Gagal Paham Tentang PPTK dalam Pengadaan

Hati-hati para pejabat, pelaksana kegiatan, aparat, media atau siapa saja ketika menyebut PPTK. Bisa-bisa salah kaprah dan ujung-ujungnya gagal paham. Ternyata PPTK itu terdapat beberapa varian berdasarkan ruang lingkup tugas dan dasar aturannya. Mari kita belajar bersama dan berhati-hati bersama agar tidak ada yang di dzolimi.

Beberapa hari terakhir ini kembali mencuat diskusi tentang PPTK dalam pengadaan barang/jasa. Bahkan dampaknya sudah masuk ke ranah proses hukum pidana khusus. Seolah-olah PPTK menjadi penanggungjawab penuh atas tidak berhasilnya sebuah proses pengadaan. Bahkan dibeberapa kasus, justru oknum yang menjabat PPTK, yang memang merasa powerfull melebihi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertandatangan kontrak. Atas dasar diskursus itu mari kita buka asal-usul PPTK ini.

Dari hasil penelusuran beberapa peraturan ditemukan fakta bahwa singkatan/akronim PPTK, setidaknya mempunyai arti dan ruang lingkup di 3 peraturan. Celakanya akronim PPTK di tiga peraturan ini ternyata berbeda ruang lingkupnya.

Akibat dari akronim yang sama yaitu PPTK kemudian didekati dengan pola pemahaman “UU Kebiasaan” yang berlaku, kemudian diimplementasikan tanpa membaca aturan sesuai konsideran dan dasar hukum yang digunakan, fakta dilapangan pencampuran antara kebiasaan dan keinginan akhirnya memunculkan pembenaran atas satu hal yang keliru.

Saya akan coba bahas satu persatu akronim berdasarkan 3 peraturan ini.

PPTK versi PP 58/2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan seluruh turunannya mendefinisikan PPTK sebagai Pejabat “Pelaksana Teknis Kegiatan“.

Definisi

Pasal 1 angka 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Definisi ini menggambarkan bahwa PPTK adalah pejabat unit SKPD yang melaksanakan kegiatan berdasarkan program pada bidang tugasnya. Jika demikian patut kiranya disebutkan bahwa jabatan PPTK ini adalah tugas struktural terkait tugas pokok dan fungsi jabatan.

Kemudian terdapat juga kalimat “kegiatan dari suatu program”. Jika kita runut dari definisi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 angka 16, bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Secara teknis kemudian definisi UU 25/2004 dan PP 58/2005 dituangkan dalam Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 menjelaskan secara tersetruktur tentang Program, Kegiatan, Output dan Outcame.

41. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

43. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

44. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Disini jelas bahwa tanggungjawab PPTK (Versi PP 58/2005) dibatasi hingga terlaksananya sebuah kegiatan dengan baik. Apakah tugas PPTK sampai pada menjamin output (barang/jasa) dari sisi kualitas dan kuantitas? Untuk menjawab ini mari kita kupas PP 58/2004 dan Permendagri 13/2006 pada pasal 12 tentang ruang lingkup Tugas PPTK (Versi PP 58/2005).

Ruang Lingkup Tugas

Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:

  1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Penjelasan Pasal 12

Ayat (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Ayat (2) Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jelas sekali ruang lingkup tugas dan tanggungjawab PPTK (Versi PP 58/2005) adalah sejauh-jauhnya hanya sampai pada “DOKUMEN ADMINISTRASI” Kegiatan dan “DOKUMEN ADMINISTRASI” Pembayaran.

Kiranya tegas sekali bahwa tanggungjawab PPTK (Versi PP 58/2005) paling jauh hanyalah sampai pada Dokumen Administrasi Kegiatan dan Dokumen Administrasi Pembayaran. Artinya PPTK (Versi PP 58/2005) hanya bertanggungjawab secara formil terhadap administrasi kegiatan dan pembayaran (Dokumen administrasi SPP-LS Permendagri 13/2006 Pasal 92).

Sedangkan secara materiil output barang/jasa dipertanggungjawabkan oleh personil yang melaksanakan pengadaan barang/jasa (pasal 1 angka 44 Permendagri 13/2006) dalam hal ini adalah PPK atau yang melaksanakan kewenangan ke PPK-an (Perpres 54/2010 pasal 1 angka 7). Kemudian untuk pembayaran secara materiil dipertanggunjawabkan oleh PA sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dengan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran (Permendagri 13/2006 Pasal 10).

PPTK (Versi PP 58/2005) menegaskan bahwa tugas, pokok dan fungsi-nya membantu PA (Pengguna Anggaran)/Kuasa PA (KPA) pada wilayah keuangan kegiatan yaitu mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pembayaran SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang nantinya diajukan bendahara pengeluaran dan diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan. Kemudian disisi pengadaan barang/jasa PPTK (Versi PP 58/2005) hanya bertanggungjawab pada wilayah formil yaitu memeriksa kelengkapan administratif dokumen kegiatan sesuai batasan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) atau output DPA sebagaimana tertuang dalam lembar Indikator (Input,Output dan Outcame).

Lalu yang bertanggungjawab secara materiil terkait pelaksanaan pekerjaan atau pengadaan barang/jasa siapa? Tentang ini jelas tidak dapat dicari dalam peraturan keuangan (pembayaran, pendapatan dan penganggaran). Harus dicari pada aturan pengadaan barang/jasa (Perpres 54/2010 dan seluruh perubahan serta turunannya) dimana didalamnya menyebut kewenangan ke-PPK-an.

Tapi apa lacur kalau kemudian aturan hanya dilihat sebagai dokumen aturan yang tidak diacu dalam pelaksanaan bahkan dalam aturan turunan teknis turunannya. Lihat kutipan SK PPTK yang saya dapatkan dari sebuah provinsi.

Silakan untuk didiskusikan untuk bahan perbaikan.

  1. Pada bagian konsideran dan dasar hukum memasukkan Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres 70 tahun 2012. Tidak ada konektivitas yang cukup kuat antara Perpres 54/2010 (Pengadaan barang/jasa) dengan tugas pokok dan fungsi seorang PPTK (Versi PP 58/2005). Tapi pada SK ditempatkann pada bagian mengingat.

    Mengutip artikel hukumonline.com tanggal 19 Juni 2012 (Arti Bagian “Mengingat” dalam Peraturan Perundang-undangan) bahwa bagian “mengingat” pada suatu peraturan perundang-undangan, bukan disebut konsiderans melainkan dasar hukum. Sebagaimana Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2012”). Sebagai catatan pada SK tersebut tidak ada sedikitpun menguraikan tugas, fungsi dan kewenangan organisasi Pengadaan Barang/Jasa. Jadi Dasar hukum dimuat menjadi terkesan mubazir.

  2. Pada bagian konsideran dan dasar hukum memasukkan hanya Permendagri 21/2011, padahal Permendagri 21/2011 adalah dokumen Perubahan dari Permendagri 13/2006 yang sama sekali tidak disinggung dalam dasar hukum. Kerancuan ini membuat posisi hukum PPTK (Versi PP 58/2005) menjadi kabur, karena Permendagri 21/2011 sama sekali tidak merubah Pasal 12 dari Permendagri 13/2006 tentang ruang lingkup tugas PPTK (Versi PP 58/2005).
  3. Uraian Tugas, Fungsi dan Kewenangan PPTK sangat berbeda dengan Pasal 12 PP 58/2005 dan Permendagri 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri 21/2011. Yang memprihatinkan adalah betapa berat dan luasnya tanggungjawab seorang PPTK dalam SK ini, yaitu Mempertanggunjawabkan SEMUA
    kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sementara PPTK (Versi PP 58/2005) membatasi tanggungjawab PPTK sampai pada tanggungjawab formil/administratif saja yaitu Dokumen Administrasi Kegiatan dan Pembayaran. Makna SEMUA KEGIATAN
    sama saja dengan mempertanggungjawabkan secara formil maupun materiil.

Sebagai catatan, berkat SK ini, salah satu pengemban tugasnya telah ditahan sebagai tersangka. Kejadian seperti ini tidak tertutup terjadi juga ditempat-tempat lain. Terlepas dari yang bersangkutan terbukti atau tidak kejahatannya, semoga pembuat SK diberi kesadaran dan pengampunan.

PPTK di Kementerian Dalam Negeri

Uniknya konseptor Permendagri 13/2006 dan seluruh perubahannya justru tidak mengaplikasikan PPTK yang sama dengan PPTK versi PP 58/2010. Hal ini dimaklumi karena memang Kementerian Dalam Negeri tidak menggunakan APBD tapi APBN. Coba kita lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 (Permendagri 3/2013) Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Definisi PPTK

Pasal 1 angka 1 Permendagri 3/2013 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat yang MEMBANTU pejabat yang mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara atau PPK dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam DIPA/rencana/indikator kerja serta tahapan penarikan anggaran pada masing-masing satuan kerja.

Ruang Lingkup Tugas

Pasal 13

  1. PPK memiliki tugas dan wewenang:
    1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
    2. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
    3. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
    4. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang /Jasa;
    5. melaksanakan kegiatan swakelola;
    6. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
    7. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
    8. membuat dan menandatangani SPP;
    9. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
    10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
    11. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK dibantu oleh PPTK.

Pasal 14

  1. PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pada satuan kerja pusat, UPT, satuan kerja khusus, dan SKPD pelaksana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama merupakan pejabat struktural satu tingkat di bawah dan dalam unit kerja yang sama dengan PPK.
  2. Selain PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah pejabat/staf sebagai PPTK dalam satu unit pengelola kegiatan dan anggaran pada satuan kerja pusat, UPT, dan satuan kerja khusus.
  3. PPTK mempunyai tugas:
    1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    1. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
      1. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
    2. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
      1. membuat dan menandatangani SPP;
    3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
    4. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.

Perbedaanya adalah, pada Permendagri 3/2013 tegas bahwa PPTK membantu PPK. Tidak seperti halnya definisi dan ruang lingkup tugas PPTK versi PP 58/2005 kemudian diturunkan dalam Permendagri 13/2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri 21/2011. Ketegasan ini dituangkan dalam Pasal 14 sehingga diterangkan secara jelas PPTK tidak lagi hanya Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan atau Dokumen Administrasi Kegiatan tapi lebih spesifik hingga ke pelaksanaan perjanjian/kontrak yang juga menjadi tugas dari PPK Pasal 13 ayat 1 huruf f.

Jika kita lihat dari Permendagri 3/2013 kesamaan peran dengan PPTK versi PP 58/2005 tertuang dalam pasal 14 ayat 3 huruf a dan b ditegaskan melalui ayat 4 bahwa yang dimaksud dengan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan adalah mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran.

Dengan demikian Permendagri 13/2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri 21/2011 sangat setia dengan definisi PP 58/2005 yang membatasi peran PPTK di daerah hanya sampai pada menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan adalah mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran.

Namun pada kenyataannya dilapangan PPTK didaerah (PPTK versi PP 58/2005) justru “dipaksa” baik secara sukarela atau tidak menjalankan PPTK versi Permendagri 3/2013 yang ruang lingkupnya hanya untuk Kementerian Dalam Negeri (konsideran a. Permendagri 3/2013).

Perbedaan lainnya pada Permendagri 3/2013 disebutkan pada ayat (2) bahwa selain PPTK (yang pejabat struktural), dapat ditambah pejabat/staf sebagai PPTK dalam satu unit pengelola kegiatan. Staf dapat ditunjuk sebagai PPTK di lingkup Kemendagri. Untuk PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 tidak sedikitpun kalimat yang membuka peluang staf dapat ditunjuk sebagai PPTK.

PPTK di wilayah Konstruksi

Oke, sekarang kita masuk ke wilayah peraturan lain yang juga kerap disalahpahami berkaitan dengan peran dan fungsi PPTK (Versi PP 58/2005).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada sektor konstruksi bangunan adalah yang berkembang paling maju. Apalagi khusus untuk Jasa Konstruksi Bangunan sudah dinaungi oleh UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sementara Pengadaan Barang/Jasa hanya diatur setingkat Perpres. Maka dari itu pola manajemen pengadaan barang/jasa suka tidak suka sebanyak-banyaknya berkiblat pada UU 18/1999 dan turunannya.

Berkiblat ini ternyata dipahami secara umum sama dengan meng-copy paste mentah-mentah dari sisi pemahaman tanpa memperhatikan aturan yang mendasari. Berikut uraiannya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Pasal 4

(1) Setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga PENGELOLA TEKNIS dari Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan teknis.

(2) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuanketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik BUMN/BUMD mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam hal Daerah belum mempunyai Keputusan Gubernur/ Bupati/Walikota pada ayat (2) pasal ini diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

(5) Daerah yang telah mempunyai Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuanketentuan persyaratan pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Jadi pasal ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan pembangunan bangunan gedung milik daerah mengacu pada ketentuan Permen PU 45/2007. Salah satunya tentang kewajiban mendapat (harus mendapat) bantuan teknis berupa tenaga PENGELOLA TEKNIS dari Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan teknis dan secara khusus diatur dalam peraturan kepala daerah.

Pada bagian Organisasi dan Tata Laksana manajemen konstruksi Bangunan Gedung disebutkan bahwa :

B. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

1. PENGELOLA KEGIATAN

a. Organisasi Pengelola Kegiatan Organisasi Pengelola Kegiatan untuk pembangunan bangunan gedung negara terdiri atas:

1) Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;

2) Pengelola Keuangan Satuan Kerja yaitu Bendaharawan dan Pejabat Verifikasi yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;

3) Pengelola Administrasi Satuan Kerja yaitu staf satuan kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja, yang sesuai ketentuan dapat terdiri atas beberapa staf;

4) Pengelola Teknis yaitu tenaga bantuan dari Instansi Teknis Setempat.

Kemudian poin 4 tentang Pengelola Teknis dijabarkan pada poin 6 sebagai berikut:

6) Pengelola Teknis Kegiatan

Pengelola Teknis Kegiatan berfungsi membantu Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengelola Kegiatan dibidang teknis administratif selama pembangunan bangunan gedung negara pada setiap tahap, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional.

Pengelola teknis adalah pejabat fungsional bidang tata bangunan dan perumahan atau yang bersertifikat pengelola teknis yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab secara fungsional kepada:

  • Direktur Jenderal Cipta Karya c.q. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk satuan kerjasatuan kerja Kementerian/Lembaga tingkat Pusat di wilayah DKI Jakarta; atau
  • Dinas Pekerjaan Umum/Instansi teknis provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dekonsentrasi untuk satuan kerja- satuan kerja Kementerian/Lembaga di luar wilayah DKI Jakarta;

serta bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Dari runtutan ini maka dapat dipahami bahwa peran dan fungsi Pengelola Teknis Kegiatan, atau yang juga kerap disebut Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK versi Permenpu 45/2007), berada dibawah komando PPK. Dengan demikian PPTK versi Permenpu 45/2007 bertanggungjawab secara formil terkait administrasi teknis kegiatan konstruksi. Sedangkan yang bertanggungjawab secara materiil tetaplah PPK yang bertandatangan kontrak.

Jika dihubungkan dengan pasal 7 ayat 2 huruf b1 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 pada bagian penjelasan bahwa Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.

Maka citarasa yang dipakai oleh Perpres 45/2010 memasukkan nomenklatur PPTK adalah dengan citarasa Konstruksi yaitu peran dan fungsi Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK versi Permenpu 45/2007).

Masalahnya cita rasa menggunakan PPTK versi Permenpu 45/2007, yang menggunakan nomenklatur “PENGELOLA TEKNIS”, tetapi Perpres 54/2010 menggunakan nomenklatur “PELAKSANA TEKNIS” sebagaimana PPTK versi PP 58/2005.

Pertanyaannya apakah menggabungkan kewenangan formil administratif kegiatan dan tanggungjawab materiil pekerjaan/kegiatan pengadaan barang/jasa, ke dalam satu jabatan yaitu PPTK adalah hal yang salah? Tidak betul-betul salah jika secara substansi dipertimbangkan kewajaran pelimpahan kewenangannya.

Prinsip pelimpahan kewenangan, pada PP 58/2005 Pasal 13, bahwa penunjukan sebagai PPTK atas dasar pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Maka kita lihat PPTK versi PP 58/2005 bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK bukan atas dasar kompetensi teknis tapi hanya tentang jabatan saja. Sementara jika akan merangkap tugas sebagai PPTK versi Permenpu 45/2007, diarea materiil ke-PPK-an Konstruksi bangunan, yang menjabat harus pejabat fungsional bidang tata bangunan dan perumahan atau yang bersertifikat pengelola teknis. Jika yang bersangkutan jelas-jelas tidak punya kompetensi teknis ke-konstruksi-an maka membebankan 2 peran dan fungsi adalah hal yang tidak akuntabel dan profesional.

Secara legal formal PPTK gabungan (PP 58/2005 dan Permenpu 45/2007) harus dibekali dengan Surat Keputusan yang juga sesuai secara substantif dan legal. Konsideran dan Dasar Hukum harus jelas memasukkan unsur PP 58/2005 dan turunannya, Permen PU 45/2007 dan turunannya dan juga Perpres 54/2010 beserta seluruh perubahan dan aturan turunannya.

Membebani seorang penanggungjawab administrasi kegiatan (formil) dengan tanggungjawab teknis kegiatan/pekerjaan (materiil) adalah kesalahan. Apalagi untuk pekerjaan konstruksi bangunan! Tanpa dibekali dengan keahlian/keterampilan yang cukup, sama saja membiarkan yang bersangkutan terjerumus pada kesalahan yang berakibat pada Kerugian Negara. Lalu dalam kondisi seperti ini sebenarnya siapa yang bertanggungjawab? Yang diperintah atau yang memerintah? Perlu diingat UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya pasal 54 ayat 2, menegaskan bahwa Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. Untuk itu pembuat keputusan harus betul-betul berhati-hati agar tidak berpotensi melanggar hukum.

Sedikit kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah:

  1. PPTK di daerah acuannya adalah Permendagri 13/2006 sebagaimana diatur dalam PP 58/2005 sebagai turunan langsung dari 3 paket UU Keuangan Negara (17/2003,1/2004 dan 15/2004) dimana ruang lingkup tugasnya hanya sampai unsur formil pengendalian kegiatan meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran.
  2. PPTK versi PP 58/2005 adalah Pejabat pada unit SKPD bukan Staf pada unit SKPD karena jabatan PPTK adalah jabatan struktural berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan atau unsur manajerial.
  3. Jika PPTK versi PP 58/2005 akan diperlakukan selayaknya PPTK Permendagri 3/2011, sebagaimana pada lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka harus ada aturan minimal setingkat peraturan daerah yang menegaskan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab formil kegiatan sekaligus materiil seorang PPTK.
  4. PPTK diwilayah teknis materiil atau pelaksanaan kontrak atau pelaksanaan pengadaan, khususnya konstruksi bangunan, ditegaskan oleh Permen PU 45/2007 adalah pejabat fungsional bidang tata bangunan dan perumahan atau yang bersertifikat pengelola teknis.
  5. Melibatkan PPTK versi 58/2005 ke dalam wilayah teknis materiil pekerjaan atau pelaksanaan kontrak tanpa membekali dengan kompetensi teknis yang cukup, tidak sesuai dengan asas profesionalisme dan segala kesalahan berpotensi menjadi tanggungjawab pejabat yang memberi perintah (UU 30/2014 pasal 54 ayat 2).

Demikian yang dapat saya pelajari dan pahami, walahualam bissawab.

85 thoughts on “Gagal Paham Tentang PPTK dalam Pengadaan

    1. Benar sekali Bapak saya juga tdk mengatakan pendapat sy adalah produk hukum… hanya mencoba belajar agar semakin paham.. tentu berpikir lebih baik daripada tidak sama sekali… bagi saya lebih baik salah karena beropini daripada tdk pernah salah karena takut salah dan tak pernah beropini..

      1. Pak Sga : yang saya paparkan adalah klausul aturan kemudian coba saya pahami seperti tertuang dalam artikel ada 3 produk aturan utama yang saya kupas. Maka dari itu saya juga tidak memahami bagian mana yang Bapak tanyakan “soal bagian mana dari opini saya bertentangan dengan hukum?”. Monggo dikoreksi atau diperjelas bagian mana dari opini saya yang menurut Bapak bertentangan dengan hukum.

        “Maksudnya bukan aparat penegak hukum ya?” ini apa ya Pak? kenapa harus dipertegas kira2…

  1. bapak samsul ramli, saya setuju dengan pendapat bapak.
    bapak tidak dalam posisi beropini, akan tetapi sedang membedah peraturan, lanjutkan pak. bravo.

      1. Saya sependapat dengan apa yang dikemukan dalam pembahasan ini. Menurut saya mari kita posisikan PPTK sesuai dengan PP 58 dan Permendagri 13 dan perubahannya.

  2. Mantap pak Haji Samsul Ramli, terlepas dari openi atau tidak, yang jelas sudah dapat menjelas masing-masing kedudukan persoalan dalam tugas, seorang PPTK dalam kontek pengadaan barang/jasa, memang benar produk hukum yang sudah ada sering membingungkan pelaksana kegiatan di Daerah, persoalan kelak bila satu kegiatan bermasalah, sehingga berakibat permasalahan hukum, maka pihak yang berwenang dalam penuntutan maupun penyidikan, pedomannya tentu produk yang relevan, sementara produk hukum yang dimaksud sangat ambigu, sekali, nah disinilah persoalan, banyak Pejabat ASN, yg takut, melaksana kegiatan.

    1. Pak Laswardi: terimakasih atas kesediaannya membaca artikel ini… alhamdulillah jika bermanfaat dan pesannya sampai… harapan saya jika kita semua paham maka muncul kesadaran.. sebaik2nya tindakan adalah tindakan yg disadari baik buruk dan dasar pertimbangannya…

  3. Kami pernah menerapkan bahwa PPTK adalah pejabat struktural,,namun karena ada unsur ingin”MENGAKOMODASI KEMAUAN BIG BOS DAN ADA KEPENTINGAN TERSELUBUNG”maka dipaksakan staf diangkat jadi PPTK yang kemudian di buatlah aturan berupa edaran SEKDA yang memungkinkan bahwa siapa saja termasuk staf bisa menjadi PPTK,,,Bagaimana dengan hal ini Pak Samsul?

    1. Pak Abdul: saya dapat simpulkan bahwa SE tersebut selayaknya Permendagri 3/2013 yg mengatur khusus lingkungan Kemendagri.. tentu seperti yg sy sebutkan SK tersebut sama dgn menyatakan risiko hukum jika terjadi kesalahan dan kejahatan maka Sipembuat SK bertanggungjawab penuh karena tdk ada dasar kuat menunjuk staf…

      1. Pak. Samsul saya mau nanya. Panitia lelang bisa tidak di laksanakan oleh ka.bidang, sebaliknya PPK di laksanakan oleh sekretaris dinas. Trim

        1. Selama kepala bidang dan sekdin memenuhi syarat sebagai pokja dan ppk tidak masalah. Yang harus dipastikan adalah tidak ada intervensi oleh para pihak. Jika potensinya intervensinya besar sebaiknya dihindari.

  4. terima kasih mas samsul atas ulasannya, namun koreksi sedikit, bahwa di PP 58/2010 tidak ditemukan adanya istilah PPTK karena PP 58 tahun 2010 mengatur tentang perubahan atas PP No. 27/1983 ttg pelaksanaan KUHAP. Mungkin yang dimaksud adalah PP 58/2005 sebagaimana penjelasan dalam isi artikelnya. Demikian mas, terima kasih.

  5. tetapi mengapa klo kewenangan PPTK sebatas tersebut diatas ketika peperiksaan oleh badan pemeriksa justru PPTK yg diperiksa sementara penanggung jawab penuh PPK justru bebas tdk diperiksa …. apa yg salah pada sisitem pelaporan keuangan kita……. mohon di bahas….

    1. Pak Nasukha: ini yang mau kita sampaikan karena kadang karena kita tidak paham dan sadar bahwa kita juga terlanjur melampaui batasan. Pemeriksa pun juga demikian bisa saja yang dibaca dan dimengerti berbeda dengan batasan aturan. Karena beda pemahaman inilah kemudian terjadi permasalahan dan bahkan saling menyalahkan. Untuk itu ini sebagai bagian dari upaya saya mengurai apa yang sedang terjadi semoga bisa menjadi bahan perbaikan.

    2. Ikutan urun rembug aja nih mas …
      Menurut saya kenapa PPTK yang pertama kali diperiksa :
      1. PPTK secara keseluruhan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan secara menyeluruh jadi tidak sebatas hanya pada satu paket pekerjaan pada kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
      2. PPTK merupakan pejabat yang membuat SPP sebelum SPP tersebut disahkan oleh KPA (cb ditelusuri di permendagri 13/2006 mengenai kewenangan PPTK) sehingga SPM tidak akan pernah terbit jika SPP tidak pernah dibuat oleh PPTK. Sementara untuk membuat SPP, maka dibutuhkan dokumen pendukung seperti berita acara2 (untuk pengeluaran LS) dan PPT harus dan wajib memeriksa terlebih dahulu kelengkapan adm tersebut sebelum diterbitkannya SPP.
      3. Jadi pemeriksa biasanya memulai pemeriksaan (ini khusus untuk pemeriksaan rutin dan keuangan) biasanya dari laporan pertanggung jawaban keuangannya terlebih dahulu. Mengapa demikian? Biasanya pemeriksa akan memeriksa terlebih dahulu kelelngkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan terlebih dahulu dan setelah itu baru beranjak dengan kondisi yang ada di lapangan.
      4. Seperti yang ada dalam ulasan artikel tersebut di atas, kadang kala hal ini juga merupakan salah satu cara bagi pemeriksa untuk membuat jera oknum PPTK yang superior dibandingkan dengan KPA atau PPK.
      Mungkin itu urun rembug pendapat saya terhadap mengapa PPTK yang terlebih dahulu diperiksa.

      1. Pak Tri Wahyu: Secara umum saya sepakat dengan uraian Bapak karena pertanggungjawaban administratif terkait Dokumen Pembayaran PPK tidak terbatas hanya sampai DPA saja tapi hingga kelengkapan administratif pekerjaan semisal Surat Perjanjian, BAST, Ringkasan Kontrak dll… selama lingkupnya formil administratif maka sesuai dengna amanat PP 58/2005. Tapi mempertanggungjawabkan kualitas pondasi, adukan semen progres fisik riil pekerjaan dilapangan tentu diluar batas kemampuan rentang kendali dan beban tanggungjawab PPTK PP 58/2005 karena ada PPK.

        Tentang alur proses pemeriksaan sepakat dimulai dari administratif baru kemudian ke materiil sesuar ruang lingkup pelimpahan kewenangan.

        Untuk No. 4 jika cara ini dilakukan tentu mestinya kasuistik, jika diperlakukan untuk semua dan dijadikan generalisir standar maka kebiasaan ini akhirnya yang dibenarkan akibatnya PPTK yang bertindak sesuai aturan tanpa indikasi kejahatan melampaui kewenangan akan juga kena getahnya.

  6. Assalamu’alaikum Pak Samsul…
    Pertanyaan dari saya : sesuai dengan nomenklaturnya, apakah jabatan PPTK dibatasi oleh tahun anggaran?
    Contohnya : jika ada suatu paket pekerjaan (dalam suatu kegiatan) yang masa pelaksanaannya melewati suatu tahun anggaran (dalam hal adanya pemberian kesempatan 50 hari kalender), apakah PPTK tersebut juga bertanggung jawab terhadap bagian pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya?
    Mohon penjelasannya, Pak Samsul. Terima kasih sebelumnya, Pak Samsul.

    1. Pak Alfha: harus dipertegas dulu yg Bapak maksud PPTK versi yang mana? Karena saya melihat yg ditanyakan ini adalah PPTK versi PermenPU 45 2007 jika benar maka tanggungjawabnya mengikat pada paket pekerjaan jadi kalau memang melewati 1 th anggaran maka melewati pula tanggungjawabnya

        1. Pak Alfha silakan Bapak pahami dahulu artikel saya karena semuanya untuk pemda juga, kalau versi PP 58/2005 jelas PPTK tidak terkait dengan kontrak dan pekerjaan karena sudah ada PPK atau orang yang bertanggungjawab sebagai PPK. Untuk itu tidak ada hubungan PPTK PP58 dalam kontrak.

  7. Ijin tanya Pak Ramli apakah PPTK bisa merangkap sebagai Pengurus Barang…?? PPTK SK Kepala Dinas selaku PA dan Pengurus Barang SK Bupati…

    1. Pak permana: saya belum menemukan aturan yg membolehkan atau melarang. Sebagai pertimbangan menurut saya PPTK adalah pejabat pada unit SKPD sesuai PP 58 2005 jadi kalau diberikan tanggungjawab pengurus barang akan kelebihan beban.

      1. Baik pak ijin tanya lagi, klau kepala dinas dlam hal ini sbagai PA mnunjuk seseorang sbagai PPTK apakah bisa pak orng trsebut mnjadi PPTK suatu kegiatan smentara orng trsebut statusnya hnya staf bukan pejabat…??

  8. Ass… Artikel yg sgt mencerahkan pak…
    Sy mungkim termasuk salah satu yg gagal paham ttg pptk ini dan jg seseorang yg sdg melaksanakan tgg jwb iNi 🙂 ada bbrp hal yg ingin sy tanyakan…
    1. Apakah perpres dpt membatalkan PP? Krn setau sy tdk bisa n sampai saat ini blm ada pengganti PP dimaksud (setau sy loh pak)

    2. Sy pindah wilayah kerja ke prov. Sblmx sy menjabat tp perpindahan sy kembali staf tp diberdayakan sbgi plt. pd suatu bagian, karena pengalaman sebelumx maka sy difungsikan sbgi pptk, hal ini jelas melawan aturan ttp pimpinan menilai tdk ada org lain yg bisa, bagaimana akan hal tsb?

    3. Kebanyakan Kabupaten di prov. mengaplikasi bahwa ppk melekat pd jabatan yg membidangi keuangan (sekretaris atw ktu) kl dr kajian bapak jelas hal ini tdk diatur dlm pp maupun perpres dan permen…

    4. Dikarenakan ketidak Pemahaman Ppk akan fungsi dan tgg jawabnya, shgg seringkali para pptk mengambil alih fungsix ats perintah pimpinan, ini pun menyalahi aturan, akn ttp atas dsr loyalitas dan kelancaran kegiatan terpaksa kami lakukan,shg kami terkesan superior, melihat banyakx kekeliruan dlm pemahaman akan hal ini sebaikx pemerintah lbh mensosialisasikan hal ini atw mungkin sebaikx merumuskan kebijakan yg lbh pas dan tdk saling tumPang tindih mengingat fungsi ini sarat akan jebakan dan kekeliruan

    1. 1. Setau saya jg tidak… apa ada baguan artikel yg menyebut itu?
      2. Seingat saya PLT setara dgn jabatan dari sisi tanggungjawab, jika demikian tdk masalah selama pejabat pada unit skpd utk jadi pptk
      3. Yang saya tau hanya PA/KPA bertindak sebagai PPK, PPK PBJP bukan aturan keuangan… mungkin yg bapak maksud PPK pejabat penatusahaan keuangan…
      4. Sepakat…

  9. Mantap pak Samsul
    Yang jadi pertanyaan saya, di Rumah Sakit ada Pejabat Fungsional, misalnya Kepala Instalasi A atau B atau C
    Apakah Kepala Instalasi tersebut bisa diangkat jadi PPTK ? tks pak Samsul jika berkenan

      1. mohon maaf pak SAMSUL, jabatan itu seharusnya yg memberi amanat siapakah ?
        apakah kepala daerah atau tingkat kepala skpd saja ? tks

  10. Slmt pagi pa Samsul, apakah PPTK juga bisa di Sk kan oleh PPK sebagai :
    1. Panitia penerima hasil pekerjaan
    2. Pejabat penerima hasil pekerjaan

    Mohon pencerahànnya pa Samsul

    1. Harus diperjelas yg dimaksud PPTK permendagri 13 2006 atau PTK permenpu 45 2007… kalau p13/2006 bukan PPK yg meng sk kan tetapi PA.. PTK 45/2007 yg meng sk kan PPK…

      PPK tdk berhak meng sk kan PPHP.. PPHP di SK kan oleh PA/KPA

  11. Ass. P Samsul… Saya mau tanya apakah perlu seorang pptk di kegiatan pembangunan fisik (gedung/jalan) memiliki sertifikat pbjb…. Dikarenakan masih banyak terjadinya kesiapan siuran ttp hal ini….
    Mohon konfirmasinya pak.

    1. PPTK bukan organisasi pengadaan jadi tidak perlu bersertifikat. Harus diperjelas dulu yang ditanyakan PPTK Permenpu 45 2007 atau Permendagri 13/2016, kedua2nya juga tidak perlu bersertifikat.

        1. Dalam Perpres tidak diatur tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan karena hanya disebut sebagai tim pendukung PPK itupun hanya pada bagian penjelasan yang sifatnya optional atas permintaan PPK kepada PA dan jika diijinkan oleh PA. Untuk itu yang harus diacu adalah aturan pokok yang mengatur tugas PPTK yaitu PP 58/2005.

  12. Karena Tugas PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, yang didalamnya ada PBJ mau tak mau, suka tidak suka, proses PBJ juga menjadi tanggung jawabnya,,, maka dari itu PPTK harus memahami proses PBJ agar bila ada masalah dia bisa membentengi diri,, jangan jadi kambing hitam PPTK. Apalagi untuk Pengadaan Langsung,, PPTK harus ngerti dan memahami penyusunan HPS nya,, biar tidak ada mark up yang bisa merugikan dikemudian hari,,, selain itu juga PPTK juga bersinergi sama Pejabat Pengadaan guna terwujudnya proses PBJ yang berkualitas sesuai Peraturan PBJ.

    1. Tanggungjawab juga ada batasan yang diatur dalam pelimpahan kewenangan. Wilayah2 kewenangan telah tegas diatur dalam UU dan diimplementasikan dalam peraturan pelaksana. Kewenangan administratif (formil) dan materiil misalnya. PPTK sesuai dengan PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 adalah penanggungjawab formil terkait administratif kegiatan salah satunya verifikasi dokumen pembayaran. Sedangkan yang bertanggungjawab secara materiil adalah PA dan PPK. Jika PPTK mengambil kewenangan melebihi kewenangan yang ada padanya maka sama dengan melampaui kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 30/2014. PPTK adalah petugas diwilayah administratif keuangan. Sedangkan tugas pengadaan barang/jasa sudah tegas organisasi pengadaan barang/jasa diantaranya PPK. Tentang PPTK mengambil risiko bertanggungjawab terkait mark-up dan sebagainya adalah keputusan pribadi yang tentu harus dipertanggunjawabkan secara hukum.

  13. opini saya.

    untuk pelaksanaan DAK harus diterapkan juklak+juknisnya. diperlukan brainwashing untuk memahami agar tidak tersisa pemahaman (salahpaham) dari kegiatan rutin lain. dan tiap tahun dapat ada revisi juknisnya.

    untuk pengadaan b/j skpd, PPK adalah pengendali utama yg diamanati PA/KPA. HPS dan dokpel disusun diserahkan pokja/pjbPngadaan untuk mendapat penyedia. PPK memiliki PPTK (Penanggungjawab Pelaksanaan Teknis Kegiatan) sebagai kepanjangan tangan, dapat mewakili jika PPK berhalangan hadir, dan pendamping PPK dalam administrasi. dalam keg fisik PPTK ini dapat memiliki hingga tiga orang pengawas lapangan. bahkan PPK juga dapat memiliki konsultan Supervisi yg minimal memiliki estimator dan inspector. akan minim kelalaian jika mandor ketat pada kepala tukang, dan kepala tukang ketat pada beberapa tukang+kernet/pekerja. (khusus keg.fisik)

    dalam penagihan penyedia, PPTK hanya bertanggungjawab pada PPK. dan PPKpun meminta tim PPHP (panitia pemeriksa+penerima hasil pekerjaan) sebelum disetujui oleh Pejabat PenaTausahaan Keuangan. dan PA/KPA. hingga akhirnya dicatat aset oleh BendaharaBarang.

    (hanya sekedar opini)

    1. Saya yakin pemahaman Bapak tentang PPTK bukan “Pelaksana Teknis versi PP 58/2005” tapi “Pengelola Teknis versi Permenpu 45/2007” bagaimanapun Juklak dan Juknis jika mengatur berbeda tidak lah boleh berbeda dengan PP 58/2005.

  14. Bolehkah ppk malaksanakan pengadaan brg/jasa dimana kegiatan pengadaan dimaksud berada pada kegiatan pptk tanpa diminta/diketahui oleh pptk ybs? Mohon penjlsanny pak, trm ksh!

  15. Apakah bisa ASN (bukan pejabat) dari sebuah Dinas (Instansi pemerintah daerah) yang ditugaskan ke Sebuah kantor Lembaga Independen Negara, (dimana lembaga tersebut merupakan penerima dana hibah) menjabat sebagai PPTK, yang mana jabatan PPTK tersebut diperoleh hanya melalui Surat Keputusan yang dibuat oleh Ketua Komisioner lembaga tersebut? Note: Para Komisioner dalam lembaga tersebut bukan ASN.

  16. Sebagai masukan buat teman2 semua,
    Prioritas..:
    1. Jng sampai terindikasi melakukan pelanggaran hukum yg berakibat PIDANA akibat dari terjadinya temuan KERUGIAN NEGARA akibat dari :
    – Salah menetapkan HPS ( lebih tinggi dari harga pasar/mark up )
    – Spesifikasi yg tidak sama antara dok kontrak dg hasil pemeriksaan P2HP
    – azas manfaat ( tdk bermanfaat setelah pekerjaan telah selesai)
    – MEMAKSAKAN KEINGINAN, BAIK BERSAMA ATAU SENDIRI AGAR DILAKUKAN PROSES PEMBAYARAN , SEMENTARA FISIK PEKERJAAN ATAU BARANGNYA BELUM SESUAI ATAU LENGKAP.
    – Jng lah Takut berbeda prinsip walaupun dengan atasan , KETIKA prinsip kita itu sudah sesuai dg aturan dan peraturan yg berlaku….

    Trims … wadah atau warung diskusinya pak samsul

  17. ijin bertanya pak samsul
    1. bagaimana jika seorang pembantu bendahara yg memiliki sertifikat pbj diangkat jadi PPBJ ,apakah harus melepas tugas pembantu bendaharanya?
    2. apakah Pejabat pengadaan diberikan honor?

  18. Pak samsul ,saya ucapkan terimakasih atas ilmu yg.sdh.di sampaikan mengenai PPTK.pak samsul saya mau tanya kalau ada PPTK tdk.mau tandatangan di dokumen pembayaran.padahal PPHP sdh.semua tandatangan.bagaimana langkah PA memecahkan masalah ini.tks.sebelumnya.

    1. PPTK adalah pelaksana tugas PA/KPA jadi jika PPTK tidak mau ttd dokumen pembayaran maka PPTK tidak melaksanakan tugas dan perintah untuk itu PA berhak mengambil tindakan yang dianggap perlu termasuk mengganti dengan yang mampu bekerjasama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *