Jadi PPK harus Sakti Mandraguna

(Tribute to : Guskun yang Kini Menghuni Rutan Medaeng, Surabaya)

 Kuatkan saudaraku ya Rabb...Rapat Kerja Nasional Pusat Kajian Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (P3I) di Ubud, Bali selain menghasilkan program kerja dan spirit baru bagi organisasi, ternyata juga menyisakan kenangan menyedihkan. Menyedihkan karena tepat sehari setelah berakhir rakernas P3I, ketakutan yang sama-sama dirasakan oleh seluruh anggota P3I menjadi nyata.

Tepat tanggal 4 Maret 2014 salah seorang anggota dewan pendiri P3I harus pasrah digiring ke dalam penjara, setelah beberapa lama menyandang status tersangka. Ya,  Agus Kuncoro atau lebih dikenal dengan panggilan Guskun kini menghuni rumah tahanan Medaeng, Surabaya.

    Sontak peristiwa ini mengingatkan saya pada percakapan online di awal-awal Guskun menerima pinangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Surabaya. Waktu itu Guskun katakan, “saya bulatkan tekad untuk mengambil tugas ini agar saya tau pasti bagaimana denyut nadi sebagai PPK. Apalagi ini adalah paket konstruksi bangunan dengan nilai yang cukup besar”.

    Saya hanya terhenyak dan kagum atas keberanian ini. Terus terang untuk paket diatas 10 M, apalagi untuk bangunan gedung, saya belum pernah terlibat. Dalam penilaian saya, keberanian ini pantas dimiliki oleh orang sebesar Guskun. Ini bukan dalam artian harfiah badan, walau memang badan Guskun tidak bisa dibilang kecil.

    Dari sisi ilmu pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam penilaian saya, Guskun cukup mumpuni. Bahkan mungkin sangat mumpuni. Guskun penulis buku pengadaan, trainer pengadaan barang/jasa yang jam terbangnya tidak bisa dibilang sedikit, ditambah lagi Guskun punya hubungan yang sangat baik dengan ahli dan lembaga pengadaan diseluruh Indonesia.

Disisi ilmu keuangan negara menurut saya Guskun juga tidak bisa dibilang remeh. Guskun alumnus sekolah tinggi akuntansi ternama di negeri ini. Dekat dengan teman-teman dibeberapa lembaga terkait keuangan negara, seperi BPK, BPKP dan Kementerian Keuangan dimana Guskun bernaung.

Dibidang konstruksi bangunan gedung negara. Inilah ruang yang ingin Guskun pelajari. Secara teoritis pengadaan Guskun boleh jadi mumpuni, namun dalam ilmu konstruksi bangunan, yang tentu tidaklah sempit, masih perlu diuji. Namun demikian pengalaman Guskun terlibat dalam proyek rehabilitasi Aceh pasca bencana Tsunami atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, merupakan bekal yang cukup.

Ternyata bekal tersebut benar-benar tidak cukup untuk orang sekaliber Guskun. Boleh jadi dunia pengadaan barang/jasa yang selama ini digeluti, digali, dipelajari, diperdebatkan, didiskusikan dan dibagi kepada khalayak jauh lebih luas dan menuntut spektrum keilmuan yang beragam lagi.

Tahun 2012, disela penutupan Essential Skill Procurement Training ISP3 kerjasama Australia Aid dan LKPP, kami sempat diajak Guskun untuk mengunjungi site proyek. Disela-sela kunjungan tersebut ada satu dialog yang sangat mengena dan menghujam kelubuk hati saya. Guskun berujar, “Sebuah kebahagiaan yang teramat besar ketika melihat para pekerja lalu lalang, saya melihat peluang amal yang maha dahsyat sebagai seorang PPK. Pekerja-pekerja ini datang dari berbagai penjuru. Mereka semua berkeluarga dan mempunyai tanggungan anak dan isteri yang harus diberi makan untuk hidup. Jika tidak karena saya sebagai PPK yang menandatangani kontrak maka tentu mereka dan keluarganya akan kesulitan. Semoga ini menjadi tabungan akhirat saya”. Hal ini pulalah sepertinya yang membuat Guskun lebih senang tidur disite proyek.

Sufisme pengadaan barang/jasa diusung Guskun sejak menangani proyek ini. Firasat akan datang masalah sudah bisa dirasakan Guskun ketika mendekati akhir tahun pekerjaan menyisakan keterlambatan. Gema solusi manajemen kontrak akhir tahun yang disiarkan Guskun ke seantero nusantara bak boomerang yang mengenai dirinya sendiri. Semakin tertekan semakin kental pula pemikiran tentang hubungan tugas seorang PPK dengan pendalaman keagamaan. Sufisme pengadaan barang/jasa kerap muncul dalam setiap tulisan pada blog pribadinya http://guskun.com.

Menjadi seorang PPK ternyata tidak cukup hanya mempelajari ilmu pengadaan, keuangan negara dan konstruksi bangunan. Seorang PPK harus pula mengerti ilmu hukum baik hukum administrasi negara, perdata dan pidana. Baik pidana umum maupun pidana khusus.

Seorang PPK tidak boleh melakukan kesalahan sedikitpun. Mungkin kesalahan awal Guskun adalah keinginan kuatnya untuk belajar menjadi PPK. Untuk pekerjaan lain mungkin belajar adalah hal yang bisa dimaklumi. Dalam proses belajar kesalahan adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada satupun proses belajar yang berhasil tanpa adanya kesalahan.

Dalam dunia pengadaan barang/jasa wabil khusus menjadi PPK ternyata tidak boleh dijadikan ajang belajar. Diranah ini kesalahan ternyata adalah kejahatan. Seorang PPK tidak boleh salah. Karena kalau salah dia akan dikenakan pasal “dapat merugikan keuangan negara”. Tidak perlu terbukti benar-benar merugikan keuangan negara untuk menjadi penjahat sebagai PPK. Salah dalam bertindak dan dicurigai dapat merugikan keuangan negara, cukup bagi PPK untuk jadi pesakitan.

Beginilah sudah bunyi pasalnya. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) pasal 2 ayat 1 : … dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara… Diperjelas dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan ‘bukan‘ dengan timbulnya akibat.

Terlepas Guskun berbuat jahat atau tidak, karena ranah pembuktian masih berproses dan harus diserahkan pada proses hukum yang berlaku. Namun pastinya Guskun sang PPK yang sedang belajar itu, kini merasakan dinginnya tembok penjara Rutan Medaeng. Tidak perlu terbukti jahat untuk dipenjara.

Entah berapa banyak lagi putera-puteri terbaik bangsa dibidang pengadaan barang/jasa yang harus dipenjara untuk menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sampai suatu saat nanti pengadaan barang/jasa berada pada kondisi yang ideal, mungkin harus ratusan anak bangsa pilhan yang terjerembab. Sejatinya proses belajar berasal dari tumpukan kesalahan, ketika setiap kesalahan dinista menjadi kejahatan tentu tidak akan ada kebenaran.

Seorang PPK harus didukung situasi kondisi yang ideal untuk berhasil jika tidak, don’t try at home. Seorang PPK ternyata juga harus punya ilmu kebatinan yang kuat. Untuk menjaga integritasnya PPK harus mendekatkan diri kepada sang Maha Pencipta lebih dari sebelumnya. Siapa lagi yang dapat melindungi seorang PPK kecuali Yang Maha Kuasa. Pesan yang sangat jelas dari ini adalah jangan macam-macam dengan jabatan PPK. Seorang PPK harus Sakti Mandraguna, tanpa cacat cela.

Catatan:

Bagi kawan-kawan yang merasakan manfaat dari artikel, diskusi atau apapun saja yang dituliskan Guskun baik melalui facebook, buku ataupun blog beliau atau media lainnya. Mohon doanya untuk kebaikan beliau. Mohon ampun dan maaf apabila beliau ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Siapa tahu itu semua dapat meringankan beban beliau. Jikapun ini adalah teguran atau hukuman semoga diringankan. Jika ini adalah cobaan semoga beliau kuat, lulus dan menjadi orang yang lebih baik. Aamiin.

79 thoughts on “Jadi PPK harus Sakti Mandraguna

  1. Semoga ketabahan yg ada adl manfaat buat org lain…dan meski penguasa (hukum dan aparatnya)….tak berlaku adil…itulah dunia yg hrs tetap kita terima. Selamat berjuang para PPK….Jgn bersedih….semua pasti ada manfaatnya

    1. Kita sebenarnya hidup di zona militer, mereka yang tidak berhasil untuk tetap “hidup” (tidak tertangkap), maka ia pasti “mati”, harusnya setiap tugas negara, perlu diberi prasarana, sarana… kalau tentara dibekali dengan bekal yg cukup, tidak lupa dibekali amunisi, senjata pamungkas yang memadai. Ibarat gugur dalam tugas itu sudah dibekali dengan penangkalnya.

  2. uuuhhhh..Tarik nafas yang panjang..smoga pak Agus Koncoro baik2 dan cepat terselesaikan masalahnya..dan dapat sgera berkumpul dengan keluarga..

  3. waduhhh, saya kaget baca tulisan bang samsul…
    apalagi suhu macam guskun yang ilmunya mumpuni, masih saja dianggap lakukan kesalahan.
    semoga guskun tabah dan bersabar…
    makin suram aja dunia pengadaan kita…
    jujur kami khawatir dan ketar ketir…

    1. Yang harus kita dorong adalah kesetaraan peraturan pengadaan dengan aturan yang lain.. UU Pengadaan Barang/Jasa harusnya bisa jadi tameng pelindung yang cukup bagi pelaksana pengadaan maupun penyedia barang jasa agar tidak terombang-ambing dalam ketidakpastian huku….

  4. Membaca ini…teringat suamiku..juga seorang PPK..juga merasakan bagaimana harus sakti mandragunanya seorang PPK..juga harus merasakan berhadapan dengan “hukum”..
    Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan untuk putra-putra terbaik bangsa ini..Aamiin..YRA..

  5. membaca tulisan ini… menambah dilema yg ada dibenak saya…
    saya sudah 12 th menjadi PPK atau dulu disebut pimpro & th depan kembali sy dpt tugas berat lagi (jasa kontruksi). sy betul2 takut menghadapinya. tapi kalau sy mundur karir sy juga akan ikut mundur. sdgkan anak2 sy masih perlu biaya utk sekolah.
    Sy pernah punya tugas mengelola pengadaan jasa kontruksi k.l. 5 M dengan panitia pengadaan yg solid, dari instansi terkait pengawas teknik hub kerja juga amat solid itupun membuat badan saya turun 6 kg dan rambut cepat beruban.
    Apalagi th depan, sy tidak punya tim yg solid dan hub dg instansi terkait sangat buruk, bayangan gelap seolah nampak terus didepan mata. tolonglah sy cari solusi permasalahan ini.

    1. Satu-satunya jalan adalah mendekatkan diri lebih dekat dengan YME menurut saya… sembari menguatkan ikatan integritas dengan seluruh tim.. Kalau memang diperlukan dukungan tim ahli atau teknis harus dianggarkan PA, banyak-banyakberdiskusi dengan teman-teman yang berpengalaman dan jangan tergiur untuk hal2 yangmenyimpang dari aturan..

  6. Astaghfirullah hal adzim, subhanalah wal hamdulillah walahaulawalaquata illa billah….
    Jika profesi dokter bisa lolos dari jerat hukum krn kekhilafannya, akankah PPK mendapat ‘ampunan’ serupa?????? Sudah saatnya merapatkan barisan

  7. Astagfirullahalazim,, merinding saya bacanya… Banyak ilmu yang telah beliau bagi.. Semoga niat tulus beliau untuk negeri ini menjadi pahala buat beliau. semoga beliau selalu diberi ketabahan dan kekuatan. Hukum di dunia ini tak kan pernah adil. Dunia hanya sementara. Allah SWT. lebih tau niat dalam hati kita..

  8. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) pasal 2 ayat 1 : … dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara… Diperjelas dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan ‘bukan‘ dengan timbulnya akibat. Banyak pasal sampah nya. yang bikin penapsiran sendiri2 ngak jelas, seharus nya kerugian negara yang jelas. Pengadaan Bj pasti memperkaya orang lain dengan sengaja, apa ada pengusaha yang cari rugi hehehehe MIKIR………..kalok gini jadi salam lemper

    1. Saya sendiri tidak berani beropini terlalu jauh tentang sejarah keluarnya pasal ini.. yang jelas karena katanya korupsi adalah kejahatan yang extraordinary.. yang saya sayangkan penetapan kesalahannya kelihatannya sedemikian mudahnya sebagai kejahatan sehingga perlu langsung menjadi pesakitan… di tingkat KPK yang saya tau apabila bukti-bukti mengarah pada 90% baru dilakukan penindakan sementara non KPK indikator ini sepertinya tidak digunakan..

  9. Allah Maha Tahu, Tiada cobaan tanpa hikmah, semoga ketabahan dan kecerahan da
    am berpikir senantiasa ada dalam diri mas guskun, Yakin Usaha Sampai

  10. secara pribadi saya tidak mengenal gus kun, tp saya banyak membaca tulisan2 beliau setiap menghadapi persoalan terkait tugas saya selaku PPK, apalagi honor saya sebagai PPK sejak Tahun 2011-2013 tidak mampu saya sisihkan untuk membeli buku2 beliau (hehehe…curhat dikit)…membaca tulisan bapak tentang gus kun membuat saya bergidik dan seolah2 baru menyadari betapa selama ini kaki saya tersimpan dibalik jeruji…saya jd teringat tahun 2006 ketika saya dipaksa menjadi Ketua Panitia ‘pengganti’ PBJ dan dipaksa menandatangani proses pelelangan yang tidak saya lakukan…waktu itu saya hanya bertanya “…apakah ini perintah atau permintaan?”…jika ini perintah, tolong SK saya dilampiri borgol, agar saya bisa menjaga martabat saya dengan memakai borgol sendiri. Kembali ke soal gus kun,…jika orang sekaliber beliau tidak bisa lepas dari ‘kezaliman sistem” bagaimana dengan kami-kami..???

  11. Turut sedih dan menjadi semakin takut saja. Tahun ini saya diminta untuk menjadi PPK, setelah 3 tahun menjadi bagian dari tim pengadaan. Setelah berusaha menolak dengan bermacam cara ternyata SK tetap saja turun, hanya pasrah yang ada. Yang saya lihat dari peraturan2 yang ada saat ini tidak dapat membentengi pelaksana terutama P2K dalam menjalankan tugasnya. Jika ditanyakan ke hati nurani, mungkin tidak akan ada orang yang mau menjadi P2K. Semoga ada pemecahan atas kasus2 yang dihadapi oleh para pelaksana pengadaan seperti saya ini, agar bisa tidur dengan tenang dan kerja dengan semangat tanpa ketakutan.

    1. Kita lakukan bersama-sama Bu… P3I akan selalu berusaha mencari jalan untuk perbaikan pengadaan… Satu hal yang harus kita lakukan adalah berusaha berbuat yang benar sesuai yang kita mampu dan pahami..sisanya serahkan pada Yang Maha Kuasa…

  12. Semoga Presiden 2014 dapat membuat proses pengadaan br dan js lebih sederhana, seperti pengadaan di perusahaan swasta. banyak aturan banyak potensi kesalahan

  13. Berita ini Cukup mengejutkan juga bagi saya pribadi,,,saya doakan semoga saudara Guskun diberikan kesabaran dan kekuatan untuk dapat menjalani ini semua…saya kenal dengan saudara Guskun,,beberapa kali beliau membantu saya mengisi sebagai pengajar….dan kami juga sering bertukar informasi tentang pengadaan…hal yang dialami saudara guskun adalah sebuah pembelajaran berharga buat kita semua,,,banyak hal yang dapat kita petik ,,sebagai bahan evaluasi ..

    1 hal yang paling mendasar dalam kejadian ini adalah “PENTINGNYA KITA MEMAHAMI BAHWA PEJABAT PUBLIK ITU MEMILIKI KEWENANGAN TERBATAS,,SEHINGGA NIAT YANG BAIK PUN DAPAT DIKATAKAN PENYIMPANGAN,,JIKA MELEWATI KEWENANGAN”….

    1. Terimakasih Pak Andi, saya tidak tahu seberapa jauh Bapak mengetahui tentang kebenaran dan kronologis apa yang dialami Pak Guskun secara pasti. Semoga segera terjelaskan apa yang sebenarnya terjadi lewat proses hukum yang transparan dan berkeadilan.

  14. Saya cukup mengikuti perkembangan pak Guskun,,bahkan sebelum kasus ini mencuat,,baik melalui diskusi dengan teman-teman,,maupun dengan komunikasi langsung dengan beliau…masalah Benar ataupun Salah,,nanti proses yang mengujinya…kita doakan bersama,,semoga semua berakhir dengan Baik pak…..terakhir masalah ini saya diskusikan 3 hari yang lalu dengan para pakar pengadaan dan beberapa pejabat Publik yang membidangi kebijakan Pengadaan….dan point terpenting yang bisa saya tangkap adalah “Pentingnya Kita memahami Batas Kewenangan disaat kita menerima amanah sebagai Pejabat Publik” itu adalah point yang sangat krusial khususnya dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/ Jasa….dan didalam hal tersebut sangat jelas diatur dalam Perpres 54,,70 ,,UU Keuangan Negara,,serta Peremendagri….untuk urusan kebenaran itu bukan ranah saya pak…makanya saya tidak menyebutkan Benar atau Salah….mungkin Bapak lebih mengetahui kronploginya…dan mungkin bisa membantu pak Guskun di Pengadilan,,sebagai saksi Ahli…salam

    1. Seperti halnya Bapak saya juga hanya mengikuti perkembangan kasus beliau dari diskusi intensif dan pemberitaan media.. memang terkadang yang kita lihat jelas ternyata tidak jelas dimata orang lain begitu juga sebaliknya… atau yang jelas dipemikiran kita terkadang tidak jelas dipemikiran orang lain begitu juga sebaliknya… hanya Pak Guskun yang mengetahui kondisi sebenarnya dari sisi beliau.. harapan saya apapun yang beliau lakukan terlepas dari unsur2 pidana.. saya baru saksi ahli secara administratif pak :)… harapan saya IAPI bisa memberikan support, tidak hanya bagi Pak Guskun tapi juga teman-teman pelaksana pengadaan lainnya termasuk para penyedia yang mengalami kasus hukum… wassalam

  15. Seorang PPK harus Sakti Mandraguna ??… judulnya bisa membuat PPK yang lain jadi takut melaksanakan leang…hehehehe….apa perlu sakti ?…Ya…semua angkah yang kita laksanakan harus kita pahami dan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan…berarti butuh proses pembalajaran yang tidak sedikit untuk memahami itu semua…..Perturan itu memiliki konsekueansi Hukum,,jadi disaat kita menjalankannya harus menggunakan Kaca Mata Kuda,,..tanpa embel-embel “Saya Pikir”…”Saya Rasa”..dll….karena hal-hal tersebut dapat menjadikan kita DIANGGAP salah Langkah menurut peraturan…Meskipun yang kita lakukan adalah dengan tujuan Kebaikan…

    1. 🙂 sangat relatif menurut saya.. setiap sisi pendapat pasti akan membuat spektrum sendiri dengan berbagai warnanya.. saya juga tidak bisa memastikan bahwa orang yang membaca tidak justru terpacu untuk belajar memahami aturan tidak hanya dari yang tersurat tapi juga yang tersirat, tidak hanya satu aturan tapi berbagai aturan, tidak hanya satu disiplin ilmu tapi berbagai disiplin ilmu.. Sakti Mandraguna dari sisi saya adalah kewajiban kemampuan pengetahuan dan managerial seorang PPK harus multi tidak bisa hanya karena ditunjuk sebagai pejabat kemudian dapat jadi PPK. Ketika procurement diseret kearah “kacamata kuda” aturan maka dia akan terlepas dari manajemen yang sejatinya… tidak ada aturan yang sempurna sebagaimana pula tidak ada garis finish dalam penyempurnaan aturan… mengikuti aturan dari sisi pelaksanaan adalah wajib namun “menuhankan” aturan dari sisi pemikiran akan membangun ketakutan disisi pelaksana… saya tidak tahu apa yang terjadi ketika berpikirpun harus sesuai aturan… Bahwa mungkin akan dianggap salah disitulah pembelajarannya…

  16. Sangat terkejut mendengar berita ini.. Semoga beliau dan keluarga tabah dan dapat menghadapi ujian ini… Semoga status ini dapat berubah dan yang dituduhkan tidak benar
    Sungguh pelajaran yang luar biasa….

  17. Saya sang at prihatin dengan kondisi pengadaan barang Jasa do Indonesia. Pesan saya pertama lkpp jangan hanya jadi lembaga kebijakan pengadaan barang Jasa. Seharusnya jadi lembaga pengadaan barang jasa yang mempunyai kanwil untuk melayani pengadaan barang jasa do tingkat provinsi. Dan kantor until melyani pengadaan barang jasa do tingkat kabupaten a tau kota. Dikantor ITU kasih kpk. Polisi. Jaksa. Bpk. Bpkp untuk mensupervisi lembaga pengadaan nasional. Kanwil Dan kantor Kala ada kesulitan dilapngan dalam penerapan at urban . Intinya urusan pengadaan mnjadi urusan mutlak lembaga pengadaan baranh jasa nasional. Kanwil Dan kantor pengadaan. Jadi hapuskan konsep kpa a tau pa a tau ppk. Jadi kementwrian Dan lembaga Dan pemda hanya membuat daftar barang atau Jasa yg di butuhkan.

    1. usulan menarik dan layak dipertimbangkan Pak… ini hanya bisa diwujudkan jika ada UU Pengadaan, karena jika setingkat perpres saja maka kekwenangan LKPP tetap akan bersifat adhoc…

  18. Semoga bapak selalu dikuatkan dan diberi ketabahan, apa yang sudah kita lakukan dan kita perjuangkan tidak akan pernah sia-sia, semoga apapun yang menjadi kendala buat kesuksesan kita dalam melakukan pengadaan terus dapat dieleminir. Terima kasih pak saya banyak juga belajar dari anda untuk pengadaan barang dan jasa

  19. Hidup di dunia bisa dibilang lengkap kalau sudah merasakan penjara. Saya tidak menganggap Guskun sebagai penjahat, justru sebaliknya. Manfaatkan waktu di tempat anda sekarang untuk mengumpulkan bekal di akherat. Hidup di dunia hanya sebentar. Di akherat kekal selamanya.

  20. Saya turut prihatin musibah demi musibah yang sering diterima oleh para stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa. Banyaknya PPK/Pejabat Pengadaan yang tersandung masalah hukum merupakan suatu hal yang memperihatinkan. Menurut saya, penyebab sering “tersesatnya” pihak2 yg terlibat suatu proses PBJS hingga masuk penjara, akibat Pemerintah terlalu sering membuat produk2 hukum baru. Sebab Produk hukum itu ibarat suatu Proyek intelektual yang memerlukan biaya yang cuku besar , namun .relatif aman untuk menambah “omzet” para pejabat di Kementrian
    Saya menganggap, para pejabat di Kementrian gemar membuat “proyek” produk2 hukum hanya untuk medapatkan penghasilan tambahan. Dan dengan adanya Produk hukum yang baru, mengakibatkan bertambahnya “ranjau-ranjau” yang ditebar oleh Pemerintah itu sendiri, untuk jadi santapan aparat penegak hukum yang suka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sehingga barang siapa yang salah injak akan terkena musibah seperti apa yang dialami oleh saudara Guskun.

  21. Saya banyak membaca tulisan Bliau….banyak pencerahan yang saya dapatkan..terkait PBJ…apalagi kami di Pulau Buton..masih haus dgn informasi2 terkait PBJ….Smoga Pak Agus mendapat hikmah dibalik cobaan ini….Smoga Zat Yang Suci slalu memberikan Berkah buat bliau sekeluarga…….

  22. Ass Wr Wb Semoga selalu sehat mas samsul … 3 minggu yang lalu saya menyempatkan waktu bersama kawan-kawan dari Unpad menjenguk Guskun di Rutan Medaeng sebelum di pindah ke lapas sidoarjo … mohon ijin untuk share tulisan ini untuk dimasukan ke dalam buku mudah2an nanti bisa jadi pembelajaran kita semua terima kasih

  23. Tidak ada yang meragukan keilmuan Gus Kun dari banyak aspek… tapi manusia adalah tempatnya khilaf dan lupa… jangan berburuk sangka dengan produk hukumnya juga lah… Dan hanya do’a yg bisa kami panjatkan smoga Gus Kun pasca peristiwa ini semakin sakti mandraguna… Aamiin….

  24. menurut sy peraturan yg d bangun d negeri ini tinggi,berlapis tp rapuh, terkadang tumpang tindih. ktika rubuh maka akan menimpa org yg dekat. smga ad regulasi pbj yg lebih kokoh keduduknnya.smga smuanya kuat menghadapinya.

  25. Agus kuncoro teah bebas tahun lalu, dia bilang ditulisan blognya cuma salah administrasi. Sementara kawan saya yang menjadi mitranya di penjara 5 tahun dan dituduh koruptor. Sampai sekarang belia mendekam di penjara.

  26. Semoga gus kun di beri kekuatan Oleh Allah swt… dan kalau bicara PBJ konstruksi sudah pasti menguntungkan pihak lain,.. kita sbg PPK harus kumpul membahas ini,… karena ini terjadi tidak hanya pada Gus Kun tapi Pada PPK lain di banyak daerah,…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *