Klausula 14 hari Masa Penandatanganan Kontrak Tidak Dihapus!

012615_0201_SerialPerpr1.jpgArtikel ringan dipagi hari. Untuk kesekian kalinya dapat pertanyaan tentang penghapusan 14 hari dalam Perpres 54/2010 melalui perubahan perpres 4/2015. Ternyata beberapa teman memahami bahwa Perpres 4/2015 menghilangkan klausul 14 hari ini secara general. Untuk itu penting kiranya kalau pembahasan dimulai dari asbabun nuzul perubahan ini.

Perpres 4/2015 lahir atas dasar Instruksi Presiden Nomor 1/2015 yang mengamanatkan percepatan pengadaan. Untuk itu kebijakan percepatan ini dikedepankan tanpa kemudian menghilangkan pencapaian prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu perubahan terkait penghapusan klausul 14 hari ini harus dilihat dalam kerangka percepatan.

Mari kita urai pasal yang berkaitan :

Perpres 54/2010

Perpres 4/2015

Pasal 86 ayat 3

(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.

(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

Jika dipahami hanya pasal ini saja seolah-olah perubahan pasal 86 ayat 3 ini menghilangkan batas waktu 14 hari penandatanganan kontrak dan jaminan pelaksanaan. Maka tidak heran kemudian kawan-kawan PPK dilapangan menjadi bingung ketika penyedia dalam 14 hari tidak juga menyerahkan jaminan pelaksanaan. Atau juga kawan-kawan penyedia menjadi bingung ketika telah menyerahkan jaminan pelaksanaan tidak juga diminta menandatangani kontrak.

Ada baiknya kita memperhatikan pasal terkait yang juga menyebutkan batas waktu penandatanganan kontrak paling lambat 14 hari.

Perpres 54/2010 & 70/2012

Perpres 4/2015

Pasal 86 ayat 3

(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ. (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 60 ayat 1 huruf l, Pasal 61 ayat 1 huruf j, Pasal 62 ayat 1 huruf i, ayat 2 huruf l,

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Tidak diubah

Dari perbandingan diatas jelas bahwa, sebelum Perpres 4/2015, pemahaman paling lambat 14 hari ini ada dua keterangan yang sebenarnya tidak bertentangan. Namun memang memunculkan potensi perbedaan pemahaman. Atau dalam bahasa gamblangnya multi tafsir.

Pemahaman yang benar terkait pasal 86 dan 60,61,63 adalah bahwa Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ. Dalam kurun waktu 14 hari kerja itu pula, agar kontrak bisa ditandatangani, penyedia harus sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan. Sehingga kalimat lurusnya, kontrak bisa ditandatangani 14 hari setelah ditandatangani SPPBJ dan jaminan pelaksanaan diserahkan oleh penyedia. Namun tidak bisa dihindari kemudian muncul pemahaman berbeda dilapangan yaitu diakumulasikannya 14 + 14 = 28 hari masa penandatanganan kontrak.

Tentu hal ini akan berpotensi pelambatan pelaksanaan pengadaan. Sehingga untuk menghilangkan multitafsir, pada Perpres 4/2015 pasal 86 ayat 3 diubah dengan menghilangkan klausul 14 hari. Sekarang hanya ada pasal 60, 61 dan 62 yang mengatur batas waktu penandatanganan kontrak yaitu 14 hari kerja setelah penerbitan SPPBJ.

Dengan demikian, karena syarat penandatanganan kontrak adalah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka batas akhir penyerahan jaminan pelaksanaan tegas hanya 14 hari kerja sejak penerbitan SPPBJ.

Jika sampai dengan batas waktu 14 hari kerja tersebut penyedia belum juga menyerahakan SPPBJ maka penyedia dianggap mengundurkan diri dari proses pemilihan. Jika demikian berlaku ketentuan pasal 118 bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

Disisi PPK, jika penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam masa 14 hari kerja setelah penerbitan SPPBJ harus dilaksanakan proses penandatanganan kontrak.

Disisi lain perlu dilihat juga bahwa pada pasal 118 dibuka peluang tentang menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini dimaksudkan agar para pihak pengadaan dalam mengambil satu keputusan kebijakan tetap mengacu pada tercapainya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

Masa 14 hari tidak kemudian menjadi harga mati dimana ketika melewati batas tersebut divonis melanggar aturan, selama proses didasarkan pada justifikasi yang akuntabel terkait pencapaian prinsip masih dibuka peluang diskresi/kebijakan.

Poin pentingnya adalah penandatanganan kontrak jangan sampai berlarut-larut sehingga menghambat masa pelaksanaan pekerjaan. Jika tidak ada kondisi khusus maka 14 hari setelah diterbitkan SPPBJ penyedia harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dan dilakukan penandatanganan kontrak.

18 thoughts on “Klausula 14 hari Masa Penandatanganan Kontrak Tidak Dihapus!

  1. pak samsul bagaimana dengan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh bank. didaerah kami jaminan pelaksanaan keluar jika penyedia dan ppk sudah tanda tangan kontrak, sebab salah satu dasar jaminan pelaksanaan adalah harus ada kontrak, padahal dasar penandatangan kontrak adalah setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan, kira kira bagaimana solusinya apakah mengikuti prosedur bank atau prosedur perpres atau bagaimana jalan tengahnya.
    tambahannya setelah masa sanggah telah selesai PPK sudah menerbitkan SPPBJ.

    1. Pak Haidir: Setau saya dasar penerbitan jaminan pelaksanaan adalah cukup SPPBJ oleh PPK. Pasal 70 ayat 3 Perpres 54/2010 dan turunannya dengan sangat jelas menyebutkan ini. Terkecuali Bank mengabaikan Perpres 54/2010 sebagai aturan terkait pengadaan barang/jasa. Menurut saya SPPBJ secara hukum sudah dapat mewakili kebutuhan penerbita jaminan (Garansi Bank) terkait ketentuan bahwa perjanjian bank garansi merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi kepada penerima jaminan. Demikian ketentuan pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11/110/Kep/Dir/UUPB tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dengan demikian, pada saat penyedia mengajukan permohonan fasilitas Bank Garansi, sudah jelas para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yakni :
      Pihak Penjamin, yaitu pihak Bank yang memberikan jaminan
      Pihak Terjamin, yaitu pihak yang dijamin atau pihak yang mengajukan permohonan (SPPBJ-Penyedia)
      Pihak Penerima Jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan (SPPBJ-PPK).

      Demikian pemahaman saya…

  2. Sumber kekeliruan pemahaman di sini adalah pembaca yang ‘terlalu percaya’ penyusun Perpres itu orang yang efisien, sehingga tidak mungkin/tidak perlu ada klausa yang mubazir. Akibatnya, ketika pasal 86 ayat 3 itu diubah, orang-orang tidak aware lagi dengan Pasal 60 ayat 1 huruf l, Pasal 61 ayat 1 huruf j, Pasal 62 ayat 1 huruf i, ayat 2 huruf l. 😀

  3. apakah PPK berhak untuk tidak mengeluarkan SPPBJ kepada peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang? apa dasar hukumnya? bila hal tersebut terjadi, PPK menahan SPPBJ (tidak mau mengeluarkan SPPBJ) kepada pemenang lelang, setelah masa sanggah selesai, apakah pemenang lelang bisa menuntut PPK ke ranah hukum? mohon penjelasannya, terimakasih.

    1. PAk Sugianto: PPK punya hak untuk menolak penetapan pemenang melalui PA jadi putusan ada pada PA. Selama belum ada SPPBJ belum ada hak penyedia untuk menuntut karena sebenarnya proses administratif pemilihan penyedia belum berkekuatan hukum tetap.

  4. asalamualaikum
    pak izin bertanya, jika proses pengadaan barang jasa selesai dilaksanakan pada bulan oktober, apakah bisa pada waktu penandatanganan SPPBJ dilakukan pada bulan nopember.
    mohon pencerahan bapak
    Trims

  5. asalamualaikum
    pak izin bertanya, jika proses pengadaan barang jasa selesai dilaksanakan pada bulan oktober, apakah bisa pada waktu penandatanganan SPPBJ dilakukan pada bulan nopember.
    mohon pencerahan bapak
    Trims

  6. terkait pasal tersebut, para pihak menandatangani kontrak. apakah para pihak wajib hadir bersama untuk tanda tangan kontrak, apakah tidak perlu hadir bersama sama

  7. Asalamualaikum Pak Samsul, setelah sppbj diterbitkan sering sekali dilapangan PPK justru membatalkan sppbj yang diterbitkan itu dan tidak menandatangani kontrak meskipun jaminan pelaksaan telah dserahkan penyedia sebgmn d atur perpres, PPk kemudian justru menyatakan lelang gagal dan bahkan menunjuk pemenang cadangan. yang ingin sy tanyakan dlm perpres pengadaan apakah diperbolehkan membatakan sppbj yg telah terbit dn siapa yg berwenang utk itu? trims.

    1. Jawabannya adalah tentang alasan atau dasar penolakan penandatanganan kontrak. Jika dasar penolakan bersifat substansial sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan misal penyedia tidak dapat menyerahkan surat perjanjian kerjasama dengan distributor atau lainnya maka tentu hak PPK untuk menolak menandatangani kontrak dan berpindah kepada cadangan. Namun jika alasan penolakan penandatanganan kontrak tidak disertai alasan yang transparan dan akuntabel maka penolakan itu dapat dilakukan upaya administratif bahkan peradilan sebagaimana diatur UU 30/2014 pasal 75

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *