Prakualifikasi, HPS dan Pengadaan Langsung

P54 Update copy

Pasal 55 ayat 1, 2,3,4,5

(1)      Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

a.      bukti pembelian;
b.     kuitansi;
c.      Surat Perintah Kerja (SPK); dan
d.     surat perjanjian

Perubahan krusial pada pasal ini adalah perubahan batas atas penggunaan masing-masing bukti perjanjian terkait pengadaan barang/jasa non konsultansi yaitu :

–          Bukti Pembelian dari s/d Rp.5.000.000,- menjadi s/d Rp.10.000.000,-.

–          Kuitansi dari s/d Rp.10.000.000,- menjadi s/d Rp.50.000.000,-.

–          SPK dari s/d Rp.100.000.000,- menjadi s/d Rp.200.000.000,-.

–          Surat Perjanjian diatas Rp.100.000.000,- menjadi diatas Rp.200.000.000,-.

 

Pasal 56 ayat 4 huruf d dan 4a

(4)      Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:81

d. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung.

(4a)    Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya.

Ayat 4 huruf d dan ayat 4a saling menjelaskan bahwa proses pengadaan langsung untuk Jasa Konstruksi dan Konsultan dilakukan dengan prakualifikasi. Sedangkan untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya tidak diperlukan.

 Pasal 57

(5)      Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a.      pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
b.     permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Dalam pasal ini terdapat tiga perubahan penting yaitu:

1.       dihapuskannya tahapan penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dalam tahap pemilihan karena tahap ini diluar wilayah pemilihan penyedia yang ada pada kewenangan Pokja/Pejabat Pengadaan.
2.       Pada Pelelangan Umum pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua tahap dilakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan,  kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai.
3.       Penjelasan tentang metode pengadaan langsung dilakukan dengan dua cara yaitu:

a.       Pembelian/Pembayaran Langsung menggunakan bukti pembelian dan kuitansi untuk barang/jasa lainnya.

Pembelian/Pembayaran Langsung menggunakan kuitansi untuk konstruksi.

Sedangkan untuk Pengadaan Konsultan tidak dapat dilakukan dengan pembelian/pembayaran langsung menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

b.       Permintaan penawaran disertai klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk semua jenis barang/jasa yang menerapkan pengadaan langsung menggunakan SPK.

 Pasal 66 ayat 1, 4 huruf b,7 dan 7a

(1)      PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian

(4)      HPS ditetapkan:

b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

 (7)     Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;

(7a)    Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.

 Ayat 1 HPS tidak diperlukan untuk pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian. Yang menjadi patokan adalah harga terendah untuk kualitas barang/jasa yang terbaik sesuai kebutuhan.

Ayat 4 huruf b menjelaskan tentang waktu penetapan HPS untuk proses prakualifikasi yaitu 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah lamanya waktu proses prakualifikasi.

Pada ayat 7 Perpres 54/2010 sebelum perubahan  harga pasar menjadi komponen utama penyusunan HPS. P70/2012 menempatkan harga pasar menjadi satu dari komponen data penyusun HPS. Perubahan ini mensejajarkan seluruh sumber data sebagai pembentuk HPS dengan syarat menggunakan sistem perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai keahlian oleh PPK sehingga dapat menunjukan harga yang wajar.

Ayat 7a menjelaskan khusus untuk pelelangan/seleksi internasional penyusunan HPS dapat menggunakan data harga barang/jasa diluar negeri.

 

12 thoughts on “Prakualifikasi, HPS dan Pengadaan Langsung

  1. Mohon penjelasannya ttg pengadaan langsung. Kami punya POK pengadaan pereaksi 5 paket @ 70 juta. Apakah untuk pembeliannya harus menunggu satu paket 70 juta dulu ?Apakah kami boleh melakukan pembelian ke suplier pereaksi langsung dengan invoice dr supplier atau harus melalui rekanan penyedia? Tmksh

    1. Maaf saya tidak jelas dengan yang dimaksud Pengadaan Pereaksi. Namun dari data sementara yang saya tau 5 Paket x 70jt = 350jt. Melihat ini saya pikir lebih baik dilelang saja. Yang dimaksud menunggu 70 Juta apa ya? Pembelian ke Supplier langsung tidak masalah selama memang kompetensi teknis usaha kecil tidak memadai dan lebih efisien membeli ke supplier. Bukti pembelian disesuaikan dengan nilai pembelian.

  2. mau bertanya pa,
    di SBD / SDP, yg pengadaan langsung barang, ada perbedaan antara daftar isi dengan isinya.
    pada daftar isi hanya VI (enam) bab. tapi di isinya ada IX (sembilan) bab,
    bingung nih pa.. hehe

    thanks in advance

  3. terima kasih atas jawabannya pak,
    nah, karena di isinya SDP itu tidak ada Surat Pesanan, akan tetapi pada syarat umum spk. seringkali disebutkan sesuai SP, jadi apa wajib menggunakan surat pesanan?

    1. Surat Pesanan memang melekat dengan SPK bu… kalau untuk konstruksi SPMK.. dan SP dapat dinyatakan melekat dengan SPK..biasanya ditambahkan klausul “SPK ini sekaligus sebagai Surat Pesanan”… Surat pesanan ini juga kerap dijadikan kelengkapan wajib disisi pembayaran… semakin lengkap semakin baik..

  4. Ass pak. Izin bertanya. Saya selaku PPK pekerjaan konstruksi dngn nilai dibawah 200jt. Untuk kontrak pekerjaan tersebut apakah harus ada SPPBJ/gunning.?

  5. Siang pak, dilampiran perka LKPP NO. 6 TH 2012 halaman IV-9, “Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dapat tidak dilakukan
    untuk Pengadaan Langsung”.. namun di SDP pengadaan langsung di dalamnya tertera evaluasi kualifikasi, perlukah pengadaan langsung dg SPK menggunakan evaluasi kualifikasi? krn di perka LKPP NO. 6 TH 2012 Pasal 56 ayat 9, pun pengadaan langsung tidak masuk ke dalam kriteria yang diharuskan menggunakan pasca kualifikasi..
    Apakah benar sesuai tulisan anda diatas bahwa “Ayat 4 huruf d dan ayat 4a saling menjelaskan bahwa proses pengadaan langsung untuk Jasa Konstruksi dan Konsultan dilakukan dengan prakualifikasi. Sedangkan untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya tidak diperlukan.”, sedangkan di ayat 4b dan 4c dinyatakan bahwa yang dilakukan prakualifikasi hanya konstruksi yeng melalui pelelangan umum dan penunjukan langsung..tidak tersebut kalimat pengadaan langsung di situ, yang ada justru pengecualian..?

    1. Perka 6 telah diganti dengan Perka 14 2012, untuk pengadaan langsung disesuaikan dengan kesederhanaannya dievaluasi bersamaan dengan penawaran atau cukup preknowledge sj misal beli laptop selama itu toko laptop maka memenuhi syarat kualifikasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *