Sedikit tentang Persekongkolan dalam Pengadaan

    Seperti biasa Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan selalu membawa pencerahan dan perluasan ilmu pengetahuan terutama tentang pengadaan barang/jasa. Dalam satu kesempatan diskusi muncul request via inbox untuk mengulas tentang persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa. Tidak banyak yang bisa dikupas namun paling tidak bahasan ini bisa menjadi triger buat diskusi lebih lanjut.

    Mari kita runut dari Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal 83 ayat 1 dan 2 huruf e. Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian pada penjelasannya memaparkan tentang indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menekankan persaingan tidak sehat dengan persekongkolan.

    Kemudian indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa ditandai dengan terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

  1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
  2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
  3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
  4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
  5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan persekongkolan dalam pasal 1 ayat 8 yaitu Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

    Kemudian pada Bagian Keempat menegaskan yaitu pasal :

Pasal 22 : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23 : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

    Intinya persaingan yang tidak sehat dalam pengertian Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 yaitu persekongkolan mempunyai dasar yang kuat sesuai UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sekarang mari kita bahas poin indikasi persekongkolan :

  1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; Poin ini merujuk pada pelanggaran larangan yang diatur dalam UU No. 5/2009 tentang perjanjian yang dilarang. Diantaranya Pasal 4 tentang oligopoli ayat 1 dan 2 :
    1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
    2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
  2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. Kalimat seluruh penawaran menunjukkan bahwa rincian HPS yang semestinya rahasia, seperti diatur dalam Pasal 66 ayat 3, telah dilanggar atau bocor ke penyedia.
  3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; Indikasi ini lebih merefer pada larangan yang diatur dalam UU No. 5/2009 pasal 26 dan 27 yaitu :

    Pasal 26 : Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

    1. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
    2. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
    3. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

    Pasal 27 : Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

    1. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
    2. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
  4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;

    Indikasi ini seringkali ditemui pada penawaran yang berasal dari satu group usaha atau berbeda group/perusahaan namun menggunakan tenaga pembuat penawaran yang sama. Praktek penggunaan tenaga pembuat penawaran menunjukkan bahwa penyedia memiliki keterbatasan kapabilitas namun punya motivasi yang kuat untuk memenangkan pemilihan.

    Kesamaan/kesalahan dokumen teknis antar penawaran dapat dilihat diantaranya kesamaan format dokumen, analisa harga satuan dan lain sebagainya.

  5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. Penerbit
    jaminan penawaran apalagi yang memiliki jaringan sangat luas menerbitkan jaminan berdasarkan nomor urut penerbitan sehingga penerbitan jaminan penawaran secara kolektif dijadikan salah satu indikasi bahwa penyedia yang menawar berada dalam satu kendali.

    Yang perlu diingat adalah bahwa indikasi tersebut baru dapat dijadikan bukti terjadinya persekongkolan apabila minimal terpenuhi 2 diantara 5 indikasi. Untuk itu pokja harus cerdas dan cermat mengambil keputusan.

    Misal yang sering ditanyakan terkait surat dukungan teknis yang sama apakah sudah dapat dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan? Kesamaan surat dukungan teknis tidak serta merta dapat dijadikan dasar persekongkolan menurut Perpres 54/2010 pasal 83 selama indikasi yang lain tidak terpenuhi.

    Demikian sedikit bahasan singkat tentang persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa.


123 thoughts on “Sedikit tentang Persekongkolan dalam Pengadaan

  1. Salam kenal pak. Saya Martin Nainggolan. Saya mau tanya, bagaimana membuktikan semua indikasi ini kalau pokja/panitia yang melakukannya? contoh, pokja/panitia yang membuat penawaran, mengirim /upload dokumen penawaran penyedia pada lelang eprocurement, user id n pasword sudah diberikan kepada panitia. Tks.

    1. Tentang bagaimana membuktikan persekongkolan ini adalah tugas auditor (APIP) dan APH pak.. metodologinya ada diranah Cyber forensik karena segala yang terekam disistem ada dalam logsistem.. adalah tugas siapap saja yang menemukan indikasi ini untuk melaporkan baik berupa sanggah atau pengaduan melalui sistem whistleblower LKPP..

  2. Didalam Pepres 70 Tahun 2012 n petunjuk teknisnya tidak diatur penetapan klasifikasi dan kualifikasi personil inti pada pelelangan sehingga panitia menetapkan persyaratan personil inti dengan sesuka hati sehingga tidak terjadi persaingan sehat. Hal ini sering terjadi pada pelelangan kualifikasi kecil/perusahaan kecil jasa pelaksana konstruksi. contoh : meminta persyaratan klasifikasi dan kualifikasi SKA dan SKT lebih dari 1 orang. Apakah ada dasar hukum panitia didalam menetapkan personil inti ?

    1. Penggunaan tenaga ahli atau tenaga teknis memang tidak diatur dalam P54/2010 sebagaimana diubah melalui P70/2012 karena sifatnya sangat spesifik menurut jenis barang/jasa… untuk konstruksi bangunan diatur tersendiri melalu UU Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya.. misal PP 28/2000 pasal 10 mengatur (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
      a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli (artinya tidak perlu SKA cukup SKT);
      b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli (artinya memerlukan sedikit SKA dibanding SKT);
      c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.(SKA dan SKT)

      Jadi silakan disearch aturan teknis terkait….

  3. Pak Samsul,..seringkali dalam lelang usaha kecil/mikro kita mencurigai adanya persengkokolan antara Pokja/pihak pejabat pengadaan dg pihak penyedia/distributor dan juga sampai ke supplier. tapi sulit membuktikannya. Misalnya 1. sering speksifikasi dibuat dengan jenis-jenis barang dengan nama yang aneh dengan bahasa asing yang di lapangan kita tidak mengenalnya sehingga sulit bagi penyedia yang lain untuk mencari barang tersebut ditambah lagi harus dengan brosur. 2. Didalam LDP dokumen Pengadaan pada item Dokumen Penawaran dinyatakan “Surat dukungan dari Distributor/agen/pabrik/ATPM” disana jelas tidak ada supplier. tetapi Pokja justru menulis footnote pada lampian spesifikasi barang bahwa “jaminan suplai dari pabrikan/distributor/supplier”. Menurut hemat saya: ini sama saja artinya dengan Suppler boleh mengeluarkan surat dukungan karena barang tersebut ternyata sudah dipersiapkan oleh supplier tersebut. Untuk ini saya ingin minta penjelasannya apakah supplier boleh menerbitkan surat dukungan? Apakah surat dukungan yang dipersyaratkan di LDP bisa diganti dengan jaminan supplai? Kalo petani/pemakai suatu barang yang diadakan katakanlah berada di Kalsel tetapi jaminan suplainya justru dari supplier yang berada di pulau Jawa apakah realistis? bisakah ini menjadikan indikasi adanya persekongkolan antara Pejabat pengadaan dengan supplier? maafkan bila saya salah menafsirkannya, terimakasih

    1. 1. Spesifikasi yang baik adalah spesifikasi yang membuka kesempatan bersaing dari sisi kualitas untuk itu pengetahuan tentang barang dan pasar wajib dimiliki oleh PPK..
      2. Terus terang saya tidak terlalu mementingkan surat dukungan karena sifatnya hanya surat bukan perjanjian yang mengikat semua pihak. Dukungan hanya ditujukan untuk kepastian supply untuk pengadaan dalam kuantitas yang besar atau memastikan jaminan purna jual dan suku cadang.

  4. Salam Kenal Pak. Saya Gerry Ikanubun. Saya minta bantuan penjelasan mengenai rincian HPS yang dicurigai bocor
    1. Bila rincian penawaran dari penyedia jasa mirip dengan rincian HPS dalam hal format tabel, warna tabel, model huruf, kekeliruan hitung.
    2. Bila rincian penawaran dari penyedia jasa angkanya sekitar 99% dibawah rincian HPS, misal, dari 100 item pekerjaan, dalam rincian HPS 10 item harga satuannya Rp. 7.000.000,-, oleh penyedia jasa ditawar 10 item tersebut dengan harga Rp. 6.750.000. Hal ini berlaku juga untuk item-item pekerjaan lain yang ditawarkan dengan harga satuan yang berbeda. Ini kasus dalam pelelangan secara elektronik (e-proc)
    Pertanyaannya :
    1. Apakah ini termasuk dalam persekongkolan
    2. Bila termasuk persekongkolan, Bagaimana cara membuktikannya dan Apakah dapat dinyatakan sebagai pelelangan gagal
    3. Apakah ada konsekuensi kepada penyedia jasa
    Mohon penjelasannya. Trima kasih.

    1. Menurut saya justru kecurigaannya ada yang membocorkan rincian HPS kepada penyedia dan ini pasalnya bukan persekongkolan tapi ada dugaan KKN antara internal dengan penyedia.
      (3) dalam hal Kelompok Kerja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta, maka Kelompok Kerja ULP:
      (a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan dan alat serta membandingkan dengan harga satuan pekerjaan
      sejenis terdekat;
      (b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan
      (c) menghentikan proses pelelangan, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN.
      (4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi:
      (a) Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
      (b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya; dan
      (c) pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
      (5) PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat KKN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Pak ramli, mau tanya. kalo misalnya dalam satu pengadaan ada 7 penyedia yang memasukkan penawaran. setelah dievaluasi ternyata di antara 7 penyedia tersebut ada 3 penyedia yang diindikasikan terlibat persekongkolan. pertanyaannya adalah, apakah pengadaan/pelelangan tersebut dapat dikatakan gagal atau tetap dilanjutkan dengan menggugurkan 3 penyedia yang terindikasi persekongkolan?
    terimakasih atas pencerahannya

    1. Perka 14/2012: g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: (2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada)

      Jadi lanjutkan terhadap yang tidak terlibat pak..

  6. kalau tidak salah baca whistleblower system itu hanya untuk “orang dalam” saja..bukan untuk penyedia…makanya dalam menu awal saja sudah ada text dibawah : Whistleblowing System ini tidak untuk menyampaikan Sanggah/Sanggah Banding atau Pengaduan dari penyedia dalam proses Lelang / Seleksi Pengadaan Barang Jasa …..cek deh di sini: https://wbs.lkpp.go.id/container.php

    1. Betul sekali Pak Setelah saya baca lebih jauh Perka 7/2012 dan Perka 3/2011 tentang WBS hanya utk internal K/L/D/I sesuai dengan prinsip WB… Berarti untuk Pengaduan Masyarakat atau Penyedia dapat menyampaikan melalui APIP dan/atau LKPP… Kepada Pak Martin dan seluruhnya saya mohon maaf atas kesalahan pemahaman saya.. terimakasih Pak Bingkrang atas koreksinya…

  7. “Spesifikasi yang baik adalah spesifikasi yang membuka kesempatan bersaing dari sisi kualitas untuk itu pengetahuan tentang barang dan pasar wajib dimiliki oleh PPK”… Bapak bagaimana kalau di dalam dokumen lelang secara jelas menyebutkan bahwa spesifikasi hanya bisa dipenuhi oleh salah satu perusahaan saja, apakah pengadaan barang dan jasa bisa di batalkan, karena terindikasi monopoli terhadap barang,……mohon pencerahan,…..

  8. Bapak, keinginan dari user(pengguna barang) untuk memiliki spesifikasi yang lebih berkaitan kualitas barang. User tetap menginginkan barang sesuai yang diminta, dan sudah mengrucut di salah satu perusahaan, user pengguna barang menyampaikan, kalau terjadi gagal lelang akan ditunjuk secara langsung ke perusahaan tersebut. Dalam hal ini peserta lain tidak didudukan setara dalam mengikuti proses pelelangan, apakah dengan melakukan penunjukan langsung serta melihat historikal seperti tersebut dapat di benarkan Bapak ???,…. dasar apa yang dapat kami pakai untuk memperkuat argumen kami bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan perpres pengadaan barang dan jasa,….terima kasih sebelumnya,…..

    1. Penjelasan Pasal 81 ayat 1 huruf Huruf b
      Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:
      a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;

      Penjelasan Pasal 5 huruf e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

      Pasal 84 ayat (6) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
      a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
      b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
      c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

      Tanda sambung “dan” menunjukan bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan utk pelelangan kedua yang gagal apabila memenuhi ketiga syarat diatas apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka penunjukan langsung tidak sah secara aturan.

  9. Pagi Bapak Samsul, pertanyaan yang saya ajukan masih menyambung dari pertanyaan saya tanggal 2 dan 3 Desember 2013,…. Bahwa proses lelang seperti permasalahan yang saya tanyakan ke Bapak sudah berjalan, saat ini terjadi gagal lelang karena penawaran yang masuk kurang dari 3 perusahaan, permasalahan yang mendasar adalah spesifikasi dibuat mengarah ke salah satu perusahaan. Saat penjelasan pekerjaan sudah saya sampaikan untuk menghilangkan spesifikasi yang memberatkan, namun panitia tetap pada pendirianya dan menyebutkan …”minimal adalah spesifikasi seperti yang tertuang dalam dokumen lelang atau lebih tinggi”,… hal inilah yang menyebabkan lelang gagal karena tidak dapat dipenuhi oleh peserta lain. Bapak tentunya di dalam lelang ulang nanti akan dilakukan evaluasi penyebab kegagalan lelang. namun apabila dalam lelang ulang nanti tetap memuat spesifikasi yang sama apakah ini sudah bisa dikatakan adanya indikasi terhadap pengaturan spesifikasi dan persaingan tidak sehat dan ujung-ujungnya adalah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), apa yang dapat kami lakukan sebagai peserta lelang ?… karena kami dapat jawaban dari panitia saat penjelasan pekerjaan yang pertama akan di lakukan adalah penunjukan langsung dengan mengedepankan proses karena proses lelang pertama dan proses lelang kedua sudah gagal,…… mohon pencerahan…..

    1. Untuk menetapkan bahwa pelelangan ini terdapat unsur rekayasa yang menghalangi persaingan usaha yang sehat harus dapat dibuktikan secara materiil bahwa spesifikasi memang hanya dapat dipenuhi oleh merk atau produk tertentu…
      Tentang tindak lanjut lelang ulang yang gagal dengan penunjukan harus memenuhi ketiga syarat yang diatur oleh pasal 84….

  10. Pada beberapa proses pemilihan yang pernah kami ikuti dan alami di prov. Kalimantan Selatan terjai penyimpangan prosedur lelang antara lain:
    1. BAHP tidak di upload panitia sesuai jadwal yang telah ditentukan,
    2. Calon Pemenang diumumkan tanpa nomor urut dan BAEP,
    3. Perusahaan kami termasuk salah satu dari tiga calon pemenang tanpa nomor urut tersebut namun hingga selesai tahapan masa sanggah hasil lelang kami tidak diberikan undangan pembuktian kualifikasi,

    Pada saat tahapan Masa Sanggah Hasil Lelang kami mengajukan sanggahan melalui fasilitas yang tersedia atas penyimpangan tersebut, namun setelah sanggahan kami masuk masa sanggah hasil lelang selesai panitia malah melakukan perubahan jadwal lelang dan mengunggah BAHP dan memberikan nomor urut calon pemenang serta BAEP sesuai jadwal perubahan lelang yang telah diubah panitia.
    Alasan perubahan jadwal lelang yang disampaikan panitia adalah belum selesainya BAHP sehingga tidak dapat diupload sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya dan penetapan pemenang disampaikan tanpa nomor urut karena BAHP belum selesai. Panitia tidak menjelaskan alasan tidak diberikan undangan pembuktian kualifikasi kepada perusahaan kami padahal perusahaan kami urutan tiga pada pengumuman pemenang. Dari penjelasan kami ini maka :
    1. Apakah panitia dapat melakukan perubahan jadwal lelang setelah masa sanggah hasil lelang selesai dan setelah ada sanggahan dari peserta atas kelalaian panitia tersebut?
    2. Apakah boleh panitia tidak memberikan undangan pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang urut tiga dan langsung menetapkan pemenang ?
    3. Apakah dapat dibenarkan jika panitia memberikan jawaban sanggahan setelah perubahan jadwal tersebut dan terhitung sejak sanggahan yang kami sampaikan sudah melebihi 5 hari kalender?
    4. Apakah kami dapat langsung mengajukan pengaduan atas penyimpangan ini tanpa melakukan sanggahan banding ? kemana kami mengadu ?

    Mohon bantuan penjelasannya. Terima kasih

    1. saya hanya dapat memberikan pendapat sesuai data yang saya pahami dan Bapak berikan… dengan keterbatasan ini mungkin saja pendapat saya kurang tepat namun saya usahakan memberikan alasan yang kuat…
      1. BAHP tidak di upload sesuai jadwal.. (Dalam lelang eproc telah tersedia summary yang sifatnya sama dengan BAHP bahkan lebih lengkap dari BAHP)
      2. Peringkat mestinya sudah muncul setelah koreksi aritmatik sebelum dilakukan evaluasi penawaran. Baru kemudian setelah evaluasi terpilih calon pemenang dan cadangan 1 dan 2 jika ada…
      3. Terkait undangan pembuktian kualifikasi jika calon pemenang telah dilakukan pembuktian kualifikasi dan memenuhi persyaratan menjadi pemenang substansinya cadangan 1 dan 2 tidak masalah tidak dilakukan pembuktian kualifikasi… memang risikonya adalah buat pokja ketika calon pemenang menolak ditetapkan menjadi pemenang maka diperlukan proses pembuktian kualifikasi kembali pada cadangan1 dan 2 sementara waktu mungkin tidak mencukupi….

      atas dasar kronologis yang Bapak berikan saya dapat menyimpulkan bahwa Pokja tidak/kurang berpengalaman dalam melaksanakan pelelangan sehingga mengambil solusi yang menurut saya tidak tepat.. Jawaban saya atas pertanyaan:

      1. Pokja tidak boleh melakukan perubahan jadwal setelah batas akhir pemasukan penawaran karena perubahan jadwal sama dengan merubah dokumen lelang.. sedangkan perubahan dokumen setelah batas akhir pemasukan penawaran adalah termasuk kategori postbidding…
      2. Akibat perubahan yang tidak diatur Perpres 54/2010 proses selanjutnya menurut saya tidak bisa dibenarkan. Dalam kondisi normal pun tidak tepat melakukan pembuktian kualifikasi kepada penawar cadangan 2 atau urutan pemenang 3 tanpa melakukan pembuktian kepada calon pemenang dan cadangan 1…
      3. Jawaban saya sama dengan poin 2. Dalam kondisi normal jawaban sanggah paling lambat 3 hari sejak surat sanggah diterima utk lelang sederhana dan paling lambat 5 hari sejak surat sanggah diterima untuk lelang umum.
      4. Melihat kronologis seperti ini sanggahan banding sangat kuat benar sehingga sebaiknya dilakukan sanggah banding kemudian sanggah banding ditembuskan ke LKPP. Jika sanggahan banding tidak ditanggapi sebagaimana mestinya atau sanggahan dianggap tidak benar kemudian jaminan sanggah dicairkan penyedia bisa melakukan gugatan perdata ke PTUN atas penetapan pemenang yang telah dilakukan.

      Demikian yang bisa saya tanggapi dari kronologis yang diberikan..

  11. Selamat malam Pak Samsul, terdapat pada pasal berapa dalam perpres no. 54 thn. 2010 beserta perubahannya yang menyatakan jawaban sanggahan paling lambat 3 hari sejak surat sanggah di terima ? Bagaimana jika jawaban sanggahan di kirimkan kepada peserta diatas 3 hari terhitung sejak tanggal diterima untuk lelang sederhana? apakah jawaban tersebut masih dianggap legal ?

    1. Jika dijawab lebih dari waktu yang ditetapkan maka sanggahan penyedia sama dengan dinyatakan tidak benar oleh pokja terkeculi kemudian pokja menyatakan sanggahan benar maka lelang dinyatakan gagal… jika tidak dijawab penyedia berhak mengajukan sanggah banding 3 hari sejak batas menjawab sanggah berakhir…

  12. Selamat siang pa rizal.. bila dalam evaluasi ada 10 peserta, peringkat 3, dan 5 terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada DKH dan kesamaan isi metode pelaksanaan, dan dukungan teknis dg no urut berdekatan dari pendukung yg sama dan tanggal terbit yg sama (2 indikasi persekongkolan), kemudian antara peringkat ke 3 dan 6 terdapat kesamaan isi metode pelaksanaan (1 indikasi), antara 6 dan 8 terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada DKH (1 indikasi). Bagaimana tanggapan bapak atas kasus ini? apakah cukup 3 dan 5 saja yg digugurkan atau smuanya gugur? dari harga penawaran yg terindikasi terlihat bervariasi dari 83%HPS s.d 90%

    1. Yang memenuhi syarat penjelasan pasal 83 adalah 3 dan 5 namun demikian 6 dan 8 harus dilakukan klarifikasi terpisah untuk memastikan mereka juga tidak terlibat dalam persekongkolan yang menyebabkan persaingan tidak sehat.

  13. Terima kasih banyak bapak atas tanggapannya, saya senang sekali mendapat respon dan pencerahan dari bapak. Apakah kami perlu klarifikasi dengan mngundang peserta ke 6 dan 8 pak?Terkait persekongkolan saya sebagai pokja merasa bingung pak, didalam perka LKPP no 14 diuraikan tahapan evaluasi, dimana kita mulai evaluasi terhadap 3 penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, artinya apabila 3 terendah tersebut lulus sampai evaluasi harga, berarti peserta lain peringkat ke 4 dst tidak perlu dievaluasi. Mohon masukannya pak apakah betul seperti itu?Kapan kita membandingkan 5 indikasi persekongkolan?terhadap 3 peserta atau terhadap semua peserta yang masuk?saya saat ini dihadapkan pada hasil temuan auditor atas paket pekerjaan konstruksi yang dilelangkan tahun sebelumnya scara eproc, bahwa panitia melakukan pembiaran persaingan usaha tidak sehat seharusnya lelang dinyatakan gagal sehingga menyebabkan kerugian negara dan penyedia tidak berhak atas keuntungan dan harus mengembalikan keuntungan sebesar 12,5% dari nilai kontrak sementara Penyedia telah selesai FHO dg PPK. Alasannya karena ditemukan peserta 1 & 4 alamat sama, semua dokumen dari sumber file yg sama, no urut dukungan bank berdekatan, kata kabupaten di surat penawaran sama2 disingkat kab (ga sesuai dg dok lelang). Saat itu ada 5 penawar, 1, 2, 3 lulus evaluasi dan yg ke 4, 5 tidak dievaluasi, penawar 1 sbagai pemenang. Saat evaluasi saya memang melihat % HPS berdekatan tp tidak melihat indikasi lain sehingga tidak kuat dikatakan bersekongkol dan temuan BPK tersebut memang tidak kami lakukan, apakah peserta dg alamat sama dilarang mengikuti lelang?yang saya tau bila kepengurusan ganda yg dilarang, apakah kami juga harus meneliti semua dokumen bersumber dari mana? soal penulisan menurut saya bukan kesalahan substansial dan di perka 14 kita dilarang menggugurkan kesalahan yg tidak subtsansial. Atas temuan ini, berarti semua penawaran yg masuk harus dievaluasi berapapun jumlahnya untuk melihat adanya persekongkolan. tapi kami tidak melihat penjelasan seperti itu baik di perpres maupun di perka. Saya tidak bermaksud membela diri, tapi kami sama skali tidak pernah membiarkan persekongkolan dengan sengaja dan kami tidak pernah terlibat persekongkolan dengan siapapun. Sedikit sekali orang selain pokja yang menilai tugas kami teramat sangat berat, stigma dimasyarakat tetap buruk seolah panitia sebagai sarang KKN padahal itu sama sekali tidak benar. Atas temuan ini apabila menjadi legal, semua pokja di daerah kami harap2 cemas dan berfikir untuk mundur saja khawatir keputusan yang kami buat akan merugikan negara. keyakinan atas keputusan yang kami buat dengan mengikuti aturan yang berlaku tidak cukup dan kerja keras kami dalam melaksanakan pelelangan dg sebaik-baiknya sama sekali tidak ada artinya, ujung2nya selalu tersudut .Klo seperti ini, pokja dituntut harus menjadi orang yang perfect tidak boleh melakukan kesalahan tentu kami tidak sanggup, sementara manusia didunia ini tidak ada yang sempurna.

    1. Bu Nurlela:
      Baik Bu akan saya coba paparkan pendapat pribadi saya atas persoalan ini dengan berlandaskan peraturan yang ada:
      1. Seperti jawaban saya yang lalu karena sifatnya meragukan maka 6 dan 8 perlu diklarifikasi.
      2. Betul sejauh yang saya pahami juga begitu yang kita lakukan evaluasi dalam kerangka efisiensi adalah peringkat 1,2 dan 3. Perka 14/2012 tegas menyebut Pelaksanaan evaluasi dilakukan Kelompok Kerja ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Bahkan tegas disebutkan Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2.
      3. Indikasi persekongkolan tentunya harus diwaspadai pokja pada saat evaluasi penawaran maupun kualifikasi. Terhadap peserta yang dievaluasi. Diluar yang dievaluasi tentu tanpa sepengetahuan pokja sehingga menurut saya jika ternyata dikemudian hari ditemukan indikasi persekongkolan antara penyedia yang tidak dievaluasi maka dalam hal ini Pokja juga adalah korban atas persekongkolan bukan sebagai yang bertanggungjawab. Akan salah apabila terbukti sejak awal pokja mengetahui ada indikasi kemudian mengabaikan.
      4. Menurut saya temuan auditor ini sudah benar apabila benar penyedia pemenang terbukti dengan sangat meyakinkan melakukan persekongkolan. Namun demikian proses penanganan hukumnya mestinya melalui proses peradilan Perdata atau Arbitrase atau seperti yang diatur dalam kontrak tentang perselisihan para pihak. Dan kembali catatannya Pokja dan PPK adalah korban apabila tidak terbukti sengaja mengabaikan atau terlibat dalam persekongkolan.
      5. Kesamaan alamat memang menjadi petunjuk awal adanya 1 kendali yang berpotensi menyebabkan terhalanginya persaingan usaha yang tidak sehat atau juga persekongkolan. Seperti yang saya jelaskan pada poin 3 bahwa apabila memang terbukti dengan sangat meyakinkan ternyata pemenang terlibat persekongkolan maka tentu dikenakan sanksi. Tentang keterlibatan pokja terhadap hal ini tentu harus dibuktikan ada faktor kesengajaan atau tidak. Jika tidak saya pikir Pokja tidak bersalah karena secara tata urutan aturannya menyebutkan yang dilakukan evaluasi adalah 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik.

  14. apakah bisa 1 perusahaan di menangkan 4 paket pada saat pelelangan bersamaan, contohnya dilelang paket pengadaan barang a, b, c, dan d paket yang dilelang ini di menangkan oleh perusahaan yang sama pada pket a, b, c dan d, tolong tanggapannya pa samsul

  15. Permisi OM.Samsul, berbicara tentang sanksi dalam PERPRES 70 Thn 2012 bole saya meminta sedikit penjelasan ni OM. Sanksi apa yg di kenakan oleh perusahaan yang memenangkan tender dalam 1 paket lelang di ikuti 2 bahkan 3 prusahaan dengan badan pengurusan preusahaan yang sama, di uu mana kita bisa melihat sanksi tersebut. Monggo OM penjelasan’nya

  16. Maaf Pak Samsul, jika ada perusahaan yang ikut lelang membawa 2 perusahaan dalam kepengurusan perusahaan terdapat nama yang sama ikut serta dalam proses lelang 1 paket di dinas terkait apa di bolehkan Pak? dan jika tidak boleh apa sanksinya pak? tq

  17. Salam kenal pak Ramli, ini saya gianto, mau nanya, bagaimana kalau ada 2 (dua) perusahaan yang berbeda, tetapi memiliki alamat yang sama persis. apakah ke 2 (dua) perusahaan itu bisa di gugurkan kedua-duanya, karena kita anggap berada dalam 1 (satu) kendali

  18. Pak samsul,.apakah ada bedanya antara distributor dan bisnis partner?semisal panitia menginginkan dukungan dari distributor barang sedangkan penyedia memberikan surat dukungan dari bisnis partner. apakah hal itu menggugurkan?semisal bisnis partner mempunyai surat penunjukkan dari prinsiple barang yang menyatakan bahwa bisnis partner bisa mendistribusikan barang prinsiple apakah disebut distributor?trima kasih

    1. Pak Dwi: Distributor, Prinsipal dan Pabrikan memiliki tingkat hubungan bisnis yang berbeda.. ketiganya adalah bisnis partner.. jadi sangat tergantung dari kebutuhan dari pekerjaan apakah cukup distributor, prinsipal atau pabrikan… semua ini dapat dilihat dari mekanisme kerjasamanya… distributor tentunya mempunyai kewenangan/penunjukan dari prinsipal/pabrikan untuk mendistribusikan barang secara penuh… ada juga sub distributor yang ditunjuk oleh distributor utama… jadi tinggal diteliti mana yang dibutuhkan oleh paket pekerjaan…

  19. Pak samsul,.apakah ada aturan untuk proses klarifikasi?panitia memanggil rekanan no urut 4 dan 5 (sesuai penawaran terendah). Sedangkan no urut 1 sampai 3 tidak dipanggil,.apakah hal ini bisa dijadikan suatu sanggahan?kenapa panitia tidak melakukan klarifikasi terhadap penyedia dengan penawaran terendah?perbedaan harga yang sangat jauh (selisih sampai 350jt),.mohon pencerahan. trims

    1. Pak Dwi: Rangkin disusun bukan atas dasar penawaran terendah tapi penawaran terendah yang responsif atau memenuhi syarat adm dan teknis yang sesuai jadi 4,5 yang bapak sebut adalah rangking 1 dan 2… akan salah jika 1,2,3 yang bapak sebut tersebut lulus adm, teknis dan harga terendah kemudian pokja memanggil urutan 4, 5

  20. Di dalam RKS disebutkan diperlukan adanya dukungan dari distributor. Di dalam distribusi barang ada 2 pak : 1. Distributor (perusahaan yang ditunjuk untuk distribusi barang melalui agen/rekanan/toko). 2. Bisnis Partner (perusahaan yang ditunjuk untuk distribusi barang bisa langsung ke end user). Secara aturan Distributor dan Bisnis partner ini memiliki surat penunjukkan dari prinsipal untuk mendistribusikan barangnya. Secara leveling tingkat distributor dan bisnis partner ini sama, cuman bisnis partner bisa langsung masuk ke end user atau menggandeng rekanan untuk masuk ke end user. Permasalahannya : panitia lelang menggugurkan rekanan yang di dukung oleh bisnis partner,.panitia menginginkan rekanan di dukung distributor. padahal bisnis partner juga mempunyai kewenangan untuk distribusi barang dan penunjukkan dari prinsipal. mohon pencerahannya pak samsul,.apakah keputusan panitia ini benar?

    1. Kalau saya melihat dari yang bapak sebutkan keduanya adalah distributor dengan previlege berbeda… sama dengan grosir dan retailer… grosir mempunyai previlage langsung kedistributor dengan jumlah pembelian yang besar sehingga mereka dapat melayani retailer saja atau pengecer tingkat bawah juga bahkan end user… sedang retailer ada yang dapat langsung ke prinsipal dan menjual langsung ke end user… Tentu adalah hak PPK menentukan dasar apakah mereka membutuhkan Grosir (misal: jumlah pembelian yang besar dengan garansi dan jaminan purnajual besar) atau bisa menerima retailer…. saya tidak dapat menyatakan salah atau tidaknya karena ini adalah wilayah keputusan PPK… menurut saya sebaiknya penyedia mengikuti persis apa yang dipersyaratkan PPK melalui Pokja agar dapat memenangkan pelelangan.. sebisa mungkin menghindari perdebatan untuk hal-hal yang tidak tegas diatur karena bagaimanapun juga penanggungjawab pelaksanaan adalah PPK melalui Pokja….

  21. Pak samsul,mohon dibantu bagai mana caranya mengirim pengaduan tentang adanya KKN,Persekongkolan dan persaingan tidak sehat pada Lelang pekerjaan pengerukan alur pelayaran paloh TA.2014

  22. Pak Samsul : bagai mana tentang pembuktiannya,krn BUKTINYA tidak tertulis melainkan secara lisan yang disampaikan oleh salah satu Anggota Panitia. namun dalam hal ini saya bisa menceritakan bagai mana alur kong ka likong yang mereka lakukan.

  23. Salam Pak Ramli….

    Saya minta tolong dijelaskan istilah “Dokumen Penawaran Bocor”, apa tanda-tandanya, akibatnya, dan implikasi hukumnya
    saya searching di google malah ketemu link ini.
    Terima kasih sebelumnya

      1. Kronologinya seperti ini pak:
        Beberapa minggu lalu paket pekerjaan konstruksi di instansi saya dinyatakan gagal setelah panitia menerima sanggahan salah satu peserta lelang.
        Yang membuat saya heran, panitia mengatakan dokumen penawaran bocor kepada peserta lelang yang “katanya” diindikasikan sanggahan dari peserta tersebut sudah sangat teknis.
        Yang ingin saya tanyakan:
        1. Apakah dokumen penawaran merupakan rahasia panitia/pokja?
        2. Apakah ada aturan yang melarang para peserta lelang saling mengetahui penawaran masing2 peserta?
        3. Kalau pertanyaan no.2 jawabannya YA, maka apa akibatnya jika para peserta saling mengetahui penawaran masing2?

        1. Pak Guntur: Pelelangan dapat dinyatakan batal jika terdapat indikasi persekongkolan antar penyedia untuk mengatur pelelangan, jadi jika terdapat indikasi kuat saling mengetahui penawaran dalam rangka mengatur pelelangan baru dapat dijadikan alasan menggagalkan pelelangan. Indikasi ini sudah diatur dalam penjelasan Pasal 84 Perpres 54/2010. Tentang dokumen penawaran bocor saya tidak menemukan dasarnya. Mungkin dikomunikasikan lagi dengan pokja dalam rapat kaji ulang.

  24. selamat siang pak ramli, salam hormat… saya ingin bertanya tentang sanggahan yang tidak di jawab oleh panitia lelang… hingga hari ini sejak tanggal 29 april 2015 yang lalu… konsekuensi hukumnya seperti apa dan kemana kami haru melaporkan hal ini mengingat sekarang tidak ada lagi sanggah banding untuk seleksi sederhana pengadaan barang dan jasa… terima kasih atas jawabannya…

  25. pak samsul, apakah boleh dengan alasan dikarenakan pada saat setelah anwijing pada hari yang sama -panitia tdk bisa memasukkan dokumen addendum kemudian merubah jadwal dengan tujuan agar dokumen add bisa terupload.sehingga upload dok penawaran tgl 1-7 (sebelum 1-5) sedangkan pembukaan pen. tgl 5-7 (sebelum 5-5), dan pada saat tgl 5 dikarenakan penawaran sdh bisa dibuka, untuk menghindari bocornya penawaran penyedia yg sdh ada dan agar tidak ada penyedia yg bisa memasukkan penawaran. maka pada tgl 5, jadwal upload dok penawaran segera dikembalikan menjadi tgl 1-5(tgl semula). hal seperti itu apakah diperbolehkan? terima kasih

    1. Mba Lia: yang saya tidak pahami adalah mestinya perubahan dokumen (addendum) paling lambat sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Jika addendum dilakukan bersamaan atau memasuki batas akhir pemasukan maka tindakan ini termasuk dalam klausul postbidding yang dilarang. Untuk itu sebaiknya pelelangan dibatalkan atas dasar potensi melanggar aturan. Kemudian lakukan pelelangan baru.

  26. Pak Syamsul, numpang bertanya pak, apabila ada 4 paket pekerjaan di lelang bersamaan, penawaran terendah masing2 didominasi oleh 2 perusahaan tetapi masing-masing perusahaan tersebut memiliki personel dan alat yg sama untuk semua paket pekerjaan yg di lelang tersebut, bagaimana langkah pokja terhadap 2 perusahaan tersebut pak, terima kasih

    1. Pak Riswidiantoro: mestinya dalam dokumen sudah tertuang penanganan kasus penyedia menawarkan peralatan dan personil yang sama untuk beberapa paket pekerjaan. Klausul bahwa jika terdapat peralatan atau personil inti ditawarkan pada beberapa paket pekerjaan maka untuk ditetapkan menjadi pemenang penyedia harus menetapkan personil atau peralatan tersebut akan ditawarkan. Maka untuk paket yang lain penyedia tersebut gugur teknis.

  27. Pak syamsul,.saya ingin menanyakan apabila ada 2 perusahaan berbeda menyampaikan personil inti yang sama dalam paket berbeda , terus waktu pelelangan 2 paket tersebut sma dan 2 paket tersebut ada d 1 SKPD. Bagaimana menindaklanjuti hal ini?

    1. Pak Sunu: klarifikasi kepada personil yang bersangkutan bekerja pada perusahaan yang mana sehingga salah satunya dapat diindikasikan menawarkan personil yang fiktif. Atau jika yang bersangkutan memilih untuk paket yang mana sehingga pada salah satu paket penyedia dianggap tidak memenuhi syarat.

  28. Yth. Mas Samsul Ramli

    Diberlakukannya perpres 4/2015, ada perubahan signifikan terhadap jadwal pelelangan, yang salah satunya adalah meniadakan sanggah banding. Mekanisme KEBERATAN penyedia jasa yang disediakan dalam SPSE hanya pada proses sanggah setelah penetapan dan pengumuman pemenang dan pengaduan ke APIP. Dalam hal ini, apakah penyedia jasa boleh mengajukan keberatan dengan prosedur lain diluar prosedur SPSE, misal mengajukan surat SOMASI kepada PA/KPA/ULP/Pokja/Panitia?. Apakah panitia harus menjawab surat somasi yang disampaikan oleh penyedia jasa.
    Terima kasih atas jawabannya.
    Salam pengadaan

    1. Pak Aghaku: Somasi tidak dikenal di Perpres 54/2010 jadi saya tidak bisa menjelaskan. Sependek pengetahuan saya somasi berlaku antara para pihak yang memiliki ikatan kesepakatan. Untuk itu terkait materi yang Bapak tanyakan tetap dikategorikan sebagai pengaduan. Pengaduan tidak hanya ke APIP juga ke LKPP bahkan BPKP dan Pimpinan Daerah.

  29. Pak samsul, permisi mau bertanya. Bila suatu paket tender meminta surat keterangan dukungan bank atas nama KSO/kemitraan dan tercantum di BAB VII. Tata cara Evaluasi Kalifikasi angka 13 huruf b. “evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7, dan 9,dan 13 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan
    kemitraan/KSO. Khusus untuk angka 8 evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO, sedangkan dukungan keuangan (angka 10) hanya atas nama kemitraan/KSO”. sedangkan kami masing-masing kemitraan memberikan surat keterangan dukungan bank tetapi tetap dianggap gugur. Bisa atau tidak pihak ULP/Pokja/Panitia merubah atau menambah isi dari BAB VII Tata Cara Evaluasi? yang setelah saya perbandingkan dengan Perpres 54 tahun 2010 maupun perpres 70 tahun 2012 ada beberapa point yang ditambahkan, contohnya kalimat “sedangkan dukungan keuangan (angka 10) hanya atas nama kemitraan/KSO” di angka 13 huruf b. Dan diangka 10 ada penambahan kalimat “Dalam hal kemitraan yang menyampaikan surat dukungan keuangan hanya lead firm;”.

    Apakah bisa kami mengajukan keberatan dan dasar apa yang bisa kami pakai? Terima kasih pak

    1. Pak Budi: Dalam pemahaman KSO ada maka masing-masing perusahaan yang ber KSO menjadi lebur dalam satu nama (baru/diwakili leadfirm) untuk itu saya menangkap kalimat “atas nama kemitraan/KSO” mengandung dua pengertian atas nama “baru” KSO atau atas nama “leadfirm” sesuai Kontrak KSO. Untuk itu saran Bapak bagus sekali terkait mempertegas jika boleh saya perbaiki mungkin kalimatnya menjadi “sedangkan dukungan keuangan (angka 10) hanya atas nama kemitraan (leadfirm)/KSO sesuai yang tertuang dalam Kontrak/Perjanjian KSO”. Hal ini dapat ditambahkan langsung dalam dokumen pemilihan karena sifatnya mempertegas/memperjelas tan merubah makna.

  30. Pak saya mau tanya apa dasar hukum y ??
    penawaran lelang dinyatakan diulang dikarenakan peserta lelang tidak ada yg memnuhi syarat lelang

    dan sekarang pengumuman ulang lelang dilakukan
    tetapi dokumen untuk LDK y bagian tenaga tehnis y berubah?
    yang lelang pertama mengunakan IJASAH TEHNIK SIPIL dirubah
    yang Lelang ulang mengunakan IJASAH ARSITEKTUR

    mohon Penjelasan y pak

    1. Pak Masdar: Harus dipisah pembahasannya.. untuk kasus lelang ulang jika ada keterangan peserta lelang semuanya tidak memenuhi syarat maka mestinya jelas masing2 peserta tersebut gugurnya pada persyaratan apa saja. Kedua terkait perubahan LDK itu adalah wewenang PPK dan pokja setelah memperhatikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi pelelangan tidak ada aturan yang melarang ini.

  31. Salam kenal Pak Samsul…! Saya minta pencerahan, terkait surat dukungan alat ; apabila ada dua perusahaan berbeda mendapat/menggunakan dukungan alat dari Perusahaan pendukung yang sama,dan menawar paket pekerjaan yang sama di instansi yang sama, pertanyaannya adalah pada evaluasi teknis apakah kedua perusahaan tsb digugurkan atau tidak ? terima kasih

  32. Pak mau tanya ? Misal dalam dokumen disebutkan alat ukur. Katakanlah liter. Pada umumnya alat ukur liter terbuat dari besi. 5 perusahaan menggunakan alat ukur liter dari besi sedangkan 1 perusahan menggunakan plastik. Apalah boleh menggugurkan 1 perusahan yg memakai alat ukur. Liter pelastik?? Sedangkan pungsinya sama?? Trimakasih.

  33. malam bang Syamsul..
    saya salah satu penyedia jasa konstruksi yang sering mengalami kerugian dalam melakukan proses penawaran. yang ingin saya tanyakan.
    1. Apakah dalam Dok Penawaran tidak melampirkan spesifikasi teknis tetapi Buat pernyataan menyetujui spesifikasi teknis yang ada dalam dokumen lelang. dapat dinyatakan gugur?
    2. Harga Satuan Pekerjaan diambil dari Analisa pekerjaan yang berbeda, COntoh:
    1. HArga Pek. Pemasangan Klosed Duduk mengambil dari Analisa Pemasangan klosed Jongkok.
    2. Harga Pek. Urungan Tanah dibawah Lantai Mengunakan Analisa Pengurukan Sirtu. Apakah ini dapat dijadikan Alasan Dokumen penawaran dinyatakan GUGUR.

    1. Pak Andi: saya coba jawab sebatas data yang saya baca.
      1. Spesifikasi teknis yang disusun oleh PPK adalah spesifikasi teknis minimal tanpa menyebutkan detail merek/tipe/jenis material yang digunakan. Sehingga mestinya Bapak sebagai penyedia berdasarkan keahlian dan kompetensi Bapak menawarkan spesifikasi yang lebih baik atau minimal sama lengkap dengan detail merek/tipe/jenis material yang digunakan juga metodologi pekerjaan yang perusahaan Bapak kuasai. Dengan surat pernyataan tersebut menunjukkan Bapak tidak menguasai teknis pekerjaan karena tidak dapat menjelaskan detail pekerjaan minimal struktur pembentuk harga penawaran Bapak berdasarkan material, tenaga kerja dan peralatan yang Bapak miliki. Menyusun penawaran bukan hanya menurunkan beberapa persen dari HPS tapi menyusun Harga Penawaran berdasarkan keahlian dan sumber daya yang Bapak miliki sebagai penyedia. Jadi jawaban saya jika dokumen minimal mempersyaratkan Identitas Bahan/Material Pabrikan penawaran yang tidak melampirkan spesifikasi dapat digugurkan.
      2. Untuk Analisa Harga Satuan selama penawaran Bapak masih dibawah HPS dan dalam batas wajar artinya tidak 80% dibawah HPS maka tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan karena nantinya koefisien analisa dapat dilakukan penyesuaian mengikat pada Harga Satuan Pekerjaan yang Bapak tawarkan.

  34. “penawar terendah yang paling memenuhi syarat dan penawaran teknis sesuai dengan kebutuhan (responsif)”
    Mengutip kata pak samsul pada koment diatas tersebut, Kebutuhan (Responsif) tersebut apakah sifatnya bisa dibawah spek yang ditentukan pada RKS ya pak?

    Pak syamsul mohon rinciannya untuk kebutuhan ( Responsif ), Katakanlah product yang diminta itu adalah TV A dengan ukuran 21 inc, berat 2 kg. Lalu yang dimenangkan adalah harga yang terendah dan spek ukuran 20 Inc, Berat 1,8 gram. Secara teknis penggunaan TV sama ? Tapi apakah itu bisa dimenangkan dan apakah spek yang dikehendaki tidak bisa mengikat, Karena saya mengalami hal ini sebagai perusahaan pendukung .. Bagaimana cara mengatasinya .. dan apakah itu yang dimaksud dengan Kebutuhan ( Responsif ).

    Mohon maaf apabila ada kata2 yang kurang jelas ..?

    1. Pak Bondan: Ini sangat terkait dengan kebutuhan dari pengguna barang jika ditetapkan minimal 21 Inc maka kebutuhannya adalah 21 Inch tidak boleh kurang (Ini Responsif dalam tataran sistem gugur). Demikian juga dengan berat minimal 2Kg maka kurang dari itu tidak responsif. Untuk kasus ini jika memang spesifikasi mengacu ke range minimal mestinya tidak dapat dimenangkan.

      1. Terimakasih atas reply’nya pak samsul ..

        Adapun yang kami tanyakan untuk tahapan lelang setelah selesai apakah masih ada cek untuk produk terkait pada perusahaan yang dimenangkan, Karena kebenaran pada dimensi produk yang diminta sudah jelas / terang berbeda sekali dengan RKS ..

        Menangkap CC dari reply email lpse terkait yang ditujukan pada perusahaan pemenang, Akan ada cek produk sebagaimana inti emailnya menyatakan tidak akan menerima apabila produk Tidak Sesuai yang diminta.

        Bilamana ada cek produk tersebut, Apakah bisa dipertanggung jawabkan dimensi tidak sesuai ? dan bagaimana kami mengetahui sudah / tidaknya cek produk tersebut. Setidaknya kami sebagai perusahaan pendukung bisa legowo dikalahkan dan dapat dimengerti secara transparan ..

        Terimakasih pak samsul, jawaban bapak setidaknya bisa membantu penasaran kami ..

        1. Pak Bondan: tentu harus dilihat dari kalimat yang tertuang dalam dokumen pengadaannya. apakah terkait mekanisme sampling atau inspeksi pabrikan tertuang dalam metode penilaian atau klarifikasi teknis. Keseuaian dimensi ini jika dipersyaratkan sudah menjadi domain Pokja dan PPK pada tahap pelaksanaan pekerjaan. Yang dinilai adalah pertama pemenuhan syarat minimal dimensi secara administratif antara dokumen penawran dengan dokumen pemilihan. Adapun pengecekan dimensi jika dipersyaratkan hanya terkait kesesuain antara dimensi yang ditawarkan dengan dimensi riil. Jika tidak sesuai tentu dianggap apa yang ditawarkan dalam dokumen tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

          1. Sebelumnya adanya jalannya lelang lpse menghendaki salah satu produk kami. Dan ternyata yang dimenangkan adalah lain dari produk kami, serta dimensi tidak sama .. sampai dengan tahap klarifikasi presentasi produk yang dibawa pemenang tidak membuktikan produk secara riil, dan mereka menyatakan untuk membuat surat pernyataan bahwa dimensi tersebut riil tembusan dari pihak principle mereka .. dari sisi tersebut saya melihat ada tambahan dokumen bahwa dibuatnya surat pernyataan sewaktu masa sanggah .. sejauh sepengetahuan saya itu merupakan kesalahan, karena adanya tambahan dokumen tersebut.

            Yang kami tanya adalah, Bagaimana prosedur jalannya lelang pada tahap lelang selesai. Setelah lpse membuat pernyataan sending by email ke pemenang yang di CC’kan ke kami pada intinya “bahwa dimensi Tidak Sesuai yang diminta, Tidak akan diterima?” Terimakasih pak samsul, Situs bapak sangat membantu saya untuk mempelajari jalannya lelang tersebut.

          2. Pak Bondan: Hal yang saya cermati adalah tentang “LPSE menghendaki salah satu produk Bapak”, tentu bukan LPSE yang menghendaki tapi pengguna barang melalui spesifikasi pada dokumen pengadaan. Yang harus dipertanyakan jika produk yang dibutuhkan telah mengarah kepada penyedia tertentu (produk Bapak) berarti bisa terjadi monopoli atau yang disebut persaingan tidak sehat. Ini harus diteliti lagi proses lelangnya. Kemudian sepakat perubahan spesifikasi atau dokumen pengadaan tidak diperkenankan setelah batas akhir pemasukan penawaran karena berakibat postbidding. Untuk itu memang harus ditelaah kronologis prosesnya baru dapat dinilai.

  35. salam kenal pak… penawaran saya di nyatakan tidak lengkap pada tahap pembukaan dokumen penawaran di kolom keterangan/ harga terkoreksi 0 (nol), padahal nilai tawaran saya dapat di baca. setelah adanya BAHP pada tahap evaluasi administrasi hasil evaluasi tidak melampirkan SKT tenaga Teknis/ terampil dan ijazah yang ada di LDK. padahal di data LPSE saya lampirkan SKT yang diminta sesuai LDP. di LDP SKT di sebutkan tidak diminta Ijazah untuk di scan sedangkan di LDK di minta untuk Ijazah untuk di scan. padahal tidak adanya adendum dari panitia. perbedaan LDP dan LDK tersebut, apakah wajar panitia menyatakan tawaran saya tidak lengkap. mana lebih mengikatnya LDP atau LDK pak.. karena saya rencananya akan melakukan sanggahan.. tolong bimbingannya agar panitia ULP tidak semena- mena… thank’s

    1. Pak Denie : Kesalahan pertama adalah jika Harga penawaran pada surat penawaran jelas maka tidak mungkin Harga terkoreksi (0). Kemudian jika dalam LDP tidak diminta kemudian dalam LDK diminta scan tersebut maka Pokja telah melanggar ketentuan tata cara evaluasi kualifikasi yang diatur oleh Perpres 54/2010 dan perubahannya silakan dilihat pada bagian evaluasi kualifikasi. Pada Perka 1/2015 juga jelas disebutkan dalam melakukan evaluasi kualifikasi Pokja tidak perlu mewajibkan melampirkan scan/fotocopy cukup kelengkapan isian saja. Baru pada pembuktian kualifikasi diminta salinan dan perlihatkan aslinya. Coba bapak pelajari IKP lebih mendalam ketentuannya sangat jelas gunakan itu sebagai bahan sanggahan

  36. siang pak samsul,salam kenal pak.
    saya dari rekanan pak,di daerah saya pada tahun 2013 proses tendernya masih manual pak, tapi tahun 2014 dan tahun sekarang sudah dilaksanakan secara lpse. pada tahun 2013 ketika pemasukan dokumen penawaran , ada salah satu rekanan membawa 2 dokumen penawaran untuk 2 perusahaan berbeda, sehingga jumlah peserta yang memasukan penawaran berjumlah 4 perusahaan. apakah peserta yang memasukan dua penawaran tadi dinyatakan gugur ?
    apakah tender tersebut dinyatakan gagal pak?. karena panitia melakukan pembukaan dan melanjutkan dengan evaluasi dan seterusnya. terim kasih pak atas masukannya

    1. Pak Joni: ketentuannya adalah 1 orang hanya boleh mewakili 1 perusahaan saja… untuk gagal tidaknya harus dilihat apakah perusahaan tersebut dimenangkan atau tidak.. paling tidak mestinya keduanya digugurkan.

  37. Siang Pak Samsul, terima kasih atas tanggapan baliknya Pak, iya kedua perusahaan tersebut digugurkan dan tidak dilanjutkan dengan evaluasi. sedangkan kedua perusahaan lainnya dilanjutkan ke tahap evaluasi. terima kasih pak samsul, mungkin dengan wadah ini kita saling bertukar pemahaman dan pengetahuan tentang dunia PBJ.

  38. Sore Pak Samsul, Maaf pak saya mau tanya….
    dalam hal penawaran ternyata hanya ada dua penawar yang masuk, dan memiliki dukungan AMP yang sama, dan lelangnya tanpa pengaturan.akan tetapi ketika salah satu menjadi pemenang, ternyata yang dijadikan pemenang ketika diklarifikasi ke PT. Pendukung AMP, Dukungan AMP nya dicabut….., dan yang pemenang cadangan dukungannya tidak dicabut. apakah ini termasuk melanggar UU no 5 tentang monopoli? mohon informasinya. trima kasih pa samsul

    1. Pak Budi: Tentu harus dilihat dari alasan pencabutan dukungan tersebut. Pokja tidak punya kekwenangan untuk memberikan sanksi kepada pendukung karena surat dukungan umumnya haya berupa kesepahaman saja dan pendukung bukan peserta pelelangan. Dengan demikian tidak ada jalan lain untuk pokja selain menggugurkan calon pemenang. Biarlah nanti peserta/calon pemenang tersebut yang menggugat perusahaan pendukung ke KPPU jika terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat. Kepentingan pokja adalah menetapkan pemenang sesuai dengan pemenuhan persyaratan teknis pekerjaan.

  39. Selamat subuh Pak Samsul, salam kenal…
    Sy mau tanya ttg Pokja/Panitia lelang Barang/Jasa Pemerintah yang terlibat persekongkolan lelang dengan peserta/perusahaan yang terbukti AFILIASI. Terima kasih Pak Samsul.

  40. malam pak, sy mau tanya pada lelang barang dan jasa di pokja kami, ada penyedia urutan 1 dan 2 terendah memiliki dukungan teknis (jaminan suplay) yang sama satu perusahaan pada saat evaluasi teknis. apakah yang mesti kami perbuat? kami gugurkan atau lanjut ke evaluasi kualifikasi…..tks mohon pencerahannya.

  41. Selamat Malam Pak Samsul, saya mau bertanya mengenai jadwal pemasukan dokumen penawaran. beberapa waktu yang lalu ada laporan masuk kepada apip terkait jadwal pemasukan penawaran. Misal dalam pelelangan Paket A jadwal pemasukan penawaran adalah tgl 1 jam 00.00 s/d tgl 2 jam 23.59, kemudian pada tgl 2 lpse tidak dapat diakses lebih kurang 3 jam (pukul 19.00 s/d 22.00). atas dasar tersebut salah satu penyedia melakukan pengaduan kepada apip. dalam pengaduannya disebutkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memasukkan penawaran karena lpse tidak dapat diakses. sekarang pelelangan sudah selesai dan sudah ada pemenang (penawaran yg masuk hanya 1). yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah pelelangan tersebut dapat dilanjutkan meskipun ada pengaduan dan apakah pemenang lelang tersebut sah ? Mohon pencerahannya pak, terima kasih.

    1. Pak Takada: Sejauh yang saya tau dalam dokumen pelelangan sudah disebutkan bahwa penyedia memasukkan penawaran diawal-awal waktu untuk mengantisipasi gangguan pemasukan penawaran yang bisa saja terjadi. Tugas APIP adalah memeriksa dan mencari bukti apakah kejadian tersebut atas dasar kesengajaan atau niat jahat dari para pihak. Jika tidak terbukti niat jahat maka hal tersebut adalah risiko penyedia. Berbeda jika kejadiannya lebih dari 50% jangka waktu pemasukan penawaran terjadi gangguan maka menurut saya masalah ini termasuk serius dan perlu ditindaklanjuti dengan penambahan waktu pemasukan penawaran.

  42. Selamat sore pak mau tanya dalam hal pelelangan KPU di daerah-daerah sering kita jumpai perusahaan yang dimenangkan tidak memiliki peralatan diperusahaanya cuma bermodalkan surat dukungan saja sedangkan rangking, 1,3 dan 4 memiliki peralatan dan pihak panitia tidak melakukan survei lokasi percetakan cuma berdasarkan pembuktian surat2. gimana ini pak dan ada bukti fisik dilapangan, lain alamat surat2 dokumen lain tempat kerjanya.

    1. Pak Andi darwis: jika saya PPK nya maka unsur keterpenuhan peralatan ini adalah utama sehingga saya hanya mempersyaratkan alat milik sendiri atau sewa. Tentu pokja juga berhak untuk mengingatkan tentang hal ini pada saat kaji ulang. Tentang survei lokasi percetakan disisi pokja menurut saya tergantung dari pembiayaan yang tertuang dalam anggaran, jika tidak tersedia anggaran tentu pokja tidak bisa dituntut survey. Meski demikian menurut saya dari sisi penganggaran harusnya diakomodir soal ini agar lebih akurat.

  43. Salam Kenal pak …… Saya mau menanyakan , di pelelangan kabupaten saya , mensyaratkan referensi kerja personalia sampai 12-24 bulan ,sebagai pengalaman kerja ,baik untuk klasifikasi kecil maupun menengah , padahal untuk pengurusan SBU CV/PT baru mempergunakan tenaga personalia baru , apakah aturan ini diperbolehkan atau ada persekongkolan POKJA / ULP . apakah pemenang lelang tersebut sah ? demikian ….Mohon Pencerahannya…..Thx

    1. Pak Farel: kalau untuk pekerjaan konstruksi yang sifatnya sederhana tidak perlu sampai pada referensi pengalaman. Kecuali untuk konsultansi maka referensi menjadi bagian dari penilaian teknis. Tentang sah tidaknya proses lelang memerlukan pemeriksaan mendalam.

  44. Assalam.. dan Salam kenal Pak Samsul, bagaimana pendapat dan saran bapak terkait dengan cara kerja Pokja di daerah kami. Tender diadakan dg batas waktu pemasukan penawaran hingga tgl 2 November 2015, dg jangka waktu pelaksanaan 45 hr Kalender (dlm prsyaratan penawaran). Entah apa sebab-nya proses evaluasi baru terlihat pd tgl 17 dgn nilai penawaran dan berita perubahan Jadwal, proses evaluasi mundur hingga tgl 19, itu-pun angka koreksinya blum ditayang. Selanjutnya tgl 20 Nov. 2015 Jam 16:28 (waktu server LPSE) ada pemberitahuan pd email kami tntang perubahan Jadwal Lelang yg sudh msuk pd tahap pembuktian kualifikasi yg berakhir pada tgl 20 Nov. Jam 16.30 yg dibarengi dg munculnya angka Koreksi. Karna sejak awal tahun sy mengikuti tender dan slalu di gugurkan dg hal-hal yg tdk substansi srta di multitafsirkan/mnurut asumsi Pokja seperti Pengalaman Tenaga Teknis yg disyaratkan 5 Tahun, terus kami melampirkan Tenaga dg Tahun bekerjanya dr Thn 2006, 2009 hingga 2012 (tahun kelulusan Ijazah 1992 dan dlm tabel dftar personil Tenaga Teknis kami berpngalman dlm pekerjaan sejenis sudh 9 Tahun). Oleh Pokja Tenaga Teknis yg kami lampirkan tidak memenuhi syarat, karna hanya berpngalaman 3 (tiga) Tahun, oleh krna hnya 3 tahun brbeda tersebut diatas yg bs kami sebutkan dlm Curriculum Vitae. Dalm Dok. Pengadaan-LDP, untuk Daftar Personil Inti/Teknis/Terampil. terdapt syarat/ketetuan yg berbunyi “Untuk Tenaga Teknis harus melampirkan Curriculum Vitae dg mencantumkan …bla-bla..”, oleh karna dalam Daftar Personil terdapat jg permintaan untuk tenaga Administrasi dan Keuangan, maka kamipun hnya melampirkan Curi.. Vitae pada Tenaga yg mempunyai SKA/SKT sj. Dengan Alasan bahwa personil untuk Administrasi dan Keuangan tidak melampirkan Curriculum Vitae kami digugurkan, kilas balik sedikit mas… Lanjut kasus trbaru yg pd tgl 20 Nov. 2015 jam 16.32 trjadi lg perubahan jadwal pembuktian kualifikasi sampai tgl 23 Nov. Jam 15.30 dg selisih wktu hnya +/_ 5 menit. Yang bikin terasa janggal dan bingung, dr perubahan jadwal yg jam 16.32 sampai jam 2015 22:33 (waktu server LPSE), terjadi perubahan Jadwal Evaluasi hingga 9 (sembilan) kali, bolak-balik antara tgl 20 dan tgl 23. Akhirnya pokja memutuskan Btas Akhir Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi sampai dengan tgl 20 Nov. 2015 Jam 23.30, padahal pemberitahuan perubahan Jadwal ini dilakukan pada 20 November 2015 22:33 (waktu server LPSE). Tahap dilanjutkan hingga Pokja menetapkan Pemenang Lelang pada tgl 20 Nov. 2015 Jam 23.30 pula. Sampai disini, menurut Bapak apakah proses ini bisa dikatakan normal? Proses Lelang didaerah kami (Kab. Dompu – NTB) hanya dianggap ceremoni yg mana pemenang paket tersebut sudah ditentukan sebelum tender itu mulai, ini bs dibuktikan dg mereviw semua hasil Lelang sejak awal tahun (bahkan 2 Tahun terakhir) maka akan terlihat, lebih dr 95 % para pemenang lelang-nya rata-rata hnya menawar tidak lebih dari 2 % dari Nilai HPS dan pasti urutan nilai penawarannya berada di posisi buncit, sedangkan peserta lain yg nilai penawarannya lebih rendah dan responsif akan digugurkan dg cara serta alasan yg dicari2/dibuat2 sesuai asumsi dan analisa Pokja. Karna penyiapan hingga pengiriman Dok. Penawaran ini saya kerjakan sendiri, alasan Pokja dalam menggugurkan penawaran terakhir kami ini sangat-lah semena-mena / arogan. Kami gugur karna tidak melampirkan 1 item BAB. VI. Bentuk Dokumen Penawaran (A. Bentuk Surat Penawaran, dst) pada Point D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 File) yg mana format standart-nya hanya memiliki 6 (enam) sub. Point, yg oleh Pokja ditambah 1 sub. Point menjadi 7 (tujuh). Sedangkan dalam BAB. III (IKP), dimulai dr point C. Penyiapan Penawaran Sub. Point 15 Dok. Penawaran, menguraikan dan menjelaskan persyaratan Dok. Penawaran Teknis hnya terdiri dari 6 (enam) item, selanjutnya pada point E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran. Sub. Point 26. Evaluasi Penawaran, jonto 26.5.c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan : 1. Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yg harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yg tercantum dlm LDP. 2. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila : (disebutkan hanya 6 point seperti diatas tampa mencatumkan dan menjelaskan tambahan 1 point yg terdapat dalam BAB. VI. Bentuk Dokumen Penawaran, D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis, yg oleh Pokja sdh ditambah 1 sub. Point menjadi 7 (tujuh). Pada BAB. IV. LDP, sampai pada Point K. Dokumen Penawaran, tidak terdapat persyaratan / permintaan untuk 1 sub. Point tambahan tersebut diatas. Begitu-pun pada BAB. V. LDK. Disini terlihat ada kesengajaan Pokja menambahakan dan menyembunyikan point “kepentingan” itu agar point kepentingan ini tidak terdeteksi dengan tidak dipersyaratkan/tercantum pada (IKP), di item Evaluasi Penawaran maupun dalam LDP. Padahal penjelasan lebih lanjut dari point D. tersebut adalah [Cantumkan dan Jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] : 1. metode pelaksanaan pekerjaan…. sampai 7 item. menurut Bapak Dasar/Landasan manakah yang relevan untuk menjadi acuan dari dari hal tersebut diatas. Atas pendapat dan perhatiannya kami khaturkan terima kasih banyak.

    1. Assalam.. dan Salam kenal Pak Samsul, bagaimana pendapat dan saran bapak terkait dengan cara kerja Pokja di daerah kami. Tender diadakan dg batas waktu pemasukan penawaran hingga tgl 2 November 2015, dg jangka waktu pelaksanaan 45 hr Kalender (dlm prsyaratan penawaran). Entah apa sebab-nya proses evaluasi baru terlihat pd tgl 17 dgn nilai penawaran dan berita perubahan Jadwal, proses evaluasi mundur hingga tgl 19, itu-pun angka koreksinya blum ditayang. Selanjutnya tgl 20 Nov. 2015 Jam 16:28 (waktu server LPSE) ada pemberitahuan pd email kami tntang perubahan Jadwal Lelang yg sudh msuk pd tahap pembuktian kualifikasi yg berakhir pada tgl 20 Nov. Jam 16.30 yg dibarengi dg munculnya angka Koreksi.

      Saya tidak menemukan poin dimana Bapak digugurkan dirugikan akibat ini. Dugaan saya pokja tidak mengirimkan surat undangan pembuktian kualifikasi atau mengirimkan undangan kualifikasi namun tidak memberikan waktu yang cukup untuk menanggapi dan memenuhi pembuktian kualifikasi. Jika ini yang terjadi menurut saya pokja tidak bijaksana sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penyedia bahkan memunculkan praduga lain-lain.


      Karna sejak awal tahun sy mengikuti tender dan slalu di gugurkan dg hal-hal yg tdk substansi srta di multitafsirkan/mnurut asumsi Pokja seperti Pengalaman Tenaga Teknis yg disyaratkan 5 Tahun, terus kami melampirkan Tenaga dg Tahun bekerjanya dr Thn 2006, 2009 hingga 2012 (tahun kelulusan Ijazah 1992 dan dlm tabel dftar personil Tenaga Teknis kami berpngalman dlm pekerjaan sejenis sudh 9 Tahun). Oleh Pokja Tenaga Teknis yg kami lampirkan tidak memenuhi syarat, karna hanya berpngalaman 3 (tiga) Tahun, oleh krna hnya 3 tahun brbeda tersebut diatas yg bs kami sebutkan dlm Curriculum Vitae. Dalm Dok. Pengadaan-LDP, untuk Daftar Personil Inti/Teknis/Terampil. terdapt syarat/ketetuan yg berbunyi “Untuk Tenaga Teknis harus melampirkan Curriculum Vitae dg mencantumkan …bla-bla..”, oleh karna dalam Daftar Personil terdapat jg permintaan untuk tenaga Administrasi dan Keuangan, maka kamipun hnya melampirkan Curi.. Vitae pada Tenaga yg mempunyai SKA/SKT sj. Dengan Alasan bahwa personil untuk Administrasi dan Keuangan tidak melampirkan Curriculum Vitae kami digugurkan, kilas balik sedikit mas…

      Penilaian pengalaman untuk personil inti didasarkan pada beberapa indikator utk yang punya SKA/SKT dasarnya kuat pada tingkatan SKA/SKT nya… sedangkan yang non sertifikasi dibuktikan dengan referensi dan bukti surat pengalaman kerja pada bidang/sub bidang/keahlian/keterampilan sejenis.
      Umumnya utk personil pendukung seperti adm dan keuangan disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Namun demikian jika dokumen mempersyaratkan CV utk semua personil sebaiknya penyedia tidak mengambil simpulan yang bertentangan dengan dokumen agar terhindar dari penilaian tidak memenuhi persyaratan teknis.

      Lanjut kasus trbaru yg pd tgl 20 Nov. 2015 jam 16.32 trjadi lg perubahan jadwal pembuktian kualifikasi sampai tgl 23 Nov. Jam 15.30 dg selisih wktu hnya +/_ 5 menit. Yang bikin terasa janggal dan bingung, dr perubahan jadwal yg jam 16.32 sampai jam 2015 22:33 (waktu server LPSE), terjadi perubahan Jadwal Evaluasi hingga 9 (sembilan) kali, bolak-balik antara tgl 20 dan tgl 23. Akhirnya pokja memutuskan Btas Akhir Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi sampai dengan tgl 20 Nov. 2015 Jam 23.30, padahal pemberitahuan perubahan Jadwal ini dilakukan pada 20 November 2015 22:33 (waktu server LPSE). Tahap dilanjutkan hingga Pokja menetapkan Pemenang Lelang pada tgl 20 Nov. 2015 Jam 23.30 pula. Sampai disini, menurut Bapak apakah proses ini bisa dikatakan normal?

      Tentu harus dilihat dari alasan perubahan jadwal tersebut karena apa baru bisa menilai normal atau tidak. Pemberitahuan perubahan jadwal terkirim otomatis oleh sistem sehingga memang kadang-kadang karena gangguan jaringan atau sistem tidak sinkron dgn waktu perubahan.

      Proses Lelang didaerah kami (Kab. Dompu – NTB) hanya dianggap ceremoni yg mana pemenang paket tersebut sudah ditentukan sebelum tender itu mulai, ini bs dibuktikan dg mereviw semua hasil Lelang sejak awal tahun (bahkan 2 Tahun terakhir) maka akan terlihat, lebih dr 95 % para pemenang lelang-nya rata-rata hnya menawar tidak lebih dari 2 % dari Nilai HPS dan pasti urutan nilai penawarannya berada di posisi buncit, sedangkan peserta lain yg nilai penawarannya lebih rendah dan responsif akan digugurkan dg cara serta alasan yg dicari2/dibuat2 sesuai asumsi dan analisa Pokja. Karna penyiapan hingga pengiriman Dok. Penawaran ini saya kerjakan sendiri, alasan Pokja dalam menggugurkan penawaran terakhir kami ini sangat-lah semena-mena / arogan. Kami gugur karna tidak melampirkan 1 item BAB. VI. Bentuk Dokumen Penawaran (A. Bentuk Surat Penawaran, dst) pada Point D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 File) yg mana format standart-nya hanya memiliki 6 (enam) sub. Point, yg oleh Pokja ditambah 1 sub. Point menjadi 7 (tujuh). Sedangkan dalam BAB. III (IKP), dimulai dr point C. Penyiapan Penawaran Sub. Point 15 Dok. Penawaran, menguraikan dan menjelaskan persyaratan Dok. Penawaran Teknis hnya terdiri dari 6 (enam) item, selanjutnya pada point E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran. Sub. Point 26. Evaluasi Penawaran, jonto 26.5.c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan : 1. Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yg harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yg tercantum dlm LDP. 2. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila : (disebutkan hanya 6 point seperti diatas tampa mencatumkan dan menjelaskan tambahan 1 point yg terdapat dalam BAB. VI. Bentuk Dokumen Penawaran, D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis, yg oleh Pokja sdh ditambah 1 sub. Point menjadi 7 (tujuh). Pada BAB. IV. LDP, sampai pada Point K. Dokumen Penawaran, tidak terdapat persyaratan / permintaan untuk 1 sub. Point tambahan tersebut diatas. Begitu-pun pada BAB. V. LDK. Disini terlihat ada kesengajaan Pokja menambahakan dan menyembunyikan point “kepentingan” itu agar point kepentingan ini tidak terdeteksi dengan tidak dipersyaratkan/tercantum pada (IKP), di item Evaluasi Penawaran maupun dalam LDP. Padahal penjelasan lebih lanjut dari point D. tersebut adalah [Cantumkan dan Jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] : 1. metode pelaksanaan pekerjaan…. sampai 7 item. menurut Bapak Dasar/Landasan manakah yang relevan untuk menjadi acuan dari dari hal tersebut diatas. Atas pendapat dan perhatiannya kami khaturkan terima kasih banyak.

      Kedudukan dan kekuatan hukum yang lebih tinggi adalah IKP baru LDK/LDP kemudian bentuk dokumen. Untuk itu jika ada persyaratan yang bertentangan maka yang lebih kuat adalah yang lebih tinggi. Untuk itu bisa dilakukan pertanyaan pada aanwizjing atau sanggahan jika terdapat pertentangan. Saya tidak mengetahui poin2 apa saja yang ditambahkan pada bentuk dokumen namun yang jelas jika memang bertentangan maka yang lebih kuat tentu yang lebih tinggi.

  45. Salam Kenal pak …… Saya mau menanyakan. Bila terdapat perbedaan point persyaratan teknis antara (IKP dan LDP) dengan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis pada Dokumen Pengadaan, mana-kah yang harus dijadikan acuan.? Mohon pencerahannya pak, terima kasih.

  46. Assalam.. Pak Samsul, pencerahan bapak untuk pertanyaan saya sebelumnya sangat ditunggu dan diharapkan sebagai bahan untuk menyanggah hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja pada daerah kami. Atas balasan dan pencerahannya dikhaturkan terima kasih.

  47. bagaimana jika produsen mengikuti lelang jasa kontruksi…apakah ada perpres yang mengatur nya!!Saya sudah cari ternyata peraturan nya masih mengambang..sebelum nya terima kasih

  48. bagaimana status hubungan keluarga penyedia/peserta lelang dengan PPKo atau Pokja ULP? apa masih diberlakukan? di perpres 54 ada, perubahan perpres 70 dan 4 sudah tidak ada… mohon masukan. terima kasih

  49. Aslm pak..apa boleh pada saat dokumen penawaran penyedia menawarkan merk A, kemudian pada pelaksaannya yg dipasang merk B dengan spesifikasi yang sama, cuma berbeda merk dari dokumen penawaran , dimana aturan yg mengaturnya kalau boleh agau tidaknya..tks pak

  50. Halo Pak
    Saya ingin bertanya, ada 2 perusahaan yang ikut lelang di instansi saya, nama pemilik perusahan A tersebut sama dengan nama perusahaan B, dia juga sebagai direktur di perusahaan A dan Wakil Direktur di perusahaan B, dia mempunyai jumlah saham sebesar 50% di kedua perusahaan tersebut dan dua perusahaan ini ikut lelang dalam satu paket,. Apakah kedua perusahaan tersebut dapat gugur atau terus dilakukan evaluasi?

    Terima Kasih

  51. Selamat sore Pak,,mohon penjelasan: Apakah satu (1) Perusahaan diperboleh mengikuti dua (2) tender/lelang paket proyek pembangunan gedung dengan 1 lokasi yang sama serta dari anggaran Kementerian yang sama juga Pak,,selain itu perusahaan tersebut menjadi Pemenang tunggal dalam kedua lelang proyek tersebut,,apakah ini bisa dibenarkan,,dan klu tdk apa sanksinya,,tks mohon pencerahan.

  52. Selamat malam pak Samsul, saya ingin menanyakan apakah PPK berhak membatalkan apabila surat dukungan dari distributor dicabut pada saat masa sanggah?

    1. Bisa saja PPK menolak penetapan pemenang karena Penyedia jelas akan mengubah dokumen penawaran jika diterima oleh PPK.. perubahan dokumen penawaran setelah penetapan pemenang masuk dalam klausul “Postbidding” yang dilarang oleh peraturan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *