Perubahan Masa Pelaksanaan Jangan Merugikan Penyedia

    Mendekati akhir tahun anggaran fenomena kontrak seperti tahun-tahun sebelumnya menyeruak. Dalam tulisan singkat kali ini saya ingin menanggapi sebuah kasus yang dikeluhkan penyedia terkait dengan perbedaan masa pelaksanaan pekerjaan antara Dokumen Pemilihan dan realita dalam bukti perjanjian atau kontrak.

    Ilustrasi kasus :

Pada saat pemilihan dokumen pemilihan masa pelaksanaan, sebagaimana penetapan PPK, adalah 70 hari. Kemudian setelah proses penetapan pemenang dan penunjukan penyedia, PPK meminta kepada penyedia untuk bersedia merubah masa pelaksanaan dari 70 hari menjadi 60 dalam kontrak yang akan ditandatangani. Perubahan masa pelaksanaan pekerjaan sebelum tandatangan kontrak inilah yang kemudian dikeluhkan oleh penyedia. PPK beralasan bahwa jika masa pelaksanaan pekerjaan 70 hari maka akan melewati bulan Desember.

    Pertanyaan yang harus dijawab dari kasus ini adalah :

  1. Apakah proses perubahan masa pelaksanaan pada saat penandatanganan kontrak awal diperbolehkan aturan?
  2. Apakah penyedia boleh menolak perubahan ini?

Untuk menjawab pertanyaan pertama mari kita cari landasan aturan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres 4/2015.

Runtutan tahapan pengadaan adalah proses pengadaan adalah dimulai dari persiapan, pemilihan dan kontrak. Persiapan ditandai dengan dokumen perencanaan dimulai dari perencanaan umum (RUP), perencanaan pelaksanaan (RPP) dan Rencana Pemilihan. Pemilihan ditandai dengan dokumen pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan, Kualifikasi, SSUK dan SSKK dan lainnya. Sedangkan kontrak ditandai dengan dokumen kontrak dan seluruh perubahannya.

Nah Masa Pelaksanaan Pekerjaan sebelum tahapan kontrak tertuang dalam Dokumen Pengadaan. Terhadap kondisi ini Pasal 79 ayat 2 menegaskan bahwa Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. Dalam penjelasan disebutkan Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Dengan demikian pada tahapan pemilihan dilarang melakukan post bidding. Sebelum masuk tahapan kontrak berarti masih berada dalam wilayah tahapan pemilihan, meskipun kewenangan PPK sudah ada sejak SPPBJ. Dengan demikian sebelum tanda tangan kontrak dokumen pemilihan tidak boleh dilakukan perubahan termasuk konten didalamnya.

Apakah kemudian perubahan sebelum tandatangan kontrak tidak diperbolehkan karena akan dianggap post bidding? Ternyata tidak! Ada kesepakatan lain yang diatur secara khusus oleh Perka 14/2012 yang merupakan petunjuk teknis Perpres 70/2012, dimana klausul ini belum diubah dengan Perpres 4/2015, menyatakan pada bagian penandatanganan kontrak:

b. PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

Poin b mengamini diperbolehkannya perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan, berupa pengurangan waktu pelaksanaan. Dengan demikian perubahan waktu pelaksanaan dari 70 hari, saat pemilihan, berkurang menjadi 60 hari saat tanda tangan kontrak awal. Yang diijinkan adalah pengurangan waktu bukan penambahan waktu. Dan klausul ini ternyata telah dituangkan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada pasal Penandatanganan Kontrak sehingga sah lah bahwa mempersingkat waktu pelaksanaan karena alasan akan melewati tahun anggaran tanpa mengurangi kualitas output pekerjaan.

Catatan-catatan lain terkait pengurangan waktu pelaksanaan pada masa pemilihan adalah:

  1. Perubahan harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, bukan hak otoriter PPK saja.
  2. Tidak menyebabkan perubahan lain pada saat tanda tangan kontrak (awal) seperti volume, jenis, spesifikasi apalagi nilai satuan atau nilai total kontrak.

Bagaimana jika penyedia tidak sepakat dengan pengurangan waktu pelaksanaan tersebut? Jika penyedia tidak sepakat. Karena pengurangan waktu bukan kesalahan penyedia maka penyedia berhak mendapatkan kompensasi yaitu mengundurkan diri sebagai pemenang tanpa dikenakan sanksi apapun termasuk pencairan jaminan.

    Bagaimana kalau kemudian penyedia sepakat namun dengan syarat-syarat tertentu. Misal harus dilakukan perubahan metode pelaksanaan pekerjaan dimana berdampak pada penambahan biaya atau total kontrak?

    Jika hal ini disepakati oleh PPK, maka tidak ada jalan lain perubahan ini harus disepakati setelah kontrak awal ditandatangani. Kesepakatan-kesepakatan perubahan disepakati dahulu oleh kedua belah pihak dalam Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak. BA ini sebagai jaminan untuk penyedia bahwa pengurangan waktu pelaksanaan yang diminta PPK sah dan disetujui penyedia jika syarat-syarat yang diajukan penyedia dilaksanakan.

Tentu kesepakatan-kesepakatan ini dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan-ketentuan perubahan kontrak. Untuk itu para pihak harus memperhatikan pasal 87 Perpres 54/2010 dan perubahannya.

  1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
    1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
    2. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
    3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
    4. mengubah jadwal pelaksanaan.

    (1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

  2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
    2. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
  3. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
  4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
  5. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Jika kesepakatan yang diminta tidak bertentangan dengan pasal 87, maka secara administratif nantinya perubahan dituangkan dalam dokumen perubahan kontrak. Artinya kontrak awal ditandatangani terlebih dahulu dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari. Kemudian perubahan-perubahan lainnya dituangkan dalam dokumen perubahan kontrak.

    Kenapa penyedia berhak meminta atau mengajukan persyaratan-persyaratan? Ini karena permintaan pengurangan waktu pelaksanaan adalah permintaan PPK sehingga penyedia berhak mendapatkan kompensasi seperti yang tertuang dalam SSUK. Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan Penyedia dalam hal sebagai berikut:

  1. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan Penyedia;
  2. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
  5. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan;
  6. Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.

Kesimpulan :

  1. Proses perubahan masa pelaksanaan pada saat penandatanganan kontrak awal yang diperbolehkan aturan adalah pengurangan waktu pelaksanaan jika jadwal pelaksanaan diperkirakan melewati tahun anggaran.
  2. Penyedia boleh menolak atau menerima perubahan sesuai hak mendapatkan kompensasi yang dijamin dalam SSUK baik dalam dokumen pengadaan maupun kontrak.

Demikian untuk didiskusikan lebih jauh dan dikoreksi jika keliru.

12 thoughts on “Perubahan Masa Pelaksanaan Jangan Merugikan Penyedia

  1. Ini terjadi jikalau pengurangan waktu pelaksanaan yang signifikan, kalau cuma 0-15 hari biasaya Penyedia masih maklum, hehe

    kejadian juga di tempat saya pak, di lelang 120 hr, namun setelah akan kontrak hanya tersisa 107 hari, alhasil draf kontrak saya sesuaikan dan penyedia dapat memakluminya (karena lebih dari itu lewat tahun anggaran).

    Trims Pak Samsul Ramli

  2. mohon pencerahan pak…setelah dikeluarkan SPPBJ apakah memungkinkan PPK membatalkan paket pekerjaan konstruksi (tidak terjadi penandatanganan kontrak) dan dasar hukum yang dipakai apa..??? mengingat setelah SPPBJ dikeluarkan baru muncul masalah yaitu lahan yang akan dipakai bermasalah yang diprediksi penyelesaiaannya akan membutuhkan waktu lama..trims

    1. Pak Hery: Terkecuali klausul ini tertuang dalam dokumen pengadaan atau terdapat kesepakatan dengan calon penyedia untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka menurut saya tidak masalah. Maka dari itu saran saya bicarakan sebaik-baiknya dengan penyedia. Jika sifatnya pemaksaan penyedia bisa saja menggugat PTUN atas putusan penetapan pemenang. Ini murni kesalahan dari pihak pelaksana (PA/KPA/PPK)

  3. Bagaimana dengan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pak ? Misalnya perencana telah membuat waktu pelaksanaan pekerjaan 60
    hari (9 minggu), tetapi ppk menambah waktu pelaksanaan menjadi 65 hari. Terima kasih sebelumnya pak..

    1. Pak Robi: sy belum jelas maksud bagaimana untuk siapanya.. utk penyedia pelaksana atau perencananya atau ppknya… yg bisa saya jawab jika utk penyedia maka penyedia pelaksana berhak meminta kompensasi penambahan biaya jika merasa dirugikan atau menerima jika dianggap menguntungkan.. PPK memang mempunyai hak utk melakukan perubahan kontrak tentu juga bertanggungjawab atas putusannya

  4. Ijin bertanya pak Ramli yg saya hormati, dalam suatu instansi pemerintah ada suatu kegiatan yg mana kegiatan tersebut harus terlaksana terus menerus, pembebanan tahun anggaran tunggal, dan kontrak satu tahun anggaran, namun pada pelaksanaanya kegiatan tersebut 1 januari tahun berikutnya harus berjalan, sementara kontrak berakhir 31 desember, permasalahanya penyedia melaksankan pekerjaan tahun berikutnya tanpa ada dasar hukum kontrak, dengan alasan masih proses lelang, dan tanda tangan kontrak baru terlaksana tgl 8 januari, menurut keterangan PPK utk pelaksanaan pekerjaan tgl 1-8 tidak dibayarkan thp penyedia, apakah hal tersebut di perbolehkan menurut ketentuan aturan, dan bagaimana solusi utk pelaksanaan pekerjaan yg harus berjalan terus menerus seperti itu,trims..

    1. FIRD Ysh: jelas pelaksanaan yang berpotensi besar melanggar ketentuan, banyak pasal yang dilanggar.. utk itu perlu dilakukan perencanaan pengadaan yg lebih baik.. sedikit solusi yg bisa saya berikan dimedia yg terbatas ini adalah penerapan pelelangan mendahului tahun anggaran dan/ata menerapkan kontrak tahun jamak bulan maret s/d maret tahun berikutnya sehingga bulan januari tahun berikutnya sdh bisa dilakukan kontrak paling lambat februari spmk maret…

  5. sependapat dengan pak Ramli, mengingat pekerjaan sifatnya harus tetap berjalan diawal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti, sehingga menurut hemat saya juga solusinya adalah menggunakan kontrak tahun jamak dan/atau melaksankan proses lelang sebelum DIPA/DPA disahkan, hal ini jg diperbolehkan dalam perpres pasal 73 kalau gak salah,menurut saya juga kententuan pasal 73 ini salah solusi pemerintah,thp pekerjaan yg harus terlaksana diawal tahun, namun dalam kenyataannya solusi yang dilakukan PPK adalah membuat klausul dalam SSKK terkait pelaksanaan pekerjaan dalam masa peralihan antara lain: 1) utk menjaga kesinambungan pelaksanaan pekerjaan maka dalam hal kontrak berakhir dan kontrak tahun anggaran berikutnya belum ditanda tangani maka penyedia melaksankan pekerjaan sampai ditetapakn penyedia utk thn anggaran berikutnya. 2)penyedia wajib menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dalam masa peralihan. dan memperpanjan jangka waktu jaminan pelaksanaan.3) pelaksanaan pekerjaan dalam masa peralihan akan dituangkan dalam addendum kontrak sehingga memungkinkan pihak kedua menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dlm masa peralihan tersebut. YG SAYA INGIN TANYAKAN PAK: Apakah klausul ini gak bertentangan denga perpres?dan menurut telaah saya klausul ini sebenarnya tidak berpotensi merugikan negara, namun berpotensi menyalahi aturan perpres dan berpotensi merugikan penyedia,saya kebetulan berprofesi di APH pak,dan tujuan saya konsul ini ke bapak semata2 hanya untuk meminta masukan agar pelaksanaan perpres terlaksana sebagaimana mestinya.dan bisa memberi masukan kepada pihak2 pelaksana diapangan sehingga klausul yg dibuat tdak memihak salah satu pihak dantercipta rasa adil bagi pelksana pekerjaan di instansi negara republik ini.ditunggu saran dan masukanya Pak Ramli yg saya hormati trimaksih.

    1. Secara kontraktual jika dilihat dari klausul berarti ketika melewati akhir desember maka kontrak itu menjadi kontrak tahun jamak… masalahnya secara administratif kontrak tahun jamak jika anggarannya melewati tahun anggaran artinya ada pembayaran melewati tahun anggaran harus mengikuti ketentuan aturan keuangan… langkah ini kalo tdk ada dasarnya berpotensi melanggar aturan administratif keuangan…. soal merugikan KN nya saya pikir harus dilihat dari niat jahatnya… kalau murni utk tujuan menjaga kepentingan layanan masyarakat dapat dikategorikan diskresi… sehingga menurut sy yg terpenting tidak ada mens rea misal feed back ke para pihak karena ini maka murni soal administratif dan perdata

  6. Salam kenal pak. Mohon pencerahan. Tulisan bpk berkaitan langsung dgn persoalan yg sy hadapi saat ini, dan sy sudah berkoordinasi dgn PPK bahkan mencari bbrp artikel di internet tdk ada satupun yg mirip. Persoalannya sama tapi substansinya berbeda. Berikut soal yg sy hadapi yaitu: Telah dilakukan kontrak kerja dgn penyedia sewa tempat pemasangan iklan di bandara pada bulan agustus 2016 selama 3 bulan menggunakan anggaran perubahan dan disepakati dr bulan oktober s/d desember 2016 dgn perkiraan penetaoan anggaran perubahan akhir september. Namun yg terjadi penetapan anggaran oleh DPR dan pemerintah pd tanggal 21 oktober 2016 sehingga penandatanganan kontraknya hrs diatas tgl 21 dn secara otomatis terjadi kekurangan jangka waktu pelaksanaan dan pihak ke 3 tdk mau merubah kontrak awal yg mereka keluarkan atau MBC nya dan ttp bertahan tiga bulan sesuai dgn harga yg disepakati dan iklannya sudah berjalan.
    Pertanyaan saya:
    1. pakah kita dapat membayar secara keseluruhan selama 3 bulan (90) hri dr 1 oktober – 31 desember 2016 semntara tgl kontraknya 24 oktober 2016.
    2. Kalau bisa dasar hukumnya yang mana? Dan bagaimana dgn tangal SPMK, Surat Pesanan, yg biasanya dibuat diatas tanggal kontrak SPK, apakah bisa dibuat sebelum tanggal kontrak.

    Terima kasih sebelumnya atas perkenaan bpk utk menjawab ini dan solusinya……salam

    1. Pak Jefhan: tindakan menandatangani kontrak oleh PPK sebelum ada kepastian APBD Perubahan adalah hal yang melanggar pasal 113 Perpres 54/2010. Dengan demikian pekerjaan yang dilaksanakan dapat dikatakan bertentangan dengan Perpres 54// untuk itu sebaiknya laporkan ke APIP untuk segera diselesaikan secara administratif dan perdata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *