Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi

    Beberapa waktu lalu seorang teman menghubungi dan bercerita bahwa paket pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakannya, mendapatkan pengaduan dari sebuah asosiasi konstruksi daerah. Pengaduan poinnya adalah karena pada persyaratan kualifikasi tidak mempersyaratkan grade K,M dan B. Yang sangat disayangkan pengaduan ini justru didukung sebuah lembaga konstruksi resmi di daerah.

    Pemahaman ini jamak sepertinya, tidak hanya daerah tapi juga instansi pusat. Utamanya yang basisnya non konstruksi. Bahwa untuk konstruksi harus mempersyaratkan grade didalam dokumen pengadaan. Contoh saya kutip dari sebuah pengumuman lelang di daerah :

“Paket Konsultansi/Supervisi DAK Irigasi Rp 69.905.000,00    Bidang Pengawasan Rekayasa /Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air/Sub Kualifikasi K-1/Grade 2

    Pengumuman ini menyiratkan bahwa paket konsultansi senilai Rp 69.905.000,00 hanya bisa diikuti oleh konsultan dengan Grade K1. Lalu bagaimana jika konsultan Grade K2 melakukan penawaran? Apakah digugurkan?

    Mari kita lihat perbandingan pada pengumuman pelelangan beberapa Kementerian Lembaga.

Untuk proses pelelangan pada instansi yang secara teknis berkompeten dalam bidang pengadaan tidak terlihat mempersyaratkan grade, hanya mempersyaratkan klasifikasi paket pekerjaan yaitu kecil atau tidak (non kecil).

http://lpse.lkpp.go.id

Web Full Eproc KemenPU http://pu.go.id

Sementara di Kementerian Non Teknis Konstruksi:

Untuk mendiskusikan ini mari kita kembali membuka aturan pokok tentang klasifikasi paket pekerjaan/paket usaha dan klasifikasi kualifikasi usaha. Dibeberapa artikel sudah dibahas mendalam sebenarnya, namun mungkin belum dipahami secara mudah. Silakan akses

Karena sudah sangat banyak dibahas maka dalam tulisan ini point utamanya penggunaan Grade dalam Permen PU 8/2011.

Dalam memproses paket pelelangan didasarkan pada klasifikasi paket pekerjaan. Dalam menyusun klasifikasi paket pekerjaan ditetapkanlah klasifikasi paket pekerjaan usaha kecil atau paket pekerjaan usaha non kecil.

Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 Pasal 100 ayat :

(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(3a) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri yang melakukan tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi setelah dikonsultasikan kepada LKPP.

Dari ayat ini ada 2 hal yang dijelaskan yaitu tentang klasifikasi paket pekerjaan dan peruntukan. Klasifikasi paket pekerjaan terdiri dari kecil dan non kecil. Kriteria paket kecil terdiri dari 2 kondisi yaitu dilihat dari nilai paket dan kompetensi teknis.

Klasifikasi Paket Pekerjaan (Non Konsultansi)

Klasifikasi

Kecil

Non Kecil

Non Kecil

Nilai Paket

Nilai s/d 2,5 Milyar

Nilai diatas 2,5 Milyar

Nilai s/d 2,5 Milyar

Kompetensi Teknis

Sederhana (Kompetensi teknis yang dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil)

Sederhana/Tinggi (Kompetensi teknis  dapat/tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil)

Tinggi (Kompetensi teknis hanya dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil)

Selanjutnya yang dibahas adalah peruntukan paket pekerjaan. Pasal 100 ayat 3 jelas hanya menegaskan kriteria peruntukan paket pekerjaan kecil adalah untuk Mikro, Kecil atau Koperasi Kecil. Ini berarti untuk paket pekerjaan non kecil tidak dibatasi peruntukannya.

Catatan penting Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 tidak mengatur klasifikasi paket pekerjaan untuk konsultan!

Selanjutnya kita bahas perubahan perpres 54/2010 pada Perpres 70/2012 yaitu pasal 3a. Ayat 3a menjelaskan untuk konstruksi baik pelaksanaan konstruksi atau konsultan konstruksi ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dalam pembinaan jasa konstruksi. Maka dari itu khusus untuk konstruksi bangunan, yang dinaungi oleh UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, kita coba refer kepada Peraturan Teknis Kementerian PU.

Permen PU 14/2013

Permen PU 7/PRT/M/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PU 14/PRT/M/2013 tentang

Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, Pasal 4a

  1. Nilai paket pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
  2. Nilai paket pekerjaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil.
  3. Jasa konsultansi dapat dilakukan oleh konsultan perorangan dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Untuk pemaketan pekerjaan pelaksanaan konstruksi, Permen PU 7/PRT/M/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PU 14/PRT/M/2013, tidak jauh berbeda definisinya dengan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012.

Ketentuan tambahan hanya untuk jasa konsultan. Jika dalam Perpres 54/2010 konsultan tidak diklasifikasikan paket pekerjaannya, maka untuk konstruksi bangunan diklasifikasikan juga ke dalam kecil dan non kecil. Pengklasifikasian ini sepenuhnya didasarkan pada satu kondisi yaitu nilai paket yaitu Rp. 750.000.000,00.

Klasifikasi Paket Pekerjaan Konsultansi

Klasifikasi

Kecil

Non Kecil

Nilai Paket

Nilai s/d 750 Juta

Nilai di atas 750 Juta

Kemudian terkait peruntukan paket tidak ada yang berbeda antara Perpres 54/2010 dengan Permen PU 14/2012.

Lalu apa hubungan pembahasan paket pekerjaan dengan 08 / PRT / M / 2011 (Permen PU 8/2011) Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang didalamnya mengatur grade? Mari kita kita coba lihat Permen PU 8/2011 secara seksama.

Permen PU 8/2011

Apa maksud dan tujuan dari diterbitkannya Permen PU 8/2011? Jawabannya ada pada Pasal 2.

  1. Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi.
  2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
    1. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi; dan
    2. mewujudkan keselarasan pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi nasional dengan pembagian subklasifikasi yang berlaku
      internasional.

Maka jelaslah sekarang bahwa Permen PU 8/2011 bukan untuk menentukan persyaratan paket pekerjaan dan peruntukan paket pekerjaan. Permen PU 8/2011 ditujukan untuk mengklasifikasi kualifikasi penyedia dalam kaitan penerbitan sertifikat usaha.

Jadi jika Permen PU dijadikan dasar membatasi paket pekerjaan atau penyedia yang dapat menawar pada paket pekerjaan adalah hal yang keliru secara aturan. Gamblangnya tidak ada batasan peruntukan paket pekerjaan selain paket kecil dan paket non kecil. Tidak ada Paket K1, K2, K3, M1, M2, M3 atau B.

Permen PU 8/2011 berguna untuk kebijakan keberpihakan kepada usaha kecil. Jika paket pekerjaan masuk klasifikasi paket kecil maka hanya diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil atau koperasi kecil. Bagaimana menilai penyedia masuk klasifikasi usaha mikro, kecil atau koperasi kecil versi Permen PU 8/2011? Caranya adalah melihat sertifikat usahanya. Sertifikat usaha grade K atau perorangan adalah masuk dalam kategori ini.

Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Non Kecil tidak ada pembatasan kualifikasi. Batasannya adalah kemampuan administratif, teknis dan pengalaman.

Paket Pekerjaan kecil dan non kecil mengatur klasifikasi barang/jasa. Sedangkan grade (P,K,M,B) mengatur tentang penyedianya.

Logika sederhana. Jika penyedia pelaksana konstruksi Grade K dibatasi hanya menawar pada paket kecil maka sampai kapan pun penyedia Grade K tidak akan pernah naik kelas ke grade yang lebih tinggi. Logika ini juga sdh dipaparkan melalui logika Kemampuan Dasar (KD). Penyedia grade K3 dengan pengalaman melaksanakan pekerjaan senilai 1M berhak dan layak mengerjakan paket maksimal 3M. Rumus KD konstruksi=3 x Npt.

Jika di breakdown lebih lanjut maka dapat dibuat bagan berikut:

Dengan logika aturan seperti ini maka meskipun pada pelelangan konstruksi tidak menyebutkan grade P,K,M atau B jika paket pelelangan tersebut adalah pekerjaan konstruksi tetap yang dijadikan dasar menilai batasan kualifikasi mikro atau usaha kecil konstruksi adalah sertifikat usaha grade P atau K.

Simpulan Saya:

  1. Permen PU 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permen PU 14/2013 dan terakhir diubah lagi dengan Permen PU 7/2014 mengatur tentang paket pekerjaan.
  2. Permen PU 8/2011 hanya mengatur penerbitan sertifikasi usaha dan pengklasifikasian bidang/sub bidang usaha.
  3. Klasifikasi pengadaan barang/jasa diantaranya adalah klasifikasi paket pekerjaan (Kecil dan non kecil) dan klasifikasi kualifikasi penyedia (Mikro,Kecil,Koperasi Kecil, Menengah dan Besar).
  4. Klasifikasi paket pekerjaan yang peruntukannya dibatasi oleh klasifikasi kualifikasi usaha hanyalah paket pekerjaan kecil yang diperuntukkan bagi Mikro,Kecil,Koperasi Kecil. Dalam jasa konstruksi kualifikasi Mikro,Kecil,Koperasi Kecil ini dibagi dalam P,K,M,B, untuk non konstruksi seperti perdagangan ada SIUP Mikro, SIUP Kecil,SIUP Menengah dan SIUP Besar.
  5. Tidak terdapat dasar yang kuat adanya paket pekerjaan kualifikasi berdasarkan grade P,K,M atau B, sebagaimana pula tidak ada paket pekerjaan SIUP Menengah, Kecil dan Besar dalam paket pengadaan barang.

77 thoughts on “Terjebak dalam Pemahaman Grade Konstruksi

  1. Kenapa Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000 tentang
    Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dirubah terakhir Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2010.
    dalam pasal 8 dijelaskan:
    Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan
    jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi
    dan kualifikasi usaha.
    dan yang mengeluarkan Klasifikasi dan kualifikasi adalah Permen PU. sebagaimana diterbitkannya Permen PU nomor 8 tahun 2013.

  2. Kenapa Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000 tentang
    Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dirubah terakhir Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2010.
    dalam pasal 8 dijelaskan:
    Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan
    jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi
    dan kualifikasi usaha.
    dan yang mengeluarkan Klasifikasi dan Kualifikasi adalah Permen PU. sebagaimana diterbitkannya Permen PU nomor 8 tahun 2011.
    sedangkan pada Permen PU nomor 8 tahun 201 pada pasal 18 dijelaskan tentang subkualifikasi untuk Perencana, Pengawas dan Pelaksana Konstruksi.
    Berdasarkan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 ayat 2 disebutkan peraturan perundang-undangan mempunyai hierarki penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
    Disini Jelas Perpres 54 beserta perubahnnya hrs patuh pad PP no 4 tahun 2010 yang juknisnya diterbitkan melalui Permen PU no. 8 tahun 2011.

    Kesimpulannya: terdapat dasar yang kuat untuk memilih Pelaksana konstruksi dengan kualifikasi berdasarkan grade P,K,M atau B.

    1. Pak Khairil Kkhai: Apa yang bapak jelaskan semuanya benar. Yang keliru adalah penempatan dan pemakaian peraturan tersebut untuk membatasi paket pekerjaan adalah hal yang tidak tepat. Seperti saya sebutkan Permen PU bukan untuk mengatur paket pekerjaan. Tetapi mengatur tentang sertifikasi usaha dibidang jasa konstruksi dan menetapkan kualifikasi dan subkualifikasi penyedia barang/jasa. Tidak ada pertentangan antara Perpres 54/2010 dengan PP dari Kemen PU hanya kita saja yang sering mempertentangkan. Kalau Perpres 54/2010 bertentangan denngan Permen PU 8/2011, berarti Permen PU 14/2013 juga bertentangan dengan Permen PU 8/2011. Kita harus memahami pengadaan dari runtutan proses. Menetapkan paket pekerjaan dulu (Perpres 54/2010=Permen PU 14/2013) kemudian menetapkan kriteria paket (Perpres 54/2010=Permen PU 14/2013) jika paket kecil maka hanya dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, kecil dan koperasi kecil (UU UMKM = UU Jaskon = Permen PU 14/2013).

      Permen PU 8/2011 dibuat bertujuan untuk menilai penyedia masuk dalam kualifikasi/sub kualifikasi P,K,M,B dalam rangka penerbitan sertifikat usaha. Ini seperti halnya penerbitan SIUP Kecil, Menengah dan Besar. Jadi kaitannya dengan paket pekerjaan hanyalah sebagai alat mengukur batasan yang disebut penyedia mikro dan kecil dalam jasa konstruksi itu adalah yang memiliki Sertifikat Usaha sub kualifikasi P dan K.
      Analoginya sederhana tidak ada persyaratan paket pekerjaan pengadaan barang yang mempersyaratkan paket SIUP Menengah atau Paket SIUP Besar yang ada adalah Paket Kecil atau Non Kecil.

      1. Permen PU 8/2011 mengatur kompetensi penyedia barang/jasa sedangkan pangsa pasarnya diatur dalam Perpres 54/2010, jd tidak ada yg bertentangan.

          1. Praktek inilah yang sering menimbulkan konflik dalam PBJ. Terima kasih pencerahannya pak. Salam PBJ

  3. Pak Samsul, kalau memang tidak ada paket pekerjaan K1, K2, K3 dan seterusnya, kenapa juga harus repot2 menggolongkan klasifikasi badan usaha berdasarkan kategori tersebut? Apa fungsinya? Kenapa tidak dibuat saja SBU-nya Kecil dan Non-Kecil (demikian juga halnya dengan SIUP untuk pengadaan barang/jasa, kenapa ada SIUP Menengah?).

    Yang kedua, saya sepaham, memang tidak ada aturan yang melarang usaha kecil ikut lelang dengan nilai > Rp2,5 Miliar. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau usaha kecil bisa ikut lelang dengan nilai > Rp2,5 M, buat apa dia repot-repot harus ubah izin usahanya ke Non-Kecil, sudah menghabiskan waktu dan biaya, berkurang juga kans dia untuk ikut lelang.

    1. Pak Kujang: penggolongan klasifikasi badan usaha berdasarkan kategori P,K,M,B tujuannya bukan membatasi paket pak… tapi dalam rangka menilai prestasi penyedia dan kompetensi penyedia ketika akan membuat sertifikasi badan usaha konstruksi. Ini tujuan yang sama dengan dibuatnya klasifikasi untuk perdagangan ada SIUP Mikro, Kecil, Menengah dan Besar…. tujuan besar dari Permen PU 8/2011 adalah memetakan kompetensi usaha sehingga dapat dijadikan bahan pengembangan usaha konstruksi…. jadi bukan untuk membatasi paket pekerjaan…

  4. kompetensi/kualifilifakasi adalah tingkat kedalaman kemampuan…grid harus singkron dgn batasan paket…semua klasifikasi tentunya ada tujuannya….kontraktor adalah penyedia jasa…berarti berbanding lurus antra kompetensi dan pekerjaannya…dalam kualifikasi yg dinilai adalah pengalaman, personil dan keuangannya…kalo gak ada grid…bagaimana mungkin K1 berdasarkan SBU dgn kemampuan keuangan kecil bisa bekerja paket non kecil…bs kacau deh

    1. Pak Edy: Penilaian kemampuan keuangan yang kecil dan besar ada pada tahap evaluasi bukan pada saat pemaketan. Jadi tidak bisa idvonis penyedia K1 tidak punya kemampuan keuangan kecil sebelum bertanding. Kalau ternyata perbankan saja berani menggaransi bahwa penyedia K1 tersebut dapat didukung dari sisi keuangan 10% dari nilai paket kenapa kita meragukan? Justru yang harus dikoreksi nantinya adalah apakah masih pantas kedean perusahaan ini berkualifikasi K1.

  5. Mlm mas! Sy br aj melegelkn badan usaha d bidng kontrator, cz sy terblng amatir maka sy srh urslh org untk selurh legalitas perushan sy yg br! Setlh smua jd sy ceklist lg dan ternyta antara kualifikasi d SIUP(MENENGAH) DAN KUALIFIKASI SBU (KECIL). Nah pertnyaansy apkah hal demikian tdk mslh atw ttp bisa mengikuti paket proyk baik PL atw Lelang? Atw mgkin ad masukan lainya?

    Thank”s b4 Sir for you answer

    Jo himawan
    Dir. Conception architect

    1. Pak Jo Himawan: saya pikir itu berada dalam ranah yang berbeda. SIUP adalah ijin usaha perdagangan. Sedangkan SBU ada diwilayah SIUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) jadi menurut saya tidak masalah karena akan dinilai untuk masing-masing jenis pengadaan. Utk pengadaan non jasa konstruksi SIUP Menengah dapat digunakan. Sedang untuk Jasa Konstruksi berarti SIUJK Kualifikasi Kecil.

  6. mohon pencerahnya
    saya ada lelang pkt pembangunan gedung 2 lantai dng nilai 2,2 milyar mempersyaratkan harus memiliki pengalaman pekerjaan bangunan gedung, ada 1 penyedia tidak memiliki pengalaman pekerjaan bangunan gedung tapi memiliki pengalaman sipil dengan nilai 800 jt, lalu saya gugurkan karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan bangunan gedung. bagaimana menurut bung samsul?

    1. Pak Maxi: berarti mempersyaratkan KD ya? kalau mempersyaratkan KD tidak lulus. Tapi jika pekerjaan tidak mempersyaratkan KD lihat persyaratan Bidang/Klasifikasinya jika memiliki SBU yang sesuai maka lulus.

  7. Di paket ini tidak mempersaratkan KD, kualifikasi yang di miliki Kecil 1 (K1) ditinjau dari kemampuan keuangan tidak bisa dipungkiri bank mau memberi dukungan keuangan tapi dalam hal pengalaman patut diperhatikan. Penyedia ini dari thn 2008 sdh memiliki SBU bidang dan subbidang bangunan gedung sampai sekarang tidak memiliki pengalaman pekerjaan bangunan gedung. Penyedia ini juga memiliki SBU sipil ,pengalaman pekerjaan dibidang sipil hampir setiap tahun melaksanakan pekerjaan sipil.
    Disini sdh jelas kemampuan/keahlian perusahan itu adalah dibidang sipil. Jadi kalau perusahan ini ingin mengikuti pekerjaan bangunan gedung 2 lantai harusnya perusahan ini menunjukkan pengalamannya dulu pada bangunan gedung 1 lantai. Artinya semakin banyak pengalaman pada bidangnya semakin ahli lah dia. Terima kasih.

    1. Pak Mas Maxi: Sangat tergantung pada Dokumen Pengadaan yang Bapak Buat. Menurut saya jika paket kecil tidak menilai pengalaman (KD) cukup kesesuaian Bidang/Klasifikasi perusahaan (SBU) saja. Jika memang pertimbangan PPK memerlukan penyedia yang berpengalaman maka tetapkan saja sebagai paket non kecil sehingga dapat dipersyaratkan KD pada Klasifikasi/Sub Klasifikasi yang sesuai dengan demikian persyaratan pengalaman minimal dapat dipersyaratkan. Jadi penting menetapkan kompleksitas paket pekerjaan jika yang dibutuhkan penyedia ahli dan berpengalaman, Tenaga Kerja Ahli yang tinggi dan peralatan yang lengkap jangan tetapkan paket kecil meski nilainya kurang dari 2,5M.

  8. Pak Samsyul Raml: saya mau bertanya tentang kualifikasi perusahaan K1. K2. K3. saat ini saya melelangkan paket pekerjaan konstruksi senilai 1,5 Milyar. setelah ada pemenang ternyata ada komplain dari penyedia lain yang menilai pemenang tidak berhak menjadi pemenang karena klasifikasi SBU nya adalah K1.
    dengan memperhatikan Permen PU 8/2011. mohon penjelasannya

    1. Pak Mell Kause: Permen PU 8/2011 tidak mengatur penyedia K1 tidak bisa memenangkan paket berapapun selama mampu dan memenuhi persyaratan. Perpres 54/2010 hanya mengenal larangan usaha menengah dan besar menang pada paket kecil bukan sebaliknya.

  9. saya sepakat dengan pemahaman pak syamsul ramli tetapi hari ini seorang teman menunjukkan hasil konsultasi dengan LKPP dan Hasil Audit BPK menyatakan bahwa pada saat kita melakukan pelelangan harus mencantumkan syarat kualifikasi perusahaan grade apa…misalnya kecil…ya K1, K2 atau K3 kah…mohon pencerahan lebih lanjut…trims

    1. Pak Hery: disitu saya kadang merasa sedih karena ternyata pemahaman aturan tidak serta merta merata dari yang menjawab pertanyaan konsultasi (tidak sedikit saya temui untuk kasus yang sama terdapat jawaban yang berbeda dari forum yang sama) demikian juga auditor terdapat beragam temuan yang berbeda untuk case yang sama.

  10. Assalamualaikum wr.wb Pak Samsul… Terkait dengan KD pada perusahaan non kecil apakah wajib??, walaupun perusahaannya baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun???.. terima kasih

    1. Pak Farid: tetap disyaratkan artinya paket tersebut tidak bisa dimenangkan untuk penyedia yang belum berpengalaman karena akan membahayakan pekerjaan. Sebaiknya cari pengalaman pada paket usaha kecil dulu atau menjadi subkontraktor untuk paket non kecil.

      1. Terima kasih atas pencerahannya Pak… Kalau bisa tahu di pasal berapa pada Perpres 54/2010 beserta perubahanya yang mengatur terkait KD??..

  11. Mohon tanya pak, apakah ada perbedaan yang mendasar antara grade 6 dan grade 7 ? dan apakah memang persyaratan grade 7 tidak dapat di kerjakan oleh grade 6 ? sementara spek pekerjaan saja tidak rumit2 amat.

    Terima kasih

    1. Pak Widjajadi: pertama rumit atau kompleksitas pekerjaan berdasarkan penilaian Pengguna berdasarkan pertimbangan teknis baik dari konsultan perencana maupun PPK sehingga penentuan kualifikasi penyedia mengikat kepenilaian tersebut. Kemudian tentang perbedaan antara Grade 6 dan 7 diterangkan dalam Permen PU 8/2011 dalam tata cara menilai kualifikasi penyedia.

  12. Pak. Saya punya SIUP menengah, apakah bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa untuk kelas usaha kecil? yang saya heran selama ini untuk administrasi , saya selalu di loloskan. yang bermasalah hanya skala teknis saja. Mestinya khan kalau syaratnya untuk kecil, perusahaan saya otomatis gugur. Saya selalu menyertakan scan SIUP saya waktu pengiriman data tender.

    Terima kasih,

  13. Siang Pak Ramli,
    Dalam Tabel Lampiran Permen PU 8/2011 tentang Kualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi,mengatur bahwa penyedia dgn Kualifikasi K1 mempunyai batasan nilai pekerjaan dan kemampuan melaksanakan pekerjaan 0 s/d 1 Milyar. Pertanyaan saya apakah Penyedia dengan Kualifikasi K1 tersebut dapat memenangkan lelang dengan nilai pekerjaan 2 Milyar ?

    1. Pak Hendra: kalau kalimatnya kemampuan berarti sudah pernah mengerjakan bukan belum mengerjakan jadi kasih dulu pekerjaan baru ketahuan kemampuannya. Bagaimana caranya mereka mampu kalau dibatasi mendapatkan kesempatan bekerja. Permen PU 8/2011 bukan mengatur paket pekerjaan boleh dikerjakan oleh siapa tapi tentang penyedia yang sudah terbukti mampu mengerjakan paket s/d 1 M berarti berhak mendapat sertifikat K1.

      1. kalau begitu dimana batasan kualifikasi Perusahaan Kecil dan Non Kecil jika melihat Sertifikat SBU penyedia? karena dalam Sertifikat SBU tidak menyebutkan Kecil dan Non Kecil (hanya menyebutkan grade)?

        1. Pak Laluke: batasan kualifikasi perusahaan memang hanya menggunakan grade bukan menggunakan Kecil dan Non Kecil. Kecil dan Non Kecil adalah klasifikasi paket pekerjaan bukan perusahaan. Paket Kecil hanya untuk usaha kecil berarti kualifikasi perusahaan yang termasuk dalam kualifikasi kecil yang dapat menawar yaitu (K1,K2,K3)

    1. pak saya mau tanya , saya ada menawar 3 paket pekerjaan dengan tenaga personil inti yang sama , tetapi saya pada saat pembuktian kualifikasi saya harus pilih salah satu. karena tenaga personil sama ? itu benar atau salah pak

  14. Salam…Pak Samsul Ramli, sy mau bertanya tentang perusahaan kami yang di gugurkan dalam paket pekerjaan konsultansi dengan pagu anggaran Rp 700 jt…paket tersebut dari pokja mempersyaratkan dua SBUJK yg masing itu, 1. Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Subkualifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan teknik Sipil Air (RE103) dan 2. Jasa Konsultansi Lainnya Subkualifikasi Jasa Konsultansi Lingkungan (KL401) yang pada pengumuman awal di persyaratkan dengan subkualifikasi K1 kemudian di adendum pada beberapa hari berikutnya menjadi Subkualifikasi K2….perusahaan kami mempunyai SBUJK untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Subkualifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan teknik Sipil Air (RE103) itu subkualifikasinya K1 dan untuk SBUJK jasa Konsultansi Lainnya Subkualifikasi Jasa Konsultansi Lingkungan (KL401) adalah K2….yang ingin kami tanyakan adalah perusahaan kami digugurkan karena salah satu SBUJK kami itu hanya mempunyai Subkualifikasi K1…dan kami tdk di masukkan dalam daftar pendek perusahaan yg di undang memasukkan dokumen penawaran…Mohon pencerahannya Pak Samsul Ramli untuk pembahasannya dan upaya apa yg kami harus lakukan dengan keputusan yg di ambil oleh Pokja tersebut…terimakasih sebelumnya Pak Samsul Ramli…

    1. Pak Haswaril: yang saya pahami Kualifikasi paket konsultan konstruksi itu hanya Kecil dan Non Kecil.. K1, K2, K3 hanya untuk proses registrasi iji bukan pembatasan lelang

      1. Jadi klo pemahaman Pak Samsul Ramli seperti itu…kira2 menurut bapak, pertimbangan apa yg menjadikan Pokja membuat persyaratan kualifikasi dengan tambahan persyaratan subkualifikasi Pak Samsul..?? mohon pencerahannya kembali…

  15. mohon petunjuknya pak, saya mengikuti lelang jasa konsultansi dengan pagu anggaran 300 jt yang berarti kualifikasi Kecil, tetapi ada pihak yang keberatan terhadap pemenang lelang tersebut karena perusahaan yang menang kualifikasinya Non Kecil (M1), bagaimana tanggapan bapak apakah perusahaan tersebut bisa mengikuti dan jadi pemenang dipaket tersebut?

    1. Pak Suhendra: Bapak harus cek dokumen pengadaannya jangan2 kualifikasi paketnya memang non kecil.. jika memang paketnya kecil Bapak bisa sanggah karena melanggar ketentuan permenpu..

      1. Dalam Dokumen persyaratan kualifikasinya hanya tertulis
        a. Kualifikasi Kecil untk nilai pekerjaan Rp. 50 jt sampai dengan Rp. 750 jt dgn ketentuannya :
        – Sub Kualifikasi K1 utk nilai Rp. 50 jt sampai dengan Rp. 500 jt
        – Sub Kualifikasi K2 utk nilai Rp. 50 jt sampai dengan Rp. 750 jt
        B. Kualifikasi Non Kecil untk nilai pekerjaan diatas Rp. 750 jt dgn ketentuan
        – Sub Kualifikasi M1 utk nilai Rp. 50 jt sampai dengan Rp. 1,5 Milyar
        – Sub Kualifikasi M2 utk nilai Rp. 50 Jt sampai dengan Rp. 2,5 Milyar
        kalau kasusnya seperti ini bagaimana menurut bapak dan klu ada pelanggaran peraturan yang mana yg bertentangan dgn aturan agar Surat Sanggahan yg kami buat lebih kuat dasarnya. Kalau melihat Nilai Anggarannya 300 Jt jelas termasuk Kualifikasi Kecil….trimakasih sebelumnya atas pencerahannya..

  16. Selamat siang pak…
    menurut permen pu nomor 31 tahun 2015 disitu disebutkan pada pasal 6d poin ke 5, 6 dan 7 bahwa paket pekerjaan konstruksi dengan nilal diatas 2,5 s/d 50 m dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi menengah dengan KD yg cukup…..

    dapat dikerjakan oleh perusahaan besar apabila tidak ada perusahaan menengah yang mendaftar atau peralatan dan tingkat kesulitan pekerjaan tidak dapat dipenuhi kualifikasi menengah…

    yang jadi pertanyaan..
    1. apakah dalam dokleng dapat dicantumkan hanya untuk kualifikasi menengah sesuai dengan point 6…?
    2. jika terdapat perusahaan besar mendaftar apakah dapat digugurkan..atau dapat dimenangkan jika memenuhi syarat setelah dalam evaluasi tidak ada perusahaan menengah yang memenuhi syarat…?
    3.apakah perusahan menengah dapat mendaftar di paket diatas 50 m jika KD perusahaan tersebut mencukupi..?

    terimakasih pak..mohon pencerahaan..

    1. Pak Antotn:
      1. (7) Pelelangan paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi besar apabila: “tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi menengah yang mendaftar”; artinya jika lelang awal tidak ada kualifikasi menengah yang mendaftar.
      2. Tentu gugur karena tidak sesuai dengan syarat kualifikasi
      3. Jika dipersyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar maka menengah tidak bisa menawar.

  17. Selamat siang pak…
    menurut permen pu nomor 31 tahun 2015 disitu disebutkan pada pasal 6d poin ke 5, 6 dan 7 bahwa paket pekerjaan konstruksi dengan nilal diatas 2,5 s/d 50 m dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi menengah dengan KD yg cukup dapat dikerjakan oleh perusahaan besar apabila tidak ada perusahaan menengah yang mendaftar atau peralatan dan tingkat kesulitan pekerjaan tidak dapat dipenuhi kualifikasi menengah…

    yang jadi pertanyaan..
    1. apakah dalam dokleng dapat dicantumkan hanya untuk kualifikasi menengah sesuai dengan point 6…?
    2. jika terdapat perusahaan besar mendaftar apakah dapat digugurkan..atau dapat dimenangkan jika memenuhi syarat setelah dalam evaluasi tidak ada perusahaan menengah yang memenuhi syarat…?
    3.apakah perusahan menengah dapat mendaftar di paket diatas 50 m jika KD perusahaan tersebut mencukupi..?

    terimakasih pak..mohon pencerahaan..

  18. Selamat siang pak…
    menurut permen pu nomor 31 tahun 2015 disitu disebutkan pada pasal 6d poin ke 5, 6 dan 7 bahwa paket pekerjaan konstruksi dengan nilal diatas 2,5 s/d 50 m dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi menengah dengan KD yg cukup….

    dapat dikerjakan oleh perusahaan besar apabila tidak ada perusahaan menengah yang mendaftar atau peralatan dan tingkat kesulitan pekerjaan tidak dapat dipenuhi kualifikasi menengah…

    yang jadi pertanyaan..
    1. apakah dalam dokleng dapat dicantumkan hanya untuk kualifikasi menengah sesuai dengan point 6…?
    2. jika terdapat perusahaan besar mendaftar apakah dapat digugurkan..atau dapat dimenangkan jika memenuhi syarat setelah dalam evaluasi tidak ada perusahaan menengah yang memenuhi syarat…?
    3.apakah perusahan menengah dapat mendaftar di paket diatas 50 m jika KD perusahaan tersebut mencukupi..?

    terimakasih pak..mohon pencerahaan..

  19. Izin bertanya pak samsul, berarti berdasarkan uraian Bapak diatas untuk paket pekerjaan jasa konsultansi yang nilainya dibawah atau sama dengan 750 juta, tidak bisa diikuti oleh perusahaan dengan kualifikasi non kecil. mohon pencerahannya pak.

  20. dan didalam proses seleksi apabila ada perusahaan non kecil mengikuti paket jasa konsultansi <= 750 jt apakah harus digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi, mohon pencerahannya pak.

  21. Terima kasih pak atas pencerahannya, ada yang mau saya tanyakan lagi pak
    1. Adakah batasan sampai berapa Kali pelelangan/seleksi dapat diulang Dan langkah selanjutnya jika selalu gagal apakah bisa dilakukan penunjukan Lansung?
    2. Apabila proses seleksi gagal, kemudian dengan memperhitungkan waktu proses seleksi ulang Dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi lagi dengan sisa waktu sampai berakhir tahun anggaran. Apakah seleksi dapat dibatalkan (tidak dilaksanakan lagi seleksi ulang)?
    Mohon pencerahannya pak.

  22. Pagi Pak Ramli…
    Ijin bertanya pak,, apakah dalam satu kegiatan konstruksi konsultan perencana dan pengawasannya bisa satu nama konsultan?
    Nilai Perencanaan Rp. 1,13 M dan Nilai Pengawasan Rp. 772,7 Jt
    Mohon Penjelasannya pak..

    1. Pak Eko Febry: jika pekerjaan tunggal maka perencana dan pengawas haruslah bukan 1 perusahaan yang sama karena prinsip check n balance. Perintah Perpres adalah hindari Conflict of Interest

  23. Pak Samsul Ramli apakah SBU dengan kualifikasi K1 (Konstruksi) dapat mengerjakan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp.1.6 milyar? Dasar yang dipakai apa pak?

  24. Pak Bukankah Kualaifikasi diminta untuk menentukan kompetensi, bukankah kompetensi dinyatakan salah satunya dengan sertifikasi, bukankah sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga yang secara yuridis di akui, bukankah Perpres 54 2010 sifatnya umum, apabila ada aturan teknis lebih spesifik akan diatur oleh kementria teknis dlain sebagainya? Karena yakinkah kita memberikan pekerjaan pada perusahaan yang baru berdiri tanpa pengalaman (K.1) dengan nilai yang seharusnya untuk rusahaan dengan pekemampuan yang dilegalisasi LPJK dengan SBU K.3? kemudian kita analogikan, seserorang memiliki SIM A, tentunya tidak boleh membawa kendaraan untuk dikemudikan berkompetensi Sim B? nah…

    1. Pak Suryatmono: Untuk itulah penentuan klasifikasi pekerjaan menjadi penting. Jika pekerjaan memang benar memerlukan kompetensi kualifikasi yang menengah dan besar maka tetapkan saja paket klasifikasi non-kecil sehingga persyaratan pengalaman salah satunya menjadi titik kunci. Silakan Bapak pelajari SE Kemenpu 11/2016 yang sangat jelas dan tegas bahwa paket sederhana atau kecil tidak mengenal pembatasan kualifikasi K1/K2/K3.

  25. Yang ingin saya tanyakan ada PT yang memiliki SIUP kecil dalam pengadaan barang tetapi dalam jasa konstruksi memiliki Kualifikasi M2 apakah PT tersebut masuk Kualifikasi kecil atau Non Kecil?

  26. mohon penjelasan.. ada pelelangan dengan nilai di atas 50 M disyaratkan kualifikasi B1 dan B2, otomatis yang kualifikafi M tidak dapat ikut walaupun KD nya mencukupi. Apabila perusahaan dengan kualifikasi M melakukan KSO dengan perusahaan kualifikasi B apakah boleh.. mohon penjelasan peraturan yang mendukung hal tersebut. terima kasih

  27. pak samsul. sy baru buat badan usaha berbentuk cv. dengan nilai saham 1m. berapa batas maksimal nilai proyek yg bisa saya ikuti?
    dan berapa banyak paket yang bisa sy kerjakan dalam 1 tahun anggaran? terima kasih

    1. Untuk proyek swasta tidak ada batasan untuk itu silakan maksimalkan kemampuan dan bersainglah didunia usaha kompetitif. Setelah mendapatkan pengalaman di swasta atau subkon proyek pemerintah silakan berbakti memenangkan proyek pemerintah dengan pengalaman yang sesuai. Maksimal SKP 5 pada saat bersamaan..

      1. Assalamualaikum.. Mohon izin pencerahan pak samsul ramli .
        Kasus. Cv. A pada tahun 2017 menjadi PT. A. ( naik grade). Pada tahun 2018 PT. A ikut melakukan penawaran lelang.
        Pertanyaannya apakah pengalaman Cv. A pada 4 thun trakhir sblm menjadi PT A itu dapat dterima sebagai pengalaman PT A? Apakah yg dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 uu no 40 2007 adalah kasus sperti ini atau khusus perusahaan baru?

        1. Untuk UU 40 2007 ttg PT diluar kompetensi saya meskipun terdapat persentuhan, namun demikian menurut saya jika yang terjadi hanya perubahan Badan Hukum, bukan perusahaan baru maka pengalaman saat masih CV masih bisa digunakan untuk klausula mendapat pekerjaan dalam 4 th terakhir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *