Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tidak Ngikut Perpres 54/2010?

Pelimpahan anggaran memunculkan kewajiban pengelolaan anggaran. Ketika kewajiban pengelolaan anggaran ditanggung maka pada saat itulah kewajiban merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran muncul, sebagaimana essensi swakelola.

Pembahasan ini berkesesuaian dengan pasal 4 dan 5 Perka LKPP 13/2013 bahwa Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Untuk pengadaan barang/jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang mampu.

 

Alur Swakelola di Desa


Dengan kata lain bagaimanapun swakelola APBDesa tetap mengacu pada dua cara yaitu swakelola dan memilih penyedia. Jika demikian sebenarnya tidak ada perbedaan substansial sistem pengadaan APBDesa dengan APBN/D.

Hanya saja penekanan proses pengadaan barang/jasa di desa dititikberatkan pada swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat dan penyederhanaan aturan dan tata cara.

Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Hal mendasar yang harus disusun dalam rangka akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Desa adalah Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Hal ini diamanatkan dalam Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Perka 13/2014 memberikan pedoman secara umum tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Menyadari karakteristik desa-desa yang beraneka ragam maka perlu dipertegas bahwa Perka 13/2014 hanyalah standar umum yang dapat diubahsuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Disinilah letak pentingnya penyusunan sebuah naskah akademis dalam kerangka penyusunan peraturan, termasuk juga penyusunan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang/jasa di desa. Dua prinsip pengadaan barang/jasa didesa yang unik adalah prinsip pemberdayaan masyarakat dan gotong royong. Ini menandakan bahwa pengadaan barang/jasa di desa sangat mengutamakan kearifan lokal. Dengan demikian peraturan kepala daerah maupun petunjuk teknis pengadaan barang/jasa di desa harus membumi, dapat dipahami dan dilaksanakan dengan mudah oleh aparatur desa.

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan barang/Jasa di Desa, sebagaimana saya kutip dari paparan sosialisasi PBJ di Desar oleh LKPP, sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Tetap memperhatikan faktor budaya, jumlah SDM yang ada di desa, kapasitas dan kapabilitas Pemerintah dan Masyarakat Desa.
  • Disusun sesederhana mungkin dan tidak memberatkan bahkan menjebak pelaksana pengadaan di Desa.

Peraturan kepala daerah secara substansi juga merupakan bagian dari peraturan daerah. Maka selayaknyalah penyusunan peraturan kepala daerah mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 56 ayat (2) mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Kemudian Pasal 1 ayat 11 mendefinisikan bawah Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Semoga dapat dipahami dan disadari bahwa penyusunan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang/jasa di desa tidak cukup hanya dengan copy paste dari Perka LKPP 13/2014 mentah-mentah. Atapun cukup hanya dengan copy paste dari peraturan kepala daerah lain.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tidak Mengikuti Perpres 54/2010

Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBDesa harus sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Agar pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan hasil Pengadaan Barang/ Jasa dapat bermanfaat.

Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) Perka LKPP 13/2013 menyebutkan pada intinya tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati Kepala Daerah.

Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk nantinya tetap mengacu pada prinsip dasar dan tata kelola pengadaan barang/jasa. Meski mungkin tidak sama persis dengan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDesa berada diluar ruang lingkup Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 karena APBDesa diatur tersendiri melalui UU 6/2014 dan turunannya. Meski demikian tetap ada tata nilai pengadaan yaitu Prinsip dan Etika.

Inilah pula yang menjadi alasan mengapa dalam konsideran Perka LKPP 13/2013 sama sekali tidak disebutkan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Harapan kedepan adalah Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa akan dimasukkan dalam Perubahan Perpres 54/2010 ke-3 setelah Perpres 70/2012 sehingga setatus hukumnya menjadi semakin kuat. Sambil terus menantikan disusunnya UU Pengadaan Barang/Jasa di era mendatang. Semoga.

Demikian sekedar pembuka diskusi menjelang bergulirnya program 1 milyar 1 desa yang digadang-gadang pemerintah sejak lahirnya UU 6/2014 tentang Desa. Tidak ada alasan lagi untuk menunda pembahasan ini agar nantinya risiko pengadaan barang/jasa yang sudah dipastikan mengalir ke desa dapat diantisipasi.

Pembahasan rinci tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa telah saya masukkan dalam Naskah Buku saya terbaru yang rencananya terbit paling lambat akhir September. Insya Allah rencana judul adalah “Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Mohon doa restu dan dukungannya, semoga membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Aamiin ya Rabbal Alamin.

8 thoughts on “Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tidak Ngikut Perpres 54/2010?

  1. Trimakasih atas tulisan yg sangat bermanfaat ini. Saya punya 2 pertanyaan: 1. Bolehlah pengaadaan material yg tersedia di desa dibeli langsung dr masyarakat, artinya bukan supplier yg memilili siup dll 2. ada pemda yg dlm perbupnya mengartikan gotong roypng sbg harus kerja sukarela. bemarkah?

    1. Pak Sentot: terimakasih atas kesediaannya berkunjung. Semoga pendapat saya tepat 1. PBJ desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola dengan memaksimalkan sumber daya setempat dan gotong royong. Sumber daya setempat ini mengutamakan penyedia setempat disekitar desa. Tentu nanti kriterianya adalah usaha mikro dan usaha mikro tidak punya kewajiban SIUP justru pemerintah yang semestinya memfasilitasi pembuatan SIUP usaha Mikro. 2. Gotong Royong tidak selalu identik dengan sukarela menurut saya tetapi tentang kebersamaan. Bahwa didalamnya diperlukan biaya upah menurut saya tidak masalah namun demikian tentu diperhitungkan kelayakannya. Sukarela tentu lebih baik tapi melarang pemberian upah juga tidak logis.

  2. Bagaimana mekanisme pengadaan kendaraan bermotor roda 4 bagi Desa, utk plat nomornya merah atau hitam. Perbup di daerah kami blm sda. Trims

  3. Pak Samsul, bagaimana kr2 mekanisme dan gambaran swakelola di desa? TPK yg bertugas membuat ranc. & menandatangani surat perjanjian. Sementara pada swakelola TPK juga yg merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan ? Model swakelolanya tentu sedikit berbeda dgn Perpres 54/2010 (tiga model swakelola)?. Terima kasih sebelumnya.

    1. Pak Pancapura: terkait pengadaan barang/jasa didesa diatur melalui peraturan bupati sehingga silakan lihat acuan perbupnya. Yang dapat saya tanggapi adalah bahwa swakelola secara substansi adalah pekerjaan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan diawasi sendiri sehingga selama 4 hal tersebut terpenuhi maka tidak masalah dilaksanakan oleh TPK.

  4. Assalamualaikum, Trimakasih bacaanny pak , namun kami mhon bantuan bapak tentang keberadaan dan peran kami selaku pengesahan bukti belanja Tpk, sebnarnya kami bingung apa kira2 aturan ini perlu di kaji . begini pak ketika perinsif pengllaan keu desa sbgmn diatur dlm Lkpp itu tidak dijalan seutuhnya oleh Tpk,,misalnya tdak episien dan tdk trasparan apa yg terjadi dgn kami kiranya pak ( saya contohkn pak,) Tpk Belanja barang jasa yang sama sekali kami tdj melihat dimana dia beli berapa yg dibeli kita tdk tau tapi semua bukti belanja dan spjnya kami sahkan.,ketentuan ini sngt mengerikan pak bagi kami selaku Sekdes,,mohon saran dan pendapatnya pak ,wassalam.(dari Jambi )

    1. Pak Ramli: LKPP tidak mengatur pengelolaan keuangan tapi memberikan pedoman standar minimal pengadaan. Untuk aturan rinci diatur melalui Perbup daerah masing-masing. Permisalan Bapak adalah jika tidak transparan dan tidak efisien. Untuk itu perlu diminimalisir melalui peraturan, pengawasan berjenjang dari masyarakat, kecamata hingga pemerintah pusat. Bapak sebagai Sekretaris Daerah punya kewenangan untuk memverifikasi pembayaran sesuai yang diatur oleh Perbup pengelolaan keuangan desa jadi jika tidak bisa diverifikasi atau dibuktikan keabsahananya secara administratif tentu Bapak tidak akan bayar. Selama secara administratif Bapak menjalankan seluruh tahapan aturan maka kualitas pelaksanaaan adalah tanggungjawab masing-masing pelaksanan salah satunya TPK.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *