Dasar Hukum dan Para Pihak dalam Penyusunan Spesifikasi

Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (Spesifikasi 2)

http://www.southfloridawages.comPenyusunan spesifikasi teknis mencakup proses penyusunan spesifikasi teknis dari tahap :

  1. Penyusunan spesifikasi teknis pada Kerangka Acuan Kerja
  2. Kaji Ulang Spesifikasi teknis yang tertuang pada KAK
  3. Penetapan Spesifikasi teknis pada Dokumen Rencana Pelaksanaan.
  4. Menyusun laporan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan khususnya terkait kinerja spesifikasi teknis yang telah digunakan dalam pelaksanaan pengadaan.

Ruang lingkup ini juga telah dituangkan dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 dan diperjelas dalam Perka 14/2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres 70/2012.

    Kemudian pada bagian Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan diuraikan bahwa pada tahap awal Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan sebelum penyusunan HPS dan Rancangan kontrak, PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi Spesifikasi teknis dan Gambar. Dimana PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.

    Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 Pasal 11 mengamanatkan PPK untuk melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA baik pada saat akhir pekerjaan ataupun melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan. Histori laporan ini penting dalam kerangka Value Analysis/Value Engineering penyusunan spesifikasi teknis.

 Dasar Hukum terkait Aturan Pengadaan

  1. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
  2. Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. Perka 14/2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70/2012.
  4. Kepres Nomor : 166/ 2000 tentang Kedudukan BSN dan pembagian tugas/ wewenang antara BSN dan Instansi Teknis;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/Prt/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi
  6. Permen PU Nomor: 23/PRT/M/2006 tentang Tata Kerja Panitia Teknis Standardisasi Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil di lingkungan Departemen PU.
  7. SK Kepala BSN Nomor : 3401/ BSN/ – 71/ 11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional (SSN).
  8. Keputusan Kepala BSN Nomor: 95/KEP/BSN/4/2006 Tentang Penetapan Panitia Teknis Perumusan SNI 91 91-01: Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Para Pihak terkait

Spesifikasi teknis melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa sejak persiapan, pemilihan, kontrak, serah terima bahkan disposal. Adapun para pihak tersebut seperti yang disebutkan dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 adalah:

  1. PA/KPA

    Sebagai pengguna/pengguna akhir dari Barang/Jasa PA/KPA telah menetapkan spesifikasi teknis awal dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Kemudian diakhir proses pengadaan barang/jasa PA/KPA berkepentingan untuk mendapatkan barang/jasa sesuai kebutuhan dalam rangka mencapai target kegiatan/program organisasi.

  2. PPK

    PPK adalah pemilik pekerjaan atau pelaksana pengadaan yang bertugas memastikan Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh PA/KPA diperoleh tidak saja dari sisi output (kualitas) namun juga kinerja. Untuk itu detail teknis spesifikasi teknis harus dijabarkan oleh PPK baik mengandalkan kemampuannya atau juga bantuan tim teknis atau tenaga ahli.

  3. Pokja/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan

    Sebagai pihak yang bertanggungjawab mendapatkan penyedia yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang/jasa. Pemahaman yang jelas dan tepat terhadap spesifikasi teknis akan sangat membantu dalam menentukan penawaran dan kualifikasi penyedia yang tepat.

  4. Tim Teknis / Tim Ahli

    Keterbatasan keahlian para pihak baik PPK/Pokja/PPHP dalam menyusun dan/atau menilai detail teknis/kinerja barang/jasa yang dibutuhkan pengguna membuka ruang keterlibatan tenaga teknis/tenaga ahli untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan kemampuan teknis dan keahlian yang di miliki.

  5. PPHP

    Sesuai fungsi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian. Dasar pemeriksaan/pengujian dan penerimaan hasil pengadaan adalah spesifikasi teknis.

2 thoughts on “Dasar Hukum dan Para Pihak dalam Penyusunan Spesifikasi

  1. Pak Samsul saya ingin bertanya :
    1. apabila spesifikasi yang diajukan oleh PPK mengarah kepada satu merk/distributor/pabrikan tertentu, bolehkah pokja menolak ataukah boleh menerima dengan alasan itu adalah wewenang PPK? Karena Pokja dan PPK kan ada rapat pengkajian RUP dan RPP, serta Pokja memiliki hak untuk mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi.
    2. Bagaimanakah urgensi brosur dalam pengadaan barang ? Karena brosur kan bisa saja dibuat, apakah tidak sebaiknya kita lebih mengutamakan hasil uju mutu terhadap produk tersebut ?

    1. Pak Antony: 1. jika hanya mengarah pada satu merek tapi tidak mengarah pada satu distributor atau pabrikan tidak masalah artinya banyak distributor/penjual yang bisa memenuhi. Selama bukan rekayasa yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat tidak masalah. namun jika sudah mengarah pada satu distributor/pabrikan maka metode pemilihan adalah penunjukan langsung opsi ini harus ditawarkan pokja kepada PPK/PA/KPA, jika mereka berani menetapkan sebagai barang khusus maka laksanakan penunjukan langsung. Jika PA/KPA tetap ingin dilelang maka pokja berhak untuk menolak metode lelang karena percuma dilelang jika penyedianya cuma 1, tapi jika penunjukan langsung laksanakan. Terkait merubah spesifikasi hak pokja hanya memberikan usulan hak preogatif ada di PPK/PA/KPA. 2. Yang utama adalah identitas barang (merek/tipe/jenis/layanan dll) selama daftar identitas barang diisi maka brosur hanya pendukung saja. Terkecuali daftar identitas barang tidak lengkap maka brosur menjadi penting untuk melengkapi dan klarifikasi. Tapi jika ke 22nya tidak jelas maka gugur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *