Bicarain Kerja PPHP dalam Serah Terima Pertama Pekerjaan

    Banyak diskusi tentang kerja Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Hal ini karena ruang lingkup tugas PPHP dalam pengadaan barang/jasa secara teknis sangat terbatas referensinya.

    Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 membahas PPHP pada pasal 1 ayat 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Kemudian pasal 18 tugas-tugas PPHP dibahas pada ayat 5 :

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

  1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

    Ditambah sedikit pada pasal 95 terkait Serah Terima Pekerjaan pada ayat :

    (2)    PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

    (3)    Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak

    (4)    Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

     Mengenai Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 serta Perka 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70/2012 apabila kita cermati terdiri dari:

  1. BAST Hasil Pekerjaan yang merupakan tanggungjawab PPHP
  2. BAST Pekerjaan (PHO) yang merupakan tanggungjawab PPK
  3. BAST Akhir Pekerjaan (FHO) yang merupakan tanggungjawab PPHP
  4. Berita Acara Penyerahan yang merupakan tanggungjawab PPK untuk disampaikan ke PA/KPA.

Ada perbedaan antara BAST Hasil Pekerjaan dan BAST Pekerjaan. BAST Hasil Pekerjaan adalah tanggungjawab PPHP. Sedangkan BAST Pekerjaan adalah tanggungjawab PPK. Disini dapat diambil satu benang merah bahwa ada perbedaan antara hasil pekerjaan dan pekerjaan. Hasil Pekerjaan merujuk pada laporan pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan Pekerjaan merujuk pada barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Hal ini logis karena yang bertanda tangan dalam dokumen kontrak adalah PPK dan Penyedia. Sehingga yang berhak menerima barang/jasa adalah PPK. Sedangkan PPHP yang merupakan unsur staf dari PA/KPA hanya berhak menyatakan hasil pekerjaan dapat diterima atau tidak setelah melalui proses pemeriksaan atau uji coba. Orientasi BAST Hasil Pekerjaan adalah pekerjaan dapat dibayar atau tidak yang merupakan wewenang PA/KPA.

Dari sedikit petunjuk ini maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tugas PPHP berada dalam dua wilayah seperti ditegaskan Pasal 1 ayat 10 yaitu :

  1. Memeriksa Hasil Pekerjaan yang outputnya adalah BA Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
  2. Menerima Hasil Pekerjaan yang outputnya adalah BAST Hasil Pekerjaan.

PPHP hanya akan menerbitkan BAST Hasil Pekerjaan selama Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kontrak atau telah 100%. Apabila masih terdapat kekurangan PPHP hanya akan menerbitkan BA Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk ditindaklanjuti atau disempurnakan penyedia melalui perintah PPK.

Jika dibuat skema alur kerja maka dapat disimpulkan kerjaan PPHP sebagai berikut:


    Prosedur dan tata kerja diagram diatas dibreakdown sebagai berikut :

No

Pelaku

Penanggung

Jawab

Kegiatan

1 Penyedia

Memberitahukan bahwa pelaksanaan pekerjaan sudah lebih dari 97%, dan perkiraan tanggal selesai 100 %.

2 Penyedia

Permintaan Serah Terima Pekerjaan

3 PPK
  1. Membuat rencana kerja
    1. Menugaskan Konsultan memeriksa kelayakan paket- paket yang akan PHO
  2. Melaporkan rencana pelaksanaan PHO kepada Satker.
4 Direksi Lapangan/Tim Teknis Lapangan /Konsultan

Melaporkan justifikasi paket-paket PHO kepada Satker/PPK.

5 Panitia PHP

1. Mengadakan rapat pleno menyusun rencana dan penugasan Panitia PHP.

  1. Melaksanakan pemeriksaan lapangan (fisik) dan verifikasi administratif (dokumen kontrak).
  2. Melakukan pengujian lapangan dan laboratorium jika diperlukan.
  3. Bila belum terpenuhi atau terdapat cacat mutu (fisik), hasil pekerjaan belum bisa diterima, melalui PPK Penyedia diperintahkan melakukan perbaikan dan perlu pemeriksanan lapangan kembali.
  4. Bila semua persyaratan dalam dokumen dan ketentuan telah terpenuhi , disusun Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan diserahkan kepada PPK serta menentukan grace period jika masih ada kekurangan.
  5. Menentukan Periode Perbaikan dan tanggal definitif PHO
6 Penyedia

Berdasarkan penerimaan hasil oleh PPHP melalui PPK penyedia dapat mengajukan Pembayaran akhir pekerjaan.

7 PPK

Menyampaikan berita acara PHO kepada Satker atasan langsung dan menandatangani Berita Acara PHO

Kemudian dari sisi administratif dapat diruntut sebagai berikut :

Perihal

Pembuat Surat

Kepada

  1. Pemberitahuan Progres pekerjaan 97%
Penyedia PPK
  1. Laporan kemajuan fisik
Tim teknis lapangan, direksi lapangan dan/atau konsultan pengawas PPK
  1. Permintaan Serah Terima Pekerjaan
Penyedia PPK
  1. Pelaksanaan serah terima pekerjaan
PPK PPHP
  1. Undangan
Ketua PPHP Anggota PPHP
  1. Undangan
Ketua PPHP Penyedia
  1. Notulen rapat
Notulis Para pihak
  1. Pemeriksaan administrasi
PPHP
  1. Kunjungan lapangan
PPHP
  1. Rapat hasil kunjungan lapangan
PPHP
  1. Daftar cacat dan kerusakan
PPHP
  1. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan
PPHP
  1. Rekomendasi/penyampaian berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan
PPHP PPK
  1. Berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi
PPK

Prosedur ini diubahsuaikan dari beberapa literatur diantaranya Panduan Pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan BRR NAD.

Demikian sedikit ulasan tentang kerja PPHP pada Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). Untuk FHO yang juga merupakan tugas dari PPHP akan ditambahkan kemudian atau dapat diubahsuaikan dari prosedur dan dokumen yang ada. Semoga tulisan ini bermanfaat dan mendapat penyempurnaan seterusnya.

92 thoughts on “Bicarain Kerja PPHP dalam Serah Terima Pertama Pekerjaan

  1. Selamat pagi, mas ramli..
    Sebelumnya terimakasih atas penjelasan yang telah diberikan
    Yang mungkin perlu didiskusikan di sini mungkin “memeriksa hasil pekerjaan'”. Kalo secara teori mungkin kedengarannya mudah, tetapi kenyataan di lapangan faktanya berbeda. kalo dipikir2 konsekuensinya sebagai PPHP cukup berat. bayangkan kita memeriksa hasil pekerjaan apakah sudah sesuai kontrak atau belum. iya kalo pengadaannya sederhana. misal pengadaan (katakanlah) alat tulis. nah, kalo pengadaannya paket konstruksi miliaran yang kompleksitasnya cukup tinggi. dan ndilalahnya tidak cuma 1, 2 pengadaan tetapi ada ratusan paket. disamping itu kita juga menghadapi masalah keterbatasan SDM yang menguasai teknik. otomatis yang terjadi adalah tim SDM PPHP yang hanya segelintir itu memeriksa banyak kegiatan sekaligus menerima hasilnya. dan biasanya tim PPHP itu bukan orang yang khusus secara fungsional sebagai PPHP saja tetapi mereka adalah pegawai instansi yang memang bukan tupoksinya (hanya “pekerjaan sampingan” sebagai PPHP)
    Akibatnya jelas, terkadang pemeriksaan di lapangan kurang maksimal. terutama untuk pekerjaan yang tersembunyi. pertanyaannya adalah, apakah kita juga memeriksa pekerjaan2 yang tersembunyi ini? misal pekerjaan turap, apakah kita harus menghancurkan turap dahulu apabila ingin mengetahui volume batu untuk pasangan sudah sesuai?…
    Hal ini sebenarnya yang harus dipikirkan. apakah salah pula apabila PPHP menandatangani BAST Hasil pekerjaan yang dirasanya sudah sesuai dengan kontrak kemudian pas apesnya ada aduan dari masyarakat yang menyatakan adanya dugaan korupsi hanya karena menandatangani BAST Hasil Pekerjaan dianggap ikut membantu memperkaya orang lain sehingga dinyatakan melanggar pasal 2 undang undang korupsi no. 20 tahun 2001.padahal tidak menerima uang sepeser pun. apakah memang ranahnya seperti itu?sehingga hukum administratif dan pidana korupsi bisa dicampuradukkan?

    1. Memang SOP dan petunjuk teknis PPHP tidak banyak dibahas seperti yang saya ungkapkan dalam artikel ini.. namun yang bisa saya tanggapi adaah kriteria pengukuran pekerjaan ini semestinya sudah ada pada spesifikasi dan kontrak. Dalam wilayah kontrak sudah ada juga program mutu yang disepakati kedua belah pihak yang semestinya jadi komitmen bersama dalam mengukur bisa diterima atau tidaknya satu pekerjaan… tentang ranah hukum begitulah adanya pak dalam implementasi dilapangan dan hal ini karena juga pengadaan hanya berbentuk Perpres sehingga tidak seimbang dengan UU 20 tahun 2001..

  2. kalo demikian berarti perlindungan sebagai panitia pelaksana kegiatan sangat lemah ya mas.. apakah kita dengan begitu selalu bisa menjadi ‘korban’ pembangunan? adakah solusinya…?

    1. Solusi utama yang harus didorong adalah UU PBJ.. sementara itu tidak ada jalan lain buat kita pelaksana adalah memperdalam pengetahuan tentang pbj baik teknis, administratif dan hukum. Hal inilah yang dapat menghindarkan diri kita PNS dari masalah hukum disamping menjaga integritas dan niat baik…

  3. urun rembug sedikit pa samsul..mengenai pernyataan “BAST Akhir Pekerjaan (FHO) yang merupakan tanggungjawab PPHP”..sebelumnya saya juga ada membaca pendapat lain (tepatnya dari pa khalid mustafa pada forum pengadaan barang jasa)..bahwa untuk FHO cukup antara PPK dan Penyedia, hal ini mengacu pada juknis perpres 70 yang menyebutkan “PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia
    melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik”..berbeda dengan serah terima pertama (PHO) disebutkan “PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan”..jadi disimpulkan keterlibatan PPHP hanya pada saat serah terima pertama (PHO). Bagaimana menurut bapak?

    1. Pendapat saya tentang PPHP sudah saya tulis pada artikel Bicarain Kerja PPHP dalam Serah Terima Pertama Pekerjaan

      Perka 14/2012 membagi hasil pekerjaan dalam dua nomenklatur yang berbeda yaitu :
      1. Serah Terima Pekerjaan (PHO/BAST1)
      2. Penyelesaian Pekerjaan (FHO/BASTAkhir)

      dengan penjelasan sebagai berikut :

      o. Serah Terima Pekerjaan
      2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
      3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
      4) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak
      dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

      r. Penyelesaian Pekerjaan
      1) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangankekurangan, Penyedia wajib menyelesaikannya.
      2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
      3) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat
      Penerima Hasil Pekerjaan.
      4) Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

  4. terimakasih atas penjelasan nya pa samsul..saya sependapat “perka 14/2012 membagi hasil pekerjaan dalam dua nomenklatur” tapi dalam konteks pekerjaan konstruksi (Bab III.Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, 2. Pelaksanaan Kontrak, o. Serah Terima Pekerjaan), yaitu :
    4) penyerahan pertama pekerjaan (PHO)
    9) penyerahan akhir pekerjaan (FHO)

    menurut saya kurang tepat membandingkan huruf o. serah terima pekerjaan (bab III=>konstruksi) dan r. penyelesaian pekerjaan (bab IV=>konsultansi badan usaha) karena penyerahan akhir pekerjaan (FHO) hanya untuk pekerjaan konstruksi.

    demikian pendapat dari saya yang masih awam dalam pengadan barang dan jasa.

    terimakasih.

    1. Betul sekali Pak.. Bapak lebih teliti.. saya rupanya copas bab yang berbeda…
      Namun demikian secara pribadi saya tetap sependapat bahwa FHO masih dalam area Masa pelaksanaan konstruksi seperti yang diatur oleh Permen PU 45/2007. Sehingga PPHP tetap diperlukan pada tahap FHO . Disisi substansi penugasan PA/KPA untuk memastikan jaminan pemeliharaan/retensi dapat dibayarkan/dicairkan oleh PA/KPA maka verifikasi PPHP terhadap tanggungjawab pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan tetap diperlukan…. Kalau dilihat dari konstruksi pasal 95 P54 sama dengan Permen PU 45/2007..

      (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah “seluruh hasil pekerjaan” dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

      FHO ada juga didalam jasa lainnya Pak.. justru PHO hanya ada pada konstruksi ini tersurat dalam Pasal 70 ayat (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

      Silakan dikupas lagi pak barangkali saya yang keliru…

  5. boleh tanya nih samsul, uda jls tugas dr PPHP pemeriksaan hasil pekerjaan, yg ms bingungnya nih apakah PPHP harus ngukur pekerjaan yg tdk nampak ky ketebalan jalan, dalamx pondasi sumuran, dll yg tidak nampak secara visual mohon penjelasan,

    1. Menurut saya metode pengendalian mutu semestinya sudah ada dalam kesepakatan program mutu yang tertuang dalam salah satu ketetapan PCM (Program Mutu)… Mutu pekerjaan yang tidak nampak secara visual secara obyektif hanya bisa diperiksa melalui laporan dari pengawas lapangan, pengelola teknis, direksi lapangan dll disertai pemeriksaan indikator2 visual yang dapat dijangkau. Dan hal ini sekali lagi mestinya tertuang dalam program mutu.

  6. Tapi pak didlm perpres 54/2010. Salah satux yaitu …. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan ..dst.. berarti tim pphp bukan hanyanya memeriksa secara visual tetapi secara
    Detail yang tertuang dalam kontrak berarti ketebalan jalan harus diperiksa selain bertanya kepd pengawasnya. dimohon penjelasanya pak kebijakan bagaimana yang harus pphp lakukan dilapangan agar tidak menyalahi dari aturan,
    Terimakasi sebelumnya atas penjelasannya

    1. Memeriksa Hasil Pekerjaan sesuai tertuang dalam kontrak.. jadi perlu diingat kalimat dalam kontraknya… Program Mutu adalah salah satu kesepakatan dalam kontrak sehingga ruang lingkup pemeriksaan oleh PPHP juga adalah bagian yang tertuang dalam kontrak…. Pemeriksaan dilakukan dengan indikator yang sudah disepakati dalam kontrak. PPHP tidak terlibat sepanjang pekerjaan jadi sangat mustahil ikut memeriksa seluruh visual untuk itulah ada konsultan pengawas sebagai pembantu PPK… Hasil pekerjaan yang secara visual tidak dapat diperiksa didasarkan pada laporan progres pekerjaan dari konsultan pengawas.. kalau PPHP memeriksa detail pekerjaan seluruhnya mustahil waktunya cukup. Pertanyaan lain untuk apa ada konsultan pengawas yang bertugas sepanjang pekerjaan dilaksanakan kalau ada PPHP yang memastikan keseluruhan detail pelaksanaan? Setiap pihak yang terlibat dalam pekerjaan mempunyai ruang tanggungjawabnya masing-masing.

      Pekerjaan pengaspalan misalnya apabila dalam program mutu ditetapkan pengecekan ketebalan jalan maka pengecekan ini dilakukan dengan metode sampling oleh PPHP… tetapi bukan berarti PPHP memeriksa ketebalan sepanjang jalan toh ada laporan dari konsultan pengawas.

  7. Bagaimana dengan PPHP jasa konsultansi, baik perencanaan teknis maupun pengawasan teknis. Apa peran dan urutan tugasnya dalam proses serah terima ini. Baik konsultan, ppk, pphp maupun pa/kpa. mohon pencerahannya dan jika ada format/contoh nya. tks

    1. PPHP jasa konsultansi tentu memeriksa dan menerima output pekerjaan konsultans juga.. jika itu perencanaan maka PPHP memeriksa pekerjaan perencanaan dengan cara menilai hasil presentasi perencana apakah telah sesuai dengan kebutuhan pengguna sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak…. jadi tidak ada beda dengan pengadaan lainnya…

  8. untuk pekerjaan konstruksi apabila sudah melakukan FHO ,apakah penyedia masih bertanggung jawab terkait kesalahan administrasi ? misalnya ternyata dikemudian hari diperiksa kejaksaan terkait perhitungan volume yg dianggap ada yg kurang …. mohon pencerahan

    1. Pak Adhy : FHO hanyalah tentang penerimaan hasil pekerjaan bukan tentang akhir tanggungjawab atau akhir kontrak… kontrak masih tetap hidup sampai seluruh tanggungjawab yang diatur dalam kontrak terpenuhi.. misal pertanggungjawaban teknis kegagalan konstruksi 10 tahun maka kontrak akan hidup selama 10 tahun.. Pertanggungjawaban para pihak sesuai ruang lingkup tanggungjawab proses pekerjaan… jika kekurangan volume itu disebabkan karena volume pekerjaan riil kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak maka penyedia tetap bertanggungjawab atas itu.. jika disitu terdapat kesalahan PPHP dalam FHO maka PPHP juga bertanggungjawab…dst.. untuk unsur kejahatan (pidana) akan ditentukan apabila ada kesengajaan/penipuan dan lainnya yang menyebabkan KN/Memperkaya diri sendiri atau orang lain dst….

  9. Bagaimana kalau salah satu dari 3 pphp tidak mau menanda tanggani BA pemerksaan,apa kah bisa dilanjutkan untuk pencairan? Terimah kasi

    1. Pak Eko: Sifat kepanitiaan adalah Collective Colegial artinya apabila 1/2 atau lebih dari anggota setuju dengan satu putusan maka putusan adalah suara terbanyak dan ini harus disetujui. Disini berita acara harus menjelaskan bahwa ada anggota yang tidak setuju dan ada anggota yang setuju sehingga diakhir Berita Acara dapat ditandatangani oleh seluruh Pokja sebagai pembenaran atas isi berita acara.

  10. Jika membaca tugas pohkok pphp yg terakhir yakni membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Brrti tugas pphp tidak sekedar memberikan rekomendasi layak tidaknya pekerjaan diterima, tetapi yg memiliki tugas menerima atau tidak hasilnpekerjaan tsb

    1. Mba Endang: Harus dilihat kalimatnya “Menerima Hasil Pekerjaan” berbeda dengan “Menerima Pekerjaan” untuk dilakukan pembayaran. Frasa “Menerima Hasil Pekerjaan” sifatnya adalah rekomendasi bahwa pekerjaan bisa diterima untuk dibayar oleh PA/KPA. Sedangkan yang menerima pekerjaannya tetap yang bertandatangan kontrak (PPK) untuk kemudian dibayar oleh PA/KPA.

      1. Pak samsul, bagaimana sebaiknya sikap pphp jika pada saat pho tidak ada masalah tp masalah muncul pada saat fho, dimana adanya pekerjaan konstruksi lain yg menyebabkan pekerjaan yg akan di fho rusak dan tidak berfungsi ( jl jd terputus ), sementara pihak penyedia minta utk segera dilaksanakan fho ……

        1. Pak Donni: Wilayah kesiapan FHO ada di PPK dan Penyedia.. Jadi mestinya solusi terhadap ini selesai dulu diwilayah PPK dan Penyedia. Kondisi rusaknya jalan yang telah dibangun penyedia harus jelas akibat kesalahan siapa, jika bukan kesalahan penyedia pelaksana maka harus ada penyelesaian antara PPK dan Penyedia. PPHP hanya bertugas ketika PPK menyatakan pekerjaan atau tanggungjawab pemeliharaan telah selesai dikerjakan sesuai kontrak/addendum kontrak.

  11. Jika membaca tugas pohkok pphp yg terakhir yakni membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Brrti tugas pphp tidak sekedar memberikan rekomendasi layak tidaknya pekerjaan diterima, tetapi yg memiliki tugas menerima atau tidak hasilnpekerjaan tsb melalui penandatangan langsung BAST tsb. Mohon penjelasan lbh lanjut.

  12. mohon info pak samsul
    Untuk konsultan perencana konstruksi harus BAST dari PPHP ya…?
    ada formatnya..??boleh saya minta pak..
    trims

    1. Pak Xisto: BAST Pekerjaan tetap dari PPK namun didalamnya bisa sekaligus berisi BA Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP.. untuk contoh silakan lihat dimenu download saya semoga ada karena terlalu banyak file yang telah saya upload disana. Terimakasih.

  13. mohon dibantu penjelasan pak samsul ramli…
    kaitan serah terima pekerjaan selesai 100%, serah terima pertama PA/KPA menunjuk PPHP untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yg telah selesai dan PPHP menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak. pada pekerjaan konstruksi/pekerjaan lainnya melakukan pemeliharaan hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dalam serah terima kedua (FHO) setelah pemeliharaan berakhi melibatkan PPHP ataukan cukup diterima dan ditanda tangani PPK dan Penyedia saja, karena dalam pasal 95 Perpres 54/2010 pada ayat 8 menyebutkan Penyedia Barang/jasa menanda tangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (FHO), atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih…

  14. Terima kasih Pak …atas pejelasannya, soalnya selama ini ditempat kami berbeda-beda antara PPK satu dengan yang lainnya, sehingga Penyedia juga jadi bingung…sekali lagi terima kasih pak…sukses selalu….

  15. Ass…pa samsul bgmn dgn pengajuan termin 30% apakah pphp memeriksa ke lapangan dan mengeluarkan berita acara?mohon pencerahannya…terima kasih

    1. Bu Ratu Mela: dalam pencairan termin sepenuhnya wewenang PPK sebagai penandatanganan kontrak, PPHP hanya bertanggungjawab terhadap pemeriksaan hasil akhir pekerjaan apakah bisa diterima PA/KPA untuk dibayar. Jadi cukup PPK,Pengawas dan Pengelola Teknis serta penyedia sebagai dasar PA/KPA menyetujui pembayaran termin pekerjaan.

  16. ijin bertanya pak, misalkan atas dasar laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas menunjukkan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% pada hari sabtu apakah dengan demikian berita2 acara seperti berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO) bisa dilaksanakan/diterbitkan di hari sabtu mengikuti waktu dimana pekerjaan tersebut telah selesai…?? sementara hari sabtu tidak ada aktifitas perkantoran dan disisi lain pekerjaan tepat selesai di hari sabtu…??

    1. Pak AJP: Tidak ada larangan atau aturan yang menyatakan proses PPHP (PHO) dilaksanakan dihari kerja karena sifatnya kontraktual dan mengikat pada para pihak yang terikat kontrak jadi sesuai kesepakatan saja. Jika memang lebih efisien dilaksanakan segera kenapa harus diperlambat.

  17. pAK Samsul mau nanya: Di RKA Pilkada Satker kami yanga ada hanya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk 2 paket Pengadaan, sedangkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada. Apakah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk Pengadaan Langsung? Lalu apakah ada batasan besaran Pengadaan Langsung untuk dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan? Terima kasih Pak

    1. Pak Ferdi : pada intinya tidak masalah kalau perlu cukup tugaskan 1 orang dari panitia tersebut untuk pengadaan langsung. Tidak ada batasan hanya saja tata caranya bisa disederhanakan dengan BAPHP secara kumulatif per periode waktu.

      1. Berarti kalo 1 orang dari panitia tersebut yang ditugaskan apakah yang bertandatangan di BAPHP cukup 1 orang yang ditugaskan? Dan apakah setelah dibuatkan BAPHP dibuatkan juga BAST-Hasil Pekerjaan dari Penyedia ke PPHP?

        1. Pak Ferdi: saya tidak melihat ada prosedur yang menyebutkan bahwa pembuatan BAST hasil Pekerjaan dari penyedia ke PPHP karena PPHP tidak berkontrak dengan PPHP tapi dengan PPK. Jadi tugas PPHP adalah Memeriksa pekerjaan dan menyetakan hasil pekerjaan dapat diterima dari PPK oleh PA/KPA untuk dilakukan pembayaran.

          1. Maaf pak, apakah BAST Hasil Pekerjaan yang dibuat PPHP sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan? Atau kedua hal tersebut berbeda?

          2. Pak Ferdi: Secara substansi setidaknya ada 3 BA.. BA Pemeriksaan Pekerjaan (PPHP), BA Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) dan BA Serah Terima Pekerjaan (PPK dan Penyedia). Dalam kerangka efisiensi jika PPHP telah memeriksa (BAPP) dan menerima (BAHP) maka sebagai satu kesatuan laporan digabung ke dalam BAST. Kecuali terjadi PPHP dalam pemeriksaan menemukan kekurangan maka hanya ada BAPP tanpa BAHP dan tentu tidak bisa digabung dengan BAST karena BAST adalah pernyataan penyedia yang disepakati oleh PPK. Tapi dari sisi PA baru akan membayar jika berdasarkan PPHP, pekerjaan sudah BAHP dan BAST bisa dibayar.

  18. Di Perpres jelas kewenangannya, PPHP memeriksa, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Sementara PPK terkait dengan penyerahan adalah “menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan”.
    Dengan demikian menurut saya BAST akan ada 2 antara Penyedia dengan PPHP. dan BAST antara PPK Kepada Pengguna Anggaran. Lingkup BAST antara PPK dengan PA sifatnya lebih luas meliputi seluruh kegiatan pengadaan brg/jasa yang ditugaskan kepada PPK.

    1. Pak joe: Pendapat saya PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk berkontrak dengan penyedia sehingga ketika pekerjaan menurut penyedia telah selesai 100% maka penyedia menyerahkan kepada PPK untuk diserahkan kepada PA/KPA terkait pembayaran. Sepakat selain penyerahan pekerjaan PPK juga menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA selaku yang memberikan kewenangan ke PPK. PPHP sama sekali tidak berkontrak dengan Penyedia, PPHP diberi tugas oleh PA/KPA untuk memeriksa “hasil” pekerjaan (PPK dan Penyedia) apakah telah bisa “diterima” dan “dibayar” oleh PA/KPA. Saya tidak akan terlalu mempermasalahkan apakah harus ada ttd penyedia dan PPHP pada BA PHP karena ini hak preogatif PPHP atas perintah PA untuk menerima atau tidak “hasil” pekerjaan. Justru BAST Pekerjaan bukan “hasil” pekerjaan adalah antara PPK dan Penyedia, kemudian disampaikan kepada PA/KPA, setelah itu BAST ini diuji kebenaran Laporan Hasil Pekerjaannya melalui pemeriksaan oleh tim PPHP. Setelah Pemeriksaan PPHP mengeluarkan BA Pemeriksaan dengan 2 kesimpulan “diterima” atau “tidak diterima”. Jika di terima maka dikeluarkan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang diserahkan bersamaan dengan BA Pemeriksaan kepada PA/KPA. Untuk alasan efisiensi BA Pemeriksaan+BA Penerimaan Hasil Pekerjaan ini digabungkan. Bahkan untuk efisiensi Administratif kedua BA ini digabungkan bersama BA Serah Terima Pekerjaan antara PPK dan Penyedia sebagai berkas kelengkapan SPJ pembayaran. Jadi saya lebih fokus pada substansi. persoalan urutan administratif selama substansi check n balance dan pembagian kewenangan terpenuhi maka tidak terlalu menjadi masalah seharusnya.

      1. Pak, untuk pengadaan barang, Ketika penyedia mengirim barang ke kami dan oleh penyedia membuat BAST Barang apakah dalam BAST Barang tersebut yang menandatangani harus PPK dan Penyedia? Apakah setelah ditandatanganinya BAST Barang tersebut kemudian oleh PPHP membuat BAPP?

        1. Pak Ferdinandus: PPK melakukan pemeriksaan atas barang yang diserah terimakan kemudian menandatangani BAST bersama penyedia kemudian PA membayar setelah PPHP melakukan pemeriksaan dan menyatakan bisa diterima utk kemudian PPHP membuat BAPP atau langsung ttd pada BAST yang telah di TTD PPK dan Penyedia jika didalamnya termuat klausul PPHP…

    2. Pak, apa yang harus PPK dan PPHP lakukan apabila pekerjaan sudah habis masa pelaksanaan tapi baru tercapai 90 % namun penyedia tetap ingin melanjutkan hingga 100 % dengan konsekuensi menerima denda keterlambatan, mohon penjelasan terima kasih.

      1. PPK harus memastikan penyedia punya mptivasi dan kemampuan utk menyelesaikan kemudian jika berpotensi melewati tahun anggaran pastikan anggarannya ada ditahun depan…. jka tdk maka sebaiknya putus kontrak

        1. Maaf pak sekali lagi kalo untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi bagaimana, adakah bpk punya contoh berita cara pemeriksaan sampai berita acara serahterima, terimaksih pa sebelumnya

  19. Asslm alkm, bgm sekiranya kita sdh buat berita acara penandatanganan pemeriksaan barang, dan setelah itu ada temuan dari pihak bpk, apakah posisi pphp juga terlibat pidana ketika ini masuk kasus korupsi,,,
    Mohon penjelasannya,,, terimakasih

  20. Mohon petunjuk pak, bagaimana pphp menyikapi pekerjaan yang telah selesai namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan banyak item pekerjaan yang volumenya tidak cukup contoh pekerjaan lantai ruangan telah tertutupi tapi volume tidak sesuai dengan kontrak

    1. Pak Andra: Buat saja BA pemeriksaan dgn mencantumkan kekurangan tersebut dan rekomendasi utk diperbaiki sehingga secara substansi pphp tdk dapat menyatakan hasil bisa doterima

  21. permisi pak samsul.. kalau pengadaan dengan quantitas banyak misal poster 500 ribu lembar.. dengan packing 500 lbr per pack.. apa pphp harus memeriksa dan menghitung per tiap lembar ? atau boleh memeriksa dengan sistem sampling? terima kasih

  22. pak samsul mohon penjelasannya:
    1, kepada siapa penyedia bersurat untuk proses pemeriksaan hasil pekerjaan apakah kepada Pengguna Anggaran atau kepada PPK (jika PPKnya bukan pengguna anggaran)
    2. tolong dikoreksi jika saya salah, menurut saya Jika PA tidak merangkap sebagai PPK maka proses surat menyurat adalah :
    – Penyedia bersurat ke PPK dan PPK menyampaikan kepada PA, trus PA menyampaikan kepada PPHP untuk memeriksa,
    – setelah hasil pemeriksaan, hasilnya PPHP menyampaikan kepada PA dan PA menyampaikan kepada PPK untuk ditindak lanjuti.
    apakah yang pahami tersebut sudah begitu atau bagaimana alurnya yang benar,.. terimakasih

  23. Selamt pagi pak Ramli,, nanya ni,, sampai dimana Tangung Jawab Pengawas Lapangan,, terhadap pekerjaan, misalkan. pekerjaan sudah di nyatakan terima oleh PPHP. dan di kemudian Hari ada masalah.. apakah pengawas lapangan terkena sangsi pidana.. sementara PPHP sudah menerima pekerjaan,,

    — Mohon maaf Jika sy keliru pak,, pekerjaan di nyatakan selesai apabila Ada BASTP dari PPHP.. pemikiran sy berarti sampai disitu saja tanggung jawab pengawas lapangan,,, karena apa lagi yang harus di perintahkan oleh pengawas/direksi lapangan kalu PPHP. sudah menerima Pekerjaan,,,

    1. Pak Rasman: Tanggungjawab pengawas mencakup ruang lingkup yang tertuang dalam kontrak. Tugas utama pengawas adalah memastikan seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan program mutu yang telah disepakati dalam kontrak, memastikan kualitas pekerjaan tidak kurang dari yang tertuang dalam kontrak dan seterusnya. Penerimaan hasil pekerjaan oleh PPHP hanya untuk hasil akhir pekerjaan yang dapat diperiksa secara administratif, visual dan diukur sesuai dengan kontrak. Dengan demikian masih ada keterbatasan yang dimiliki oleh PPHP dalam menerima hasil akhir. Misal tentang kualitas pancangan yang tersimpan dibawah tanah, pembesian yang tersimpan didalam tiang kolom dan seterusnya. Jika ternyata dalam penyelidikan dan penyidikan masalahnya ada pada kualitas yang tidak bisa dilihat dan diukur maka PPK bertanggungjawab nah sebagai para pihaknya PPK berdasarkan kontrak maka Pengawas juga harus bertanggungjawab terkait proses pelaksanaan. Jadi intinya apa yang diterima PPHP bukan wilayah proses secara materiil namun administratif saja, yang mempertanggungjawabkan proses dan kualitas tetap PPK termasuk didalamnya Pengawas Lapangan.

    2. Pak Ramli.. Nanya Lagi Pak. sering terjadi selama ini Direksi Lapangan,atau Pengawas lapangan. yg menjadi perpangan tangan dari PPK di lapangan sering menjadi Korban kesalahan,,, apaBilah ada masalah yg terjadi setelah proyek itu selesai adakah aturan yg bisa melindungi, dan batas tangung jawab pengawas lapangan terhadap suatu pekerjaan.. sementara PPHP sudah Menerima Pekerjaan.

      Bukankah setelah pekerjaan itu di terima oleh PPHP, maka tangung jawab sudah di pphp dan ppk… apa lagi yg harus kami perintakan sementara pphp sdah mengakui pekerjaan sudah selesai,,,

      1. Pak rasman: pegangannya adalah uraian kerja sesuai lingkup kontrak.. diterima pphp dan ppk bukan berarti tanggungjawab kontraktual selesai karena masih ada masa pertanggungan.. pphp hanya bertigas pekerjaan dapat dibayar bukan kontrak berakhir.. jadi cermati klausul kontraktualnya..

  24. Konsultansi pak,.
    Bagaimana jika PA / KPA mengetahui bahwa terdapat ada kesalahan PPHP dlm melakukan proses penerimaan sehingga PPK salah dlm memutuskan penerimaan hasil pekerjaan,
    Apa bisa PA / KPA membatalkan hasil PPHP dan PPK?

    1. Pak Fitrah: PPK menerima pekerjaan bukan atas rekomendasi PPHP, PPK menerima pekerjaan atas laporan penyedia dan rekomendasi dari tim termasuk konsultan pengawas. Kesalahan ketika PPHP memeriksa pekerjaan adalah murni tanggungjawab PA/KPA dan PPHP. Jika ada kekurangan dari pekerjaan yang tidak terdeteksi maka yang bertanggungjawab memperbaiki penyedia atas perintah PA selama kontrak masih berlaku.

  25. Selamat pagi Pak Ramli.. Mau bertanya, saya mendapatkan tugas dari kantor untuk menggantikan PPHP yang sedang cuti. Kontrak yang telah berjalan sudah mencapai 60%. dan batas sampai 10 desember. Apakah ini tidak menyalahi aturan dan menjadi masalah di kemudian hari?

    1. Idealnya sebelum akhir pelaksanaan… Jika terpaksa tanggal melewati masa pelaksanaan yg harus dipastikan pemeriksaan dan penerimaan sdh dilakukan sebelum berakhir masa pelaksanaan.. Jika tdk dikenakan denda..

  26. Maaf apakah pho hrs dilaksanakan setelah pekerjaan 100%? Apakah pho bisa dilaksanakan dibawah progress 100%? Minimal progres brp persen pekerjaan bisa di pho?

    1. Tdk ada ketentuan PHO diproses dibawah 100% namun demikian PHO paling lambat diselesaikan diakhir masa pelaksanaan pekerjaan dgn demikian pekerjaan mestinya 100% sebelum masa pelaksanaan berakhir.. jikapun ingin dipercepat permintaan PHO dari penyedia dapat dilakukan setelah semua pekerjaan pokok terlaksana dan tersisa pekerjaan finishing saja agar nanti setelah selesai finishing tim PHO bisa segera turun memeriksa…

  27. Pak, mau tanya :
    1. Berapakah persen standar minimal keuntungan penyedia dalam pengadaan barang?
    2. kondisi apa saja yang diperboleh kepada penyedia untuk melakukan addendum (dg mengurangi spesifikasi teknis) untuk pengadaan barang dan kapan waktu yang diperbolehkan (apakah saat proses penawaran atau saat proses waktu pelaksanaan pekerjaan)?
    3. Apakah boleh alasan Addendum diperbolehkan jika harga barang dipasaran terjadi kenaikan sehingga Spesifikasi Barang diturunkan karena menurut penyedia sedikit sekali mendapatkan untung. (misal pada komputer, dalam kontrak memory 8 Gb dan mengajukan adendum menjadi 4 Gb).
    4. Pada saat melaksanakan pemeriksaan, Apakah Panitia PPHP mengacu pada spesifikasi teknis kontrak awal atau mengacu pada spesifikasi teknis pada addendum (terjadi perubahan spesifikasi teknis) ?

    Sebelumnya Terima kasih Pak

  28. maaf pak Samsul Ramli.. saya ikut bertanya. apabila suatu kontrak ternyata tebukti ada Mark up oleh aparat penegak hukum setelah PPHP menandatangani BAST hasil pekerjaan. apakah PPHP bisa terkena masalah hukum akibat kegiatan mark up tersebut? terima kasih.

  29. ijin betanya Pak Samsul terkait masa kerja tim PPHP. jika pemeliharaan pekerjaan melewati tahun anggaran, apakah yang memeriksa dan menandatangani BA FHO pekerjaan tersebut tim lama yang dibentuk pada tahun berkenaan atau tim baru yang dibentuk tahun berikutnya. Terima kasih

    1. PPHP pada dasarnya tidak mengikat tahun anggaran yang mengikat tahun anggaran hanya honorariumnya saja sementara timnya sama. Jadi sangat tergantung pada SK PPHP nya jika diawal tahun dibentuk PPHP baru maka PPHP baru yang bertugas

  30. Mau tanya penerbitan Surat serah terima pertama (pho) setelah kontrak berakhir apakah dikenakan denda mas? Misal batas kontrak 1 agustus 2018 diperiksa tgl 5 agustus 2018 dan terbit surat serah terima pertama tgl 5 agustus 2018.. (apakah ini dikenakan denda ?) Tria kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *