Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian

    Saat mencoba menyusun “Cara Mudah membaca Peraturan Pengadaan” ada banyak pencerahan yang didapatkan dalam memahami pengadaan barang/jasa yang digadang oleh Perpres 54/2010. Khususnya terkait pengadaan langsung, yang memang sedang menjadi topik hangat sejak dipublish-nya Perpres 70/2012. Satu topik yang menarik adalah keterkaitan metode pengadaan langsung dengan bukti perjanjian.

    Dari beberapa diskusi dengan beberapa teman dari penjuru nusantara ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu.

    Setidaknya ada 4 pasal terkait pengadaan langsung yang relevan dengan materi bahasan kali ini, yaitu :

Pasal 1 ayat 32 menyebutkan Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

    Pasal 39 ayat 1 berbunyi Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , dengan ketentuan:

  1. kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

Pasal 57 ayat 5 mengurai bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

  1. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Peker¬jaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
  2. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Perlu juga sebagai bahan pertimbangan kita perhatikan pasal 66 ayat 1 bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.

    Kalau dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 1 jelas bahwa pengadaan barang/jasa adalah sebuah proses untuk mendapatkan barang/jasa, bukan sebuah proses untuk mendapatkan bukti perjanjian. Tanda bukti perjanjian tertuang dalam pasal 55 ayat 1 terdiri dari bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), dan surat perjanjian.

    Terlebih kalau ditelaah secara seksama bahwa pasal 55 berada dalam hirarki Bagian Ketiga tentang Pemilihan Sistem Pengadaan. Bagian ini terdiri dari 7 paragraf yang masing-masing terdiri dari :

  1. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
  2. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
  3. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen
  4. Penetapan Metode Evaluasi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
  5. Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi
  6. Penetapan Jenis Kontrak
  7. Tanda Bukti Perjanjian

Dengan struktur seperti ini jelas bahwa tanda bukti perjanjian bukan merupakan tujuan dari proses pengadaan tapi merupakan bagian dari sistem pengadaan yang dipilih untuk mendapatkan barang/jasa.

Pengadaan langsung sesuai dengan besaran nilainya dapat disandingkan dengan 4 tipe bukti perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari batasan pasal 55 ayat 2 s/d 5 bahwa :

(2)    Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3)    Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4)    SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain¬nya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5)    Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari pemahaman ini maka dapat disimpulkan bahwa korelasi metode pemilihan penyedia tidak bersifat statis terhadap tanda bukti perjanjian. Pengadaan langsung dengan sampai dengan Rp10.000.000,00 dapat disandingkan dengan nota, kuitansi, SPK bahkan surat perjanjian. Pengadaan langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 dapat menggunakan kuitansi, SPK ataupun surat perjanjian, dan seterusnya.

Logika ini tentu juga bisa digunakan sebaliknya. Misal apabila didapatkan sebuah bukti pembelian maka metode pemilihan yang digunakan belum tentu pengadaan langsung. Bisa saja bukti pembelian didapatkan dengan metode pelelangan umum ataupun pelelangan sederhana.

Seperti dituliskan dalam artikel Memahami Pengadaan Langsung dengan Kraljic Box bahwa tujuan awal dari proses pengadaan adalah mendapatkan barang/jasa sesuai kebutuhan. Maka dari itu metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kompleksitas barang/jasa yang dicari. The right methode for the right product.

Petunjuk prosedur sangat jelas dalam P54/2010 dan seluruh perubahannya. Mulai dari tetapkan kebutuhan, jenis barang, susun detail spesifikasi, baru kemudian pilih dan tetapkan metode pengadaan yang tepat. Dimulai dari penentuan apakah akan di rencanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri melalui swakelola dan/atau melalui penyedia.

Jika membutuhkan penyedia maka pilih dan tetapkan secara berurut metode pemilihan penyedia, penyampaian dokumen, metode evaluasi, penetapan jenis kontrak hingga tanda bukti perjanjian yang diperlukan.

Ambil contoh untuk barang dengan kriteria operasional, teknologi sederhana, resiko kecil dan/atau dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, kecil dan koperasi kecil kemudian nilainya tidak lebih dari Rp.200.000.000,00 maka dapat dilakukan pengadaan langsung. Pengadaan langsung dilaksanakan dengan 2 metode yaitu pembelian langsung dan permintaan penawaran disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pengadaan. Hal ini sudah diulas tuntas pada artikel Memahami Pengadaan Langsung dengan Kraljic Box.

Semoga dengan artikel ini tidak ada lagi pemahaman bahwa pengadaan langsung adalah metode pemilihan penyedia yang bertujuan mendapatkan tanda bukti perjanjian. Sejatinya metode pemilihan penyedia hingga penggunaan tanda bukti perjanjian adalah untuk mendapatkan barang/jasa sesuai kebutuhan.

190 thoughts on “Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian

  1. Ada satu lagi yang menjadi permasalahan, yaitu slide pembelajaran tingkat dasar disebutkan bahwa bukti pembelian hanya untuk barang/jasa lainnya.
    Padahal dalam Pasal 55 itu disebutkan pengadaan barang/jasa yang berarti seluruh istilah pengadaan barang/jasa (Pasal 4) dapat menggunakan bukti pembelian, termasuk pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi.
    Nah, gimana tanggapan pak sam?

    1. Wah Pak KM terimakasih banyak beda juga rasanya diskusi via blog sendiri dengan Pak KM…hehehe.. Ini juga yang sering dipermasalahkan oleh beberapa teman Pak karena diwilayah penafsiran.. saya terkesan dengan pendapat teman di Bandung bahwa mestinya ada juga Panduan Cara Menafsirkan Perpres 54/2010 yang tepat dan benar 🙂 agak bercanda memang tapi ada benarnya…

      Secara essensi sebenarnya saya setuju pak Kalau konstruksi dan konsultan sebaiknya jangan gunakan Bukti Pembelian terkait kompleksitas dan resiko yang saya coba konversikan ke matrik Krajilc Box.. namun sayangnya ini tidak tertulis dengan tegas di P70/2012. Saya hanya bisa mengaitkan yang mungkin agak kuat adalah pada pasal Pasal 66 ayat (1) bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Dalam bayangan saya sangat mustahil Konstruksi dan Konsultan tanpa HPS karena sarat proses….

      Demikian pak pendapat saya mohon koreksi

  2. habis baca artikel pak syamsul…, sy jd inget oleh2 temen satu kantor yg baru sj mengikuti sosialisasi perpres 70/2012 yg disampaikan oleh trainer sebuah kementerian dan alumni TOT LKPP…, yg mengatakan bahwa pengadaan di bawah 200 juta dilarang menggunakan Surat Perjanjian…, dan pada akhirnya butuh perjuangan ekstra untuk “menyadarkan” kembali pemahaman temen saya.., meskipun berbagai logika dan pemahaman sudah saya sampaikan….

    1. Memang pak kus kalau kita tidak memulai membaca P54 secara struktur dan filosofi akan terjebak pada pemahaman statis yang berbahaya…. Ini salah satu alasan saya menyusun buku cara mudah membaca P54 setidaknya mudah bagi saya memahami alur pikir penyusun P54….

  3. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kuitansi seperti apa Pak Ramli….. apa seperti kuitansi yg di ketik oleh bendahara pengeluaran untuk setiap pengeluaran di SKPD

    1. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kuitansi seperti apa Pak Ramli….. apa seperti kuitansi yg di ketik oleh bendahara pengeluaran untuk setiap pengeluaran di SKPD

      Untuk bukti perjanjian tidak ada bentuk baku kuitansi pak.. Inti utama dari kuitansi jelas siapa yang membayr dan menerima barang dan jelas sip yang menyerahkan barang dan menerima pembayaran… Sedangkan bukti pembayaran bentuk kuitansi disesuaikan dengan format yang ada pada bendahara pengeluaran… Untuk kemudahan apabila memungkinkan bentuk kuitansi bukti perjanjian dan pbukti embayaran dapat disamakan….

  4. pak ramli, di daerah kami sedang melakukan kerjasama dg pihak asuransi, dan masing unit kerja mempertanggungkan mobil dinasnya masing2, ada yg nilainya s/d 20 juta, ada juga diatas 20 jt s/d 175jt.. nah kl berdasar perpres 71 tentunya memakai sistem pengadaan langsung, ..na yg sy tanyakan.. apakah administrasi premi dibawah 20 jt “BISA” dg hny menggunakan bukti pembelian/kuitansi saja beserta ikhtisar polis dari asuransi?? kalo masih kurang mohon penjelasan skaligus contoh dokumennya..

    1. Dari sisi pengadaan s/d 50juta boleh menggunakan kuitansi.. namun dari sisi pembayaran diatur oleh DPPKAD setempat.. menurut saya karena jasa lainnya tidak bermasalah disisi keuangan… untuk dokumen silakan gunakan yang ada dalam pusataka pengadaan pada blog ini…

  5. Senang bisa membaca blog bapak, yang saya ingin tanyakan kalau belanja barang s.d 50 jt, apakah tetap diperlukan penentuan HPS dgn survey/membandingkan harga. Dan kalau bapak tdk keberatan saya mohon diemail contoh SPK pengadaan langsung, lengkap dgn semua proses dan dokumennya…kirim ke heppysatarjo79@gmail.com. Terima kasih

    1. Untuk Pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian tidak diperlukan HPS… langsung survey/membandingkan info harga yang rendah sesuai kualitas yang dibutuhkan dan dapatkan bukti pembelian… Silakan Bapak cari di pustaka data saya semoga sesuai dengan yang diinginkan…

  6. jadi seperti kita belanja langsung aja? survey cari harga termurah/terbaik terus bayar gitu, apakah tidak memerlukan dokumen yg memuat spesifikasi teknis,permintaan penawaran harga, klarifikasi dan negosiasi, dan membuat berita acara hasil pengadaan dsb? mohon penjelasannya , terima kasih.

    1. Untuk bukti pembelian s/d 10juta… diatas 10 juta tetap memerlukan HPS.. pengadaan langsung ada dua metode pembelian langsung dan meminta penawaran untuk lebih rinci silakan bapak lihat pada artikel saya ttg pengadaan langsung dan tabel perbandingan…

  7. Untuk Pengadaan langsung barang apakah diperbolehkan kita menunjuk rekanan misalnya dari jakarta atau kota besar lainnya dikarenakan selisih harga antara daerah kita dgn jakarta sangat jauh, dan bagaimana proses/jadwal pengadaannya, apakah cukup melalui surat menyurat atau by phone mengenai negosiasi harga dan bertemu hanya saat penandatangan SPK mohon penjelasannya.

    1. Sesuai prinsip terbuka maka penyedia mana saja boleh mengikuti pengadaan. Terpenting prinsip efisien dan efektif tetap menjadi pertimbangan. Jalur komunikasi yang digunakan bebas terpenting barang/jasa baru dibayar setelah 100% dan bukti perjanjian sah secara hukum….

  8. Baik.terima kasih banyak penjelasannya pak, semoga bapak makin sukses, dan mohon jgn bosan ya menjawab pertanyaan2 saya, krn saya kebetulan terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa.

  9. pagi pak, saya ingin bertanya. kantor saya akan melaksanakan pengadaan huruf timbul (papan nama kantor) dengan HPS 30 juta. menurut lkpp, pengadaan ini termasuk pekerjaan konstruksi. yang ingin saya tanyakan, apakah utk pengadaan ini tanda bukti perjanjiannya cukup dengan kuitansi?dan apakah proses pengadaannya bisa hanya seperti pembelian langsung (tanpa harus penyedia melakukan pemasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran)?

    1. Karena terdapat proses pembuatan, sederhana dan dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dari sisi bukti perjanjian menggunakan kuitansi tidak masalah. Kemudian pengadaan langsung dengan metode pembelian langsung dengan tetap menggunakan HPS. Terkecuali metode pengadaan langsung-nya menggunakan pemasukan penawaran maka ada proses pemasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran.

  10. berarti apabila tahapan yang saya tempuh adalah melakukan survei harga dan kualitas ke 2 penyedia kemudian melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga, membuat bahpl dan lalu langsung melakukan pembelian dgn memintakan bukti perjanjian berupa kuitansi, itu sudah benar?(jadi tidak perlu ada tahapan mengundang penyedia utk memasukan dokumen,pemasukan penawaran,evaluasi). mohon penjelasannya.terima kasih

    1. Apabila menggunakan metode pengadaan langsung dengan pembelian atau pembayaran langsung sudah benar disisi pengadaannya… Kalau perlu ke lebih dari 2 penyedia juga ga papa survey-nya untuk mencari harga yang paling terendah dengan kualitas yang dibutuhkan…

      Pasal 57 ayat (5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:93
      a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta
      Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
      b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang
      menggunakan SPK.

  11. jadi kelengkapan dokumen yang seharusnya ada di saya adalah hps, hasil survey ke 2 penyedia, bahpl dan kuitansi?apakah saya tetap harus membuat SBD?jika iya,SBD mana yg harus saya gunakan?karena di web lkpp tidak ada SBD untuk pekerjaan konstruksi dengan pengadaan langsung yang menggunakan kuitansi.

    1. Betul sekali LKPP hanya menyediakan SDP untuk pengadaan langsung menggunakan SPK atau pengadaan langsung dengan permintaan penawaran… sebagai catatan tolong dicek lagi disisi Bukti Pembayaran (Bagian Keuangan/DPPKAD/KPPN) apakah menerima kuitansi sebagai bukti pembayaran untuk belanja modal… sebagai referensi silakan dibaca artikel saya tentang Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran

  12. apabila dari sisi bukti pembayaran ke KPPN tidak menerima kuitansi (menerimanya SPK), apakah ini berarti tahapan proses yg hrus saya lalui adalah seperti pengadaan langsung dgn SPK (dlm hal ini berarti hrus ada pemasukan dok,evaluasi,membuat SBD dll) atau hanya dibuatkan saja SPKnya?

    1. Betul mengacu pada Pasal 57 ayat (5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
      b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

  13. terimakasih pencerahannya. Mohon info, apakah pengadaan jasa konstruksi pemerintah tidak harus menggunakan perpres (bisa menggunakan aturan suatu instansi) untuk dana 15 juta ? perlukah adanya survey harga untuk menentukan HPS untuk membandingkan dan mencari harga yang terendah sebagai HPS kemudian mengundang penawar yang terendah tadi ? Mohon pencerahan ya Pak ini terjadi di sebuah instansi, trimakasih

    1. Seluruh kegiatan yang menggunakan dana APBN/APBD baik sebagian atau seluruhnya mengacu pada Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Untuk Pengadaan langsung yang menggunakan Bukti Pembelian tidak diperlukan HPS maka otomatis Survey HPS juga tidak diperlukan. Namun untuk yang menggunakan Kuitansi, SPK dan SP wajib menyusun HPS sehingga survye HPS juga wajib. HPS ini kemudian menjadi salah satu informasi pegangan bagi pejabat pengadaan melakukan perbandingan harga dalam rangka menetapkan penawar harga terendah sebagai penyedia.

  14. pas banget dengan apa yg saya butuhkan, pak…
    tapi ada yg mau saya tanyakan, untuk jasa konsultansi 40 juta, dengan bukti SPK, apakah HPS disusun dengan harga perkiraan/asumsi sendiri ( misal untuk biaya sewa kantor konsultan.. kita asumsikan/survey ke sekitar tetapi tentu tidak ada bukti ) atau dengan survey dengan bukti resmi? kalau survey, surveynya apakah juga harus ke Perusahaan konsultansi, pak? terima kasih sebelumnya

    1. Biaya langsung non personil konsultan survey HPS nya seperti layaknya pengadaan barang, yaitu survey harga pasar setempat. Survey harga buktinya adalah kertas kerja yang berisi rincian data survey mulai dari waktu survey, lokasi survey dan sumber informasi (catatan:tidak harus ada stempel atau ttd sumber).

  15. Selamat Siang Pa, saya mohon diberikan pencerahan, dalam hal pengadaan sewa hotel untuk pelaksanaan meeting dengan nilai dibawah 50juta dan selama 3 hari apakah cukup dengan bukti kuitansi saja?? Padahal ada permintaan ini itu (jumlah peserta, kamar, ruang meeting) yang harus di jelaskan sebelum tanda bukti perjanjian ditetapkan (Contoh Kuitansi), nah bagaimana proses yang sebaiknya digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban yang ada??
    terima kasih atas tanggapan nya yaa pak

  16. Salam Kenal Pak Samsul,
    Mau tanya, saya sesorang pejabat pengadaan di Instansi Pemerintah
    Nah PPK menyuruh saya untuk mengadakan ATK dan Percetakan dibawah 50 Juta. Namun karena bendahara tidak mau menggunakan G.U. Maka saya harus menggunakan LS (langsung transfer). Apakah saya tetap harus menggunakan SPK? Kalau iya, apakah cukup hanya dengan surat permintaan penawaran atau harus menggunakan proses negosiasi dan sebagainya? padahal hanya dibawah 50 juta. Mohon pencerahan dan terima kasih.

    1. Sangat tergantung dari kebijakan perbendaharaan daerah Pak jika LS dipersyaratkan SPK maka proses pengadaan langsungnya dilakukan lengkap dengan permintaan penawaran dan negosiasi meskipun dibawah 50juta…

  17. Kalau boleh saya simpulkan, proses pencairan dia menggunakan LS maka harus pake SPK ya pak (untuk dimasukkan nomernya ke aplikasi SPM). Atau sebenarnya tidak perlu SPK hanya dimasukkan nomer invoice atau nota di aplikasi SPM? Terima kasih atas bantuannya. Semoga ilmunya menjadi berkah 🙂

    1. Di beberapa daerah yang sempat saya tau seperti itu pak.. harapan saya sih nomer invoice atau kuitansi cukup ya utk LS dimasukkan dalam aplikasi SPM sehingga lebih memudahkan.. Aamiin sama-sama berkah pak…

  18. Pagi Pak, numpang tanya lagi nich.
    Kami mau mencetak buku dengan nilai 55 juta. apakah perlu meminta pemasukkan penawar harga dari 2 penyedia nanti kita pilih salah satu. atau cukup minta kepada 1 penyedia saja untuk menawarkan harga. Terima kasih banyak pak. Mudah2an gak bosan 🙂

  19. Salam kenal pak. mau tanya kalau sewa gedung kantor dengan nilai 200 juta lebih pakai metode apa pak? apakah boleh penunjukkan langsung atau harus lelang terbatas. Terima kasih atas bantuannya.

  20. Salam Pak. Ramli …. pada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, pada pasal 57 ayat 5 huruf b yg dimaksud dari kalimat permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK. yg dimaksud pada kalimat diatas apakah setelah menerima HPS,Spesifikasi Teknis dan rancangan SPK dari PPK selanjutnya Pejabat Pengadaan selanjutnya melakukan permintaan penawaran terhadap 1 atau 2 penyedia Pak….? next disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga. apakah dlm hal ini bisakah Pejabat Pengadaan melakukan permintaan penawaran kepada penyedia yg berbadan usaha CV. Pak………..?

    1. prosesnya sdh benar pak… dan yang disebut penyedia dapat perorangan atau badan usaha.. badan usaha diantaranya UD, CV, PT dan lainnya… usaha kecil adalah badan usaha yang nilai kekayaan bersihnya s/d 500jt atau omsetnya s/d 2,5 M

  21. Untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan Biaya Rp.1.500.000,- dan Rp. 2.500.000,- Apakah Menggunakan Kuitansi atau SPK Pak? Mohon Pencerahaannya.Tq

  22. Salam kenal Pak, mohon bantuannya. Di instansi kami ada belanja pemeliharaan gedung yaitu rehab kamar mandi yaitu penggantian wc dan keramik yang rusak, plafon dan pemasangan wastafel dengan nilai total 38 juta untuk 2 buah kamar mandi. Apakah bisa dengan kuitansi pembelian dari toko dan upah tukang saja atau perlu HPS dan SPK Pak ? Terima kasih atas bantuannya semoga selalu sehat dan bahagia sekeluarga. Amin YRA.

    1. Menurut saya pemeliharaan adalah pekerjaan yang mengikat syarat dan ketentuan serta pertanggungan hasil atau kualitas pemeliharan sehingga tidak bisa sederhana pakai kuitansi sebaiknya menggunakan SPK. Aamiin atas doanya bu.. teriring doa yang lebih baik buat ibu sekeluarga.

  23. selamat pagi pak .. kemarin saya sempat berdebat dengan teman mengenai pemeliharaan gedung pak yang nilainya di bawah 50 juta, teman saya mengatakan bahwa kalau pemeliharaan boleh dilaksanakan dengan cara membayar kunitansi toko dan upah tukang dengan alasan dibawah 10 juta ( pemeliharaan dengan jangka waktu 1 th dengan nilai dibawah 50 juta dilaksanakan beberapa kali pengadaan)…sementara saya berpendapat kita tidak boleh melaksanakan pemeliharaan secara swakelola karena tidak memenuhi syarat2 untuk dilaksanakan secara swakelola, jadi pengadaan harus tetap dilaksanakan dengan pihak ketiga (penyedia barang/jasa) meskipun nilainya dibawah 50 juta..mohon penjelasan pak…

    1. Pemeliharaan gedung dapat dilakukan dengan swakelola apabila ada unit kerja teknis yang mampu melaksanakan dan mempunyai tupoksi terkait pemeliharaan.. jadi jika diswakelolakan maka tenaga kerja minimal 50% dari instansi teknis kemudian peralatan semaksimal mungkin menggunakan peralatan milik sendiri atau sewa kemudian material dengan penyedia.. tujuannya meningkatkan kompetensi tenaga teknis unit kerja dan meminimialisasi pembiayaan meningkatkan outcame…
      Jika unit teknis tidak ada maka sebaiknya dilakukan dengan penyedia….

  24. Assalamualaikum, Mohon informasi lagi nich pak (mudah2an gak bosen)

    1. Untuk pengadaan langsung (diatas 50 Juta tetapi dibawah 200 juta) apakah cukup mengundang satu penyedia barang?

    2.Kami ada pengadaan meubelair dengan anggaran diatas 1 Milyar, apakah kami bisa memunculkan item/pekerjaan dari PAGU yang ada? soalnya kami kesulitan dalam menentukan HPS barang. kalau bisa auran mana yang bisa kami jadikan pegangan.

    Terima kasih banyak ya pak, semoga barokah ilmunya 🙂

    1. 1. Semakin banyak semakin baik.. minimal membandingkan 2 informasi harga…a
      2. Pertama saya perlu konfirmasi terkait yang dimaksud dengan memunculkan item/pekerjaan pada pagu anggaran itu apa ya? Untuk barang yang itemnya beragam sebaiknya daftar kuantitas disertakan agar penyedia dapat mengetahui item barang/jasa yang disediakan.. sedangkan untuk rincian harga satuan bersifat rahasia…

  25. Terima kasih pak, namun saya masih bingung mengenai penjelasannya :

    1. Membandingkan 2 informasi, cukup hanya survei ke toko dan hasilnya kita catat atau harus mengirim surat permintaan penawaran ke penyedia barang dan kita pilih harga terendah?

    2. Jadi begini pak Ramli, di POK ada anggaran pengadaan meubelair sebesar 1 Milyar. nah pertanyaan kami apakah dari dana 1 Milyar tersebut bisa kami pisahkan menjadi perencanaan, pengawasan dan sebagainya. Hal ini ingin kami lakukan karena keterbatasan kami dalam menyusun HPS dan RAB.

    Terima kasih banyak ya Pak, semoga gak bosan.

    1. 1. Membandingkan 2 informasi harga dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk cara yang seperti Bapak sampaikan diantaranya… HPS yang disampaikan oleh PPK ke Pejabat pengadaan juga adalah bagian dari informasi…. dalam menyusun HPS PPK harus mengumpulkan informasi harga dari berbagai sumber..
      2. Pengadaan barang tidak diatur perencanaan dan pengawasan seperti konstruksi (Perencana dan pengawas) terkecuali barang tersebut bersifat khusus sehingga menyusun spesifikasinya memerlukan konsultan khusus….

  26. 1) pak kalau kita sewa hotel ada akomodasi dan konsumsi dgn nilai dibawah 20 juta apakah dokumen pengadaannya cukup spesifikasi teknis, HPS, BA NEgosiasi dan SPK? ataukah dapat lebih disederhanakan lagi prosesnya?

    2) Kalau Menggunakan penunjukan langsung untuk sewa hotel dibawah 20 juta apakah dokumen pengadaanya sama dengan pengadaan langsung seperti Speksifikasi teknis, HPS, BA Negosiasi dan SPK?

    3) Untuk sewa hotel akomodasi dan konsumsi di bawah 20 juta manakah metode yang terbaik apakah pengadaan langsung atau penunjukan langsung?

    1. 1) Setau saya jika penunjukan langsung sewa hotel sudah termasuk akomodasi dan konsumsi jadi menurut saya sudah cukup dengan SPK sewa hotel atau istilahnya paket Fullboard atau full meeting…
      2) Penunjukan Langsung berbeda dengan pengadaan langsung..untuk itu dokumen pengadaanya telah diatur tersendiri sesuai dengan P54/P70 dan Perka 14/2012..
      3) Sewa hotel berdasarkan tarif resmi hotel lebih efektif dengan penunjukan langsung sesuai kebutuhan dan harga yang paling efisien…

  27. kalau untuk pengadaan langsung paket fullboard (sewa hote termasuk akomodasi dan konsumsi) dibawah 20 juta kelengkapan dokumennya apakah tetap harus ada HPS dan BA Negosiasinya?

  28. PEngadaan langsung diatas 10 juta Pengadaan akomodasi dan konsumsi (sewa hotel) paket fullboard/full day yg menggunakan SPK, berati dokumen yg harus dimiliki pejabat pengadaan kalau nanti ditanya oleh BPK atau APIP apakah cukup hanya HPS dan BA Negosiasi saja? BA penetapan Penyedia dan Berita Acara Hasil PEngadaan langsung apakah masih diperlukan?

  29. Saya td membuka tautan yg bapak berikan namun masih bingung.

    PEngadaan langsung dengAN Nilai 12 juta berupa Pengadaan akomodasi dan konsumsi (sewa hotel) paket fullboard/full day yg menggunakan SPK kalau menurut saya dokumen pengadaanya :

    1) HPS
    2) BA NEGOSIASI

    namun sy pernah membaca perlu BAHPL dan Penetapan penyedia. menurut Bapak dokumen yang sekurang kurangnya harus ada untuk jenis pengadaan tersbut apa saja?

    1. Karena ada proses maka memang Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) ini sebagai dasar PPK menandatangani kontrak (SPK)… apakah diperlukan penetapan saya pikir BAHPL sudah cukup..

  30. saya menarik kesimpulan berati untuk Pengadaan jasa LAinnya sewa hotel (akomodasi dan konsumsi) dengan nilai 13 juta menggunakan SPK dan pangadaan langsung tersebut berati hanya perlu kelengkapan dibawah ini seblum jd SPK:

    1) HPS
    2) BA Negosiasi
    3) BAHPL

    benarkah seperti itu pak?

  31. Pak Samsul melihat diskusi yg cukup panjang tersebut apakah malah kalau hanya pakai tahapan yg HPS, BA NEGO dan BAHPL itu tidak melanggar PERKA 15 tentang standar Dokumen? bukankah pengadaan langsung dengan SPK itu dokumennya tidak hanya itu saja?

    ini agak rancu dan membingungkan karna auditor umumnya tidak mau menerima hanya bukti perjanjian berupa kuitasi waau pengadaanya jasa sewa lainnya (sewa hotel) hanya bernilai kataknlah 11 juta saja. karna itu mau tidak mau kita menggunakan SPK, namun dari membaca banyak referensi belum ada yg membahas dokumen apa saja yg harus ada untuk pengadaan dengan nilai katanlah belasan juta tersebut.

    1. Menurut saya tidak juga bertentangan karena hal ini tertuang dalam Perka 14/2012 tentang Juknis P70/2012 disisi lain secara substansi proses pengadaan langsung sudah tergambar disini.. BAHPL sudah dilengkapi dengan kronologis proses, penawaran dan kualifikasi.. kemudian HPS dan BA Negosiasi…
      Yang menentukan adalah aturan pembayarannya ketika aturan pembayaran mempersyaratkan dokumen lain maka mau tidak mau pengadaan harus mengikuti jika tidak dituruti tentu akan terkendala dalam pembayaran…

      1. maaf baru gabung dan ikut nimbrung, membaca diskusi disini sangat bermanfaat bagi saya, ketimbang dengan LKPP, maaf, dakadang jawaban LKPP terlalu normatif sedangkan kondisi di lapangan berbeda, contoh yg paling konkrit adalah maslah dokumen kelengkapan atau yg ahrus di lengkapai di pengadaan langsung khusususnya di bawah 50 juta untuk barang, jasa lainnya dan kontruksi, dan 50juta untuk konsultan. Dimana ketika peraturan yg ada kita terapkan kendala yg muncul di bagian keuangan, contoh seperti pengadaan di atas 10 juta yg dalam aturannya bisa menggunakan kwitasni, tetapi tetep di minta SP yg ujung2nya dokumen tersebut harus lengkap, ada HPS bukti survey yg membandingkan harga, kadang pejabat di minta bukti survey dan pembanding, klo pembanding berarti pengadaan barang metode pengadaan langsung bukan lagi pengadaan langsung, akan tetapi ada kontes atao lelang sederhana menurut hemat saya, mungkin ada tidak stadart kelengkapan dokumen untuk bukti pembelian dengan nota dan kwitansi, terima kasih

        1. PAk Antok: terimakasih atas attensinya.. memang untuk pengadaan langsung non SPK tidak dibuat oleh LKPP standarisasinya karena memang sangat beragam penerapannya dimasing-masing KLDI khususnya daerah. Sebagai ikhtiar saya dan pak Rahfan mokoginta menyusun contoh dokumen standar pengadaan langsung non spk. Untuk ini silakan cek menu download.

  32. Mohon Penceraah Bang.
    Misalkan ada pengadan Belanja Modal Komputer di instansi pemerintah senilai 250 juta , yaitu terdiri dari :
    1. Pengadaan Komputer PC 90 juta,
    2. Laptop 150 juta
    3. Printer 10 juta.
    apakah mekanismenya bisa dilakukan pengadaan Langsung, dimana pengadaan dipecah menjadi tiga pengadaan Langsung sebagaimana tersebut diatas.
    Trims.

  33. mohon pencerahan bang,

    mengikuti diskusi dengan mba yuni, kemungkinan mirip dengan pengadaan saya.
    Jadi kntor saya akan mengadakan pengadaan sewa kantor dengan nilai 35juta. Berarti, berdasarkan pasal 39, bisa dilakukan dengan pengadaan langsung. Kemudian cukup dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran.

    Nah, yang mau saya tayakan bang,
    apakah sperti mba yuni, saya harus menyusun HPS, BA Nego, BAHPL juga?
    Kalau iya, saya minta tolong dikirimi juga ya bang format2 dokumen tersebut.
    email saya: lupi.piya@gmail.com

    terimakasih sebelumnya bang samsul, sukses selalu.

    1. Sewa adalah jasa lainnya yang bersifat pekerjaan dimana pasti terdapat syarat dan ketentuan selama pekerjaan berlangsung.. berbeda dengan barang yang syarat dan ketentuannya bersifat jangka pendek atau sederhana sehingga cukup dengan nota atau kuitansi… untuk itu Sewa minimal pakai SPK. Kemudian kelengkapannya minimal menurut saya seperti yang saya sebutkan. Selain itu juga untuk sewa penyedia diminta memasukkan penawaran sewa maka dari itu akan ada undangan, surat penawaran dan evaluasi penawaran.

  34. Selamat mlm pak. Di Satker kami ada pengadaan sewa kendaraan roda empat senilai 50 juta yang rencananya akan dilakukan dengan Pengadaan Langsung. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan adalah :
    1. apakah bisa sewa kendaraan tersbut melalui inividual//perorangan?
    2. atau apakah bisa melalu perusahaan yang biasa melakukan sewa menyewa kendaraan tp tidak mempunyai SITU SIUP terkait ijin sewa menyewa kendaraan?
    3. karena menggunakan SPK, apakah sudah keharusan membuat pembanding? Mhon balasannya pak. Mkasih

    1. 1. Peroranga dapat menjadi penyedia selama memnuhi syarat legal dan kompetensi untuk penyewaan mobil
      2. Jika usaha perorangan tidak wajib SIUP untuk badan usaha wajib ijin usaha.
      3. Informasi pembanding wajib

  35. Salam hormat pak,, saya mohon pencerahan lagi, dalam penentuan HPS, apabila harga satuan pagu anggaran sudah kami jadikan sebagai HPS karna harga tersebut sudah sesuai dengan survey yang kami lakukan sebagai contoh apabila pagu senilai Rp. 1.000.000 juta maka demikianpula HPS yang kami tentukan..terimakasih pak..

    1. HPS adalah harga 28 hari sebelum batas akhir pemasukan dan sebaiknya harga pasar yang berlaku.. untuk itu jika memang Harga Pasar lebih rendah dari Pagu maka HPS lebih rendah dari pagu namun jika Harga pasar lebih tinggi dari pagu lihat kembali kebutuhannya apakah mungkin spek diturunkan atau kalau tidak mungkin saja pagu anggaran dijadikan HPS karena sifat pasar yang tidak bisa kita prediksi…

  36. terima kasih atas pencerahannya pak.. sekiranya tak bosan-bosan bpk membantu kami dan rahmat Allah SWT senantiasa bersama bapak dan keluarga…amiinn

  37. selamat siang pak,
    mau nanya pak..apabila ada pengadaan langsung di bawah 50 jt yg pembayaraannya di menggunakan UP apakah perlu mengundang 2 penyedia dan apakah perlu negosiasi harga?dan apakah bila kita mengundang 1 penyedia dan harga yg di tawarkan di bawah hps yg kita buat kita bisa menetapkan penyedia tersebut secara langsung?terimakasih

    1. Tergantung metodenya pak jika pembelian langsung Bapak tinggal datang ke penyedia kemudian bandingkan harga dengan HPS dipilih yang terendah… jika metode penyempaian penawaran lakukan evaluasi dan negosiasi penawaran terbaik dibawah hps menjadi pemenang…

  38. Assalamualaikum Pak Sam…
    Kami ingin menanyakan, di SKPD kami terdapat sewa gedung untuk menampung sementara unit pelayanan yang gedungnya akan direhab total. Nilai pagu untuk sewa gedung tsb sebesar Rp. 282.000.000, direncanakan melalui Pelelengan Sederhana. Yang menjadi masalah adalah, karena untuk pelayanan ke masyarakat, dipersyaratkan lokasi gedung yg akan disewa masih diwilayah setempat yang setelah disurvey sedikit sekali ruko/gedung perkantora yang layak. Yang memungkinkan malah Rumah-rumah penduduk di sekitar. Bagaimana sebaiknya yg kami lakukan?
    1. Apakah tetap melakukan pelelangan dengan resiko gagal lelang karena diyakini pesertanya sedikit atau tidak ada?
    2. Melakukan Penunjukan Langsung?
    3. Apakah perorangan dapat mengikuti pelelangan sederhana sewa gedung? Jika ya, persyaratan apa saja sebaiknya yg kami tetapkan?
    Mohon tanggapannya Pak, terima kasih

    1. Penyedia perseorangan tidak menjadi masalah selama memenuhi persyaratan pembayaran… misal memiliki NPWP dan KTP kemudian bersedia bayar pajak… metode tetap pelelangan karena ini tidak termasuk klausul yang boleh penunjukan langsung…

  39. pak sam. minta pencerahannya, begini dikantor kami ada penambahan daya dan perbaikan jaringan listrik, kode rekeningnya belanja modal, akan tetapi yang dikerjakan dahulu perbaikan jaringannya yaitu penggantian komponen2 listrik yang rusak ,setelah mau di SPJ-kan tidak bisa karena nilai komponen2 listrik yang diganti tidak sampai dalam belanja modal

    1. Pak Agus Uta: Saya justru tidak tahu pak ada batasan nilai belanja modal.. setau saya akun belanja disusun berdasarkan sifat belanja… untuk belanja modal sifatnya menambah aset dan/atau umur ekonomisnya melebihi satu tahun…

  40. Pak mau nanya,
    seandainya kita belanja barang yang nilainya 500 ribu, apakah cukup dengan bukti pembelian saja? Ataukah seharusnya dengan kuitansi karena untuk pembayaran tersebut kita harus membubuhkan materai 3000?

    1. Mba Oka: harus dilihat dari sumber pembayaran kalau dari Uang Persediaan silakan pakai pembelian langsung dengan nota pembelian jika dari LS silakan dikoordinasikan dengan PKAD setempat..

  41. Seandainya pakai uang persediaan berarti pertanggungjawabnnya cukup nota pembelian saja y pak sebagai bukti pembayrannya tanda dibubuhkan materai? dan berarti spj pada bendahara hanya terdiri dari SPBY dan bukti pembelian saja?

  42. jika ada pemeliharaan halaman gedung kantor dibwh 10jt apakah boleh langsung berhubungan dengan tukang tanpa menggunakan pihak penyediA (cv) dan menggunakan nota pembelian bahan serta kuitansi upah tukang ? atau tetap harus menggunakan cv?

    1. Bu Mia : Tukang adalah juga penyedia jadi yang disebut penyedia bukan hanya CV atau yang berbadan usaha. apakah boleh ke penyedia perseorangan (tukang)? selama tukang tersebut memenuhi syarat keterampilan silakan digunakan.

  43. salam pak ramli,
    pak mohon penjelasannya tentang masalah berikut;
    kami ada barang sisa pengadaan barang berupa PLTS tahun sebelumnya lantas
    ditahun ini rencananya akan kami salurkan kemasyarakat dengan dana tersisa tahun lalu < 10 jt… bagaimana prosedur pelaksanaannya pak?…. apakah harus menggunakan dokumen kontrak atau hanya berupa kwitansi saja? mohon prosedur apa saja yang diperlukan jikalau menggunakan kwitansi pak.
    terima kasih pak ramli atas bantuannya.

    1. Pak Eko: jika nilai dana s/d 10jt menurut sy bisa dilakukan dgn pengadaan langsung.. kemudian mestinya ditahun ini dana tersebut masuk dalam rekening belanja barang/jasa karena tdk menjadi aset (dihibahkan barang pada masyarakat)

  44. Terkait dengan pembanding, apakah untuk penunjukkan langsung penyedia jasa Konsultansi harus menggunakan pembanding……. mohon aturan yang terkait

  45. Apakah Pengadaan di bawah 50 juta di perlukan Pejabat Pengadaan, dan adakah contoh SPK untuk pengadaan di bawah 50 Juta. thanks…

    1. Pak Rijal: hal ini sudah saya jelaskan dalam artikel pengadaan langsung.. pejabat pengadaan ada utk pengadaan langsung s/d 200jt utk non konsultan jadi tidak ada batasan 0-50 dst… utk SPK formatnya sama…

      1. kalau ada file contoh/hasil proses,evaluasi-penetapan pemenang pengadaan langsung jasa konsultansi atau barang mohon dikirim ke email saya pak? tks

  46. Maaf mas mau nanya, kalau beli ATK sejumlah 3 juta bagaimana bukti spj nya, saya bingung karena di bendahara kan ada pemotongan PPN 10% dan PPH 1,5%, lalu selain kwitansi penutup dan bukti pembelian apakah PPN dan PPH kita mintakan ke penyedia(toko) atau inklut di harga pembelian ATK tersebut, kalau inklud bagaimana cara spj nya dan kalau minta ke toko kebanyakan toko ngak mau memberikan PPN dan PPH dan banyak toko yang tidak memiliki NPWP , terima kasih salam…..

    1. PAk Tugini: maka dari itu sebaiknya pembelian ATK dilakukan untuk kebutuhan 1 tahun sehingga mekanisme Perpajakan tidak menjadi memberatkan. Pihak keuangan tidak akan membayar kalau persyaratan perpajakan tidak terpenuhi.

    2. Selamat siang pak..
      Misalnya kami menyediakan sea rumah 1 tahun. Kemudian karna susahnya cari rumah, kami hanya dapat 1 rumah yang mau disewakan di wilayah yang telah kami tentukan dan pada bulan maret.
      1. Dalam kondisi seperti ini pak, apakah kami boleh meneruskan proses dengan satu rumah saja tanpa perbandingan dengan rumah lain?
      2. Apakah kami boleh membuat sewanya menjadi perbulan karna baru dapat rumah dibulan maret?

      Terimakasih sebelumnya pak..

      1. 1. Jika PA bisa memastikan bahwa hanya lokasi tersebut yang layak dijadikan tempat maka prosesnya penunjukan langsung dengan negosiasi
        2. Sewanya sejak bulan maret sampai desember

  47. Mohon penegasan saja pa Rizal, untuk pengadaan akomodasi/konsumsi diatas 200 juta harus menggunakan panitia kan pa, bukan hanya oleh pejabat pengadaan? Apakah penunjukan langsung bisa ke EO atau harus langsung ke hotel atau penyedia akomodasi lainnya (soalnya ada referensi tapi berbeda pendapat). tks.

    1. Bu Yati: nama saya Samsul ramli 🙂 utk diatas 200jt menggunakan pokja karena sifatnya lelang/seleksi. Penunjukan langsung tentu ke hotel atau penerbangan yang sudah jelas tarif resminya. Jika melalui EO sifatnya pelelangan.

  48. Assalamualaikum. Wah maaf pa Samsul, (saya ingatnya ke tetangga namanya Samsul Rizal panggilannya Rizal… maaf ya pa..) Oya masih terkait dengan akom dan konsumsi, jika hotel yang ditunjuk, kapasitas kelas masih kurang, bisa pake surat dukungan dari hotel yang lain pa ?? oya satu lagi, kalau untuk pengadaan tanah, peraturannya lihat dimana ya? Terimakasih atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Moga Alloh, senantiasa melimpahkan rahmat bagi bapak n keluarga, n terus sharing ilmu….

    1. Bu Yati: ga papa bu maknanya sama 😀 untuk hotel saya belum pernah mengenal mekanisme dukungan ya. Menurut saya karena sifatnya penunjukan langsung bisa saja kontrak dengan dua hotel berbeda untuk satu kegiatan jika keadaan memaksa. Namun demikian disini pentingnya perencanaan sehingga kekurangan kapasitas ini bisa dihindari. Untuk pengadaan tanah bagi pemerintah silakan dipelajari Perpres_Nomor_30_Tahun_2015

  49. Ass. Pak, apa sistem evaluasi yg digunakan untuk pengadaan langsung jasa konsultansi badan usaha sesuai dengan Perpres No.4 th 2015? apa ada contoh format evaluasi pengadaan langsung jasa konsultansi untuk badan usaha sesuai perpres no. 4/2015 pak, sedangkan di perpres 70 masih menggunakan prakualifikasi..

  50. ass.pak mohon bantuan, bentuk pertanggungjawaban penunjukan langsung pekerjaan pengadaan instalasi air bersih PDAM tanpa SPK. Trims sebelumnya.

  51. assalammu’alaikum pak samsul…dalam pengadaan langsung apakah dibolehkan satu perusahaan mengerjakan dua paket pengawasan yang sejenis? misal ada 2 paket fisik pembangunan jaringan listrik (lelang) yang masing2 memiliki pekerjaan pengawasan (konsultan pengawas) dengan metode Pengadaan Langsung. terima kasih pak…

  52. pak, dikantor saya ada pengadaan sewa laptop 7 unit dengan total anggaran 28 jt. apakah cukup dengan surat perjanjian sewa ato pake SPK?

  53. ass.. di kantor saya ada keg. pengadaan sertifikat halal bagi pelaku ikm dngn pagu Rp. 20 juta. Bgmn bntuk pertanggung jawabannya, apakah cukup kuitansi atau spk. Mohon penjelasannya…

  54. Ass..mohon contoh evaluasi pengadaan langsung jasa konsultan perencanaan dengan SPK…terima kasih sebelumnya atas bantuannya..

  55. Mohon penjelasa tentang kwitansi Pertanggung Jabawaban Pengadaan Langsung Barang Habis Pakai : kondisi saat ini Kwitansi selain PPK dan Bendahara Pengeluaran yang ikut bertandatangan adalah Panitia Penerima Barang/PPHP
    Pertanyaan apakah Pertanggung Jawaban ini sudah sesuai atau belum.

    1. Pak Yohani S: Setau saya utk Bukti Perjanjian yang bertanda tangan cukup PPK saja.. Untuk Bukti Pembayaran mengikut pada aturan pembayaran umumnya PPK dan Bendahara.. jika kemudian ada PPHP menurut saya selama tidak mengakibatkan gangguan pada proses pengadaan dan pembayaran tidak masalah.

  56. mohon pencerahan,, jika ada suatu kantor ingin mengadakan 1 unit lemari arsip, 1 unit meja kerja, dan 3 unit ups, dengan total keseluruhan +/- 15jt…(pembayaran sistem GU)
    1. arsip apa saja yg diperlukan utk pencairannya (cukup dgn bukti pembelian saja atau harus menggunakan kwitansi) ??
    2. apakah perlu dibuatkan HPS nya??
    3. bisakah dibeli langsung oleh kantor tsb tanpa menggunakan C.V / pihak ketiga??

    1. Pak Budi: 1. Boleh Nota, Kuitansi bahkan SPK silakan pilih yang paling mudah didapatkan dan bisa diterima pada bagian pembayaran.
      2. Perlu dibuat HPS
      3. Tidak ada kewajiban harus ke CV karena toko juga penyedia yang sah.

  57. sama hal nya dgn pertanyaan pak budi..
    1.untuk anggaran pengadaan 10 jt, 12jt, 40jt..untuk dokumen pengadaan nya yang bagaimana pak?
    2.apakah boleh untuk anggaran 10jt, 12jt,dan 40 jt dokumen pengadaan hanya terdiri dari nota toko + Kwitansi dari keuangan kantor?
    3.pejabat pengadaan boleh langsung beli toko??
    tolong pak pencerahan….
    trims

    1. Pak Peter:
      1. Boleh pengadaan langsung dapat juga pelelangan pilih mana yang paling efisien.
      2. Sesuaikan dengan batasan nilai yang diatur oleh perpres dan juga ketentuan pihak pembayaran (bendahara/keuangan)
      3. Untuk sistem pembayaran GU pejabat pengadaan bisa langsung melakukan pembayaran atas nama PPK, untuk sistem LS maka pejabat pengadaan hanya melakukan transaksi saja ke penyedia baik toko, badan usaha atau lainnya.

  58. Pagi pak..
    Saya ingin nenanyakan:
    Ruang kantor untuk satu unit teknis akan dilakukan renovasi gedung, karena sudah tidak ada tempat lagi, maka kami yang dapat menampung lagi maka harus menyewa gedung di luar kawasan kantor. Bagaimanakah metode pengadaannya?
    Apa saja persyaratan apabila sewa ruang atau ruko milik perseorangan?

  59. Asslm pak samsul…
    sy ingin menanyakan :
    apakah untuk pemeliharaan gedung berupa perbaikan atap kantor,pengecetan dll yang nilainya kurang dari 10jt harus menggunakan SPK? Mohon pencerahannya pak,terima kasih

      1. Pak, untuk pemeliharaan gedung kantor dilakukan dengan swakelola instansi sendiri dimana tukangnya pake tenaga honor dan bahan lewat penyedia?

  60. mohon informasinya…saya ada item belanja bantuan seragam sekolah senilai 12 juta. bagaimana pertanggungjawabanx? apakah bisa sy belanjakan sendiri dg bukti pembelian berupa nota pembelian dan kwitansi saja? trimakasih

  61. aslkm.pak..
    pak saya mau menanyakan tentang pengadaan buku.
    pak kami mau melakukan pengadaan buku dengan total 194 juta.tetapi setelah kami survey ke beberapa penerbit,ternyata buku yang dibutuhkan tidak bisa disediakan oleh satu penerbit saja. jadi kami mau membeli di beberapa penerbit dengan nilai masing-masing di bawah 50 juta.ini boleh kan pak hanya menggunakan kuitansi? jika di satu penerbit kami mau membeli beberapa buku dengan total 100 juta lebih,tetapi buku yang mau kami beli dengan jenis berbeda dan kode rekening yang berbeda sehingga total masing-masing dibawah lima puluh juta.apakah masih boleh hanya menggunakan kuitansi saja pak? terimakasih jawabannya pak…

    1. Bu Mery: pada dasarnya untuk bukti perjanjian tidak masalah.. hanya saja nanti pada saat pembayaran harus dikoordinasikan dengan pihak bendaharawan baik Bendahara SKPD atau BUD. Logikanya tidak masalah 1 kuitansi pembayaran dilengkapi dengan beberapa kuitansi perjanjian sesuai dengan jumlah atau nilai pembelian.

  62. assalamu Alaikum pak
    di DIPA kami ada Kegiatan Paket Meeting Dalam Kota dengan Rincian Akomodasi dan Konsumsi (Paket Fullboard) Peserta dan Pelatih, dengan anggaran diatas 200 jt yg,secara aturan POKJA yg harus memprosesnya penunjukan langsung itu, tapi POKJA tidak mau memproses penunjukan langsung untuk Konsumsinya, mereka cuman proses Akomodasi, karena blm ada aturan bahwa Konsumsi penunjukan langsung,

    1. Pak Sofyan : kalau dalam paket fullboard tersebut sudah termasuk makan siang dan snack, jadi menurut saya konsumsinya satu kesatuan paket dan bisa dilakukan penunjukan langsung ke hotel. Memang kalau dipisahkan akan ribet dan tidak efisien.

  63. Assalamu’alaikum pak samsul.
    Kalau jasa konsultansi perencanaan / pengawasan nilainya s/d 10 jt, pakai SPK atau Kuitansi? kalau kuitansi apa juga harus ada rincian biaya personil dan non personilnya?
    Terima kasih pak.

  64. Assalamu Alaikum pak symasul mohon penjelasan?
    untuk pengadaan barang/jasa (non modal) dibawah 50 jt (kuitansi) harga pasti dan tetap

    1. Bagaimana contoh/bentuk KUITANSI BUKTI PERJANJIAN?
    dengan SISTEM PEMBAYARAN yang dilakukan adalah LS?
    (pembayaran langsung ke rekening penyedia dan SIFAT PEKERJAANNYA BARANG DULU BARU BAYAR dengan tenggat waktu yang telah diperjanjikan)

    Melihat redaksi kuitansi pada umumnya(TELAH / SUDAH TERIMA DARI) dan dibenturkan dengan sistem pembayaran LS

    2. Apakah tidak terjadi pemahaman bahwa barang tersebut dua kali bayar mengingat redaksi dari kuitansi tersebut?

    karna BUKTI KUITANSI PERJANJIAN dibayar lagi dengan KUITANSI PEMBAYARAN.

    Mohon petunjuk…

    1. Pak Husain: Bukti perjanjian bercerita tentang siapa yang menyerahkan barang dan siapa yang menerima barang… sedang bukti pembayaran bercerita tentang siapa yang membayar dan siapa yang menerima pembayaran. Jadi bukti perjanjian hanya berisi hutang pembayaran yang akan lunas ketika dikeluarkan bukti pembayaran jadi tidak ganda.

  65. Assalamualaikum wr wb,
    Salam kenal Pak Samsul, mudahan mau berkenan menjawab pertanyaan saya.
    Untuk pengadaan jasa konsultan pos bantuan hukum diatas 100 jt menggunakan metode apa ya?

    Trims

    1. Pak Fajar: jika sifatnya tidak direncanakan atau accidental atau keadaan khusus dengan penunjukan langsung. Jika sudah ada dalam perencanaan (DPA atau DIPA) maka seleksi sederhana atau umum

  66. Asalamualikum pak Samsul saya mau nanya nih apakah dalam SPK untuk pengadaan dibawah 20 juta bisa/tidak menyebutkan merek misalnya TV merek bla bla, mohon penjelasannya pak

  67. Assalamualaikum Pak Samsul mohon penjelasan ?
    untuk pengadaan langsung barang barang baik itu elektronik (komputer dll) maupun non elektronik (kaos, makanan dll) dibawah 50 jt apakah diperlukan SPK ? atau hanya cukup dengan kwitansi dan nota pembelian saja. trima kasih semoga bapak berkenan menjawabnya

  68. maaf mau tanya pak samsul, kalau untuk penunjukkan langsung fullboard meeting, misalnya kami merencanakan dalam HPS dan kontrak untuk 200pax namun peserta undangan yang hadir 150pax, apa bisa dibayar hanya 150 pax, pak???kalau bisa berarti disebut dalam kontrak/spk ketentuan kalau akan dibayar sesuai kehadiran peserta atau bagaimana??
    mohon masukkannya pak…tks

    1. Mba wiwin: mestinya sudah diatur melalui jenis kontrak dan tahapan pembayaran. Jadi dengan kontrak harga satuan pembayaran termin berdasarkan progres yang terealisasi. Dan rinciannya harus disepakati dalam kontrak

  69. Pak samsul…jika ada pemeliharaan gedung dengan nilai 5 juta,perjanjiannya cukup menggunakan rab dan kwitansi atau hrd SPK
    .terimakasih

    1. Jefri: Jika kualitas pemeliharaan termasuk jaminan kerja sebaiknya menggunakan SPK, jika pekerjaan sangat sederhana tanpa jaminan kualitas silakan menggunakan kuitansi. Sebaiknya tanyakan kepada pihak pembayaran/bendahara.

  70. Assalamu ‘alaikum. Mohon penjelasannya pak Samsul.. Di kantor saya ada pemeliharaan gedung bangunan dengn pagu pada dipa masing2 58jt (gedung showroom) dan 32 jt (gedung/tmpat parkir), apakh boleh jika kedua pemeliharaan tersebut saya gabung menjadi 1 paket pekerjaan, dengan metode penunjukan langsung (menggunakan SPK) atau manakah metode yang paling cocok menurut Bapak…terimakasih. Salam

  71. Salam Pak Samsul…. bagaimana dengan Jasa Perencanaan dgn nilai 6 jt dan pengawasan 3 juta apakah bukti perjanjiannya menggunakan SPK atau dgn Kwitansi saja,,,, adakah contoh kwitansinya….?

  72. Salam Pak samsul… pagar kantor kami rusak berat ( sudah akan roboh) kami akan melakukan pemeliharaan dengan biaya pemeliharaan, berapa batas harga dikategorikan pemeliharaan atau rehab, …tk pak

    1. Bu Zarina: tergantung pada penilaian teknis, kalo sdh masuk kategori rusak berat menurut saya diganti saja dgn melakukan penghapusan aset kemudian anggarkan baru… nilai tdk bisa dibatasi dan tdk ada dasarnya… coba pelajari juga permenpu 45 2007

  73. Assalamu’alaikum pak samsul.
    Kalau jasa konsultansi perencanaan / pengawasan nilainya 4 – 5,5jt pakai SPK atau Kuitansi? kalau kuitansi apa juga harus ada rincian biaya personil dan non personilnya?
    Terima kasih pak.

  74. Assalamualaikum Bang Ramli.

    Saya ada paket pekerjaan service mesin pompa air untuk air mancur taman, dengan jumlah anggaran setahun Rp 29.000.000. Jika di Bulan ini terjadi kerusakan tiba2 dan tidak dapat di prediksi dengan mengabiskan cuma Rp 23.000.000 apakah bisa tanpa menghabiskan keseluruh anggaran dengan maksud 6.000.000 akan disimpan jika nanti di bulan desember akan terjadi kerusakan lagi. Apakah bisa SPJ cuma kuitansi? apakah harus ada SPK?

    Terima Kasih. Wassalamualaikum.

    1. PAk Anton: ada beberapa metode misal dilakukan secara insidental artinya jika ada kerusakan baru cari penyedia dan pelaksanaan kontrak. Atau bisa juga pilih penyedia dahulu kemudian kontrak selama 1 tahun sedangkan untuk pembayaran disesuaikan dengan perkejadian. Artinya jika rusak maka tidak perlu memilih penyedia lagi cukup perintahkan yang sdh berkontrak untuk mengerjakan kemudian dibayar sesuai biaya perawatan. Silakan pilih mana yang paling efisien dan efektif. Jika sifatnya jangka panjang maka sebaiknya pakai SPK. Jika jangka pendek insidental silakan kuitansi saja

      1. Sama halnya dengan Pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas yah pak…kerusakan tdk dpt diprediksi, jadi kontrak 1 tahun dengan nilai total anggaran sesuai jml kendaraan yg akan diperbaiki…terus surat pesanan disesuaikan dgn BA kerusakan kendaraan yah untuk kendaraan yg akan diperbaiki…jadi tdk perlu ada spek/barang dalam spk yah pak?? terus pekerjaan Pemeliharaan/perbaikan kendaraan masuk pengadaan barang atau pengadaan jasa lainnya pak?? krn dia ada barang jg ada jasanya perbaikan pak??

  75. Selamat siang Pak Samsul, klo untuk pengadaan makan dan minum selama satu tahun dengan nilai diatas 200 juta apakah harus mutlak dilelang lewat Pokja?.
    Di Unit saya ada Kegiatan Makan dan Minum yang terdiri dari 6 Sub Kegiatan yang pelaksanaannya berbeda-beda, ada yang terjadwal dan ada yang tentatif. Apakah mungkin bisa dilakukan pemesanan per pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien? Apa harus dilelang dengan pelaksanaan pekerjaan selama satu tahun? Atau dapat dipecah per Sub Kegiatan?
    Mohon penjelasannya.
    Terima kasih.

  76. Assalamualaikum pak Samsul Ramli…

    saya ada paket : 1. Pengadaan Teknologi Informasi sebesar Rp. 5.000.000,-
    2. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 24.000.000,-
    3. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretaraiatan Rp. 90.000.000,-
    paket tersebut dalam satu kegiatan tetapi beda komponen. yang ingin saya tanyakan :
    – apakah paket tersebut bisa digabung mejadi 1 SKP/KONTRAK …??
    – apakah harus ada data pembanding dalam menetukan hps..?
    – apakah dibolehkan kita pecah-pecahkan sesuai dengan pekerjaan masing2 dengan sistem pemayaran GU??

    untun pemeliharaan/perawtan gedung kantor (penggantian plafon dan cat ruangan) dengan pagu sebesar Rp. 50 Juta bagaimana metodenya?? penunjukan langsung dengan spk atau pengadaan langsung dengan spk??

    terima kasih.

  77. Ass,,pak.minta kejelasanya,
    Saya dapat paket pemeliharaan kantor,pengadaan mebelair,dan elektronik.tapi satu kantor,
    Pertanyaan saya pak,
    Dalam 3 Aitem pekerjaan itu bisa digabungkan untuk penagihanya kah,terus pake kuitansi saja,,karna belum ada spk nya.itu dananya udah habis 100jt.gimana itu pak.

  78. Assalamu’alaikum… Maaf Pak Samsul, kaitan dengan SPJ Pemeliharaan Gedung (Ruangan Sekolah) yang bersumber dari BOS apakah sama secara teknis SPJnya dengan dana yang bersumberkan dari RM. Krn jika di RM menggunakan Akun 53 dan dari BOS menggunakan Akun 52. Mohon arahannya terima kasih.

  79. Siang pak..
    Pak kalau kerjasama hotel utk tamu2 pemerintah yg nilainya dibawah 50 jt utk fasilitasi tamu dlm setahun, apalah cukup MoU perjanjian Kerjasama, penagihan berdasarkan jika ada pemakaian hotel saja, dalam hal ini cukup MoU /perjanjian kerjasama atau perlu SPK?

    1. Pada dasarnya untuk hotel dapat dilakukan penunjukan langsung sesuai tarif yang terbuka secara luas jadi tidak perlu MoU pun tidak masalah selama ada SPK per kebutuhan. Namun demikian jika menggunakan MoU dapat menjamin Value for money yang terbaik silakan.

  80. Assalamualaikum…. Mau nanya pak samsul, saya masih bingung dengan bukti spj paket meeting fullboard dibawah 50 juta, apakah boleh hanya kuitansi hotel saja, atau perlu invoice, BAST, SPK, dan yang lainnya…. Mohon pencerahannya. Terima kasih

    1. Sebenarnya sangat tergantung penerimaan bendahara keuangan… tapi standarnya utk fullboard cukup dengan kuitansi dari pihak hotel saja kemudian kuitansi dari bendahara di ttd pihak hotel…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *