Tidak Perlu Ada Surat Pernyataan!

Sembari menunggu penerbangan menuju Tanjung Pinang sepertinya menarik membahas hal sederhana tentang persyaratan surat pernyataan. Dalam praktik umum pengadaan barang/jasa, surat pernyataan ini masih sering ada. Bahkan dalam ragam bentuk yang menggelikan. Untungnya tidak ada persyaratan surat pernyataan mempunyai pasangan hidup setempat :D.

    Berbagai alasan disampaikan, intinya untuk menghilangkan kekhawatiran penyedia akan ingkar janji atau menghilangkan beban tanggungjawab pelaksana pengadaan (pokja atau PPK) atas kegagalan pekerjaan. Menurut saya ini hal yang keliru.

    Persyaratan surat pernyataan, menurut hemat saya, adalah persyaratan yang tidak punya value positif bagi para pihak. Apalagi jika kita lihat Perka LKPP 1/2015 tentang E-Tendering pada lampiran bagian Pemasukan Data Kualifikasi angka 3 huruf d bahwa :

Lihat pada angka 6 tersurat bahwa dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik penyedia barang/jasa menyetujui seluruh pernyataan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

Kalimat ini menandakan bahwa meminta surat pernyataan atas syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan adalah persyaratan yang mengada-ada.

Para pihak penyedia, pokja dan PPK harus memahami bahwa seluruh yang tertuang dalam dokumen pengadaan adalah mengikat tanpa harus menyampaikan surat pernyataan lagi.

Misal terkait garansi dari pabrikan yang secara tegas tertuang, sebagai syarat berkontrak, dalam SSUK dan SSKK. Meski penyedia tidak menyampaikan surat pernyataan sudah dianggap menyetujui syarat tersebut ketika mendaftar dan menawar.

Jika penyedia tidak memberikan garansi untuk barang yang diserahkan, PPK dapat menolak dan memerintahkan penyedia untuk mengganti. Jika penyedia tidak juga dapat memenuhi, klausul wanprestasi berlaku. Ini sebagai dasar PPK mengenakan sanksi pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan, pengusulan blacklist bahkan gugatan perdata dan pelaporan pidana jika memenuhi klausula perdata dan atau pidana.

Contoh lain nya surat pernyataan bebas temuan. Banyak pertanyaan soal ini. Apakah persyaratan bebas temuan boleh dipersyaratkan? Menurut saya tidak haram dipersyaratkan selama tidak berdampak pada terlanggarnya prinsip pengadaan barang/jasa, terutama prinsip terbuka dan adil tidak diskriminatif.

Penempatan persyaratan bebas temuan jika memang ingin dipersyaratkan, sebaiknya hanya dalam persyaratan berkontrak yaitu dalam IKP, SSUK dan/atau SSKK.

Persyaratan bebas temuan adalah syarat yang mengikat pada mekanisme pembayaran. Dengan demikian persyaratan ini tidak bisa dipersyaratkan secara umum saat proses pemilihan dan tidak dipersyaratkan pada seluruh penyedia. Persyaratan ini hanya untuk penyedia yang pernah berhubungan pembayaran dengan pemerintah setempat.

Disisi lain persyaratan ini, sekali lagi, tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan penawaran saat proses pemilihan. Namun demikian persyaratan ini dapat menjadi satu alasan PPK menolak penetapan pemenang. Mengingat ini berpotensi menghambat proses pembayaran.

Saat penyedia ditetapkan sebagai pemenang, kemudian ditemukan tidak bebas temuan dan tidak mampu menyelesaikannya sampai dengan tenggat penandatanganan kontrak, maka PPK berhak menolak penetapan pemenang.

Pertanyaannya kemudian, apakah perlu surat pernyataan? Jika telah dipersyaratkan dalam IKP, SSUK dan SSKK menurut saya tidak perlu. Tugas PPK paling jauh adalah melakukan klarifikasi kepada instansi setempat yang berwenang, dalam hal ini adalah APIP setempat dimana pembayaran dilakukan.

Jika pun baru ditemukan pada saat proses pembayaran maka risiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyedia. Penyedia tidak dapat menggugat PPK jika terjadi hambatan pada proses pembayaran karena masih mempunyai “utang administratif” dan/atau “utang finansial” pada pemerintah tempat pekerjaan dibayar.

Masih banyak lagi contoh yang dapat dibahas. Paling tidak pembahsan contoh singkat diatas cukup menjelaskan bahwa meminta surat pernyataan adalah hal yang tidak perlu selama persyaratan penawaran dan kualifikasi dalam dokumen pengadaan jelas dan tegas.

Sebagai kesimpulan dapat dirangkum sebagai berikut:

  1. Seluruh hal yang telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, baik syarat pemilihan/penawaran atau syarat berkontrak, tidak diperlukan lagi surat pernyataan.
  2. Syarat pada dokumen pengadaan (IKP,LDP,LDK,SSUK dan SKK) mengikat kepada seluruh pihak meski tanpa adanya surat pernyataan.
  3. Seluruh pihak harus memperhatikan seluruh persyaratan dokumen pengadaan tidak hanya LDP atau LDK namun juga hingga SSUK dan SSKK.

Demikian sebagai bahan diskusi selanjutnya.

4 thoughts on “Tidak Perlu Ada Surat Pernyataan!

  1. Assalammualaikum wwwm…. Izin komen pak !!!

    Kini memang banyak yang anehnya pak Syamsul…salah satu contoh sederhana yang bertanggungjawab terhadap fisik, keuangan, hingga ke manfaat dari suatu kegiatan adalah PPK artinya PPK adalah orang yang pertama kali berhadapan dengan ranah hukum bila ada masalah, sedangkan yang menunjuk dan menetapkan pemenang adalah Pokja. Sedangkan dalam pelaksanaannya PPK dalam menjalankan tugasnya juga di bantu oleh pihak-pihak lainnya yang dalam hal ini Team Teknik dari PPK dan Team teknik dari dinas unstansi lainnya (pengelola teknik) untuk pekerjaan Konstruksi yang PPK nya tidak “instansi” Teknis.
    Pertanyaan dasar, yakin kah PPK, bahwa rekanan yang ditunjuk oleh Pokja dapat menyelesaikan pekerjaan yang diharapkan oleh PPK itu kelak atau di akhir tahun anggaran berakhir dapat di terima sesuai harapan PPK ???
    Pertanyaan yang penting lainnya, sejauh manakah kemampuan Pokja, untuk mampu mengetahui kemampuan rekanan yang di evaluasinya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan PPK dengan teamnya, termasuk team penerima produk atau team penerima hasil pekerjaan rekanan terpilih untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dari pertanyaan pertanyaan mendasar tersebutlah mungkin pihak Pokja untuk meminta persyaratan dengan bentuk pernyataan-pernyataan lainnya.
    Ada yang meminta pernyataan kesanggupan mendatangkan alat dan perlengkapan teknologi lainnya.
    Ada yang meminta pernyataan kesanggupan untuk bekerja sama dan lain sebagainya…
    Ada pernyataan ini dan pernyataan itu nya.
    Padahal secara hukum dengan ditandatangani surat penawaran di atas materai oleh pihak rekanan yang ditujukan ke Pokja, segala sesuatu yang ada dalam dokumen standar itu sudah merupakan pernyataan keyakinan dari rekanan untuk dapat dan mau menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan.
    Jadi menurut hemat saya yang perlu di perhatkan dan diutamakan adalah kemampuan dan ke profesionalan dari Pokja dalam melaksanakan evaluasi.
    Sejauhmana kemampuan dan pemahaman pihak pokja atas suatu kegiatan yang akan di lelangkan dan siapa yang berhak dan berperan untuk mendudukan pokja untuk suatu kegiatan, ini memang perlu di jelaskan.
    Karena rekanan terpilih jelas akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap hasil kegiatan, baik dari segi waktu, mutu, dan biaya, serta hingga ke manaat dari kegiatan tersebut. Terima kasih dan mohon maa bila komentarnya kurang tepat.

    1. Pak Zulmadi: yang harus dibenahi adalah mindset yang terkotak-kotak para pihak dalam mencapai pengadaan barang/jasa yang baik. Baik itu midset pemeriksa, APH, PA/KPA, PPK, Pokja, PPHP dan lainnya. HArus dibangun kesepahaman bahwa seluruh pihak mempunyai peranan dalam keberhasilan proses pengadaan. Dalam proses pemilihan penyedia Pokja dan PPK bekerjasama sebaik mungkin untuk mendapatkan penyedia pelaksana pekerjaan agar nantinya dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dicapai hasil yang paripurna dan sesuai kebutuhan. Tentu saja selalu ada risiko kegagalan, namun demikian kegagalan ini mestinya menjadi jalan untuk perbaikan kedepan. Persyaratan pemilihan dibangun bersama antara pokja dan PPK, pokja sesuai batas kewenangan dan kemampuan bertindak secara administratif. Secara teknis PPK didampingi tim teknis memastikan calon penyedia yang terpilih dapat ditunjuk dan berkontrak melaksanakan pekerjaan. Dan seterusnya. Jadi persyaratan surat pernyataan ini tidak sepenuh perilaku pokja bisa saja PPK atau bahkan permintaan PA. Untuk itulah kita coba perbaiki bersama.

  2. Apa itu karena kualitas PPK semakin menurun dibandingkan Pokja pak? Ditambah sekarang yang bertindak selaku PPK adalah PA/KPA yang (mohon maaf) miskin pemahaman PBJ sehingga banyak syarat seharusnya merupakan ranah PPK jadi “nitip” ke Pokja…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *