Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil

Masih banyaknya pertanyaan mengenai kualifikasi penyedia dan klasifikasi paket usaha, seperti apakah boleh usaha kecil menang di paket non kecil atau di atas 2,5 Milyar? Mendorong untuk mengupas ini dalam bentuk tulisan sederhana. Kalau dikaitkan dengan 2 hal pokok yang dicari dalam pengadaan barang/jasa yaitu penyedia dan barang/jasa, maka kualifikasi penyedia mengarah pada kompetensi penyedia. Sedangkan klasifikasi paket usaha mengarah pada barang/jasa-nya yang diorientasikan pada nilai/value harga.

Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 (P54/2010) dan seluruh perubahannya mengenal istilah usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil, usaha menengah
dan usaha besar untuk kualifikasi penyedia. Kemudian paket usaha kecil dan paket usaha non kecil untuk klasifikasi paket usaha.

KUALIFIKASI PENYEDIA

Definisi usaha mikro ada pada P54/2010 pasal 1 ayat 33 yaitu usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

    Kemudian usaha kecil pada P54/2010 pasal 1 ayat 34 yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 menerangkan:

  1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
    1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
    1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
    1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan definisi usaha besar ada pada UU No. 20/2008 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

KLASIFIKASI PAKET USAHA

    Untuk klasifikasi paket usaha dapat kita telusuri pada P54/2010 sebagai acuan pelaksanaan pengadaan. Pasal 24 ayat 2 berbunyi Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

    Paket usaha ini sangat lekat dengan kebijakan umum terkait pemaketan. Seperti tertuang pada pasal 22 ayat 3 tentang rencana umum pengadaan (RUP) dimana pada huruf c angka 1 bahwa salah satu kegiatan RUP adalah Pemaketan Pekerjaan. Kemudian di jelaskan pada Penjelasan Pasal 22 ayat 3 Huruf c Angka 1 bahwa Pemaketan pekerjaan yang dimaksud antara lain menetapkan paket usaha kecil atau non kecil.

    Kemudian pada Bab VIII tentang Peran Serta Usaha Kecil tepatnya di Pasal 100 ayat 3 diuraikan bahwa Nilai
paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali
untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

    Kalau dikaitkan dengan UU 20/2008 pasal 6 ayat huruf b maka angka 2,5 Milyar ini dikaitkan dengan batasan kemampuan usaha dari usaha kecil yang diukur dari hasil penjualan tahunan. Kalau kita flashback pada Keppres 80 tahun 2003, tentu kita masih ingat bahwa nilai paket pekerjaan yang ditujukan pada usaha kecil maksimal adalah 1 Milyar. Hal ini juga dikaitkan dengan hasil penjualan tahunan yang diatur oleh Undang Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pada pasal 5 ayat 1 huruf b bahwa kriteria usaha kecil salah satunya adalah memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Jadi formulasi dasarnya tidak berbeda.

KESIMPULAN

Dengan ditetapkannya nilai paket pekerjaan yang ditetapkan sebagai paket usaha kecil adalah maksimal 2,5 Milyar maka nilai paket pekerjaan diatas 2,5 Milyar adalah paket usaha non kecil.

    Namun yang perlu dipahami adalah paket usaha berbeda dengan kualifikasi usaha. Paket usaha mengikat
pada nilai paket pekerjaan. Sedangkan kualifikasi usaha mengikat pada kriteria kompetensi usaha yang diukur melalui kekayaan bersih dan/atau hasil penjualan tahunan.

Bahwa P54/2010 pasal 100 ayat 3 menyatakan bahwa nilai paket pekerjaan sampai dengan 2,5 M atau paket usaha kecil diperuntukan hanya untuk usaha mikro, kecil dan koperasi kecil. Bukan berarti usaha kecil dilarang menjadi penyedia pada paket usaha non kecil atau paket pekerjaan diatas 2,5 Milyar.

    Karena kalimat diperuntukan bukan untuk membatasi kualifikasi usaha tapi membatasi paket usaha. Paket Usaha Kecil hanya untuk maksimal kualifikasi usaha kecil, sedangkan paket usaha besar tidak dibatasi. Kualifikasi usaha apapun bisa menjadi penyedia selama memiliki sumber dana dan sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan baik secara administratif, teknis dan keuangan.

    Lagi pula tidak ada satupun pasal dalam P54/2010 yang secara tersurat maupun tersirat tidak membolehkan usaha kecil untuk bisa memenangkan paket usaha non kecil atau paket pekerjaan diatas 2,5 Milyar. Ketika usaha mikro, kecil dan koperasi kecil berhasil memenangkan kompetisi di dalam paket usaha non kecil, bukankah saat itu usaha kecil sedang bertumbuh menjadi usaha menengah atau besar.

Tidak mungkin negara menghambat perkembangan usaha kecil untuk menjadi lebih maju. Karena sejatinya pembinaan usaha kecil bukan membina usaha kecil untuk tetap kecil selamanya!

50 thoughts on “Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil

  1. Senang sekali menemukan tulisan ini, titip pertanyaan juga, kalau usaha kecil dimungkinkan untuk mengikuti pelelangan yang mensyaratkan usaha non kecil, bagaimana kalau mensyaratkan usaha kecil tetapi yg mendaftar pada paket pengadaan semua berklasifikasi non kecil? terima kasih, sangat ditunggu jawabannya…

    1. Berarti Pelelangan gagal Pak.. karena secara kualifikasi seluruh penyedia tidak memenuhi syarat… lelang diulang dengan mempelajari sebab kegagalan lelang yang mungkin saja tidak tepat menetapkan sebagai paket kecil, meski nilainya tidak sampai 2.5M.. Pada lelang ulang dianggap seperti pelelangan baru dengan mengubah dokumen pengadaan, yaitu menetapkan paket sebagai paket non kecil sehingga semua kualifikasi usaha bisa melakukan penawaran….

  2. Dapatkah usaha Non kecil Menang pada Paket kecil dengan alasan tidak ada penyedia usaha kecil yang memenuhi kualifikasi/ syarat teknis pada paket kecil, kl untuk pengadaan Jasa konsultan apakah sama kriteria Kecil dan non Kecil…… selanjutnya saya juga mau bertanya apa yg di maksud dengan Jasa konsultan Perorangan dan kapan kita menggunakan konsultan perorangan ini, maaf pak pertanyaannya agak panjang……

    1. Penyedia Non kecil tidak dapat menawar pada paket pekerjaan yang ditetapkan paket kecil.. apabila analisa akibat gagal lelang atau paket pekerjaan memerlukan kompetensi teknis yang tidak mungkin dipenuhi oleh usaha kecil maka paket ditetapkan dulu sebagai paket non kecil atau terbuka untuk usaha menengah dan besar baru bisa…

      Untuk konsultan tidak ada pengklasifikasian kecil non kecil…

      Konsultan perorangan dilihat dari kompleksitas pekerjaannya apakah bisa dikerjakan hanya oleh satu orang atau teamwork.. kalau teamwork biasanya tergabung dalam badan usaha.. sedangkan pekerjaan yang dapat dikerjakan satu orang dapat dikategorikan konsultan perorangan…

  3. Apakah Pengadaan Lansung Jasa Konsultan yang sifat nta sederhana Misalanya Konsultan Ren/Was pembangunan Rumah Dinas yang nilai nya di Rp. 50 jt dapat dilaksanakan oleh konsultan Perorangan

  4. pg pak Sd sy baca bahwa perushaan kecil boleh mengikuti pekerjaan 0-2.5 m tetapi dalam laporan tahunan hasil tdk lbh dr 2.5 M brarti perusahaan kecil bila mendapat pek yg mencapai 2.5m hanya satu kerjaan tdk bisa lg menang pekerjaan apabila laporan tahunan yg lalu melebihi 2.5 M.pertanyaan apakah dlm peredaran usaha yg thn lalu menjadi patokan untuk thn skrng ( 2013)
    Pengalaman sy dikalahkan akibat thn yg lalu peredaran usaha sy melebihi 2.5 M ini bukti sy dikalahkan (Peredaran Usaha Rp. 3.573.857.116 ( UU 20 tahun 2008 Usaha Mikro,Kecil dan Menengah ) BAB IV Kriteria Pasal 6 (2)b )

    1. UU 20 tahun 2008 Usaha Mikro,Kecil dan Menengah ) BAB IV Kriteria Pasal 6 (2)b. memiliki “hasil penjualan tahunan” lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kalau membaca kalimat pasal ini maka dihitung dari Hasil Penjualan dalam 1 tahun, artinya penghasilan yang dihitung adalah penghasilan tahun sebelumnya…

  5. 1. Pembelian langsung (e-purcashing) untuk alat pertanian tetapi pada e-catalog hanya ada satu produk/merk tanpa pembanding produk/merk yang lain apakah bisa dilaksanakan? hanya untuk menghindari proses lelang bagi usaha kecil, karena bisa saja ini menjadikan PA/KPA atu PPK berperan sebagai tenaga pemasaran terselubung suatu produk tertentu.
    2. Boleh LPSE menetapkan jaminan penawaran hanya dikeluarkan olehi Bank Umum dalam proses lelang pengadaan barang? apakah peserta yang jaminan penawarannya dikeluarkan oleh asuransi dapat digugurkan?

    1. 1. ePurchasing menggunakan eCatalog adalah metode pengadaan tersendiri seperti tertuang pada pasal 1 ayat 41 kemudian juga pasa 110 dan petunjuk teknisnya diatur dalam Perka 17/2012. Tingkat persaingan sudah terjadi pada saat LKPP melaksanakan kontrak payung dengan pabrikan jadi tidak ada istilah PA/PPK atau PPK menjadi agen pemasaran terselubung karena yang menentukan distributor/dealer adalah kontrak payung yang dilakukan LKPP… kemudian yang menjadi catatan adalah apabila mesin pertanian dalam eCatalog tidak sesuai dengan kebutuhan bisa dilakukan dengan metode pengadaan lain semisal pelelangan umum. Pertimbangan utamanya adalah efisien dan efektif.

      2. LPSE tidak punya kewenangan dalam pemilihan penyedia. LPSE hanya unit layanan yang memfasilitasi pengadaan secara elektronik sehingga tidak berhak mengatur proses pemilihan penyedia termasuk menentukan jaminan penawaran. Kemudian yang perlu diingat kewenangan menetapkan bahwa jaminan hanya boleh diterbitkan oleh siapa adalah kewenangan Kementerian terkait dalam hal ini Kemenkeu bukan ULP/Pokja/Pejabat pengadaan… jadi tidak boleh dibuat syarat jaminan harus dari bangk saja atau asuransi saja…

    1. pasal 19 ayat 1 huruf h memang berbunyi memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil… sehingga ketika muncul pertanyaan kalau ada usaha kecil yang menawar pada paket yang ditujukan untuk usaha non kecil apakah juga dipersyaratkan ada yang berpendapat tidak diperlukan.

      Apabila ditelaah secara kalimat menurut saya wajar ada argumen seperti ini. Namun kalau ditelaah secara filosofis mempersyaratkan KD adalah terkait dengan kompleksitas pekerjaan yang memerlukan penyedia berpengalaman. Sehingga untuk paket seperti ini wajar bagi penyedia baik usaha kecil maupun non kecil wajib memiliki pengalaman yang dirumuskan lewat nilai KD.

      Kemudian penetapan paket hanya ada dua yaitu paket usaha kecil yang bisa diikuti hanya usaha mikro, kecil dan koperasi kecil dan Paket Usaha Non Kecil yang tidak dibatasi bisa diikuti oleh kualifikasi usaha apa saja asal mampu. Dari sini ketika paket ditetapkan untuk usaha non kecil maka berlakulah ketentuan KD baik itu untuk kualifikasi usaha mikro, kecil, koperasi kecil, menengah dan besar…

      Jadi jawaban saya tetap dipersyaratkan KD utk usaha kecil yang ingin memenangkan paket untuk usaha non kecil….

  6. Apabila perusahaan kecil yang telah mengerjakan pekerjaan di atas 2,5 M apakah wajib harus naik kualifikasi Usaha@ ke Non Kecil,, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008, pasal 40.. Terima Kasih..

    1. Bukan wajib pak tapi ketika perusahaan kecil memenangkan paket usaha non kecil maka otomatis pada tahun bersangkutan omset usaha dapat dipastikan melebihi 2,5 M dimana dalam ketentuan UU UMKM salah satu kriteria usaha kecil adalah omset tidak lebih dari 2,5 M. Sehingga tahun depan penyedia ini otoamatis memasuki kualifikasi non kecil dilihat dari sisi omset usaha.

      Jadi P54 hanya patuh dan tunduk pada UU UMKM yang menyatakan ini.

  7. pasal 19 ayat 1h jelas kalo KD hanya untuk usaha non kecil sedangkan usaha kecil tidak ada KD, apakah pengalaman usaha kecil itu bisa langsung dikategorikan KD..? pada bagian belakang SBU jelas tertera KD yang harus di isi. jadi kalo kita telaah pasal 19 ayat 1h KD itu hanya ada pada usaha non kecil jadi menurut saya pengalaman usaha kecil tersebut bukan KD. tetapi hanya pengalaman bekerja saja.

    1. Pengalaman usaha 10 tahun terakhir untuk semua kualifikasi usaha dapat saja disebut sebagai “nilai pengalaman” dan “dihitung” sebagai KD untuk yang tertinggi. Namun perhitungan ini tidak digunakan untuk usaha kecil kalau kita mengacu pada pasal 19 ayat 1 huruf h. Jadi kalau ada informasi KD pada SBU menurut saya tidak menyalahi. Sepakat interpretasi Bapak karena KD usaha kecil tidak digunakan dalam penilaian kualifikasi maka hanya dinilai aktifitas usahanya saja… dan untuk Bidang/Sub Bidang dilihat dari klasifikasi yang tertuang pada Ijin Usaha seperti IUJK yang dilengkapi informasi dari SBU.

  8. Pak ramli, jika dalam pengumuman lelang kta mencantumkan paket untuk usaha kecil dengan kualifikasi penyedia K1, K2, dan K3 apakah dibolehkan? Karena usaha kecil dalam permen pu 8/2011 mengklasifikasikan usaha kecil dalan sub K1,K2,dan K3?

    1. Pak Hendra: selama pembatasannya sesuai artinya paket usaha kecil s/d 2,5 M diperuntukkan untuk Usaha Kecil dan Koperasi Kecil tidak masalah…. poin pemahamannya adalah tidak ada paket K1,K2,K3 yang ada adalah paket usaha kecil untuk K1,K2,K3….

  9. as. pa mau tanya, jika di pelelangan pengadaan barang/jasa yang diminta adalah perusahaan kecil … apakah perusahaan menengah atau perusahaan besar bisa mengikuti kualifikasi pelelangan di kualifikasi perusahaan kecil yang di minta di rok RKS ?
    mohon penjelasannya.

    wasalam
    evy

    1. Pak Mas Maxi: perbedaannya jelas adalah Kualifikasi Usaha berbeda dengan Klasifikasi Paket Pekerjaan. Kecil dan Non Kecil adalah klasifikasi paket pekerjaan. Sedang PKMB pada permen PU adalah kualifikasi usaha sehingga tidak dikenal Non Kecil yang ada adalah Perorangan, Kecil, Menengah dan Besar.

  10. Ada satu kegiatan senilai Rp.150 Milyar diikut perusahan dengan kualifikasi Menengah (M) memiliki pengalaman thn 2011 Rp.160 M,thn 2012 Rp.145 M,thn 2014 Rp.170 M, thn 2015 Rp.80 M sedang berjalan.
    di kaitkan dengan UU No. 20/2008 Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah harusnya perusahan ini sudah kualifikasi Besar. bagaimana menurut bung ramli

    1. Pak Mas Maxi: seingat saya dalam UU UMKM dinyatakan bahwa bagi badan usaha yang tidak melakukan penyesuaian perijinan usaha sesuai dengan ketentuan UU maka dikenakan sanksi hukum. Namun demikian hal2 seperti ini semestinya menjadi tugas dan tanggungjawab unit perijinan yang mengeluarkan ijin usaha.

    1. Pak Mas Maxi: untuk hal yang meragukan ini pokja dapat mengklarifikasi tertulis kepada penerbit ijin usaha jika dari penerbit ijin usaha tidak mempermasalahkan maka tanggungjawab sepenuhnya kepada penerbit.

  11. Permisi, mw tanya ni terkait tugas penelitian saya. Saya bgung bgmna cara mengukur “ukuran koperasi”, klo berdasarkan kekayaan bersih untuk koperasi kecil brp, koperasi menengah berapa, koperasi besar berapa? cz dlm peraturan hanya untuk UMKM saja. Mhon jawabannya, terima kasih.

    1. Mbak Donna Novita: Koperasi adalah Badan hukum berbadan usaha. Sehingga nama koperasi mengacu pada bentuk badan hukumnya (UU Koperasi) sedangkan badan usaha mengacu pada UU UMKM jadi pembagian kecil, menengah dan besar mengacu pada UU UMKM.

      1. Kalau begitu saya bisa mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 Bab IV.
        Kriteria Koperasi kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50juta
        Kriteria Koperasi menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta hingga maksimal Rp 500 jt
        Kriteria Koperasi Besar memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling byk Rp 10M.
        (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

  12. pagi pak…saya punya 2 pertanyaan:

    1. lelaang apakah yang paling tepat untuk pekerjaan renovasi kantor senilai 300 jutaan?

    2. apakah syarat dominisil perusahaan calon penyedia dari kota tertentu dapat dicantumkan di dokumen lelang?

    terima kasih

  13. Siang pak…maaf saya bertanya lg

    1. kalau pengadaan langsung senilai 20 juta, apakah memerlukan dokumen pengadaan?

    2. Kalau pembelian tanah bentuk dokumennya seperti apa >

    terima kasih

  14. di dalam lelang di persyaratkan kualifikasi kecil dan non kecil, dukungan pabrik. pertanyaan saya pak apakah boleh dalam hal ini pabrik selaku produsen langsung ikut proses lelaang ?

  15. Apakah ada batasan nilai paket yang boleh diikuti oleh Kualifikasi K 1, misalnya hanya boleh mengikuti nilai paket 1 milyar kebawah atau bagaimana…

  16. Selamat Mlm pak Samsul Ramli mohon pencerahanya.dari pertanyaan kami :
    1. Apakah boleh Perusahaan Kecil dapat dimenangkan pada paket pekerjaan yang nilai HPS nya lebih dari 2,5 Milyar ( mis. 2,6…M)
    2. Apakah dapat dikatakan kesalahan dalam persyaratan kualifikasi yang tertera pada tampilan SPSE mensyaratkan KD sekurang – kurangnya sama dengan nilai total HPS sedangkan HPS tersebut masih dibawah 2,5 M ( 2,099…..M).
    3. Bagaimana langkah Pokja untuk mengatasi hal tersebut sedangkan proses berjalan terus…..trima kasih ditunggu pak….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *