Kontrak dan Tahun Anggaran

    Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara terdapat dua wilayah pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang. Dalam menilai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan meneliti dari sisi akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja. Sehingga dengan itu PPK sebagai penegak amanat UUD wajib menyusun kontrak dengan memperhatikan akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja.

    Untuk itu komponen utama kontrak disisi pengelolaan keuangan negara adalah komponen pembebanan dana pada tahun anggaran dan pelaksanaan anggaran. Pembebanan dana pada tahun anggaran harus terjaga akuntabilitasnya dari sisi administratif. Pelaksanaan anggaran harus terjaga akuntabilitasnya secara administratif sekaligus juga kinerja secara ekonomis, efisien dan efektif.

Sekarang kita bahas judul tulisan ini Kontrak dan Tahun Anggaran. Pada pasal 50 tentang Jenis Kontrak pada ayat 4 menyebutkan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, terdiri atas:

  1. Kontrak Tahun Tunggal; dan
  2. Kontrak Tahun Jamak.

Pasal 52 kemudian memberikan definisi atas jenis kontrak ini.

  1. Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
  2. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran.

Struktur kalimat pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 sangat berbeda sekali, terkait dua domain besar pembentuk definisi pengelolaan keuangan negara, yaitu Anggaran dan Barang/Kinerja seperti yang dibahas diawal.

Ayat 1 menegaskan bahwa yang pelaksanaan pekerjaan (kinerja) diikat oleh anggaran selama masa 1 tahun anggaran. Dapat ditafsirkan bahwa meski pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran selama masih menggunakan anggaran pada tahun anggaran awal masih masuk dalam kategori tahun tunggal.

Kemudian coba kita gunakan tabel Perbandingan Definisi Kontrak Atas Pembebanan Tahun Anggaran antara Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 khusus Kontrak Tahun Jamak. Logika pemisahan antara Anggaran dan Kinerja semakin jelas.

Pada Keppres 80/2003 pasal 30 ayat 8 masih membunyikan kalimat mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 tahun. Hal ini menimbulkan keterbatasan konsep tahun jamak disisi pengadaan, karena pelaksanaan pengadaan (kinerja) terikat dengan anggaran yang melewati tahun begitu juga sebaliknya.

Sementara Perpres 54/2010 pasal 52 ayat 2 menjelaskan bahwa yang melewati tahun anggaran adalah hanya pelaksanaan pekerjaan (kinerja) sedangkan dana anggaran tidak diikat.

Ilustrasi sederhananya dalam perencanaan, waktu pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen pengadaan adalah 14 bulan. Kemudian penyedia menawarkan masa pelaksanaan hanya 12 bulan dan realisasi penyelesaian ternyata 11 bulan. Pada Keppres 80/2003 penyedia tidak dapat dibayar pada tahun anggaran tersebut karena dana anggaran juga terikat lebih dari 1 tahun. Sementara pada Perpres 54/2010 tidak menutup kemungkinan dapat dibayar tahun berkenaan apabila anggaran cukup untuk membayar pada tahun berkenaan.

Perbandingan Definisi Kontrak Atas Pembebanan Tahun Anggaran

Keppres 80/2003

Pepres 54/2010

Pasal 30 ayat 7 dan 8

Pasal 52 ayat 1 dan 2

Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana
anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran.

Kita lihat PMK 25/PMK.05/2012 pasal 2 ayat (3) bahwa Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyears contract).

Sementara Perpres 54/2010 pasal 52 ayat 2 tegas menyebutkan pelaksanaan pekerjaan melebihi satu tahun anggaran atas beban anggaran adalah kontrak tahun jamak. Seandainya beban anggaran tetap pada tahun anggaran 2012, meski pelaksanaan melewati tahun anggaran tentu masih dapat dikatakan kontrak tidak termasuk tahun jamak.

Sesuai UU nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan setingkat kementerian hendaknya tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Termasuk Perpres 54/2010 terlebih lagi UU.

Dari keseluruhan pembahasan ada dua mainstream utama yang melingkupi langkah-langkah akhir tahun yaitu pilihan pembebanan dana anggaran pada tahun anggaran bersangkutan melalui perpanjangan jaminan pembayaran dan pembebanan dana anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya. Berikut tabel perbandingan yang semoga dapat mempermudah pemahaman.

Perbandingan Solusi Akhir Tahun untuk Kasus Keterlambatan

Uraian

Dibebankan Tahun Anggaran Bersangkutan

Dibebankan Tahun Anggaran Berikutnya

Pencapaian Output Tahun Anggaran Bersangkutan

Maksimal

Maksimal

Penyerapan Anggaran Tahun Bersangkutan

Maksimal

Tidak Maksimal

Revisi Tahun Anggaran Berikutnya

Tidak Perlu

Perlu

Kepastian Ketersediaan Anggaran Tahun Berikutnya

Tidak mempengaruhi tahun anggaran berikutnya

Tahun anggaran berikutnya belum tentu tersedia dana yang cukup

Pengaruh terhadap Output Tahun Berikutnya

Tidak mempengaruhi output tahun anggaran berikutnya

Berpotensi mengurangi output tahun berikutnya

Resiko bertentangan dengan Perpres 54/2010

Masih termasuk kriteria Tahun Tunggal

Bermasalah Pada Definisi Tahun Jamak

Resiko bertentangan dengan UU 1/2004*

Tidak membebani Tahun anggaran berikutnya baik disisi otorisasi maupun perencanaan sesuai ketentuan.

Membebani Tahun anggaran berikutnya baik disisi otorisasi maupun perencanaan

Pemeriksaan Keuangan

Berpengaruh negatif terhadap penilaian akuntabilitas

Tidak Berpengaruh terhadap penilaian akuntabilitas

Pemeriksaan Kinerja

Ekonomis, Efisien dan Efektif

Tidak Ekonomis, Efisien dan Efektif

* Lihat artikel PPK Penegak Amanat UUD

Melihat uraian diatas serta tabel perbandingan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa solusi yang paling efisien dan efektif adalah pembebanan dana pada tahun anggaran bersangkutan. Hal ini hanya bisa dengan memanfaatkan fasilitas Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran yang diperpanjang masa berlakunya hingga maksimal 50 hari keterlambatan. Jaminan pembayaran menjamin bahwa dana anggaran yang digunakan masih berada pada tahun anggaran bersangkutan. Hanya saja dana anggaran tersebut berubah wujud menjadi garansi bank yang dijamin oleh UU No. 7/1992 dan UU KUHPerdata.

Disisi lain pelaksanaan sisa pekerjaan melewati tahun tidak melanggar ketentuan kontrak tahun tunggal, karena tidak ada larangan pelaksanaan (kinerja) melebihi tahun anggaran. Batasannya hanya maksimal 50 hari setelah berakhirnya masa pelaksanaan.

Sekarang pilihan sangatlah jelas apakah hanya ingin mencapai prestasi Pemeriksaan keuangan dari sisi administratif yang indikatornya akuntabilitas. Atau berpihak pada pencapaian kinerja yang indikatornya efisien dan efektif sesuai amanat UUD 1945 seperti tertuang dalam UU 15/2004.

Kalau pilihannya kinerja maka langkah akhir tahun menggunakan perpanjangan Jaminan Pembayaran adalah upaya optimal semua pihak untuk mencapai kinerja. Agar langkah ini dapat memenuhi asas akuntabilitas maka terbitnya aturan/kebijakan perpanjangan jaminan pembayaran selama masa keterlambatan adalah keharusan.


11 thoughts on “Kontrak dan Tahun Anggaran

  1. yth Bapak samsul ramli

    pengadan sewa bandwidth
    ppk melalukan kontrak secara e-purchasing pada anggaran APBD-P
    dimana kontrak pelaksanannya di mulai pada awal desember 2013 dan berakhir awal desember 2014.
    untuk kelanjutan sewa bandwidth tahun anggaran 2014 pemda tidak menganggarkan alokasi anggaran ke dinas kami dikarekan tidak adanya alokasi anggaran APBD_P.
    Untuk kelanjutan sewa bandwidth dianggarkan pada anggaran 2015
    maka dalam hal ini akan terjadi pemutusan sewa bandwidth sesuai kontrak yg telah disepakati antara ppk dan penyedia dan mengakibatkan terputusnya jaringan internet dan layanan LPSE sampai anggaran 2015 disahkan.
    pertanyaan saya :

    1.apakah menyalahi aturan jika penyedia isp mau bemberikan secara geratis sampai kontrak awal tahun anggaran baru disahkan
    seingga kebutuhan internet dan layanan aplikasi yg dan di dikantor termasuk LPSE bisa berjalan dengan baik.
    1. bolehkan kami memilih ISP lain sesuai di e-katalog yang mau memberikan bandwidh selama lebih kurang 1 bulan sampai kontrak tahun anggaran baru disahkan.

    mohon penjelasan dan pencerahannya pak Samsul Ramli
    trimkasih

    1. Pak Jefrizal: Yang perlu jadi catatan adalah sebaiknya proses penunjukan penyedia ISP mendahului tahun anggaran saja sehingga 2015 awal ketika DPA terbit langsung kontrak dan SPMK…
      1. Dalam masa tenggang ini memang harus diambil kebijakan yang mungkin akan berisiko. Jika penyedia ISP tetap memberikan pelayanan secara gratis menurut saya tidak masalah selama tidak ada komitmen apapun untuk menjanjikan kepastian terjadinya kontrak. Kemudian utk kontrak tahun 2015 dihitung sejak bulan dittdnya kontrak/spmk atau tidak berlaku mundur dan harga sesuai katalog.
      2. Jika dilakukan berarti terjadi komitmen menurut saya ini sangat berisiko.
      3. Dari beberapa teman terkait ISP ini dalam prakteknya masa layanan ISP s/d 2015. Misal masa pelaksanaan pekerjaan dan pembyaran s/d Desember 2014 sementara masa layanan s/d Maret 2015. Sehingga total pembayaran untuk mencakup s/d 2015. Risiko nya adalah pertanyaan tentang masa pelayanan Januar-Maret kenapa dapat dibayar duluan pada 2014 harus bisa dijawab. Menurut saya salah satu justifikasi adalah surat pernyataan masa layanan dari ISP s/d Maret 2015 dan seluruh aset dalam penguasaan PPK. Untuk ini sebaiknya dikomunikasikan dengna APIP setempat.

      1. trimakasih pak samsul ramli
        atas pencerahannya.
        mohon penjelasan poit 3 yang bapak sampaikan.
        pertanyaan saya :
        1. surat perjanjian/kontrak sewa bandwidth terhitung mulai tgl 16 desember 2013 s/d 15 desember 2014.
        Pembayaran dilakukan dimuka 100% pada desember 2013 setelah pelaksanaan instalasi dan aktifasi selesai. untk masa layanan terhitung 16 desember 2013 s/d 15 desember 2014.
        apakah menyalahi aturan dalam proses pembayaran tersebut sedangkan masa layanan selesai 15 desember 2014.
        trimakasih atas pencerahan.

        1. Pak Jepri poin 3. saya Masa pelaksanaan pekerjaan dan pembyaran s/d Desember 2014 sementara masa layanan s/d Maret 2015. Sehingga total pembayaran untuk mencakup s/d 2015. Risiko nya adalah pertanyaan tentang masa pelayanan Januar-Maret kenapa dapat dibayar duluan pada 2014 harus bisa dijawab. Menurut saya salah satu justifikasi adalah surat pernyataan masa layanan dari ISP s/d Maret 2015 dan seluruh aset dalam penguasaan PPK. Untuk ini sebaiknya dikomunikasikan dengna APIP setempat.

          Jadi pertanyaan Bapak sudah saya jawab dengan, salah satunya, justifikasi berupa surat pernyataan masa layanan dari ISP s/d Maret 2015 dan seluruh aset dalam penguasaan PPK. Untuk ini sebaiknya dikomunikasikan dengna APIP setempat.

          Untuk yang masih lelang sebenarnya bisa diatasi dengan cara yang menurut saya mungkin lebih aman yaitu dengan negosiasi pada tahun 2014 tentang masa layanan yaitu kontrak dan nilai pembayaran s/d Des 2014 namun demikian berdasarkan hasil negosiasi masa layanan s/d Maret 2015. Artinya januari-maret 2015 merupakan hasil negosiasi.

  2. yht bapak samsulramli
    mohon pejelasan dan pencerahan :
    1. PPk melakukan pemutusan kontrak
    dan dihitung progres pekerjaan 80%.
    dan perusahan dimasukan dalam daftar hitam
    sedangkan ppk tidak mencairakan jaminan pelaksanaan dikarekan
    jaminan pelaksanaan sudah kadaluarsa.
    ppk mengirim surat ke penyedia untuk menyetorkan jaminan pelaksanaan ke kas daerah tapi tidak lakukan.
    pertanyaan saya apa kosekunsinya apakah ini merupakan kerugian negara dan pakah ppk dan pptk bisa di pidanakan atau perdata.
    mohon pencerahannya.
    terimakasih

    1. Pak Heri : Kelalaian PPK memperpanjang jaminan pelaksanaan jika terjadi keterlambatan menurut pihak APH dan audit berpotensi diduga tidak cermat. Ketidak cermatan ini kalau belajar dari kasus Pak Agus Kuncoro berdampak pada potensi KN. Untuk itu sebaiknya tetap dipotong dari pembayaran prestasi pekerjaan 80% tersebut. Artinya sebelum melakukan pembayaran kurangkan seluruh kewajiban penyedia sperti denda, jaminan pelaksanaan, perpajakan dll… Selama nilai pembayaran lebih kecil dari prestasi fisik pekerjaan maka dugaan KN tidak dapat dibuktikan.

  3. Pak Ramli
    masing2 Teman2 PPK mempunyai persepsi mengenai Kontrak tahun jamak diantaranya :
    1. Pelaksana Pekerjaan melebihi 12 bulan dengan mengunakan 2 thn anggaran.
    2. pelaksanaan pekerjaan hanya 4 bulan tapi melewati tahun dengan mengunakan 2 tahun anggaran.
    3. pekerjaan lewat tahun dengan mengunakan 2 thn anggaran/lebih dengan nilai di atas 100 Milyar.
    bagaimana menurut pak ramli.

  4. Assalamuaikum ….
    Kasus pekerjaan dilaksanakan kontrak diakhir tahun Anggaran 2017 yaitu pada bulan desember sedangkan masa pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender, bagaimana cara membuat kontrak diakhir tahun sedangkan dalam dokumen pengadaan disebutkan menggunakan Anggaran Tahun 2017 bukan Tahun jamak.
    Sumber dana dari dana hibah pemerintah pusat yang sudah ditransper ke Rekening Bendahara Umum Daerah, dalam perjanjian dana hibah berlaku 12 bulan sejak dana tersebut ditransfer seketar juni 2017. Bagaimana langkah2 yang harus diambil oleh PPK apakah ditender diawal januari 2018 atau boleh dibuat kontrak dari desember 2017 sampai dengan maret 2018 sedangkan anggaran bukan tahun jamak. Sebagaimana diketahui anggaran dana hibah tersebut masuk dalam DPA Luncuran Anggara 2018.

    Mohon Pencerahan .
    Terima Kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *