Honor Ganda

    Standar Biaya Umum untuk APBN tahun 2014 telah terbit. Bentuknya adalah PMK No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Ada perubahan nomenklatur yaitu dari Standar Biaya Umum menjadi Standar Biaya Masukan. Tidak banyak yang bisa dibahas dari perubahan ini, mungkin karena standar biaya ini memang merupakan input yang diproses dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), dimana RKA sebagai outputnya.

    Yang menarik diulas adalah tentang komposisi Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan,
Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan dan PPHP. Dalam lingkup Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan disebutkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPSPM, Bendahara dan staf pengelola keuangan. Sementara dalam lingkup Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan disebutkan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan. Untuk PPHP sudah jelas.

    Komposisi yang menarik adalah ditempatkannya PPK dalam lingkup Pengelola Keuangan, sementara ranahnya spesifik Pengadaan, meski masih tetap berada dalam lingkup keuangan. Yang menjadi tanda tanya adalah kenapa PPK tidak dimasukkan dalam satu lingkup dengan yang bergerak di pengadaan lainnya seperti Panitia/Pejabat Pengadaan. Kemudian meski Perpres 70/2012 telah terbit agustus 2012 lalu, PMK ini masih tidak mengenal Pokja ULP yang dikenal hanya panitia. Okelah ini juga tidak dibahas terlalu dalam.

    Mari kita perhatikan formulasi satuan honorarium dari beberapa komponen kunci pengadaan barang/jasa.

  1. PA diberikan satuan honorarium dalam OB atau Orang Bulan
  2. KPA diberikan satuan honorarium dalam OB atau Orang Bulan
  3. PPK diberikan satuan honorarium dalam OB atau Orang Bulan.
  4. Pejabat Pengadaan diberikan satuan honorarium dalam OB atau Orang Bulan
  5. Panitia Pengadaan diberikan satuan honorarium dalam OP atau Orang Paket.
  6. Pejabat PHP diberikan satuan honorarium dalam OB atau Orang Bulan
  7. Panitia PHP diberikan satuan honorarium dalam OP atau Orang Paket.

    Dalam struktur ini dapat dipahami bahwa ternyata sistem pembayaran yang digunakan oleh PMK 72/2013 untuk organisasi pengadaan hanya Panitia Pengadaan (Pokja-red) dan Panitia PHP yang mendapatkan honor perpaket sementara yang lain honornya perbulan.

    Pertanyaan yang menggelitik dan sering ditanyakan adalah tentang “rangkap jabatan” meski saya tidak terlalu sepakat ini adalah tentang “rangkap jabatan” yang berujung pada honorarium ganda. Salah satu tipe pertanyaan yang muncul Perpres 70/2012, Pasal 12, 1 orang bisa bertindak sebagai PA/KPA sekaligus PPK sekaligus pejabat penandatangan SPM, lalu bagaimana dengan honornya, salah satu atau bisa dapat semuanya?

    UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 ayat 12 menjelaskan Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Kewenangan penggunaan anggaran ini memiliki arti yang sangat luas.

    UU 1/2004 juga membuka peluang untuk PA, dengan mempertimbangkan rentang kendali, kompetensi dan lainnya, melimpahkan sebagian kewenanganya kepada staf satu tingkat dibawahnya untuk menjadi KPA. Kalau PA tidak menunjuk KPA maka tidak ada pelimpahan kewenangan. Demikian juga dengan PPK, PPSPM, Bendahara bahkan pejabat pengadaan. Artinya tidak ada rangkap jabatan dalam hal ini.

    Maka untuk pertanyaan bagaiaman honor seorang PA yang tidak melimpahkan sebagian kewenangannya? Jawabannya sudah jelas yaitu personil tersebut hanya mendapat honor sebagai PA saja.

    Demikian juga seorang KPA yang bertindak sebagai PPK, maka sewajarnya KPA hanya mendapat honorarium sebagai KPA. Atau juga KPA bertindak sebagai PPSPM juga hanya berhak mendapat honorarium sebagai KPA saja. Kiranya logika ini dapat diterapkan untuk jabatan-jabatan lain dalam pengadaan.

    Untuk memperkuat mungkin bisa dilihat pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-3775/PB/2012 tanggal 27 April 2012 hal Pembayaran Honorarium dalam Pelaksanaan Anggaran, yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

  1. Pada prinsipnya honorarium pejabat perbendaharaan diberikan sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas pegawai bersangkutan dalam pengelolaan masing-masing DIPA. Oleh sebab itu kepada pejabat perbendaharaan yang mengelola lebih dari satu DIPA, maka pegawai bersangkutan berhak memperoleh honorarium atas masing-masing DIPA yang dikelolanya. Penghitungan besaran honorarium dihitung berdasarkan nilai pagu masing-masing DIPA yang dikelola, atau berdasarkan akumulasi jumlah pagu masing-masing DIPA apabila dialokasikan hanya dalam satu DIPA sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai standar biaya. Honorarium dimaksud dapat dibayarkan sepanjang telah dialokasikan dalam DIPA.
  2. Apabila Kuasa PA merangkap sebagai PPK atau PPSPM maka Kuasa PA dimaksud hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) honorarium pejabat perbendaharaan. Hal tersebut berdasar pertimbangan bahwa pada dasamya tugas PPK ataupun PPSPM merupakan tanggungjawab dan kewenangan Kuasa PA yang ditugaskan kepada PPK atau PPSPM.
  3. Honorarium tim/panitia/komite pelaksana kegiatan diberikan dalam rangka pencapaian output atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA. Pencapaian atas output merupakan tugas dan tanggungjawab PA/Kuasa PA. Sepanjang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara tidak mengatur secara khusus mengenai pembatasan pembayaran honorarium tim/panitia/komite, maka pembatasan terhadap pembayaran honorarium tim/panitia/komite ditetapkan oleh PA/Kuasa PA setelah memperhatikan efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran.

    Dengan demikian jelas untuk Panitia Pengadaan (Pokja) dan Panitia PHP yang honorariumnya berdasarkan orang paket ditentukan oleh kebijakan PA/KPA. Dan tidak ada ketentuan yang melarang 1 orang yang menjadi panitia pengadaan di beberapa paket pekerjaan mendapat honorarium lebih dari 1.

    Masalahnya adalah PMK 72/2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-3775/PB/2012 hanya berlaku untuk APBN. Sedangkan APBD ditentukan tersendiri oleh Kepala Daerah atas dasar pertimbangan Unit Keuangan Daerah masing-masing. Kebijakan ini mestinya muncul dalam Peraturan Daearah terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Standar Biaya Masukan Daerah (SBU-Daerah). Dan mestinya pula secara konseptual daerah mengacu pada pemahaman yang sama. Monggo silakan didiskusikan lebih lanjut.

Referensi bisa diakses pada Samsul Ramli’s File https://www.box.net/shared/4eq9o8bvhqkbyna5js8s

,,,,,

67 thoughts on “Honor Ganda

  1. “Yang menjadi tanda tanya adalah kenapa PPK tidak dimasukkan dalam satu lingkup dengan yang bergerak di pengadaan lainnya seperti Panitia/Pejabat Pengadaan”

    mungkin yang dimaksud disini adalah PPK (Pejabat Penatusahaan Keuangan) pejabat yang memverifikasi Surat Permohonan Pembayaran (SPP)

  2. yth pak Syamsul : di dlm SBU yg ditandatangani oleh Menkeu RI, diatur tentang honorarium panitia ULP dengan batas minimal jumlah anggota ULP tergantung besarnya DIPA. Ditempat institusi saya bekerja, saya sbg ketua ULP membuat susunan keanggotaan ULP terdiri dari Ketua, Sekretaris, 2 org anggota dan ditambah 3 org sekretariat yg tugasnya membantu kelancaran adm ketatalaksanaan proses pengadaan barang/jasa dan telah ditandatangani oleh pimpinan instansi dalam suatu surat keputusan. Namun, ketika keseluruhan tugas yg dilaksanakan ULP selesai dan ULP mengajukan permintaan honor ke Bag keuangan, timbul masalah dan penolakan dgn alasan bahwa 3 org sekretariat tdk dapat dibayar dan surat keputusan tsb harus dirubah tanpa ada tugas kesekretariatan.
    Pertanyaan saya, apakah sikap staf Bag keuangan tsb benar atau salah? dan bagaimana solusinya?

    1. Saya harus memastikan dulu apakah yang dimaksud ULP sehingga terdapat Kepala ULP, Sekretaris dan Staf… atau yang dimaksud Pokja ULP yang mestinya memang terdiri dari minimal 3 orang. Sejauh yang saya baca untuk pokja ULP tidak disebutkan staf sekretariat…

      Untuk ULP maka honorariumnya berdasarkan SK pembentukan ULP bukan SBU… sedangkan Pokja ULP menggunakan SBU…

  3. Salam sejahtera pak, mohon pencerahan..
    Di daerah kami ada kebijakan, bahwa setiap PNS mendapat TTP dimana untuk PNS non esselon sebesar 750.000,-/bulan. Pertanyaannya , apakah pengurus dan Penyimpan barang milik daerah diperbolehkan untuk menerima honor sebagai pengurus dan penyimpan barang ? dimana sesuai standar biaya umum daerah, honor pengurus barang di SKPD kami (menangani 11 KPA) adalah sebesar 750.000,-/bulan. Sehingga total tiap bulannya pengurus dan penyimpan barang milik daerah menerima 1.500.000,-

    Terima kasih

  4. Yth. Pak Samsul….untuk Pengelola ULP, honornya apakah bisa diberikan setiap bulan (OB)? Atau hanya diberikan sebagai Pokja ULP saja?

  5. pak mau tanya.. honor pejabat pengadaan tertulis OB (orang bulan) apakah dibayarkan selama 12 bulan? sedangkan kegiatan pengadaan yg menggunakan bukti pembayaran dengan SPK hanya ada 4 kegiatan, sedangkan yg lain hanya Nota dan kuitansi yg bisa dilakukan pengadaannya oleh siapa saja. terima kasih.

  6. maksudnya honor pejabat pengadaannya pak.. apakah dibayar 12 bulan? sedangkan pengadaannya hanya 4 bulan utk pengadaan langsung yg betul2 pejabat pengadaan mesti turun tangan..

    1. Sesuaikan dengan tugas pejabat pengadaannya.. jika untuk konstruksi sesuaikan dengan masa tugas.. jika untuk kegiatan rutin di unit kerja maka 12 bulan karena beli kertas 56rb pun tetap tanggungjawab pejabat pengadaan meski pembeliannya dilimpahkan ke orang lain…

  7. Yth. Pak Samsul..pak mau tanya kalo nama KPA masuk dalam susunan panita pengadaan barang/jasa berjumlah 4 orang, dalam hal ini KPA bertindak selaku ketua apakah honornya dapat dibayarakan? adakah aturan yang jelas mengenai hal tersebut?

  8. Pak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-52/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor : PMK-72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan T.A. 2014, Lampiran 1 angka 32 tentang honorarium Kepala, Sekretaris, dan Staf Pendukung ULP. Yang saya tanyakan :
    1. Apa staf ULP yang non PNS apa tidak bisa diberikan honor nya?
    2. Apa Kepala Kepala, Sekretaris, atau Staf Pendukung ULP yang di berikan jabatan tambahan sebagai Pejabat Pengadaan, mendapatkan 2 honor? Baik sebagai perangkat ULP dan sebagai Pejabat Pengadaan (Sesuai dengan PMK-72/PMK.02/2013 Lampiran 1 angka 2.1)?
    3. Jika Dosen Fungsional, Kasubbag, atau Kabag yang merangkap sebagai pejabat pengadaan, apakah bisa mendapat tunjangan sebagai Dosen Fungsional, Kasubbag, atau Kabag tersebut, dan honorarium sebagai Pejabat Pengadaan juga?
    Seandainya ada argumentasi hukum nya, akan sangat membantu kami Pak. Terima Kasih. Salam dari UIN Maliki Malang.

    1. 1. Staf ULP Non PNS diberikan imbalan jasa berdasarkan kontrak kerja nya atau SK-nya apakah metode pembayaran bersifat honor atau upah.
      2. Pasal 17 ayat 2a menegaskan tentang tugas kesekretariatan ULP sehingga Kepala, Sekretaris dan Staf ULP tidak terkait organisasi pelaksana pengadaan barang/jasa melainkan tugas kesekretariatan ULP. Untuk organisasi Pengadaan diatur melalui Pasal 7 ayat 1 dimana seperti penjelasan pasal II Perpres 70/2012 yang dimaksud ULP dalam pasal 7 ayat 1 adalah Pokja ULP. Dengan demikian Tidak ada unsur pertentangan kepentingan atau honor ganda ketika Kepala ULP mendapat honor Kepala ULP sekaligus juga mendapat honor sebagai pejabat pengadaan/pokja ULP. Hal ini dapat dilihat juga tentang persyaratan sertifikasi bahwa pasal 17 ayat 1a Kepala ULP tidak dipersyaratkan sertifikat selama tidak merangkap sebagai Pokja ULP. Karena tegas sekali Organisasi ULP diatur tersendiri diluar Perpres 54 seperti amanat pasal 17 ayat 4 berbeda dengan Organisasi Pengadaan seperti diatur Pasal 1 ayat 1 maka tidak ada larangan unsur kesekretariatan ULP yang merangkap sebagai pejabat pengadaan masing2 mendapat honor.
      3. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan Dosen Fungsional, Kasubag dan Kabag sudah diatur dalam tupoksi yang telah diperhitungkan dalam gaji maka ketika mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat pengadaan maka wajar juga mendapat honor sebagai pejabat pengadaan.

  9. Saya mau nanya apa diperbolehkan apabila seorang pejabat eselon 4 yg mendapat tambahan gaji dari jabatan strukturalnya dan mendapat tambahan penghasilan lagi sebagai pptk? Sekalian dengan dasar hukum nya kalau ada pak….

    1. Pak Bermuda: saya tidak dapat memastikan pendapat untuk hal ini karena ada banyak daerah tertentu yang membolehkan ada juga yang tidak. Pertanyaannya dikembalikan pada apakah tugas PPTK adalah tugas tupoksi atau tidak? Jika menurut pendapat pribadi tugas ke PPTK-an melekat pada jabatan sehingga bagian dari tupoksi, sehingga tidak dapat diberikan honorarium.

  10. Pak samsul mhon msukannya.apkah diperbolehkan jika pns yg sudah masuk pokja ditunjuk oleh suatu skpd lain untuk mnjadi pejabat pengadaan.trima kasih …

  11. pak untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menerima honor bsa dobel ga? misal dalam DPA SKPD ada 3 orang PPK, satu orang PPK ada beberapa kegiatan seorang A menjadi PPK di kegiatan administrasi kantor menerima honor 12 bln dan PPK di peningkatan jalan jg menerima 12 bulan bolehkah seperti itu terima kasih? jika tidak boleh itu dari peraturan yang mana yg melarang

  12. Pak_bolehkah SEKCAM merangkap jabatan sebagai Pj Kepaqla Desa ? kemudian selain mendapat siltap sebagai SEKCAM bolehkah mendapat penghasilan dari Tanah Kas Desa?trims

      1. maaf pak,Sesuai Permendagri 112 tahun 2014,Pejabat Kepala Desa tugas,kewenangan,kewajiban dan haknya sama dengan Kepala Desa definitif, apa tetap boleh dirangkap jabatan oleh SEKCAM ?
        Tanah Kas Desa merupakan sumber Pendapatan Asli Desa yang dituangkan dalam APBDes_apa dibenarkan SEKCAM yang sudah mendapat siltap dari APBN/APBD masih mengalokasikan penghasilan dari Tanah Kas Desa ? begitu maksud saya pak, trim

        1. Pak Zulkarnain: selama penunjukan tersebut sudah atas perintah atasan dan disetujui/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menurut saya tidak masalah. Seingat saya untuk Desa nanti membiayai dirinya sendiri dengan APBDes untuk itu coba lihat apakah sumber honorarium Bapak dari APBD atau APBDes? Kemudian apakah tugas sebagai Pejabat Kades merupakan tugas tambahan diluar tupoksi atau memang sudah ada dalam tupoks? jika sudah ada dalam tupoksi maka menurut saya ini termasuk honor ganda.

  13. Assalamu’alaikum wr wb
    Di kami ada 3 orang pejabat fungsional yang telah inpassing, ada 18 satuan kerja. sehingga ada nota dinas pembagian wilayah atau rayonisasi. masing2 jabfung mendapatkan 6 satker. pertanyaannya
    apakah boleh saya yang mendapatkan enam satker terus di SK sebagai panitia pengadaan/pejabat pengadaan di enam satker tersebut kemudian mendapatkan HR/bulan pak?

    terima kASIH
    Wassalamu’alaikum wr wb

  14. Mau tanya Pak, dalam JUKNIS Dana TP tahun 2015 menerangkan bahwa perangkapan jabatan diperbolehkan bagi Eselon II merangkap 2 jabatan, Eselon III merangkap 3 jabatan dan Eselon IV / Staf merangkap 4 jabatan. Nah pertanyaanya bolehkah Bendahara Pengeluaran masuk dalam Tim Kepanitiaan Kegiatan ? Terima kasih

    1. Pak Jefri: Yang saya kuasai hanya tentang honor ganda terkait pengadaan barang/jasa. Yang bisa saya jawab Bendahara Pengeluaran tidak bisa menjadi salah satu pelaksana pengadaan barang/jasa baik sebagai PPK, Pokja,Pejabat Pengadaan atau PPHP.

    1. Pak Iwan: Harus dilihat dari tupoksi jika dalam 1 tupoksi maka hanya dapat salah satu. Tapi jika di LPSE merupakan tugas tambahan diluar tupoksi menurut saya layak dapat honor.

      1. Pa Apakah ketua ULP yang merupakan Kepala Bagian Layanan pengadaan dan tupoksinya adalah pelayanan pengadaan
        dibolehkan menerima honor padahal tidak ikut melelangkan

  15. Tanya Pak.
    Pengadaan RKB di satker kami menggunakan Tenaga PPTK dari Dinas PU setempat, Apakah PPTK mendapatkan honor? jika dapat, berdasarkan OB atau OP? Terimakasih.

  16. Bagaimana pendapat Pak Samsul mengenai Bendahara Pengeluaran APBN yang merangkap PPABP (karena adanya kekurangan pegawai di suatu Satker)

    Apakah boleh mendapat honorarium Bendahara & PPABP, atau hanya boleh Honorarium Bendahara saja?

  17. selamat siang pak Samsul..

    Saya salah satu peserta diklat yg diselenggarakan P3i di jakarta bulan Maret kmrn. Saya ingin menanyakan mengenai honor pokja. Kantor kami mempunyai kegiatan dialog dengan beberapa tv swasta (yg sudah ditentukan stasiunnya oleh pimpinan), peliputan siaran langsung yg setelah kami konsultasi ke LKPP dpt diadakan dengan “penunjukan langsung” (bukan lelang). Bagaimana terkait honor pokjanya..? Per paket yg bagaimana..? karena dialog tv tsb dilaksanakan berulang2 (produksi & penayangannya) dimana tgl tsb menyesuaikan dg tanggal permintaan dari kantor kami (sesuai kebutuhan) yg mana nego nya hanya dilakukan sekali di awal (tiap stasiun tv). Bagaimana perhitungan honor pokjanya..? per paket yg bagaimana..? atau per kali kegiatan tsb dilakukan..?

    Terima Kasih

    1. Mba Novi: Tergantung dari SBU yang ada di instansi mba ya… semestinya mengikat per paket pengadaan artinya kontrak saja selama 1 tahun dengan perkiraan berapakali tayang dan pembayaran berdasarkan realisasi tayangnya.

        1. Bapak tdk menyebutkan kondisi pada pertanyaan awal maka dari itu saya menjawab secara umum dan kewajaran. Jika bisa dipertanggungjawabkan memang terbatas pns yg memenuhi syarat silaka tapi ingat itu akan sepenuhnya jadi tanggungjawab PA. Jangan sampai karena alasan tidak ada pns yang mau ditunjuk jd pelaksana pbjp karena ini bukan alasan.

  18. Apakah bendahara penerima barang dan pengurus barang boleh menjadi Pejabat Pengadaan / anggota POKJA ULP di satu instansi yang sama? terimakasih

  19. Ijin bertanya Pak terkait honor ganda, di DPA kami oleh Bagian Perencanaan disusun demikian. Untuk PA disiapkan honornya pada Rekening Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Belanja Tidak Langsung) untuk 12 bulan, namun di Kegiatan Pembangunan (Belanja Langsung) honor untuk PA jga disiapkan tapi volumex untuk 5 bulan apakah ini termasuk sebagai honor ganda…??

  20. ijin bertanya pak, di Lembaga kami telah ditunjuk Perangkat ULP termasuk Pokja ULPnya, dalam SBM TA. 2017 terdapat indeks honor masing-masing (Perangkat ULP mendapat indeks OB dan Pokja ULP mendapat indeks OP). Ada beberapa orang yang selain duduk di Perangkat ULP juga duduk di Pokja ULP dan diberikan honor untuk masing-masing. Apakah ini menyalahi aturan atau tidak karena dianggap dobel bayar?

  21. Pa Samsul Ramli… sy mau tanya.. Bolehkah penghapusan atau meniadakan Honorarium Panitia Penerima Hasil berdasarkan kebijakan dikeluarkan oleh/entah itu Gubernur Atau Sekretaris Daerah……..?

  22. aslkm ijin bertanya jika saya pengurus barang kemudian ditunjuk jadi PPHP apakah saya bisa menerima honor dari dua jabatan tersebut ?

  23. Apakah KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara boleh menjabat jabatan struktural di badan atau lembaga yang dimana mereka sebagai satkernya?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *