P70/2012: Melepaskan Keterlambatan dari Perangkap Denda

ilustrasi: http://wakakapedia.comAda hal baru yang sangat menarik ketika mencoba memperdalam pemahaman melalui buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang saya susun. Hal ini dikaitkan dengan ketertarikan membahas langkah-langkah akhir tahun dari berbagai versi.

    Temuan ini tentang essensi dari “denda” dan “keterlambatan” dan penggunaannya dalam aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Salah satu yang saya sangat yakini adalah bahwa ilmu pengadaan itu adalah cabang ilmu manajemen, bukan cabang ilmu hukum. Procurement is a part of Supply Chain Management. Hal ini sangat kontras dengan yang terjadi saat ini, seolah-olah pengadaan identik hanya dengan persoalan hukum sehingga sering saya menyebutkan Procurement be a part of Supply Chain Law. Maka tidak mengherankan kalau kemudian pembicaraan seputar pengadaan lebih banyak terkait kasus hukumnya.

    Sindrom inilah yang kemudian membuat seorang Said Didu, mantan Sekretaris menteri BUMN, berpendapat bahwa “Langkah Kementerian BUMN Gandeng LKPP, Dinilai Kurang Tepat“. Menurutnya, “Kalau dilihat dari sisi LKPP, maka kemungkinan yang akan terjadi proses proyek pengadaan itu akan aman tetapi belum tentu efektif, dan belum tentu efisien…”. Aman ini menurut pandangan saya adalah identik dengan persoalan “hukum”. Said Didu mungkin tidak salah karena yang mengelilingi pengadaan barang/jasa pemerintah masanya adalah hanya soal hukum. Said Didu tidak sadar bahwa peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang tidak seperti era Keppres 80/2003 atau sebelumnya.

    Prinsip manajemen terkait efektif, efisien dan kompetitif lebih diutamakan dalam Perpres 54/2010 yang telah diubah untuk ke-2 kalinya melalui Perpres 70/2012. Misalkan terkait pengadaan langsung, saya menemukan bahwa konsep Supply Positioning Model (SPM) salah satu jurus andalan Purchase and Supply Chain Management (PPSCM) diakomodir dengan sangat baik. Lihat artikel Memahami Pengadaan Langsung dengan Kraljic Box. Juga tentang konsolidasi kebutuhan atau consolidated demand yang diterapkan dalam definisi paket pekerjaan dan paket pengadaan lihat artikel Analisa Paket Pekerjaan dan Paket Pengadaan.

Sekarang saya menemukan “sesuatu”, meminjam icon-nya Syahrini, pada pasal 93 P54/2010 yang diperbaharui dalam P70/2012. Meski tidak bisa memastikan bahwa ini akan membawa perbaikan atau tidak dimasa datang. Namun yang jelas ada tekanan yang berbeda terkait klausul pemutusan kontrak.

    Untuk mempermudah kajian saya mencoba membuat matrik perbandingan dari 3 peraturan, utamanya yang membahas pemutusan kontrak dimana didalamnya terdapat klausul denda dan keterlambatan. Pengklasifikasian saya beri tanda warna huruf tebal. Warna merah untuk mewakili klausul Denda dan warna biru untuk keterlambatan.

    Pada K80/2003 dan P54/2010 sebelum perubahan jelas sekali tidak ada pemisahan antara Denda dan Keterlambatan. Dengan demikian ketika ada kata keterlambatan maka pasti ada kata denda. Dalam bacaan saya, setiap ada keterlambatan membawa konsekwensi atau sanksi terkena denda yang besarannya 1/1000/hari. Dan besaran ini diperjelas dalam pasal 37 K80/2003 dan pasal 120 P54/2010 sebelum perubahan.

    Contoh kasus: Penyedia A sesuai kontrak wajib menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 21 Desember. Kemudian diperjalanannya pada tanggal 21 penyedia “belum” bisa menyelesaikan pekerjaan. Maka penyedia memiliki pilihan apakah akan berhenti atau meneruskan pekerjaan namun dikenakan denda 1/1000/hari sampai maksimal nilainya sama dengan 5% jaminan pelaksanaan. Atau secara tersirat 5/100 dibagi dengan 1/1000 sama dengan 50 hari keterlambatan. Ukuran pemberian 50 hari keterlambatan adalah akumulasi nilai denda itu sendiri. Sehingga selesai atau tidak selesai sejak tanggal 22 telah berjalan argo denda 1/1000/hari.

    Hal ini berbeda dengan P54/2010 setelah dirubah dengan P70/2012. Klausul Denda dan Keterlambatan benar-benar dipisahkan. Pasal 93 ayat 1 huruf a.1., a.2. bercerita hanya tentang keterlambatan. Seperti tertuang pada ayat a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, maka dilakukan pemutusan kontrak. Tapi apabila berdasarkan penelitian PPK penyedia mampu melaksanakan maka penyedia berhak diberikan perpanjangan waktu atau keterlambatan maksimal 50 hari. Sama sekali tidak berbicara denda pada pasal 1 ini. Artinya pemberian keterlambatan adalah upaya PPK mencapai output pekerjaan. Sehingga PPK diberi kewenangan manajemen untuk mengambil keputusan dan penilaian apakah penyedia memenuhi syarat diberikan masa keterlambatan atau tidak.

    Ayat 2 huruf c baru kita temui klausul Denda Keterlambatan. Itupun dengan terlebih dahulu dibatasi oleh klausul pasal 2 yang berbunyi dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa. Artinya kalau kita baca secara lengkap “dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa maka penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan.

    Dengan demikian denda hanya berlaku atau ditagih atau dikenakan apabila terjadi pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia. Kalau penyedia setelah diberikan masa keterlambatan bisa menyelesaikan pekerjaan dan keterlambatan tersebut bukan kesalahan penyedia, sehingga tidak putus kontrak, maka denda pun tidak dapat dikenakan. Sebuah perubahan pemahaman yang perlu dicermati. Jangan sampai PPK salah menagih atau mengenakan Denda Keterlambatan pada kontrak yang diberikan perpanjangan sampai masa keterlambatan, karena tidak ada dasar hukumnya.

Yang patut diperhatikan adalah tentang pemberian kesempatan terlambat melalui addendum waktu pelaksanaan menurut saya mengikat pada pasal 93 ayat 1 sehingga denda keterlambatan baru dapat dikenakan apabila putus kontrak. Sedangkan Penyedia yang diberikan masa keterlambatan tanpa addendum, karena kesalahan penyedia, terkena pasal 120 ayat 1: selama masa keterlambatan diberikan denda 1/1000/hari.

    Pemberian wewenang yang lebih besar kepada PPK untuk meneliti dan memutuskan apakah penyedia layak diberikan masa keterlambatan atau tidak, adalah soal manajemen pengambilan keputusan. Ada tuntutan profesionalisme, kompetensi dan akuntabilitas yang melekat pada tugas dan fungsi PPK. Untuk itulah unsur kemampuan manajerial dari PPK tidak boleh diperlonggar hal ini agar lingkaran persoalan hukum tidak lantas mengurung pengadaam lagi. Karena pengadaan itu haruslah mengutamakan efisien, efektif, kompetitif dan akuntabel.

     Perbandingan Denda dan Keterlambatan Pada Peraturan Pengadaan

Kepres 80/2003

Perpres 54/2010

Perpres 70/2012

Pasal 35
(4) Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan
kontrak secara sepihak apabila denda
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
Pasal 93
(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a. denda
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
Pasal 93
(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
c. Penyedia Barang/Jasa membayar
denda keterlambatan; dan
d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
Pasal 37
(1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaanakibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000(satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.
Pasal 120
Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
Pasal 120
Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

90 thoughts on “P70/2012: Melepaskan Keterlambatan dari Perangkap Denda

  1. Keterlambatan, putus kontrak, dan addendum waktu…….hmmm asiik juga……, yg pasti gak ada addendum waktu untuk kesalahan penyedia.

  2. sebagian besar kesalahan terjadi karena keterlambatan pemerintah dalam penyerapan “pendapatan”, dari yg saya tau sering pemerintah tidak dapat membayar penyedia pada triwulan I, II bahkan III, pada tahun berjalan. Untuk itu sebagian besar pemerintah mengambil inisiatif untuk mulai pelelangan pengadaan barang jasa pada triwulan III dan IV. Nah di sini mulai masalahnya, lelang terlambat, lelang gagal, pelaksanaan molor karena cuaca (sebagian besar indonesia memasuki musim hujan). Itu dari sisi pemerintah. Dari sisi penyedia, kalaupun pelelangan sudah dari awal tahun, mereka akan rugi kalo dikerjakan lebih awal, toh di bayar juga akhir tahun, daripada modal mengendap di proyek yang dilaksanakan mending di putar dulu untuk kegiatan usaha laennya. Inilah “Indonesia”, dan biasanya hanya terjadi di “Indonesia”. (sekedar komentar bang Ramli, lagi galau soalnya……wkwkwkw)

    1. Hehehe wah ada yang sedang galau nih… Iya Mas kalau pekerjaan terlambat karena kesalahan penyedia diaddendum ya kapan selesainya..:D Wilayah budgetting jelas bukan wilayah pengadaan sehingga tanggungjawab keterlambatan pekerjaan akibat lemahnya perencanaan disisi budgetting mestinya tidak dibebankan kepada para pihak dalam pengadaan, ini menurut saya yang harus dimasukkan dalam perencanaan pengadaan termasuk manajemen resiko ditahap awal.. titik kendala proses pengadaan menjadi poin penting yang harus terus dipelajari dan dicarikan solusi agar output tercapai namun disisi administratif minim masalah… that’s why some people say Procurement is Management and Management is Art…:D

      Jangan lama-lama galaunya Mas….

  3. ass….
    salam kenal bang,,
    minta penjelasan tentang luncuran bang,,kena denda ap tdk?kalo dr PMK 25 2012 pasal 5 kena denda tp pasal 6 ayat 2 dendanya stlh 50 hr. gmn dg luncuran yg diakibatkan add wktu akibat masalah yg timbul diluar kendalipenyedi?trims sblmnya,,,
    rudiansyah
    rudiuluhitah@yahoo.com

    1. waalaikumsalam…
      Salam kenal juga..

      Seperti yang saya tulis dalam artikel ini kesempatan terlambat bukan merupakan bagian dari addendum waktu (perubahan kontrak) yang diatur dalam pasal 87. Apabila terjadi perubahan kontrak dengan addendum waktu berarti jangka waktu pelaksanaan kontrak tidak terjadi keterlambatan, dengan demikian tidak ada klausul denda keterlambatan, lagi pula kontrak akan berubah menjadi kontrak tahun jamak. Dan perubahan kontrak pasal 87 P54/2010 disebutkan karena perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis atau terjadi perubahan ruang lingkup karena ini mestinya tidak dikenakan denda karena kesalahan bukan karena penyedia.

      Yang dimaksud dengan keterlambatan yang diganjar dengan denda keterlambatan pada pasal 120 adalah keterlambatan yang terjadi akibat kesalahan penyedia sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian kontrak dan memasuki masa keterlambatan s/d 50hari. PMK 25 mengatur tentang keterlambatan ini pasal 5 mengatur tentang klausul pengenaan denda keterlambatan. Sedang pasal 6 ayat 2 menegaskan tentang denda maksimum. artinya pasal 5 menjelaskan bahwa keterlambatan dikenakan denda perhari. Kemudian pasal 6 ayat 2 menegaskan apabila setelah 50 hari tidak jg dapat menyelesaikan dikenakan denda maksimal 50 hari.

      Demikian Pak menurut saya…

  4. harpan kami, proses tahun jamak bisa singkat, ternyata cukup panjang prosesnya. apa dgn add bisa jadi dasar utk pelaksanaan pekerjaan lanjutan di thn berikutnya?

  5. Pak, mau nanya untuk di PP 70/2012, apakah ada aturan yang mengatur mengenai denda maksimal 5%? Jika penyedia terlambat 60 hari (karena kesalahan penyedia) apakah bisa dikenakan denda 6% dari bagian kontrak yang belum diselesaikan?
    terima kasih sebelumnya..

    1. Masa keterlambatan hanya boleh diberikan maksimal selama 50 hari ini yang diatur oleh P54/2010 sehingga denda maksimal hanya mungkin maksimal 5% dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Sesuai pasal 93.

  6. Pada KONTRKA LUMPSUM pengadaan bahan lab, rekanan telah melakukan PO, tetapi dari Distributor Tunggal mendapat surat PENDING PO beberapa item s/d 3 bulan. apakah hal tersebut dapat dijadikan dasar Adendum waktu? jika bisa pada bagian mana dari perpres atau perka yg bisa kami gunakan sbg dasar? terima kasih

    1. Untuk kontrak Lumpsum tidak dapat dilakukan perubahan sesuai pasal 87. Terkait dengan Pending PO merupakan resiko penyedia yang sudah terikat perjanjian. Pasal 93 memberi peluang bagi PPK untuk memberikan kesempatan terlambat kepada penyedia yang dinilai pasti mampu menyelesaikan pekerjaan dan keterlambatan pekerjaan tidak berdampak besar terhadap kepentingan pengguna akhir, dengan syarat setiap 1 hari keterlambatan dikenakan denda 1/1000/hari selama masa keterlambatan.

      Apabila PPK menilai penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan meski telah diberi masa keterlambatan maka dapat dilakukan putus kontrak dan seluruh sanksinya.

  7. bila terjadi proses keterlambatan yg mengakibakan denda selama 50 hari bagai mana dengan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka apakah harus diperpanjang atau tidak, bila diperpanjang berdasarkan apa jaminan tersebut diperpanjang, apakah PPK harus menerbitkan Addendum Penambahan waktu selama 50 hari dalam masa denda tersebut

    1. Perpanjangan jaminan berdasarkan pemberian masa keterlambatan/penundaan pemutusan kontrak, addendum yang dilakukan pada kontrak bukan penambahan waktu pelaksanaan tapi pada metode pembayaran atau hal-hal lain yang sebelumnya tidak diatur dalam kontrak sebelumnya…

  8. Malam… saya mau berbagi, sekilas dari bacaan diatas bahwa perpanjangan dapat dilakukan ppk apabila belum selesai, tanpa addendum, dan tidak dikenai denda. (kata penulis adalah ilmu managemen). Penulis menurut saya hanya nembaca pasal 93 tanpa disinkronkan dengan pasal 120 yang menyatakan waktu yang sebagaimana ditetapjan dalam kontrak karena kesalahan penyedia pbj dikenakan denda 1/1000.. jadi segala keterlambatan yg disebabkan kesalahan penyedia pbj wajib kena denda, bukan pakai jurus kira2 selesai gak ya? Mohon dicermati.. pasal 93 hanya membahas PEMUTUSAN KONTRAK (LIHAT JUDUL PASALNYA) BUKAN SANKSI. sanksi dapat dilihat pada bagian keempat mulai pasal 118.. perubahaan pasal 93 berkaitan agar tidak tumpang tindih dengan pasal 120 tentang sanksi.. maaf penulis menurut saya meralat tulisan ini karena salah kaprah..

    1. Terimakasih kepada Bapak Deny..Terimakasih banyak atas upaya koreksinya mungkin ada kalimat saya yang sulit dipahami oleh bapak jikapun berkenan saya coba menjelaskan ada 2 alenia dengan konteks berbeda yang Bapak tanggapi secara serampangan sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran..sekali lagi mungkin karena gaya penulisan saya yang kurang jelas buat bapak ataupun mungkin rekan pembaca yang lain..

      Dua alenia terakhir adalah berbeda konteks. Alenia 12 bercerita tentang pasal 93 tentang pengenaan denda keterlambatan pada kejadian pemutusan kontrak. Dalam alenia tersebut saya tidak memunculkan satu kesimpulan untuk itulah saya memasukkan kalimat “Sebuah perubahan pemahaman yang perlu dicermati” artinya terbuka ruang diskusi yang luas untuk kita bahas bersama. Agar PPK bisa membedakan antara “Pelaksanaan Pekerjaan yang terlambat” dengan “kontrak yang diberikan perpanjangan sampai masa keterlambatan” karena klausul “kontrak yang diberikan perpanjangan sampai masa keterlambatan” tidak dapat lagi dikatakan keterlambatan karena kontrak diperpanjang. Dalam hal ini sama halnya terjadi perubahan kontrak terkait perpanjangan masa pelaksanaan.

      Kemudian Alenia 13 bercerita tentang kalimat pasal 93 ayat 1 poin a.1. berdasarkan penelitian PPK.. Artinya PPK wajib mempunyai kemampuan manajerial untuk meneliti dan memutuskan apakah penyedia layak diberikan masa keterlambatan atau tidak.. bukan tentang PPK tidak memberikan denda keterlambatan atas terlambatnya melaksanakan pekerjaan seperti diatur pasal 120…

      Dan tentang pasal 120 saya sepakat dengan Bapak ketika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia melebihi masa pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan wajib kena sanksi 1/1000/hari.. untuk itulah dalam tabel tetap saya sertakan pasal 120.

      Hal berharga yang dapat saya ambil adalah dengan penjelasan ini semoga tulisan pendapat pribadi saya ini menjadi lebih mudah dipahami sehingga tidak terjadi lagi pemahaman yang salah kaprah seperti yang dialami Bapak Deny yang saya hormati.. atas koreksinya saya ucapkan terimakasih berkali-kali…

  9. Assalamualaikum..
    Salam kenal pak samsul..
    Langsung aja pak..jika dalam masa ketrlambatan dengan btas waktu 50 hari tersebut dengan secara otomatis melewati akhir tahun, bagimana peran pengawas lapangan thd pembangunan/ konstruksi Dan bertanggungjawab kepada siapa serta dasar hukumnya sebagai pngawas lapangan

    1. Tergantung kontrak pengawasnya menurut saya umumnya kontrak pengawas dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan s.d. serah terima
      kedua pekerjaan. Sehingga menurut saya jika didalam kontrak dibunyikan sistem pembayaran prosentase seperti ini maka konsultan pengawas juga mengikuti keterlambatan…

  10. selamat sore pak,
    mohon pencerahannya. apabila yang terjadi wanprestasi dari instansi, dimana pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dan telah dilakukan penandatanganan BAPP dan BAST namun instansi belum dapat melakukan pembayaran 100%. hal ini disebabkan instansi tersebut menggunakan dana PNBP terpusat, dan Maksimal Pencairan dana PNBP belum turun. yang mengakibatkan pagu minus apabila dilakukan pencairan dana. terima kasih pak.

  11. Semangat Pagi Pak Samsul,
    Jika setelah diberikan kesempatan 50 hari masa keterlambatan kepada Penyedia ternyata tidak dapat diselesaikan dan hasil SCM menyepakati memberikan lagi 50 hari masa keterlambatan tentu dengan konsekuensi denda. Apakah ini diperbolehkan menurut P70/2012 ? Terima Kasih

    1. Pak Panca : Perpres menggunakan kata “dapat” jadi menurut saya ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Namun hati-hati karena ini celah hukum yang belum ada penetapannya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan yang berdampak pada masalah hukum…

  12. Ass. Pak Syamsul mo tanya nich bgmn kalo kotrak pengadaan pupuk jika terlambat penyaluran lebih dari 50 hari apakah dikenakan denda maksimal dari sisa kontrak, tks
    wassalam

    1. Pak dasuki : semestinya putus kontrak begitu masa pelaksanaan berakhir.. atau di hari 51 kalau terlambatnya lebih dari 50 hari harus denda 1/1000/hari selama terlambat dan segera putus kontrak

  13. Slmt pagi Pa…., mo tanya ni pa, contoh kontrak yg dimulai tgl 10 nov s.d 21 Des untk kegiatan yg pembiayaannya dari DAK, bila penyedia b/j terlambat menyelesaikan pek, ini kesalahan siapa? (krn juknisnya trlambat) trus apkh boleh dikenakan denda dan keterlambatan maksimal? atau bgm sikap yg harus diambil oleh PPK

    1. Pak Yohanes: Harap dibbedakan runtutan prosesnya.. Juknis terlambat berarti pelelangan belum dilaksanakan atau kalaupun telah dilaksanakan akan ada klausul bahwa kontrak baru akan dittd ketika anggaran sdh operasional dibuka blokir/disahkan. Artinya jika telah tandatangan kontrak penyedia sudah menyetujui segala kondisi yang ada, termasuk jangka waktu pelaksanaan jadi terlambatnya Juknis tidak dapat dijadikan dasar pengecualian para pihak atas kesalahannya. Jika seluruh kondisi telah dituangkan dalam dokumen pengadaan maka jika pekerjaan terlambat diselesaikan oleh penyedia maka penyedia dikenakan denda sesuai ketentuan. Tapi jika pada saat pemilihan tidak digambarkan kondisi (juknis belum turun dll) kemudian ketika juknis turun dan PPK/PA/KPA melakukan koreksi terhadap kontrak maka penyedia tidak dapat disalahkan dan tidak dapat dikenakan denda. Jadi silakan dilihat kondisi ditempat Bapak.

  14. Malam pak, saya juga minta pendapat saat ini sedang dilakukan pengadaan dan 95% telh diterima. Tersisa 3 unit yng blum terkirim / masih di expedisi (dlm faktur pengiriman seharusnya 5 hari telah sampai.) dua periode keberngkatan. Sedangkan kontrak brkhir di 18 desember. Apakh hrus ditnggapi dgn perdirjen keuangan 42 thn 2013 tentang kontrak akhir thun? Dan brng dpt dipastikan tiba max. 25 desmber.? Atau dikenakn denda hingga brg tiba Mohon sarannya?

    1. Pak Fachmy: saya hanya bisa memperkirakan kontrak sesuai informasi Bapak jadi persoalan keterlambatan ekspedisi adalah sepenuhnya tanggungjawab penyedia, jika melewati tanggal berakhirnya kontrak maka tidak dapat dibayar 100%. Namun demikian PPK punya kewenangan untuk menilai sesuai pasal 93 perpres 54/70 bahwa punya kapabilitas dan motivasi untuk bisa menyelesaikan dalam masa keterlambatan, untuk itu putus kontrak ditunda s/d tgl 25 Desember dengan denda 7 hari. Jika ini APBN maka lihat ketentuan KPPN tentang batas akhir SPM-LS jika melampaui maka gunakan jaminan pembiayaan sesuai perdirjen 42. Dan jangan lupa bahwa s/d 25 itu harus sudah termasuk masa Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil.

  15. Siang Pak Ramli,

    Saya mau menanyakan mengenai perhitungan denda. Yang dimaksud denda 1/1000 itu apakah dihitung dari total nilai kontrak ataukah dihitung dari nilai total pekerjaan yang belum dikerjakan?. Apabila dihitung dari total pekerjaan yang belum dikerjakan apakah itu berarti nominal denda juga dihitung menurun karena disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang belum dikerjakan?..mohon penjelasannya.. Terima kasih

    1. Pak Fitri: mestinya ini clear diawal kontrak.. kalo terlanjur maka sebaiknya lihat fungsi pekerjaan bisa digunakan atau operasional gak kalau ada yg tdk selesai? Jika bisa maka dapat saja denda atas bagian kontrak..jika tidak maka atas keseluruhan.. memang perlu baca kontrak dan sifat pekerjaan utk menetapkan soal ini secara tepat..

  16. mohon penyegarannya mas samsul…..
    mengenai data kemajuan fisik yang kita buat dengan Back Up data yang dibuat oleh tim yang dibentuk PPK tidak sama dengan yg kita buat dan tanpa duduk bersma PPK telah melakukan CCO diakhir waktu pelaksanaan dikarnakan ada item pekerjaan yang berbeda/bertambah dengan Penawaran sebelumnya… ?

    yang menjadi pertanyaan saya pertambahan pekerjaan itu dibenarkan atau tidak…? dan dari pertambahan pekerjaan yang didasari instruksi langsung kepada Pelaksana kami dilapangan mengakibatkan terjadinya keterlambaatan waktu pekerjaan…?
    terus yasapun balik bertanya mengapa pelaksana saya untuk melakukannya…? jawabannya pelaksana saya bahwa PPK lebih paham isi kontrak.
    kendati hal itu mutlak kesalahan pelaksana saya, saya menyakini ada indikasi untuk menggagalkan kegiatan yg saya jalani. kalau hal tersebut berbutn menentang hukum tolong penjelasan dan dasar hukumnya….? trims

    1. Pak Muhammad Roy: Kontrak adalah kesepakatan para pihak, jadi CCO yang benar adalah adanya dokumen perubahan yang disepakati para pihak yaitu PPK dan Penyedia. Dalam kontrak telah jelas siapa yang mewakili pihak penyedia dan PPK untuk itu semestinya perubahan spesifikasi harus disepakati terutama tentang dampaknya. Jika perubahan spesifikasi akibat permintaan pihak PPK maka penyedia berhak mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan waktu pelaksanaan atau kompensasi pengurangan output apabila waktu telah mendekati akhir tahun. Saya tidak memahami secara langsung tentang istilah pelaksana dilapangan yang saya pahami adalah Pelaksana lapangan adalah bagian dari penyedia untuk itu mestinya pelaksana teknis dilapangan harus berkoordinasi dengan pimpinan penyedia. Garis komando dilapangan telah diatur tingkatan wewenangnya sehingga mestinya itu tertuang dalam SSKK. Jadi menurut saya teliti lagi kontraknya apakah ada klausul PPK dapat memerintah langsung pelaksana lapangan tanpa berkoordinasi dengan pimpinan penyedia.

  17. Salam kenal Pak Ramli

    Apakah termasuk kesalahan penyedia, bila kontrak berakhir 31 Desember, didalam kontrak disepakati setiap keterlambatan dikenakan denda 1/1000 per hari, tetapi masa keterlambatan 50 hari tidak diberikan karena KPA tidak dapat melakukan revisi anggaran sebagaimana PMK 194. Menurut pengamatan PPK penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan bila diberi kesempatan 50 hari, karena didukung bukti pemesanan dan keterangan dari distributor. Apakah ini dapat dianggap kesalahan penyedia pak?

    1. Pak Fawwazi: Yang pertama menjadi titik sentral adalah ketika penyedia menawar maka dianggap telah siap dengan seluruh klausul penawaran termasuk juga soal pemesanan selama tidak ada intervensi dari pihak pengguna (dalam hal ini diwakili pihak PPK) maka tidak selesainya pekerjaan tidak tepat waktu adalah murni kesalahan penyedia.
      Kemudian yang kedua, pemberian kesempatan terlambat oleh PPK tidak hanya soal penyedia siap dan didukung oleh pernyataan distributor namun juga tentang ketersediaan anggaran dalam hal ini merupakan kewenangan KPA. Jadi jika KPA tidak bisa memastikan ketersediaan anggaran melalui revisi maka tidak ada pilihan lain bagi PPK selain tidak memberikan masa keterlambatan. PPK tidak berhak memutuskan tindak lanjut kontrak tanpa dukungan pembayaran yang menjadi kewenangan PA/KPA.

  18. Salam kenal pak.
    Mau tanya pak. Saya punya pekerjaan pengadaan balok girder, yang menurut aturan hanya akan dibayarkan apabila balok telah duduk diatas perletakan (bearing). Sampai pada akhir kontrak, balok belum terpasang dikarenakan masalah pembebasan lahan dll. Prinsipnya semua masalah sudah kami selesaikan dan kami bayar untuk kelancaran pekerjaan dilapangan.
    Pertanyaan saya ;
    1. Apakah setelah putus kontrak saya tetap membayar denda ? Padahal saya tidak pernah menarik progress. Artinya secara tertulis tidak ada fisik yang bisa dibayarkan.
    2. Apa sanksi perbedaannya andaikan kontraktor menarik Uang Muka kemudian tidak melakukan apa-apa dilapangan dengan kontraktor yang bekerja tapi tidak selesai meletakkan balok girder diatas perletakan.

    1. Pak Muhammad Amir: Harus dipastikan dulu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan apakah karena kesalahan Bapak atau pihak PPK. Jika kesalahan Bapak maka tetap dikenakan denda karena sesuai klausul kontrak jika terjadi keterlambatan maka atas keterlambatan tersebut tetap dikenakan denda. Hal ini tidak berkaitan tentang progress pembayaran atau uang muka.

      Maka dari itu yang harus dipastikan klausul kontrak dan peristiwa yang menghalangi pemasangan balok itu, sepengetahuan saya pembebasan lahan bukan tanggungjawab penyedia tapi PPK. Memang tergantung klausul kontrak, tapi umumnya begitu. Jika ini tanggungjawab PPK mestinya tidak ada denda tapi kompensasi perpanjangan waktu pelaksanaan.

  19. Salam kenal pak.
    Mau tanya pak. Saya memiliki pekerjaan yang kontraknya berkahir 10 Desember. Ketika pekerjaan dilaksanakan ditemui masalah adanya kesalahan dalam desain, yaitu berubahnya type pondasi dari sumuran menjadi tiang pancang. Masalah yang saya hadapi adalah ;
    1. Saya fakum karena menunggu hasil soil investigasi dan perubahan desain yang memakan waktu 2 bulan.
    2. Menunggu CCO terhadap perubahan desain tersebut
    3. Menunggu tiang pancang yang mesti diorder minimal 1 bulan bulan setelah penentuan jumlah tiang dan panjang tiang, karena tidak ready di pabrik, yaitu menunggu produksi dan umur tiang pancang.
    Akibat kesalahan ini, saya diberikan addendum 50 hari perpanjangan waktu padahal waktu pelaksanaan saya telah hilang lebih 75 hari.
    Karena addendum maka kontrak meluncur pada tahun berikutnya yaitu akhir Januari. Pada saat addendum berakhir saya telah mencapai progres 70% di akhir januari (sebelumnya saya hanya menerima uang muka dan tidak pernah menarik progress fisik), kemudian saya mengajukan penagihan sebesar 50% di bulan desember, namun ternyata saya baru bisa dibayar pada akhir oktober. Parahnya setelah pencairan 50% kontrak diputus, karena sebelumnya saya tidak mau bekerja dengan alasan belum dibayar pengajuan tagihan desember.
    Menurut saya ini tidak fair, karena ;
    1. Masalah pertama adalah masalah desain
    2. Masalah berikutnya adalah masalah keuangan / pembayaran.
    Mohon petunjuk. Tks pak

    1. Pak Muhammad Amir: seperti saya jelaskan sebelumnya saya melihat sebab dari keterlambatan adalah bukan kesalahan Bapak sebagai pelaksana maka tidak fair jika kesalahan ini ditanggung pelaksana. Dari pandangan saya mestinya Bapak bukan diberikan perpanjangan waktu dengan denda tetapi addendum masa pelaksanaan berupa perpanjangan waktu pelaksanaan non denda selama 75 hari minimal.

      1. Tks Pak atas responsnya. Bagaimana dgn masalah keterlambatan pembayaran Pak dr PPK, apakah bs dijadikan alasan ? Mohon maaf Pak sdh merepotkan.

  20. Sore pa Samsul salam kenal

    boleh minta pendapatnya perihal pengenaan denda apakah bila kita sudah jelas terlambat melampaui masa keterlambatan namun penyedia akan tetap menyelesaikan pekerjaannya dan PPK pun tidak memilih untuk memutuskan kontrak, dan dari termin pembayaran penyedia masih punya dua termin lagi sebelum ke pnyerahan, dan ppk nya minta untuk dibayar denda max dulu baru tagihan penyedia atas termin yang sedang berjalan akan dibayar apakah ada aturan yang membolehkan penundaan pembayaran prestasi akibat kena denda? atau itu tidak diatur sehingga dapat ditafsirkan boleh dilakukan? mohon pencerahanya pa

    1. Pak Angga Perkasa: Ketika terjadi potensi keterlambatan maka PPK wajib melakukan antisipasi Denda dengan memperhitungkan denda dalam prestasi pekerjaan terkait pembayaran. Misal progres fisik sisa 20% maka sebelum membayar progres tersebut dikurangi dengan denda keterlambatan 5%. Jadi sifat pembayaran denda adalah pembayaran yang ditahan.

  21. Asslm wr,wb. Oia Pak Samsul Ramli saya NS Mau nanya tentang “Perjanjian Kontrak “ misalnya: Antara Pengguna Jasa “Owner A” dan Penyedia Jasa “Kontraktor B”, yang sudah dilaksanakan dan hampir habis waktunya, tetapi belum siap hasil Proyeknya 100%. Kontraktor B sudah dapat Surat Peringat ke-2 (SP-2)dan mungkin bulan depan dapat SP-3 krn tidak terkejar lagi walaupun lembur. Saya Mau nanya Bagaimana Cara,Solusi atau Alternatif lain agar A dan B tetap bermitra dan Kontraktor B bisa melepaskan keterlambatan proyeknya juga terhindar dari Rugi (ya Balik Modal aja syukur Alhamdulillah) dan si B terhindar dari Daftar Hitam/BlackList maupun denda 1/1000 perhari. Apakah bisa di Sub-Kontrakan ke Kontraktor C tetapi di awasi Kontraktor B atau di Ambil Alih oleh Owner A tetapi nama Baik Kontraktor B tetap terjaga, Menurut Bapak cara musyawarah terbaik bagaimana ya Pak Samsul Ramli????
    soalnya saya sudah Baca2 Perpres 54 thn 2010, dan Perpres 70 thn 2012 ttg Pengadaan barang Jasa Pemerintah, masih belum ada cara penyelesaian yang tepat Pak. Mohon Solusinya ya Pak, jika tidak sibuk. Terimakasih ^_^

    1. Pak Nurizam: sampai sejauh ini saya tidak menemukan klausul kontrak Three Partied ataupun liquidated damage seperti yang Bapak gambarkan. Terus terang ini tidak diakomodir dalam peraturan kita. Keterlambatan karena kesalahan penyedia sudah dipastikan peristiwa sanksi buat penyedia sehingga yang namanya sanksi adalah putus kontrak atau denda. Menurut saya kedua solusi inilah yang paling tepat.

  22. Salam Pak Ramli. Saya melihat tiga kasus di suatu daerah.
    1. Pekerjaan belum selesai akhir tahun, dibayar sesuai termin (tidak lunas), kontrak tidak diputus, dan TA berikutnya masuk dalam luncuran (sampai sekarang belum pelelangan berikutnya).
    2. Pekerjaan belum selesai akhir tahun, dibayar lunas, diterbitkan bank guarantee, dan pada 50 hari awal tahun berikutnya diselesaikan.
    3. Pekerjaan belum selesai, tidak dibayar lunas, kontrak tidak diputus, masuk luncuran TA berikutnya, dan udah selesai awal tahun berikutnya (menunggu dana luncuran).
    Bagaimana seharusnya penyelesaian kasus tersebut?
    Terima kasih banyak Pak Ramli.

    1. Pak Bill Tenggara: dalam melihat kasus kita harus mengerti kronologis, data dan fakta lapangan jadi sangat sulit mengambil kesimpulan obyektif hanya berdasar data singkat. Jadi maaf saya tidak berani berasumsi.

      1. Maaf, mungkin belum jelas. Masing2 keterlambatan dan tidak selesai terjadi karena kesalahan penyedia, dan SKPD ada yg membayar 100% dan ada yg sesuai progres di lapangan.
        1. Kasus 1, karena dianggap sudah tidak dapat diselesaikan akhir tahun dengan alasan kahar berupa kerusuhan (tidak dapat dibuktikan dengan surat dari kepolisian), pekerjaan dihentikan dan dibayar sesuai progres, namun kontrak tidak diputus. Tahun berikutnya masuk dalam DPA SKPD terkait (luncuran), dan kemungkinan besar penyedia itu lagi yg akan menang. Sebelum pelelangan bahkan penyedia tersebut mengerjakan sisa pekerjaan tanpa perjanjian. Bagaimana dengan kontrak tahun sebelumnya yg tidak diputus?
        Kasus 2, dengan pendapat bahwa pekerjaan tinggal sedikit lagi, dan penyedia masih dapat menyelesaikannya dalam waktu 50 hari, maka akhir tahun dibayarkan 100% dan penyedia menyerahkan bank guarantee dan berhasil menyelesaikan pekerjaan sampai 19 februari tahun berikutnya (50 hari). APakah boleh diberi waktu 50 hari namun lewat tahun? SKPD memang mengenakan denda untuk 50 hari, namun apakah hal itu sudah benar?
        3. Kasus 3, mirip dengan kasus 1, namun sekarang pekerjaan sudah selesai, dengan biaya penyedia sendiri, namun menunggu dana luncuran DPA tahun berikut untuk dicairkan pada penyedia. Apakah hal tersebut tidak melanggar aturan? Bagaimana solusinya?
        Terima kasih Pak Ramli.

        1. Pak Bill Tenggara: Baik pak saya akan mencoba memberikan pendapat dari data yang diberikan.
          1. Jika memang keadaan kahar tersebut dapat dibuktikan menurut saya klausul ini memenuhi ketentuan tentang diluar kuasa para pihak sehingga kontrak dapat dihentikan (Penghentian Kontrak). Ini berbeda dengan pemutusan kontrak. Penghentian Kontrak dapat dilanjutkan lagi dengan penyedia yang sama tanpa proses pemilihan hanya saja begitu melewati tahun anggaran dilakukan justifikasi harga untuk sisa pekerjaan. Hal ini tertuang dalam SSUK.
          2. Di beberapa artikel saya sudah membahas mendalam soal ini. Pada intinya selama otoritas penganggaran menyatakan bahwa anggaran untuk membayar sisa pekerjaan dapat dialokasikan pada anggaran perubahan tahun berikutnya. Disisi pembayaran mengikuti mekanisme Peraturan Menteri Keuangan tentang penyelesaian pekerjaan diakhir tahun pada masa tersebut. Menurut saya langkah pemberian masa keterlambatan tidak masalah apalagi sekarang Perpres 4/2015 tegas disisi pengadaan masa keterlambatan dapat melewati tahun angggaran.
          3. Untuk yang ini selama memang alasannya keadaan kahar menurut saya sudah sesuai dengan mekanisme dana luncuran.

          1. Terima kasih atas penjelasannya pak Ramli. Namun bagaimana seandainya nanti pihak penyedia tidak dapat membuktikan keadaan kahar padahal sudah ada dalam anggaran luncuran?

          2. Pak Bill Tenggara: yang harus membuktikan bukan penyedia tapi PPK karena yang dilakukan adalah kompensasi. Jika PPK tidak dapat membuktikan maka harus dilihat apakah kesalahan penyedia atau tidak.

        1. Pak Bill Tenggara: untuk pelaksanaan pekerjaan yang melewati tahun harus diikuti dengan perubahan kontrak yaitu setidaknya berisi alokasi anggaran tahun berikutnya dan perpanjangan masa laku jaminan pelaksanaan.

  23. ada paket pekerjaan pembangunan konstruksi, untuk pembayaran atas prestasi pekerjaan hanya d bayar termin 1,2 & 3. sedangkan paket pekerjaan tersebut telah selesai 100% (tepat waktu) dan sd ada PHO. Sewaktu penyedia mengajukan penagihan termin ke 4, PA tidak mau membayar dgn alasan telah dikeluarkan pemutusan kontrak secara sepihak. Benar Penyedia ada menerimah surat namun saat penyedia menanyakan perihal tersebut tidak ada tanggapan dr PA sehingga penyedia tetap melanjutkan pekerjaan tersebut.
    Yang ingin di tanyakan bagaimana solusinya? Dikarenakan pihak penyedia merasa di rugikan.

    1. Pak Ade: saya tidak dapat menyimpulkan secara tepat dari kronologis yang sangat singkat. Alasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK tidak diketahui ini menyulitkan tanggapan saya. Namun jika penyedia memang benar telah melakukan kesalahan sehinga layak diputus kontrak sepihak oleh PPK maka menurut saya surat pemutusan sepihak tidak memerlukan persetujuan penyedia dengan demikian jika surat sudah disampaikan mestinya penyedia menghentikan pekerjaan (bahkan jika masih memerlukan penjelasan), bukan malah melanjutkan karena akan merugikan diri sendiri. Demikian tanggapan saya dari sedikit data yang diberikan.

  24. Ada paket pekerjaan pembuatan Sistem Informasi di Salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo, Kontrak Berakhir tanggal 10 mei 2015 (tanggal mulai 10 Maret 2015). Oleh penyedia telah selesai pekerjaannya, namun karena ada pergantian PA, maka pihak yang seharusnya menandatangani SPM tidak mau menandatangani, sehingga dana tidak kunjung dicairkan dengan alasan menunggu DPA/APBD Perubahan.

    naah yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusinya menurut Admin. TerimaKasih.

    Minta NoHP nya dong kalo boleh, via Email Saja. Terimakasih

    1. Pak Abdul Malik: Keterlambatan pembayaran berdampak secara perdata kepada PPK termasuk didalamnya PA tersebut. Penyedia dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau denda terkait keterlambatan pembayaran kepada PPK. Untuk itu PPK wajib memberitahukan konsekwensi ini kepada PA agar nantinya jika PPK dituntut ganti rugi secara administratif dapat melibatkan/melimpahkan tanggungjawab kepada PA. Silakan sms ke: 081351090308

  25. ass,
    selamat malam pak,,,saya mau bertanya pak,,saya ada niat supaya kerjaan tersebut dibereskan,,,saya sudah mengajukan dan alesan ke ppk tentang terlambat nya pekerjaan,dengan alesan yang benar benar menurut saya logika pak,,sampai tadi saya sudah siap gelar pekerjaan tersebut,di tolak oleh pihak dinas.
    saya pengen tayakan pak
    1.saya sudah kasih surat secara tertulis pengajuan ke pihak dinas perpanjangan waktu,jawab dari dinas di tolak tapi secara lisan dan tidak ngasih surat penolakan secara tertulis ke pihak perusahan.
    2.apakah di lelang barang dan jasa harus ada pengawasan indevenden.
    3.apakah prosudur dri pihak dinas kaya gituh pak.
    yang intinya pak,peraturan kaya gimana perpanjangna waktu.
    makasih maaf mungkin pertayaan saya aga kurang di mengerti.makasih

    1. Pak Cepi: Yang harus Bapak perhatikan dalam alasan keterlambatan adalah tentang pembagian risiko yang telah disepakati dalam kontrak jika alasan tersebut adalah bagian dari risiko yang telah bapak sepakati dalam kontrak maka alasan tersebut meskipun logis tetap adalah kesalahan penyedia dan ini menjadi haknya PPK untuk menolak atau menerima.
      1. Komunikasi dalam perikatan secara administratif harus tertulis agar dapat diikat secara hukum perikatan.
      2. Bisa jadi jika dibutuhkan.
      3. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan jika penyebab keterlambatan bukan kesalahan dari penyedia.

  26. assalamualaikum pak samsul
    ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan
    1. terkait dengan kontrak lumsum di jasa pengawas konstruksi yang dimana pekerjaan fisik mengalami keterlambatan sehingga jasa pengawas pun mengalami keterlambatan, apakah kontrak pegawasan boleh dilakukan adendum waktu Sampai penyelesaian fisik 100%.
    2. Pekerjaan Fisik kami mengalami keterlambatan dan diberikan waktu 50 hari disertai dengan denda namum sampai mendekati 50 hari progres fisik masih 95%, kendalanya dilapangan adalah cuaca yang hujan sehingga tidak dapat di selesaikan 100%, penyedia mengusulkan untuk mencairkan dengan membuat surat pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan 100% apabila cuaca udah mendukung, apakan itu bolehkan mengingat batas waktu pencairan dikppn
    makasih pak

    1. Pak Abu: 1. Harus dilihat apakah keterlambatan tersebut terjadi karena peran dari konsultan pengawas (misal: kelemahan pengawasan dan lain-lain) ini artinya peristiwa sanksi maka pengawas dikenakan denda atau putus kontrak utk diganti pengawas baru. Jika pengawas sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga ini menjadi peristiwa kompensasi bagi pengawas karena kesalahan pelaksana atau PPK maka kontrak pengawas dilakukan addendum dari sisi masa pelaksanaan bahkan juga nilai kontrak. Jika addendum tidak melebihi 10% atau pagu anggaran maka lakukan addendum, jika melebihi hal tersebut maka biaya pengawas dibebankan kepada kepada pelaksana konstruksi dalam bentuk denda tambahan.

      1. Pak samsul mhn pencerahan…1. Jika kontrak fisik di addendum waktu pelaksanaannya apakah kontrak konsultan pengawas jg di addendum? …2. Jika pada saat akhir masa pelaksanaan fisik belum 100% kemudian pada kontraktor diberikan kesempatan 50 hari keterlambatan apakah kontrak konsultan pengawas di addendum?…3. Jika setelah diberikan kesempatan 50 hair keterlambatan fisik jg bellum 100% Dan akhirnya kontraktor diputus kontrak apakah konsultan pengawas diputus kontrak a tau dibayar sesuai progress pek fisik (kontrak konsultan pengawas prosentase) ? Terimakasih

        1. Pak Herry: 1. Jika kontrak konsultan pengawas jenis persentase maka progress pembayarannya mengikuti progress fisik pelaksanaan. 2. Tergantung pada andil konsultan pengawas dalam hal kejadian keterlambatan jika konsultan pengawas termasuk lalai maka pengawas dikenakan denda keterlambatan, jika tidak maka dilakukan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan. 3. Idem dengan jawaban no. 2, pengawas dibayar sesuai progres fisik pelaksanaan pekerjaan (persentase).

          1. Pak Samsul, melanjutkan masalah diatas, Jika keterlambatan yg terjadi pada pekerjaan fisik ternyata tidak ada andil dari konsultan pengawas, justifikasi apa yang bisa dipakai untuk memperpanjang masa pelaksanaan konsultan pengawas selama pelaksana fisik diberi kesempatan masa keterlambatan..?? dan bagaimana jika konsultan pengawas tidak mau memperpanjang masa pelaksanaan pengawasan…???

          2. Pak Hery: Jika memang pengawas tidak ada andil dalam keterlambatan maka jika ingin memperpanjang harus dengan kompensasi penambahan nilai kontrak pengawasan maksimal 10% dari nilai total atau dengan pemilihan baru pada pengawas yang sama. Jika pengawas tidak mau, harus dilihat klausul kontrak, jika memang pengawas telah habis kewajibannya maka dicari alternatif pengganti.

  27. Pagi bung samsul. Salam kenal.
    Bagaimana dg hal jaminan pelaksanaan tdk dapat diperpanjang karena pihak bank mensyaratkan adanya adendum utk perpanjangan tsb, sementara tdk ada alasan utk adendum. Keterlambatan murni karena kelalaian penyedia. Dan menurut penilaian PPK, penyedia mampu utk menyelesaikan pekerjaan dg diberi tambahan waktu (bahkan tdk akan sampai 50 hari). Apa kontrak harus diputus? Atau ada solusi lain?
    Terima kasih.

    1. Bu Ririn: Pihak Bank mungkin tidak mengerti untuk itu perlu pihak lain yang menjelaskan hal tersebut. Jikapun dilakukan addendum bukan tentang masa pelaksanaan tapi tentang masa laku jaminan saja dilakukan addendum untuk mengakomodir kemauan bank.

      1. Sampai saat ini kami belum berhasil menyakinkan pihak bank untuk hal tersebut. Ada yang mengusulkan agar jaminan dimintakan saja dari pihak lain seperti asuransi, apakah hal tsb dimungkinkan? artinya perpanjangan jaminan diberikan oleh penjamin yang berbeda.
        Dalam hal terjadi kealpaan dalam memperpanjang jaminan, sementara pekerjaan tetap dilanjutkan dengan denda, apa yang harus dilakukan?
        Terimakasih untuk pencerahannya bung Samsul

        1. Bu Ririn: selama jaminan pelaksanaan tersebut sah dan unconditional tidak masalah baik dari asuransi maupun bank yang berbeda. Utk kasus kealfaan segera lakukan perpanjangan jaminan untuk menghindari masalah yang lebih kompleks.

  28. Mohon pencerahannya.
    Setelah PPK memberi perpanjangan waktu 50hari pada pekerjaan pembangunan jembatan cable stayed, saat itu adalah pekerjaan pemasangan pylon baja setinggi 55meter. Kebetulan sudah musim hujan sehingga sangat berpengaruh pada kelancaran pekerjaan. Di laporan hariannya banyak hari yg kosong karena hujan.
    Pertanyaannya, apakah boleh PPK mengeluarkan hari hari kosong karena hujan tersebut? Karena memang jenis pekerjaannya yang sangat tidak memungkinkan dilaksanakan saat hujan.
    Terima kasih.

    1. Pak Hendra: Saya tidak paham maksudnya mengeluarkan hari-hari kosong tersebut karena kontrak mengikat pada hari kalender. Jika memang hujan menjadi penghalang pelaksanaan pekerjaan secara teknis mestinya sudah diantisipasi secara keteknisan ataupun secara kontraktual. Terkecuali memang diwilayah tersebut tidak pernah terjadi hujan kemudian terjadi hujan maka ini pengecualian. Jangan sampai kondisi tersebut menjadi alasan penyedia mengungutngkan diri sendiri dan merugikan negara karena tertundanya pelayanan masyarakat.

  29. salam kenal pak…
    mohon penjelasan dan solusinya pak..
    “Paket pengadaan barang, “ATK” di dinas, tahun 2016. Waktu pekerjaan 30 Hari kalender. cara pemyaran Lump Sum, di dalam kontrak masa berakhir pekerjaan pada tgl 30 Maret 2016. di karenakan barang yg di perlukan dinas sulit dan tdk produksi lagi. Apakah bisa meminta kpda PPK perpanjangan waktu pekerjaan???… saya pelajari perpes 70/2012. ini bisa untuk addendum waktu pekerjaan pak. Terima kasih

    1. Pak endanhamdanie: Sulit dan tidak diproduksi lagi ini dua kalimat yg tidak.menunjukkan keadaan kahar sehingga sulit utk dijadikan dasar melakukan perubahan kontrak karena murni tanggungjawab penyedia… terkecuali barang tersebut ditarik dari pasaran karena gagal produk.. jadi jikapun melewati 30 hari maka selebihnya denda…

  30. Salam kenal pak…
    Saya mau mnta pendapatnya pak,apabila suatu pekerjaan telah sampai batas akhir kontrak yg ditentukan apakah bisa mengajukan penambahan/perpanjangan waktu atau adendum kpd PPK??berapa harikah biasanya yg bs diberikan??dan setelah penambahan waktu progress pekerjaan blm smpai100%,apakah kami bisa mengajukan pencairan dana sesuai progress kami dimana dikontrak sistem pencairannya pakai MC??dan apakah cv kami bisa dimasukkan kedaftar hitam/blacklist??dan yang terakhir pak apakah cv kami bisa dituntut secara hukum….
    Kami mohon pencerahaannya dan maaf jika pertanyaannya banyak krn ini memang lagi saya alami.
    Terimakasih

    1. Pak samsul: harus dilihat apakah sumber masalahnya dari Bapak atau dari PPK. Kalau dari Bapak berarti bapak tdk punya hak mendapat perpanjangan, tergantung penelitian ppk mau atau tidak. Jumlah hari keterlambatan maksimal adalah 50 hari. Prestasi pekerjaan dapat dibayar sesuai progress.. kalo putus kontrak dikenakan blacklist.. selama tdk ada penipuan atau kejahatan tdk akan ada tuntutan…

  31. Assalamu’alaikum Pak Samsul Ramli,
    izin bertanya,
    Apakah ketentuan denda tersebut berlaku juga untuk keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan subPenyedia Jasa (Subkontraktor)?
    Dan bagaimana dengan kondisi sebaliknya? yaitu apabila Penyedia Jasa terlambat membayar pekerjaan kepada SubPenyedia dikarenakan suatu hal (bukan kesalahan subPenyedia).
    Maaf, agak di luar konteks, hanya ingin mengetahui dasar ketentuan denda untuk 2 kondisi di atas.
    Terimakasih Pak Samsul Ramli

    1. Waalaikumsalam pak Redityo… keterlambatan hanya berlaku pada pihak yg berkontrak dgn PPK jadi PPK tdk mau tau jika terlambat maka yg kena sanksi mainkon meski penyebabnya subkon, seingat saya subkon berkontrak dgn Main Kontraktor jadi tergantung bunyi kontrak Bapak dgn mainkon…

  32. Ass Pak Samsul Ramli…
    Saya mau bertanya…kontrak kerja berakhir pd bln nov 2016,ternyata pekerjaan blm selesai pd bln nov tsb dan penyedia meminta perpanjangan waktu sampai tgl 20 des 16,akan tetapi pd tanggal 20 des pekerjaan blm jg selesai,sehingga PPK memberi perpanjangan waktu sampai dengan akhir tahun.pd tgl 29 des PPK melakukan pemutusan kontrak dan bobot pekerjaan sdh mencapai 92%,pada waktu itu penyedia hendak menyelesaikan pekerjaan kusen aluminium,tp PPK dan konsultan menjawab jika dikerjakan pekerjaan kusen tersebut maka tidak ada nilainya dan PPK menunjuk konsultan pengawas untuk melanjutkan pekerjaan kusen tsb.sedangkan pihak penyedia sanggup utk mengerjakan pekerjaan kusen tsb.dlm hal ini apakah tugas konsultan juga bisa sebagai pelaksana?
    Terus,jaminan pelaksanaan apakah langsung dipotong dari termin pak?
    Apabila penyedia sdh di putus kontraknya oleh PPK,apakah penyedia wajib menandatangi lap harian,mingguan dan bulanan pekerjaan tsb?
    Mohon infonya pak…trima kasih pak samsul.

    1. Permasalahan kontrak tdk bisa diputuskan tanpa paham kronologis secara utuh.. sehingga pendapat saya ini belum tentu fit utk permasalahan Bapak…

      Jika keterlambatan adalah kesalahan penyedia maka perpanjangan sd 20 des dan sd akhir tahun itu masih mengandung persoalan karena mestinya PPK tdk memberikan perpanjangan tapi “DAPAT” memberikan sanksi terlambat dgn denda.. nah karena sifatnya sanksi berarti penyedia sdh mengakui kesalahan sejak tgl 21 nov.. utk itu jika masa berakhir sanksi tgl 29 maka adalah hak ppk memutus kontrak…
      Tentang pengalihan sisa pekerjaan pada konsultan pengawas saya tdk pernah membaca ada praktik seperti itu tentu harus dicermati lebih mendalam…
      Tidak ada istilah atau mekanisme pemotongan jaminan pelaksanaan karena jamlak sifatnya tetap 5% tdk kurang tdk lebih.. jadi jika putus maka cair 5%..
      Jika penyedia ingin dibayar sesuai prestasi yg disepakati mestinya ttd pada laporan..

  33. Mohon pencerahan pak…

    Nama Saya Vincent……
    Saya sebagai PPK Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung poliklinik rumah sakit. Kontrak berakhir pada tanggal 26 Desember 2017 dengan realisasi fisik 90,38 %. Berdasarkan data dan fakta dilapangan, dapat kami simpulkan bahwa keterlambatan terjadi BUKAN KARENA KESALAHAN PENYEDIA……maka kami memberikan kesempatan kepada penyedia untuk melanjutkan pekerjaan selama 20 hari kalender dan melebihi/melewati tahun anggaran serta TIDAK dikenakan denda keterlambatan.
    Pertanyaan saya :
    1. Apakah langkah yang kami ambil ini sudah benar…?
    2. Langkah langkah apa saja yang perlu kami lakukan untuk menindaklanjuti keputusan diatas…??
    3. Persyaratan administrasi apa saja yang perlu disiapkan/lampirkan..?
    Info tambahan bahwa dana sisa pekerjaan adalah Dana DAK dan sudah berada di kas daerah, dan pembayaran sisa pekerjaan tersebut direncanakan akan dilakukan pada tahun berikutnya/2018 melalui mekanisme mendahului perubahan APBD.

    Terimakasih…..

    1. 1. Benar saja selama telah mendapatkan ijin dan kepastian melalui pemegang kekuasaan penganggaran baik berupa Perbup atau Persetujuan Tahun Jamak jika melewati tahun anggaran.
      2. Lakukan perubahan kontrak utamanya merubah kontrak menjadi tahun jamak yang membebani 2 tahun anggaran
      3. Idem No. 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *