Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran

    Tulisan ini bisa dibilang lanjutan dari keasyikan membedah pengadaan langsung menggunakan metode yang saya pakai pada buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. Pada artikel Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian, diungkapkan bahwa ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu. Diskusipun berlanjut pada pembahasan tentang keterkaitan bukti perjanjian dengan proses pembayaran. Karena pertanyaan ini sering muncul di daerah maka pembahasan difokuskan pada pada penggunaan anggaran APBD.

    Kesederhanaan proses pengadaan terkait bukti perjanjian dalam Perpres 54/2010 ternyata tidak sama dengan prosedur pembayaran/pencairan disisi keuangan. Misal untuk pengadaan langsung dengan nilai Rp.10.000.000,-. Menurut P54/2010 dan perubahannya, dapat menggunakan bukti pembelian/nota. Ternyata di sisi pembayaran, yang menjadi ranah tata kelola keuangan, bukti pembelian/nota bisa saja tidak diterima.

Apalagi kalau objek belanja adalah barang modal. Seperti yang diatur dalam Permendagri 13/2006 pasal 53 ayat 1 bahwa belanja modal digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Kemudian surat edaran SE.900/316/BAKD tentang pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, menklasifikasikan belanja modal ke dalam belanja yang dipertanggungjawabkan dengan ketentuan LS.

Definisi LS dalam Permendagri 13/2006 pasal 1 ayat 69 adalah SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS. Yaitu dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Dari runtutan aturan tentang pembayaran apabila terdapat pembelian Laptop senilai Rp.10.000.000,- dari sisi bukti perjanjian diatur oleh P54/2010 adalah nota, kuitansi, SPK dan Surat Perjanjian. Ketika P54/2010 pasal 55 ayat 2 akan diterapkan pada pembelian ini, yaitu dengan bukti pembelian (nota), maka
secara hukum sesuai P54/2010 adalah sah dan berlaku. Namun dari sisi pembayaran tidak akan diterima, karena Permendagri 13/2006 pasal 1 ayat 69 mensyaratkan SPK atau SP (Surat Perjanjian). Barang dapat dibeli tapi tidak dapat dibayar.

Untuk itu dalam kerangka sinkronisasi pelaksanaan aturan diranah pengelolaan barang dan pengelolaan keuangan, harus dipilah pemahaman antara bukti perjanjian dan bukti pembayaran. Hasil dari pemilahan ini kemudian dijadikan dasar pengklasifikasian dan sinkronisasi.

Apabila dikaitkan dengan kesimpulan artikel Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian langkah ini akan saling mendukung. Metode pemilihan penyedia hingga penggunaan tanda bukti perjanjian adalah untuk mendapatkan barang/jasa sesuai kebutuhan. Bukti perjanjian bukanlah tujuan akhir dari pengadaan barang/jasa.

Untuk mempermudah identifikasi dapat digunakan tabel atau matriks berikut ini:

Perpres 54/2010

Permendagri 13/2006

Nilai Pengadaan

Bukti Perjanjian

Belanja Barang/Jasa

Bukti Pembayaran

s/d 10jt

Nota/Kuitansi/SPK/SP

  • Non Modal
  • Nota / Kuitansi/ SPK/SP

10jt s/d 50jt

Kuitansi/SPK/SP

  • Modal
  • SPK/SP

50jt s/d 200jt

SPK/SP

Di atas 200jt

SP

Nilai Belanja

Jenis Belanja

Barang/Jasa

Bukti Perjanjian/Bukti Pembayaran

s/d 10jt

Non Modal

Nota / Kuitansi/SPK/SP

s/d 10jt

Modal

SPK/SP

10jt s/d 50jt

Non Modal

Kuitansi/SPK/SP

10jt s/d 50jt

Modal

SPK/SP

50jt s/d 200jt

Semua

SPK/SP

Di atas 200jt

Semua

SP

    Dari matriks ini maka setidaknya dapat diambil langkah kompromi antara dua aturan yaitu belanja barang/jasa yang bersifat non modal atau operasional, definisinya salah satunya sama antara P54/2010 pasal 39 ayat 1 huruf a dan Permendagri 13/2006 pasal 52, yaitu barang/jasa yang nilai manfaatnya tidak lebih dari 12 bulan bukti perjanjian/bukti pembayaran minimal yang digunakan adalah bukti pembelian/nota disesuaikan dengan nilai pengadaan yang diatur P54/2010. Untuk belanja modal minimal bukti perjanjian/pembayaran yang dipergunakan adalah minimal SPK disesuaikan dengan nilai pengadaan yang diatur P54/2010.

    Sekarang mari kita aplikasikan kompromi ini pada metode pengadaan langsung:

  1. Pengadaan langsung s/d 10 juta untuk belanja non modal dapat menggunakan minimal bukti pembelian/nota yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.
  2. Pengadaan langsung s/d 10 juta untuk belanja modal menggunakan minimal SPK/SP yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.
  3. Pengadaan langsung 10 juta s/d 50 juta untuk belanja non modal menggunakan minimal Kuitansi yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.
  4. Pengadaan langsung 10 juta s/d 50 juta untuk belanja modal menggunakan minimal SPK yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.
  5. Pengadaan langsung 50 juta s/d 200 juta untuk belanja modal/non
    modal menggunakan minimal SPK yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.
  6. Pengadaan diatas 200 juta untuk belanja modal/non modal menggunakan minimal SP yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.

Tentu akan ada pertanyaan tentang kebijakan penyederhaan aturan dan tata cara serta misi percepatan penyerapan anggaran yang diusung P70/2012 ketika pemikiran ini dituliskan. Khususan untuk belanja modal yang nilainya s/d 50jt tidak diperbolehkan menggunakan bukti perjanjian nota/kuitansi. Namun sekali lagi tulisan ini hanya mencoba mencari kompromi dari dua aturan yang inti semangatnya sama antara efisiensi dan akuntabilitas.

Seperti yang tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tanggal 5 april 2007 bahwa Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan dokumen yang dinamis (live documents), yang artinya akan senantiasa diperbaharui (up date), dan Pemerintah Daerah dapat menyesuaikannya sesuai kondisi daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang tergantung pada daerah apakah berani membuat aturan yang berbeda?

Tentu saya berharap artikel ini dapat membuka diskusi yang lebih luas untuk mencari cara yang mudah sekaligus aman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa didaerah. Mari kita sempurnakan artikel ini.

66 thoughts on “Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran

    1. Ribet karena tidak sejalan dengan kebiasaan selama ini… Insya Allah kalau sudah terbiasa dengan yang baru akan menjadi mudah…:)

    1. Dalam bahasa P54/2010 SP dapat digunakan untuk nilai s/d 200jt sedangkan Surat Perjanjian diatas 200jt
      Dalam bahasa Permendagri memilah antara belanja modal dan non modal. Untuk itu saya menggunakan istilah:
      4. Pengadaan langsung 10 juta s/d 50 juta untuk belanja modal menggunakan minimal SP yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran
      5.Pengadaan langsung 50 juta s/d 200 juta untuk belanja modal/non modal menggunakan minimal SPK yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.
      6.Pengadaan langsung diatas 200 juta untuk belanja modal/non modal menggunakan minimal SP yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.

      Monggo silakan dikoreksi kalau ada yang keliru dari kesimpulan saya…

    1. Tidak masalah digunakan SPK untuk < 200jt untuk pekerjaan konstruksi.. karena memang tidak dilarang s/d 200jt menggunakan SPK… untuk itu saya pakai kata minimal 0 s/d 10jt minimal nota utk non modal utk modal minimal pakai SPK…

  1. Kepada Pak Teguh dari Kendal yang tidak bisa apply comment disini namun menyempatkan japri saya untuk memberikan koreksi atas tulisan ini terimakasih banyak atas sumbangsihnya… koreksi nya benar-benar membuat materi ini menjadi lebih mengena… semoga lain kali dapat menyampaikan komentar dalam blog saya… kepada semua teman-teman yang membaca dan mempunyai pengalaman dalam pengadaan langsung khususnya masalah bukti perjanjian dan bukti pembayaran bisa disharing disini untuk memperkaya pemikiran dan semoga dijadikan solusi bersama… terimakasih

    1. Aamiin.. terimakasih Pak Eko… juga harus ada keberanian dari pihak pengadaan dan keuangan untuk berkompromi mencapai proses pengadaan langsung yang sederhana tapi juga akuntabel… ada PR nya lo ntar kalo sudah dikumpul disini hehehe

  2. Untuk pembelian 10 unit AC senilai Rp. 30 Jt, bagaimana mekanisme sampai timbulnya kwitansi tersebut, apakah harus ada negosiasi ?

    1. Mekanismenya seperti biasa Pak.. Begitu ada transaksi dan pembayaran maka kuitansi didapat.. Apakah harus negosiasi seperti yg diatur dalam P54 bahwa negosiasi mengacu pada metode pengadaan langsung dgn permintaan penawaran…

  3. Wah, ini yang saya cari unt bahan referensi di lapang Pak… Terimakasih… Tp saya kok masih bingung ya terkait tempat materai ditempelkan? apakah di kwitansi/nota (dari toko) atau di Bukti Kas internal (dari organisasi yg bersangkutan yg melakukan pembalian)? mengingat, kalau tidak salah, materai atas pembelian barang menjadi tanggungannya penjual (dalam hal ini toko)….??? mohon penjelansannya ya Pak….? sangat berarti unt pendampingan di lapang…. Trimakasih sebelumnya…..

    1. Tidak ada aturan yang melarang Kepala ULP menjadi Pokja.. Pasal 17 ayat 1a hanya menegaskan bahwa Ketentuan Bersertifikat bagi Kepala ULP dapat dikecualikan.. dalam pemahaman ini maka Kepala ULP yang tidak bersertifikat tidak dapat menjadi Pokja ULP….

  4. untuk paket pengadaan sampai dengan 50 jt menurut perpres 70/2012 tanda bukti hanya kuitansi tapi ppk menghendaki dengan spk bagaimana solusinya,…

    1. Pasal 55 menggunakan kata sampai dengan jadi untuk pengadaan sampai dengan 50 juta dapat menggunakan kuitansi dan spk.. dan wilayah penetapan rancangan kontrak adalah wewenang PPK.. jadi tidak masalah…

  5. Mohon arahan pak,,,sy mw tanya soal pengadaan belanja modal d bawah 50 jt…apakah menggunakan pejabat pengadaan atw cuma surat pesanan yg d ttd oleh PPTK/PPK ??

    1. Apabila nilai dibawah 50 juta dengan pengadaan langsung maka dengan pejabat pengadaan namun apabila ditetapkan oleh pejabat pengadaan metode pengadaan langsungnya dengan pembelian langsung saja maka proses pembelian langsung dapat didelegasikan kepada pihak lain tidak menutup kemungkinan dilaksanakan oleh PPK/PPTK dengan bukti perjanjian nota/kuitansi… Surat Pesanan untuk pengadaan langsung yang tidak menggunakan SPK adalah persyaratan disisi pembayaran jadi disesuaikan dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah masing-masing.. apabila dikebijakan keuangan dipersyaratkan surat pesanan sebagai syarat sah pembayaran maka wajib dibikin surat pesanan…

  6. selamat sore,,,
    mohon bantuan, jika pengadaan di bawah 50 juta :
    1. apakan harus pakek HPS dan SPK???
    2. Apakah uangnya kita LS kan Langsung ke Pihak Penyedia Barang???
    3. atau Bisa gak kita LS kan ke rekening bendahra pengeluaran, Baru kita bayarkan ke pihak penyedia barag???

    terima kasih.

    1. Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian tidak diperlukan HPS..
      Bukti pembelian s/d 10jt
      Kuitansi s/d 50 jt
      SPK s/d 200jt

      Artinya utk pengadaan s/d 50jt dapat dengan bukti pembelian, kuitansi atau spk..

      terkait LS bisa dilihat dari peraturan perbendaharaan/pengelolaan keuangan daerah dibeberapa aturan pengadaan barang modal diharuskan menggunakan LS..

      LS artinya langsung dibayarkan ke penyedia tanpa perantara… artinya langsung kerekening penyedia

    1. Untuk pengguna APBN dapat dilihat pada PMK 190 dibolehkan Pak…

      Pasal 43 ayat 3 dan 5.

      UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

      UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).

      Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

  7. maaf pak admin ikut komentar boleh kan ;)…
    mengenai pp70 dengan permendagri no…… klo dari kekuatan hukum saya berpendapat patokan adalah pp70 landasan kuat.. untuk permendagri yg mngatur belanja modal diharuskan ls..saya kira peraturan tidak bisa di jadikan patokan ” terkecuali untuk internal kementerian tersebut” kar’na sudah jelas peraturan
    yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
    dengan peraturan yang lebih tinggi. (perlu diingat pp tahun 2012 dan permendagri thn.2006)..terima kasih..mohon koreksi ” berbagi ilmu agar tidak tersesat” 😉

    1. Pak Koko untuk didaerah (bukan K/L/I pengguna APBN) Permendagri adalah amanat PP 58 tentang Keuangan Daerah sehingga justru lebih kuat dari Perpres 54. Untuk K/L/I yang pengguna APBN tentu yang berlaku adalah PMK salah satunya PMK 190 disisi pembayaran.

      Kemudian perlu dipilah antara Peraturan Pengadaan dan Peraturan Pembayaran. Peraturan pengadaan diatur oleh P54, sedang peraturan pembayaran untuk APBN saat ini ada PMK 190 dan APBD Permendagri 13 dan seluruh perubahannya termasuk juga Peraturan Daerah/Perkada yang mengatur pengelolaan keuangan/perbendaharaan daerah. Pengadaan ujungnya bukti perjanjian sedangkan disisi pembayaran adalah bukti pembayaran.

      Sippp senang saya dengan “berbagi ilmu agar tidak tersesat” karena kadang apa yang kita rasa benar belum tentu benar disisi aturan.

  8. mohon pencerahannya…

    apakah diperbolehkan untuk belanja barang modal dengan swakelola? jika bisa, apa saja tahapan prosesnya?

    terima kasih…

    1. Belanja modal yang bersifat barang yang bukan produksi dari instansi pengguna tentu tidak akan bisa di swakelolakan karena sepenuhnya pembelian. Untuk konstruksi yang bersifat pekerjaan dapat dilakukan swakelola baik tipe 1 apabila unit kerja penanggungjawab anggaran memiliki tupoksi dan kompetensi untuk melaksanakan. Tipe 2 jika instansi pelaksana mempunyai tupoksi dan kompetensi untuk melaksanakan. Tipe 3 diserahkan kepada masyarakat yang mampu merencanakan, melaksanakan dan mengawasi.

  9. Mohon ijin bertanya Pak.
    Untuk pengadaan pakaian dinas pegawai dengan nilai dibawah 50 juta dari dana DIPA, dengan peraturan yang terbaru, apakah dokumennya cukup dengan kuitansi saja ?, ataukah dengan dokumen pengadaan yang lengkap mulai dari penawaran pekerjaan, surat pernyataan minat, dokumen kualifikasi, penawaran harga dll sampai spk dan bast barang?, karena ada 2 orang teman saya, yang satu HANYA menggunakan kuitansi saja sedangkan yang satunya menggunakan DOKUMEN LENGKAP (dengan alasan bagaimana kita bisa melakukan pembayaran jika kita tidak melakukan survey, penawaran dll sampai bast barang). Ini yang membuat saya bingung Pak, mohon informasinya?, terima kasih.

    1. @Pak Hernowo: tergantung pada jenis barang/jasanya jika pengadaan pakaian dinas sifatnya membeli artinya pengadaan barang maka dapat dilakukan dengan pembelian langsung dan menggunakan kuitansi sehingga dokumen minimalnya adalah Spek, HPS dan Daftar kuantitas… jika pembuatan pakaian seragam maka sifatnya pekerjaan maka minimal SPK sehingga memerlukan dokumen yang lebih lengkap seperti lembara data pemilihan dan lainnya…

  10. Maaf saya mau ikut nanya,karena saya masih ga mengerti sepenuhnya..

    Saya mahasiswa dan bingung mengenai nota pembelian ini,apabila terdapat suatu kesalahan oleh penjual,apakah ini bisa d pakai untuk di jadikan bukti? Sebenarnya mau tau tentang kekuatan hukum dari nota pembelian ini..
    Apakah bapak bisa mmeberi tahu saya mengenai hal ini?terimakasih sebelumny..

  11. Assalamualaikum, pak saya ingin bertanya. Penggunaan nota pembelian dan kwitansi secara bersamaan dalam 1 transaksi itu bagaimana? apakah diperbolehkan?. Dalam kasus ini yaitu transaksi seperti cathering. Mohon pencerahannya.

    1. Pak Baghus Ibrahim: harus dibedakan antaran Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran.. bukti perjanjian bisa saja nota.. sementara untuk bukti pembayaran hanya ada kuitansi.. untuk kelengkapan pembayaran biasanya bendaharawan meminta minimal 1 bukti perjanjian dan membuat 1 bukti pembayaran (kuitansi pembayaran) ini mekanisme UP. Sedangkan untuk LS biasanya 1 bukti perjanjian (Kuitansi/SPK/SP) melengkapi 1 Bukti Pembayaran (Kuitansi)… sementara untuk bukti perjanjian adanya doubling bukti perjanjian selama tidak terjadi pembayaran ganda menurut saya tidak masalah…

  12. Klo menurut saya, yang fair agar bisa mengakomodir kedua aturan, untuk belanja modal 10-50 jt, kita hanya perlu buat spk nya aja dan tidak perlu ikuti proses yang mengikuti proses pembuata spk itu, misalnya dokumen pengadaan, aanwizjing, berita acara negosiasi dll. Jd cukup lembar spk aja sebagai bukti pembayaran. Gmn menurut pak ramli?

  13. Kok cuma mengacu ke peraturan keuangan, gmn dgn perpres 70 yang sudah mengatur transaksinya? Selain perpres dalam tata urutan perundang undangan lebih tinggi kedudukannya dari permendagri, perpres juga secara KHUSUS mengatur tentang pengadaan B/J. Ingat, efisien itu ruh perpres. Klo udah dipermudah, knp hrs dipersulit.

    1. Pak Rony: Perlu disadari pengadaan barang/jasa mengatur hanya sampai bukti perjanjian, sedang bukti pembayaran diatur dalam peraturan pengelolaan keuangan. Jadi Bapak harus bisa membedakan mana aturan pengadaan barang/jasa dan mana aturan pembayaran. Silakan Bapak perdalam lagi UU Keuangan Negara/daerah dari UU 17/2003, UU 1/2004 dan PP 58/2005.

  14. Ass pak ,apa perlu dibuatkan,hps,spesifikasi,kalo penunjukan langsung pengadaan barang,hanya konsultasi saja,tampa ad spk.dan pembelanjaan 200 jt,mohon,penjelasanya pak.

  15. alhamdulillah,tercerahkan yang membuat bingung selama ini..terimakasih banyak pak samsul atas ilmu nya. semoga berkah ilmunya

  16. selamat siang,, sebelumnya terimakasih atas pencerahannya soal aturan pengadaan b/j dan aturan pembayaran.. namun masih bingung soal penggunaan Nota pesanan dan juga pada jawaban bapak diatas bahwa untuk proses pembelian langsung tidak perlu menggunakan pejabat pengadaan sedangkan menurut perpres 16/18 bahwa tugas pejabat pengadaan adalah untuk mengadakan b/j dengan nilai sampai 200jta.. mohon pencerahannya.. terimakasih..

    1. Anda keliru memahaminya seingat saya bukan tidak perlu tapi Pejabat Pengadaan dapat mendelegasikan kepada pihak lain. “Apabila nilai dibawah 50 juta dengan pengadaan langsung maka dengan pejabat pengadaan namun apabila ditetapkan oleh pejabat pengadaan metode pengadaan langsungnya dengan pembelian langsung saja maka proses pembelian langsung dapat didelegasikan kepada pihak lain..” Jadi sejak P54 sd P16 pejabat pengadaan tetap melaksanakan pengadaan langsung sd 200jt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *