berdampak pada pemecahan paket pekerjaan tidak serta merta dikatakan pelanggaran.

Secara gamblang artikel ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan apakah pemecahan paket akibat adanya e-katalog adalah perbuatan yang dilarang?

Jawabnya adalah tidak ada satupun pasal dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 yang melarang hal tersebut. Apalagi dalam pasal 110 ayat (4) disebutkan K/L/D/I wajib
melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

Dengan adanya pasal 110 ini maka tindakan PA/KPA memecah paket pekerjaan ketika menemukan abrang/jasa yang dibutuhkan ada dalam katalog adalah sebuah langkah yang justru menjalankan amanat peraturan.

Sebagai ilustrasi mungkin bisa diambil kasus pengadaan mobil ambulance. Dengan catatan pilihan dalam ilustrasi ini tidak fit untuk semua kondisi atau kasus.

Dilihat dari tipe dan jenis setidaknya ada 3 kategori ambulance yaitu :

  1. Ambulance transport. Untuk jenis ini biasanya berupa alat transportasi sederhana, yang penting sanggup membawa pasien menuju tempat yang dituju. Tidak dilengkapi perlengkapan medis lengkap, hanya terdiri dari tandu/stretcher serta oksigen portable. Bentuk kendaraan serupa dengan city car karena targetnya adalah hanya mengantar pasien saja dengan harga yang relatif murah serta irit bahan bakar dan kondisi pasien dalam keadaan stabil tanpa alat bantu medis.

  2. Ambulance rescue. Ambulan ini lebih difungsikan sebagai kendaraan transportasi pasien sejak pasien diketemukan di lokasi kejadian hingga ke rumah sakit. Tersedia perlengkapan medis setara unit Instalasi Gawat Darurat di rumah sakit. Juga tersedia alat-alat rescue non-medis seperti yang dimiliki oleh pemadam kebakaran. Untuk bentuk kendaraan biasanya tipe high roof dan besar karena harus membawa banyak sekali peralatan rescue selain peralatan medis.

  3. Ambulance emergency transport. Untuk jenis ini, alat transportasi dilengkapi perlengkapan medis yang memadai untuk mengontrol kondisi pasien selama perjalanan serta tersedia perlengkapan yang dapat disetarakan dengan unit Instalasi Intensive Care Unit / Intensive Cardiac Care Unit di rumah sakit, sehingga digunakan sebagai alat transport dari rumah sakit ke rumah sakit atau alat penghubung dari ambulance lain ke rumah sakit.

Dari 3 jenis dan tipe ambulance ini maka pilihan pemaketan pekerjaan yang dapat dipilih oleh PA/KPA dan PPK setidaknya sebagai berikut :

  1. Pengadaan Ambulance transport. Mengingat jenis ambulance serupa dengan city car maka untuk mobil induk banyak tersedia dalam e-Catalogue. Masalahnya adalah untuk kebutuhan tambahan berupa Landasan tandu dilengkapi dengan tempat Scoop Stretcher, Logo dan Tulisan Standar dari bahan sticker 3M, sirine dll kerap tidak tersedia dalam e-Catalogue.

    Untuk kasus ini maka proses pengadaan mobil induk sesuai amanat perpres pasal 110 dilakukan melalui e-Purchasing. Sedangkan untuk kelengkapan dilakukan dengan metode yang lain.

    Umumnya kelengkapan tambahan ini nilainya tidak sampai melebihi 200juta untuk kemudian dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia jasa karoseri atau penyedia barang accesories.

    Dengan demikian setidaknya telah terjadi pemecahan paket pekerjaan menjadi 2 paket pekerjaan yaitu e-purchasing dan pengadaan langsung.

  2. Ambulance rescue dan Ambulance emergency transport. Berbeda dengan ambulance transport yang sifatnya sederhana, kedua jenis ambulance berikut perlu penanganan yang khusus. Secara umum mobil induk tersedia dalam e-Catalogue. Namun demikian peralatan tambahan yang diperlukan jauh lebih banyak dan kompleks. Bahkan pemasangan peralatan tambahan ini kerap memerlukan modifikasi besar terhadap mobil induk. Akibat modifikasi ini, hal kunci yang akan terganggu adalah garansi dan jaminan purna jual mobil induk. Fasilitas layanan ini bisa saja tidak lagi dapat ditanggung oleh produsen dan penyedia mobil induk.

    Perpres 54/2010 pasal 72 menyebutkan bahwa dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi. Untuk itu jika garansi ini hilang menjadi sangat substansial.

    Dengan demikian menyerahkan pengadaan mobil ambulance jenis ini sepenuhnya kepada penyedia karoseri terkait fasilitas tambahan adalah yang terbaik. Garansi dan purnajual produk ditanggung sepenuhnya oleh penyedia jasa karoseri.

Fokus artikel ini adalah pada opsi pertama terkait Ambulance transport. Pemecahan paket pekerjaan/pengadaan, pada ilustrasi kali ini, tentu sama sekali bukan pelanggaran atas peraturan. Jika ditilik lebih jauh upaya Pengguna Anggaran (PA) memecah paket ini justru wujud kepatuhan terhadap pencapaian prinsip efisien dan efektif.

Satu-satunya permasalahan yang akan dihadapi PA adalah disisi pembayaran. Masalah ini adalah tentang adanya mitos bahwa satu kode rekening belanja tidak boleh dipecah atas beberapa bukti perjanjian. Mitos ini kerap ada dipemerintah daerah. Di APBN pemecahan bukti perjanjian pada satu kode rekening tidak menjadi permasalahan selama secara total tidak melebihi pagu anggaran rekening.

Kiranya sudah dapat disimpulkan bahwa pemecahan paket pekerjaan/pengadaan dikaitkan dengan e-Catalogue adalah bukan perbuatan yang dilarang apalagi terindikasi pidana. Terkecuali pemecahan tersebut ditujukan untuk mengupayakan dapat dilakukannya pengadaan langsung atau dengan tujuan jahat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Semoga artikel ini bisa bermanfaat.

12 thoughts on “Pemecahan Paket Untuk e-Purchasing Bukan Pidana

  1. Assalamualaikum wr wb pak
    Boleh kah pengguna klik 3 kali utk pengadaan internet ?
    Misal nya kegiatan di anggarkan 500 MBPS. Dilakukan 3 kali proses epurchasing
    Klik yg pertama 200 mbps
    Klik yg ke dua 200 mbps
    Klik yg ketiga 100 mbps
    Padahal ada bbrp ISP yg punya 500 MBPS.
    Demikian. Trims atas perhatiannya
    Wassalam

  2. Assalammualaikm pak samsul,
    Saya pnya pertanyaan. Jika pemecahan paket dilakukan atas dasar Mata Anggaran Keluaran (MAK) bagaimana?
    Misal, satker A berencana membeli mebelair senilai 400 juta untuk satu lokasi, ternyata didalam rencana tersebut ada klasifikasi habis pakai (kursi seharga 290.000 [dibawah kapitalisasi]). Kemudian satker tersebut memecah paket tersebut menjadi 2 sehingga tidak terjadi proses lelang, melainkan penunjukan langsung.

    1. TIdak ada dasar pemecahan paket pekerjaan berdasarkan MAK, dasarnya harus karakteristik barang/jasa dan pasar penyediannya. Tidak ada ketentuan dibawah 200juta menggunakan penunjukan langsung yang ada adalah pengadaan langsung. Pemecahan paket dengan tujuan melakukan pengadaan langsung dilarang.

  3. Assalamu’alaikum, pak Samsul.
    Saya punya pertanyaan.
    Ada satu kegiatan, kegiatannya sewa mobil. Apakah sewa mobil wajib / tidak menggunakan e catalog? Apabila sewa mobil sudah terdaftar dlm e catalog. Apakah pengadaan sewa mobil yang merupakan satu anggaran / satu kegiatan, tetapi sewa mobilnya menggunakan 4 kontrak penunjukan langsung u/ satu kegiatan. Apakah di benarkan sewa mobil tersebut menggunakan sistem penunjukan langsung dg 4 kontrak sewa mobil.

      1. salam pak samsul, bagaimana bila dalam RKA hanya ada 1 mata anggaran ketika pembahasan akan tetapi muncul dalam DPA di pecah menjadi 2 mata anggaran?

        1. tetap digabung dalam satu paket pengadaan tidak masalah selama jenis pengadaan sama dan tidak menyebabkan menghalangi usaha kecil untuk memenangkan paket. Dipecah juga tidak masalah selama tidak dengan tujuan untuk pengadaan langsung atau menghindari pelelangan.

  4. Salam, Pak Samsul
    Kami ada kegiatan Rehab 2 unit kantor Lurah, nomor rekening sama, pelaksanaannya dalam waktu yang sama, spesifikasi rehabnya juga sama. Penyedia sama. Total anggaran 300 jt. Apakah dibenarkan untuk dilaksanakan dalam satu kontrak saja dengan metoda penunjukan / pengadaan langsung? terimakasih sebelumnya, pak.

  5. Assalamualaikum Pak Samsul,
    Kantor saya ada pengadaan mobil operasional dengan spesifikasi double cabin 2500 cc dengan aksesoris custom melalui anggaran APBD. Apakah boleh mobilnya kami beli menggunakan e-catalogue dan aksesorisnya kami lakukan pengadaan langsung? Kira – kira kendala apa yg akan kami hadapi nantinya.
    Terima kasih sebelumnya..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *