Cadangan 1 dan 2 Apa Harus di Undang Pembuktian Kualifikasi?

    Seorang teman Pokja galau ketika mendapat sanggahan dari salah seorang penyedia yang sudah masuk peringkat 2 dan 3 atau cadangan 1 dan 2 tapi tidak diundang untuk pembuktian kualifikasi. Yang jadi masalah adalah klausul dalam dokumen pengadaan terkait tata cara pembuktian kualifikasi. Berikut bunyi Standar Dokumen Pengadaan (SDP) menurut Perka LKPP 15/2012.

“Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).”

Praktiknya temen pokja ini mengundang calon pemenang (Peringkat 1) untuk pembuktian kualifikasi. Dengan pemikiran jika calon pemenang memenuhi syarat pembuktian kualifikasi maka cadangan 1 dan 2 tidak perlu diundang. Pertimbangannya adalah pertama, alasan efisiensi waktu mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan. Kedua, karena cadangan 1 dan 2 berada di luar daerah maka pembuktian kualifikasi akan memakan biaya besar buat penyedia. Sementara pemenang sudah ditemukan dan dapat ditetapkan.

Dua pertimbangan ini sebetulnya sangat kuat dan tidak ada unsur negatif. Namun apa lacur kalau kemudian putusan ini ternyata tidak diterima penyedia yang merasa tidak ditetapkan sebagai pemenang. Maka disampaikan lah sanggahan bahkan kabarnya memasuki proses sanggah banding.

Untuk mengurai ini saya mencoba menelusuri substansi dari adanya proses pembuktian kualifikasi. Saya coba mencari definisi terkait pembuktian kualifikasi dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Dari batang tubuh dan penjelasan yang saya temukan hanyalah terkait tahapan pembuktian kualifikasi yang selalu ada menyertai evaluasi kualifikasi atau evaluasi sampul 2 dimana didalamnya terdapat juga form isian kualifikasi.

Penelusuran saya berlanjut ke Perka 14/2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Dalam lampiran saya tidak menemukan kalimat seperti tertuang dalam Perka LKPP 15/2012 atau SDP tersebut di atas. Kalimat yang saya temukan justru adalah :

“Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi”(Satu Sampul)

“Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga dilakukan setelah evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (Harga).” (dua sampul)

“Terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek, dilakukan pembuktian kualifikasi.” (Seleksi)

Dari sini saya baru sadar bahwa klausul SDP tersebut yang menjadi biang masalah.

Substansi pembuktian kualifikasi adalah memastikan hasil evaluasi kualifikasi betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dalam prinsip akuntabel. Tujuan akhirnya adalah memastikan penyedia yang dipilih dan ditetapkan sebagai penyedia pekerjaan benar-benar sah secara formil ditunjuk sebagai penyedia. Selama penyedia calon pemenang memenuhi syarat, kemudian penyedia tidak mengundurkan diri sebelum tandatangan kontrak, maka tidak ada masalah.

Akan menjadi masalah ketika setelah ditetapkan pemenang penyedia mengundurkan diri.

Kok masalah? Ini terkait petunjuk teknis yang diatur Perka 14/2012 pada tahap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Untuk pelelangan/pemilihan jika pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

Untuk seleksi apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang Seleksi tidak menghasilkan kesepakatan, Kelompok Kerja ULP melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan pertama (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 1) dan seterusnya.

Jika Pokja tidak melakukan pembuktian kualifikasi kepada cadangan 1 atau 2 tentu cadangan 1 dan/atau cadangan 2 tidak dapat langsung ditetapkan sebagai pemenang. Kenapa? Karena belum melewati tahapan pembuktian. Sedangkan untuk langsung melakukan pembuktian kepada cadangan 1 atau 2 saat itu juga tidak mungkin. Tahapan evaluasi kualifikasi sudah lewat, bro! 🙂

Satu-satunya solusi adalah PA/KPA menyatakan pemilihan gagal. Selanjutnya solusi pokja melakukan evaluasi ulang. Dengan demikian cadangan 1 atau 2 pada tahap awal dapat ditetapkan sebagai pemenang jika dalam pembuktian kualifikasi memenuhi syarat.

Sekarang kembali pada klausul kewajiban melakukan pembuktian kualifikasi ke cadangan 1 dan 2. Wajib atau tidak? Jika mengacu pada bunyi dokumen pengadaan berbasis Perka LKPP 15/2012 menurut saya klausulnya jelas Wajib. Jika cadangan 1 dan/atau 2 ada maka Pokja wajib melakukan pembuktian kualifikasi kepada keduanya. Dengan kata lain sanggahan benar. Jika sanggahan benar maka pelelangan gagal demikian bunyi Perpres 54/2010 pasal 83.

Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah proses lelang gagal serta merta dilakukan? Saya mengajak kita kembali kepada prinsip utama pengadaan barang/jasa yaitu efisien dan efektif. Efisien dan efektif tidak hanya bagi pengguna tapi juga penyedia.

Bagi pengguna jika pemilihan langsung digagalkan maka proses berulang setidaknya evaluasi ulang sampai proses pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang, cadangan 1 dan 2. Setidaknya ada cost disisi waktu.

Maka dari itu kita kembalikan pada substansi pembuktian yaitu didapatkannya satu penyedia yang memenuhi syarat. Jika pemenang tidak mengundurkan diri atau bersedia ditunjuk sebagai penyedia kemudian tandatangan kontrak, maka proses gagal lelang menjadi inefisiensi. Jikapun penyedia gagal melaksanakan kontrak toh tidak boleh kembali ke proses pemilihan untuk menunjuk cadangan 1 dan/atau 2.

Bagi penyedia dalam menanggapi proses pembuktian kualifikasi murni menjadi tanggungan penyedia. Baik cost waktu maupun cost uang. Seperti kasus di atas penyedia luar daerah harus datang membawa berkas asli dari luar daerah. Sementara sudah dipastikan penyedia cadangan 1 dan/atau 2 tidak ditunjuk sebagai penyedia. Karena calon pemenang sudah bersedia ditunjuk dan tanda tangan kontrak. Kalau dalam bahasa gaul-nya buat penyedia, sanggahan memang benar tapi kalaupun digagalkan gak ngaruh juga, gak bakal ditunjuk.

Kembali penekanannya jika terjadi kasus seperti ini titik krusialnya adalah didapatkannya penyedia penawar terendah yang paling responsif dari sisi teknis. Jika penyedia sudah didapatkan maka proses pemilihan gagal adalah inefisiensi.

Diatas kita berbicara tentang solusi efektif jika terlanjur bermasalah. Untuk menghindari masalah maka Pokja sebaiknya mengikuti perintah klausul SDP untuk melakukan pembuktian kualifikasi pada Calon Pemenang, Cadangan 1 dan 2 jika ada.

Atau mengubah bunyi SDP dengan mengacu pada Perka 14/2012 yaitu “Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi”
untuk pelelangan/
pemilihan.

Kedepan proses pembuktian kualifikasi ini akan semakin efisien melalui Vendor Management System (VMS). Untuk isian kualifikasi yang sama dan telah terverifikasi pada paket pekerjaan yang lain maka cukup menggunakan data pembuktian pada pekerjaan tersebut. Sehingga nanti penyedia tidak perlu diundang menghadiri pembuktian, hanya jika diperlukan saja. Semoga segera sistem ini bisa dilaksanakan.

47 thoughts on “Cadangan 1 dan 2 Apa Harus di Undang Pembuktian Kualifikasi?

  1. Ulasan yang menarik pak Sam, sedikit ikut sharing boleh ya ..
    Dalam beberapa kasus lelang sederhana secara elektronik, karena tidak mensyaratkan adanya jaminan penawaran (sesuai perka LKPP ttg e-tendering) pokja punya firasat ada potensi ‘main mata’ antara calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1/2. Sehingga dengan pertimbangan meminimalisir potensi kerugian daerah/negara pokja mengambil sikap untuk mencukupkan dengan mengundang calon pemenang saja.

    1. Pak Eko: kembali kepada isi dokumen seperti sy ulas dlm artikel… sebaiknya jgn mengandalkan firasat.. Sanksi penyedia justru semakin berat k arena pencabutan akun dalam waktu yang ditetapkan dalam dokumen sama halnya dgn blacklist…

    2. Ass…pak samsul…apakah kalau pemenang prtama sudah ok dan tidak ada persekongkolan..namun pemenang cadangan tidak diundang pembuktian kualifikasi..apakah proses lelang bisa mnjadi batal… ataw biisa lanjut terus pekerjaannya pak..
      mhn pencerahannya pak..tks…

      1. Pak Padil: dokumen pengadaan menyatakan mengundang cadangan 1 dan 2 maka dengan itu pokja harus taat dgn dokumen… namun demikian jika terlanjur tidak diundang maka risiko ada pada pokja.. artinya pokja menganggap cadangan 1 n 2 sdh memenuhi perayaratan pembuktian.. secara proses selama calon pemenang ttd kontrak dan menyelesaikan pekerjaan risiko tdk ada diteruskan saja… risiko baru ada kalau calon pemenangemgundurkan diri atau batal ttd kontrak

  2. Menarik sekali isi blog ini pak, saya sering membaca dan mendapatkan ilmu baru dari tulisan bpk. Saya ingin menanyakan sesuatu yang mungkin agak ribet ni pak. mohon bantuan dan solusi konkritnya.
    Pada salah satu paket lelang di daerah saya, dimulai awal bulan mei lalu panitia menyatakan lelang gagal dan dilelang ulang pada bulan juni. Sejak awal saya melihat ada ketidakberesan pada lelang ini karena setelah lelang ulang terjadi 6 kali perubahan pda tahapan sehingga baru ada penetapan pemenang di pertengahan agustus. Karena ada sanggahan dari penyedia, panitia melakukan lagi evaluasi ulang sehingga akhirnya lelang selesai di akhir agustus ini.

    yang menjadi masalah adalah, kecurigaan saya pada paket ini membuat saya sedikit melakukan hal yang kurang terpuji yaitu membuka user salah satu panitia tanpa setahu dia, dan menemukan fakta bahwa pemenang yang ditetapkan sebenarnya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, banyak hal yg tdk dapat dipertanggungjawabkan. Barang yg tdk sesuai spek, rincian spek yg ditawarkan copy paste spek di pengumuman, surat dukungan barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan masih banyak lagi.

    Nah, jika kita ingin mengungkap ketidakbenaran hal ini bagaimana langkah yang harus kita lakukan, karena kalaupun diungkap dengan menyebutkan cara saya memperoleh fakta tsb, tentu bagaimanapun sy tetap bersalah karena menggunakan user panitia tanpa izin. Ingin membiarkan saja, hati nurani saya tidak menerima, apalagi PPTK/PPK paket ini yang notabene akan bertanggungjawab dengan hasil lelang dan pelaksanaan pekerjaan adalah teman2 baik saya. Mohon arahan Bapak yang terbaik bagaimana.

    1. Pak Anto: kecurigaan awal pak anto paparkan menurut saya cukup sebagai bahan untuk PPK menolak penetapan pemenang dan PPK meminta APIP untuk membantu PPK utk melakukan audit.. PPK dapat meminta data dukung BAHP sehingga validitas evaluasi dapat dibuktikan.. pokja Harus bisa memberikan argumen yang tepat.. jika ditemukan KKN PA/KPA dapat menggagalkan lelang dan meminta penggantian pokja utk evaluasi ulang selama dok tdk melanggar aturan… sekarang sistem WBS sdh ada jd laporkan saja dgn anonim..bisa WBS kpk,lkpp atau ukp4

      1. WBS dari penyedia , ttg pengaduan menyangkut penyimpangan prosedur apa ada pak ? trus GOAL nya kemana?? jika pokja maju jalan terus seperti komen diatas dan kontrak tidak dihentikan, dan sanggah banding pun juga sudah tidak ada..

        1. Pak Hotvisual: sesuai dengan runtutannya jika pokja melakukan hal2 yang melanggar aturan atau indikasi2 kejahatan maka lakukan sanggahan, jika tidak memuaskan responnya silakan lakukan pengaduan dengan somasi waktu penyelesaian, jika tidak direspon dengan baik dan merugikan secara materiil atau immateriil silakan lakukan gugatan PTUN ditujukan kepada PA atas penetapan hasil pengadaan jika diperlukan.

  3. Pak, apakah otomatis pemenang cadangan 1 bisa di tnjuk sebagai pemenang apabila pemenang utama disanggah dan sanggahan itu dinyatakan benar.

  4. Selamat sore Bapak. Saya mau bertanya, saya digagalkan sebagai pemenang karena tidak bisa memperlihatkan KTP asli tenaga terampil saya. Apakah alasan panitia itu kuat?

    1. Pak Ihsan: apakah dokumen mepersyaratkan KTP asli tersebut? Jika iya maka hal tersebut mengikat pada pelelangan tersebut. Meski demikian menurut saya penilaian TA/TT tidak sampai pada kepemilikan KTP karena proses sertifikasi pada umumnya sudah melalui verifikasi KTP, jikapun tidak maka NIK bisa diverifikasi dan dibandingkan dengan dokumen2 lain.

  5. Menarik pak membaca tentang pembuktian kualifikasi, karena baru saja kami di ulp berdebat tentang keharusan hadir di pembuktian kualifkasi sampai akhirnya deadlock krn ada yang menganggap hadir itu wajib ada yg menyatakan tidak atau bisa melalui media lain baik itu email, foto atau video call
    Yang jadi pertanyaan saya apakha perpres 4 tahun 2015 sdh mengakomodir bahwa penyedia tidak perlu diundang untuk pembuktian kualifikasi??dengan kondisi ulp kami baru berdiri dan hampir semua penyedia yang ikut blum pernah/ada datanya di kami..

    1. Pak Hendry: Data penyedia memang bukan di ULP tapi ada di SPSE dalam isian kualifikasi. Isian kualifikasi inilah yang dilakukan pembuktian sehingga bukan persoalan ULP baru atau tidak. Pembuktian kualifikasi poinnya membuktikan secara fisik kebenaran isian, salinan dan asli atau fisik riil, sehingga jika melalui video confrence dan email masih belum memenuhi syarat pembuktian.

  6. Mohon pencerahan pak ramli, ada pasal dalam dokumen pengadaan berbunyi : apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. Nah, tentu saja alasannya harus obyektif menurut Pokja. Apakah ada parameter batasan obyektif tersebut dan perlukah dengan surat pernyataan pengunduran diri diatas materai supaya ada pegangan Pokja ULP. Jika iya, surat ditujukan kepada Pokja ULP atau Kepala ULP tembusan ke PPK. Terimakasih.

    1. Mbak Vita: mengundurkan diri ada yang bersifat resmi melalui surat ada juga yang bersifat tidak resmi yaitu pengunduran diri tanpa kabar melebihi 14 hari sejak SPPBJ atau tidak hadir pada saat pembuktian. Untuk yang resmi pokja dapat menilai alasannya apakah dapat diterima atau tidak, untuk yang tidak resmi tentu pasti dikenakan sanksi kumulatif hingga daftar hitam. Untuk yang resmi ada surat pengunduran diri sebagai bukti + BA Keputusan Pokja tentang pengunduran diri kepada Pokja. Sedangkan yang tidak resmi bukti administratifnya adalah BA Pembuktian Kualifikasi atau Surat Penandatanganan SPPBJ + BA pelengkap lainnya.

  7. Pak Samsul Ramli , bagaimana jika saat pembuktian kualifikasi surat dari distributor or prinsipal belum penyedia terima dengan alasan surat masih “on the way” sedangkan penawaran nya sdh terendah, mohon saran bagaimana kami penyedia harus bersikap dengan keadaan seperti ini

    1. Pak Ridianto: jika surat tersebut bagian dari penawaran semestinya bisa langsung dibawa pada saat pembuktian. Jika suratnya masih dalam proses berarti dokumen yang dimasukkan dalam penawaran patut dipertanyakan keasliannya.

  8. Pak Samsul Ramli, mohon bantuan pencerahannya : peserta lelang ini lulus evaluasi penawaran (admin, teknis dan harga terendah) tetapi saat evaluasi kualifikasi, perusahaan ini tidak atau belum memiliki pengalaman kerja karena perusahaan yang baru berdiri akhir tahun 2015. dalam dokumen pemilihan tidak dipersyaratkan adanya pengalaman pekerjaan. perusahaan nya adalah non kecil sementara proyek yg dilelangkan nilainya cukup besar (>30M). Apakah perusahaan ini termasuk katagori tidak memenuhi syarat kualifikasi ?

      1. pak samsul ramli, mohon pencerahannya: apabila penawarnya cuma satu atau penawar tunggal, pada saat pembuktian kualifikasi apakah menunggu ada undangan atau langsung datang ke ULP setempat….

      2. terus bagaimana dengan perpres 4 thn 2015 pasal 19 ayat 1 huruf d? apakah itu diabaikan saja? apakah malah tidak melanggar perpres?

        1. pak Bambang silakan dibaca diartikel sy yang lain tentang KD.. Pasal 19.1.d tdk menyebutkan pengalaman tapi mendapatkan pekerjaan.. sedang 19.1.h tentang KD menyebutkan tegas pengalaman bahkan sampai subklasifikasi..

  9. Ass. Pak, kami adalah perusahaan baru(0 tahun)…saat ini kami mengikuti pelelangan dan dinyatakan gugur setelah pembuktian kualifikasi (ranking 1 dlm hrga terkoreksi) dg alasan terjadi kesalahan penulisan tanggal surat pada isian kualifikasi yaitu npwp…perlu kami jelaskan bahwa pada kolom isian spse laporan pajak kami isikan data npwp karena kami belum mmpunyai laporan pajak tahunan….tapi anehnya kami digugurkan karena hal tersebut…argumen panitia pada saat pembuktian adalah: harusnya tidak usah dimuat saja kolom laporan pajak itu tidak menggugurkan karena perusahaan baru,tapi karena sudah terlanjur dimuat maka npwp tersebut diperiksa panitia dan dicocokkan tanggal dan nomor npwp tsb sesuai isian kualifikasi kami., anehny kami digugurkan karena hal tersebut…… padahal menurut kami seharusnya isian kolom laporan pajak tersebut harusnya diabaikan saja oleh panitia karena form tsb bukanlah diperuntukkan bagi data NPWP, karena mnurut kami NPWPsudah terintegrasi pada spse data perusahaan kami dan pembuktian NPWP dilakukan terhadap data terintegrasi tsb……..alasan kami pula bahwa dalam pengiriman kulifikasi spse kolom tersebut tdk bs dikosongkan makanya kami isikan saja dengan data npwp(walaupun terjadi kesalahn penulisan tanggalmukai berlaku npwp)…..kami berniat untuk menyanggah keputusan pengguguran perusahaan kami tersebut…mohon penjelasannya…terima kasih sebelumnya

  10. Tanya pak .. bagaimanakah mekanisme MENGUNDANG untuk pembuktian kualifikasi ???,
    apakah ada SOP nya yang diajarkan/dilatih oleh LKPP kepada pokja saat uji sertifikat keahlian ..??

    sebab fakta dilapangan banyak yang aneh aneh cara mengundangnya,
    dan bahkan bisa menjadi trik pokja agar penyedia tidak tahu kalau diundang, atau waktu yg mepet sehingga sulit untuk menghadiri pembuktian,

    1. Pak Hotvisual: Undangan pembuktian disampaikan utamanya/minimal melalui media yang sama dengan penyedia menyampaikan penawaran. Bisa juga ditambahkan melalui media komunikasi yang lain seperti telepon atau persuratan selama nomor kontak atau alamat tertuang dengan jelas pada dokumen penawaran atau isian kualifikasi. Terkait waktu tentu sesuai dengan jangka waktu yang tertera pada jadwal pelaksanaan dan memberikan waktu yang cukup untuk penyedia merespon undangan tersebut. Jika ada kendala waktu penyedia berhak mengajukan permintaan penambahan waktu namun tetap dengan tidak mengganggu masa pelaksanaan pekerjaan nantinya.

      1. ini jawaban pokja tentang sanggahan dari penyedia yang tidak menerima undangan pembuktian kualifikasi :

        —- Dari isi IKP BAB E. Pasal 29 di atas dapat kami jawabsanggahan saudara :1. Tidak ada kata POKJA WAJIBmelakukan pembuktian kualifikasi melalaui sistem LPSE
        malah dilakukan diluar aplikasi SPSE(offline) sehingga pokja tidak melakukan pelanggaran2. Mengenai Perka LKPP 15 / 2012 bukanlah tentang “Pembuktian kualifikasi terhadap
        calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tapitentang StandarDokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan Standar Dokumen tersebut di IKPBAB E Pasal 29 juga tidak ada kalimat “Pokja wajib melakukan pembuktiankualifikasimelalui sistem SPSE di website terkait “ ——-

        gimana pak ? berarti terserah pokja mau mengundang penyedia apa tidak, karena mekanisme mengundang ternyata tidak ada SOP yang kuat, yang ada hanya wajib pembuktian tapi tidak ada wajib mengundang , jadi kalau tidak bisa di komunikasikan yah udah gugur, udah aneh saja cara pokja menggugurkan peserta lelang …

        1. Pak hot visual: pembuktian kualifikasi wajib dilakukan.. tentang tata cara pembuktian dapat dilakukan dgn menggunakan data pembuktian lalu yg berdekatan baik sendiri atau oleh pokja pada pelelangan lain yg terdekat terhadap penyedia yg sama, jika tdk ada maka wajib mengundang calon pemenang baik kepada 3 calon pemenang atau hanya calon pemenang 1 sesuai ketetapan dokumen… memang tidak ada klausul pembuktian kualifikasi melalui SPSE karena pembuktian membandingkan dok asli dgn isian kualifikasi, artinya mmg pembuktian fisik seperti sy terangkan di atas

          1. pokja berkeras bahwa ” TIDAK WAJIB MENGUNDANG”, karena tidak tertuang di aturan…

            mereka berargumen mereka boleh hanya MENELEPON dan mendatangi penyedia …

  11. Mohon pencerahannya pak. Pokja telah menetapkan calon pemenang, calon pemenang 1 dan calon pemenang 2. Apakah bisa PPK menerbitkan sppbj ke calon pemenang 1 atau calon pemenang 2 karena PPK punya alasan yg kuat untuk tidak berkontrak dengan calon pemenang?

  12. Assalamualaikum, pak samsul.
    PT.XY memenangkan paket pembuatan jembatan 80 Milyar di Aceh masih dalam masa sanggah diketahui Dirut PT.XY ditangkap KPK dengan kasus proyek di Daerah K dalam hasil evaluasi pemenang 1 adalah PT.XY dan Pemenang 2 adalah PT.AK persero, nah…pertanyaan kami apakah PT.XY bisa digugurkan karena terlibat KORUPSI dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dua minggu sebelum calon pemenang lelang diumumkan panitia. jika PT.XY dibatalkan sebagai calon pemenang apakah secara otomatis calon pemenang 2 bisa ditetapkan sebagai calon pemenang.

    Trimksh
    Wassalm

    1. Penetapan tersangka bukan keputusan final dan incracht sehingga Pokja tidak punya dasar yang kuat untuk menggugurkan. Namun demikian dari sisi penandatanganan kontrak PPK bisa saja berkeberatan untuk itu sebelum menerbitkan SPPBJ terhadap PT. XY setelah ditetapkan pemenang PPK dapat meminta PT. XY untuk memastikan statusnya tidak menjadi terpidana sebelum kontrak di ttd. Jika penyedia tidak adapat menunjukkan putusan final terhadap statusnya sebelum ttd kontrak maka PPK dapat memutuskan menolak penetapan pemenang PT. XY dan menunjuk PT. AK sebagai penyedia.

  13. Slmt malam pak ramli, dalam suatu tender dikuti 2 peserta , saya sebagai penawar harga terendah pada saat jadwal pembuktian kualifikasi saya tidak menerima undangan by email/inbox / telephone, dan saat ini status masa sanggah dan belum ada hasil evaluasi. Apakah bisa panitia menetapkan pemenang dari salah satu peserta di atas dan mohon saran mengenai status proses lelang diatas. Tks

  14. Mohon pencerahannya Pak Samsul….
    Apabila dalam pembuktian kualifikasi, misalnya ada peserta yang menunjukan dokumen peralatan sewa dalam bentuk salinan (bukan asli). Peserta beralasan bahwa peralatan yang ditawarkannya tersebut adalah sewa, sehingga invoice (bukti kepemilikan) alat tersebut tidak diberikan asli oleh pemiliknya, dan hanya diberikan salinan. Dalam hal ini, yang saya ingin tanyakan adalah : apakah pokja menyatakan peserta tersebut tidak lulus dalam pembuktian kualifikasi, dapat dibenarkan? Ataukah pokja sebaiknya melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan tersebut?…
    Terima kasih sebelumnya Pak Samsul….

    1. Secara dasar apa yang disampaikan oleh penyedia adalah beralaasan karena BUkti Kepemilikan alat sebenarnya dalah Surat Sewa Alat sebagai lampiran dapat diminta surat keterangan jalan/nomor alat/nomor kendaraan, tidak mungkin sifatnya sewa BPKB misalnya diserahkan.Kalau ragu silakan klarifikasi

  15. Ijin pak Samsul…mau tanya sy kan ada ikut lelang 1 sampul ..penetapan pemenag di lakukan tanpa adanya pembuktian yg ada di dokumen LDK apakah secara Aturan main apa bisa langsung di tunjuk pemenag tanpa melewati pembuktian kualaifiksi ?? sy di nyatakan gagal karena alasan kode nomor Materai ada yg sama …dan sy mengakui itu…apakah itu bs mnjadi alasan u menjatuhkan/ menggurkan???mhon pencerahan…mks

    1. Bisa saja jika pada SIKAP atau pada paket sebelumnya telah dilakukan pembuktian kualifikasi. Jelas nomor materai yang sama adalah indikasi pemalsuan materai jadi bukan tentang materainya yang memberatkan adalah pemalsuan. Bahkan pokja sudah bisa meneruskan sebagai laporan pidana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *